Xcloud.id

Perusahaan: Bank Himbara

  • BPNT 2025 Cair Berapa? Bisa Diterima Setiap 3 Bulan Sekali

    BPNT 2025 Cair Berapa? Bisa Diterima Setiap 3 Bulan Sekali

    PIKIRAN RAKYAT – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2025 akan kembali disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai bagian dari program bantuan sosial (bansos).

    Program ini bertujuan untuk membantu keluarga penerima manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pokok berupa bahan pangan. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

    Jadwal Pencairan BPNT 2025

    Berdasarkan kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya, BPNT disalurkan dalam bentuk saldo elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dana ini nantinya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong yang bekerja sama dengan pemerintah.

    Pencairan BPNT 2025 dijadwalkan berlangsung mulai Januari hingga Maret 2025. Namun, bantuan ini tidak diberikan setiap bulan secara langsung.

    Penyaluran dilakukan secara bertahap setiap tiga bulan sekali, sehingga dalam satu tahun KPM akan menerima bantuan sebanyak empat kali.

    Untuk setiap tahap pencairan, KPM akan menerima dana sebesar Rp600.000, yang merupakan akumulasi dari Rp200.000 per bulan. Mekanisme ini memungkinkan penerima manfaat untuk menggunakan dana secara lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga mereka.

    Mekanisme Penerimaan BPNT 2025

    BPNT diberikan kepada KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi kriteria penerima bansos dari Kemensos. Proses pencairan dilakukan melalui bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BSI) atau melalui PT Pos Indonesia, tergantung mekanisme yang ditetapkan pada setiap daerah.

    Berikut tahapan pencairan BPNT 2025:

    Kemensos menetapkan daftar penerima berdasarkan DTKS. Data penerima dikirimkan ke bank Himbara dan PT Pos untuk proses pencairan. KPM menerima notifikasi atau informasi pencairan dari perangkat desa atau melalui cek mandiri di situs resmi Kemensos. Penerima manfaat dapat mengambil bantuan melalui kartu KKS di e-warong atau mencairkannya sesuai kebijakan yang berlaku. Cara Mengecek Status Penerima BPNT 2025

    Masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka termasuk penerima BPNT 2025 dapat mengecek statusnya melalui beberapa cara berikut:

    Melalui Situs Resmi Kemensos

    Buka situs cekbansos.kemensos.go.id. Masukkan informasi wilayah sesuai dengan KTP (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan). Ketik nama penerima manfaat sesuai KTP. Masukkan kode verifikasi yang muncul di layar. Klik tombol “Cari Data” untuk melihat status penerimaan bansos. Menggunakan Aplikasi Cek Bansos Unduh dan instal aplikasi “Cek Bansos” dari Play Store. Buat akun menggunakan data diri yang valid. Masuk ke aplikasi dan buka menu “Profil”. Lihat status pencairan BPNT 2025 dan informasi bansos lainnya.

    Melalui Pemerintah Daerah atau RT/RW Setempat

    Datangi kantor Dinas Sosial (Dinsos) di daerah masing-masing. Tanyakan status penerimaan bansos dengan menunjukkan KTP. Bisa juga bertanya kepada Ketua RT/RW atau kelurahan setempat yang biasanya memiliki daftar penerima bansos. Pentingnya Memastikan Status Penerimaan BPNT

    Untuk memastikan bantuan diterima tepat waktu, KPM diimbau untuk secara rutin mengecek status pencairan. Jika terdapat kendala seperti saldo tidak masuk atau kartu KKS bermasalah, penerima dapat menghubungi dinas sosial setempat atau bank penyalur untuk mendapatkan solusi lebih lanjut.

    Dengan pencairan yang dilakukan setiap tiga bulan sekali, BPNT 2025 diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan lebih baik dan efisien. Pastikan untuk selalu memantau informasi resmi dari Kemensos agar tidak terlewat dalam proses pencairan bantuan ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bansos BLT BBM 2025 Sudah Cair? Cek di Sini!

    Bansos BLT BBM 2025 Sudah Cair? Cek di Sini!

    PIKIRAN RAKYAT – Tahun 2025 pemerintah mengeluarkan bansos berupa BLT BBM (Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak. Bantuan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dan merupakan inisiatif dari pemerintah.

    Nominal bantuan diperkirakan sekitar 150.000 sampai Rp300.000, ditujukan kepada masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah.

    Pencairan bansos BLT BBM masih mengikuti bansos sebelumnya diprediksi cair per empat bulan sekali dengan total Rp600.000 per tahap.

    Namun untuk mendapatkan bansos BLT BBM ini ada kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan ini. Apa saja? Simak ulasannya 

    Kriteria Penerima Bantuan BLT BBM 2025

    · Berasal dari keluarga kurang mampu.

    · Bukan tergolong dari PNS, TNI, dan POLRI.

    · Sudah terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kementerian Sosial.

    · Memiliki penghasilan di bawah Rp3.500.000 per bulan.

    Cara Cek Penerima Bansos BLT BBM 2025 via Website Kemensos

    · Buka website resmi cek bansos Kemensos di https://cekbansos. kemensos. go. id.

    · Isi data diri yang dibutuhkan seperti nama lengkap sesuai KTP, alamat lengkap beserta provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

    · Masukkan Kode Captcha yang tertera di layar.

    · Kemudian tekan tombol Cari Data.

    · Tunggu sampai sistem menampilkan status penerima BLT BBM 2025.

    Cek Cek Penerima Bansos BLT BBM 2025 via Aplikasi Cek Bansos

    · Unduh aplikasi Cek Bansos Di Play Store lalu instal.

    · Lalu daftar menggunakan NIK KTP.

    · Pilih menu Cek Bansos kemudian isi data diri yang dibutuhkan sesuai KTP.  

    · Tunggu sampai status penerima akan muncul di layar.

    Cara Daftar Bansos BLT BBM 2025 Secara Online

    · Unduh aplikasi Cek Bansos di Google Play Store.

    · Buat akun baru untuk proses pendaftaran.

    · Isi data diri yang dibutuhkan dengan lengkap sesuai KTP.

    · Unggah KTP dan foto selfie sambil memegang KTP. memegang e-KTP.

    · Lalu tekan tombol buat Akun Baru.

    · Jangan lupa cek email dari Kemensos untuk aktivasi dan verifikasi akun baru.

    · Setelah berhasil membuat akun baru, masuk ke beranda aplikasi Cek Bansos dan pilih menu Daftar Usulan.

    · Kemudian pilih menu Tambahkan Usulan dan isi data diri yang dibutuhkan.

    Cara Daftar Bansos BLT BBM 2025 via Kelurahan

    · Kunjungi kantor kelurahan/desa setempat.

    · Membawa fotocopy KTP dan KTP asli.

    · Membawa KK asli dan fotocopy KK.

    · Membawa SKTM (Surat Keterangan Tidak mampu) dari RT setempat.

    · Petugas dari kelurahan/desa akan memproses pengajuan datake DTKS.

    · Tunggu proses verifikasi oleh petugas Kemensos.

    · Apabila lolos lolos verifikasi, akan mendapatkan pemberitahuan resmi melalui SMS, surat, atau aplikasi Cek Bansos.

    Dana bansos BLT BBM ini ini akan disalurkan langsung oleh pemerintah melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang dapat dicairkan melalui Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 2 Apa Itu Danantara yang Bakal Diresmikan Prabowo Hari Ini? Nasional

    2 Apa Itu Danantara yang Bakal Diresmikan Prabowo Hari Ini? Nasional

    Apa Itu Danantara yang Bakal Diresmikan Prabowo Hari Ini?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    bakal meresmikan Daya Anagata Nusantara (
    Danantara
    ) pada Senin (24/2/2025).
    Tempat peresmian akan diadakan di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta.
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan, peresmian akan dimulai pada pukul 10.00 WIB.
    “Presiden Republik Indonesia akan meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025, pukul 10.00 WIB di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta,” kata Yusuf dalam keterangannya, Minggu (23/2/2025).
    Pembentukan Danantara didasarkan pada perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
    BUMN
    .
    Revisi undang-undang ini disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025 dan mengatur tugas serta fungsi Danantara sebagai badan pengelola
    investasi
    .
    Danantara merupakan badan pengelola Danantara (Sovereign Wealth Fund/SWF) yang tugasnya untuk mengoptimalkan kekayaan negara dari investasi tersebut.
    Nama Danantara memiliki makna filosofis.
    Daya berarti energi atau kekuatan, Anagata berarti masa depan, Nusantara berarti Tanah Air Indonesia.
    Dengan begitu, Danantara mencerminkan kekuatan ekonomi yang menjadi energi masa depan Indonesia.
    ”
    Danantara adalah
    konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN, itu nanti akan dikelola, dan kita beri nama Danantara,” ujar Prabowo, dalam rapat terbatas mengenai ekonomi bersama para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/2/2025).
     
    Model pengelolaan Danantara merujuk pada konsep Temasek Holdings Limited di Singapura.
    Diketahui, Temasek merupakan badan pengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    Danantara pun memiliki peran yang mirip dengan Indonesia Investment Authority (INA).
    Bahkan, INA rencananya bakal dikonsolidasikan ke dalam badan baru tersebut.
    Oleh karenanya, cakupannya lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan berbagai aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian untuk menciptakan efisiensi yang lebih besar.
    Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan bertugas mengelola aset negara dan mendanai berbagai proyek strategis nasional.
    Pemerintah menargetkan total aset yang akan dikelola mencapai lebih dari 900 miliar dollar AS (sekitar Rp 14.000 triliun).
    Pada tahap awal, investasi awal Danantara mencapai 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 326 triliun.
    Dana ini bersumber dari efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
    Jumlah tersebut ditargetkan meningkat mencapai 982 miliar dollar AS sehingga menjadikan Danantara menjadi
    sovereign wealth fund
    (SWF) terbesar nomor empat di dunia.
    Diketahui, Danantara akan mengonsolidasi Lembaga Pengelola
    Investasi
    atau INA dan 7 BUMN.
    Adapun BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal antara lain, Bank Mandiri, Bank BRI, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Pertamina, Bank BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.
     
    Presiden Prabowo menegaskan bahwa dana yang dikelola Danantara akan difokuskan pada proyek-proyek strategis di sektor energi terbarukan, pengembangan industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, serta ketahanan pangan.
    Targetnya, investasi ini dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai 8 persen per tahun.
    “Semua proyek ini akan berkontribusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi kami sebesar 8 persen. Pada saat yang sama, kami tetap teguh pada komitmen kami untuk memberantas korupsi,” kata Prabowo, beberapa waktu lalu.
    Pemerintah pun berharap pembentukan Danantara dapat menciptakan ekosistem investasi yang lebih terstruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.
    Menurut Yusuf, peluncuran Danantara menandai era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis negara.
    “Ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astcita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif,” kata dia.
    Ada sejumlah tugas dan wewenang badan ini jika merujuk pada aturannya.
    Berikut ini wewenangnya:
    – Mengelola dividen dari Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN.
    – Menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen.
    – Menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.
    – Membentuk holding investasi, holding operasional, dan BUMN.
    – Menyetujui usulan penghapusan tagihan atas aset BUMN yang diusulkan oleh holding investasi atau holding operasional.
    – Mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR RI yang membidangi BUMN atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perusahaan holding investasi dan holding operasional.
     
    Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga perbankan yang tergabung dalam Danantara memastikan dana nasabah yang tersimpan di bank aman.
    Hal ini menanggapi ajakan untuk menarik dana dari bank-bank milik negara (Himbara) alias bank BUMN dan memindahkannya ke bank swasta.
    Sebagian warganet khawatir dana yang disimpan di bank Himbara terdampak keberadaan Danantara.
    Menurut Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, Danantara merupakan langkah strategis dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Justru menurut dia, keberadaan Danantara bisa mendorong transparansi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    “Danantara itu menurut saya suatu keputusan yang sangat strategis dari pemerintah. Karena mereka bisa
    joint venture
    dengan banyak perusahaan,” ujar Luhut, seusai menghadiri Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025).
    Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa semua bank yang beroperasi di Indonesia, termasuk bank BUMN, merupakan peserta penjaminan LPS.
    LPS bersama regulator lainnya, yaitu OJK, BI, dan pemerintah senantiasa menjaga stabilitas sistem perbankan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.
    “Kami sampaikan bahwa semua bank yang resmi beroperasi di Indonesia, baik bank BUMN, bank swasta, bank daerah, dan semua BPR/BPRS itu diawasi oleh OJK dan menjadi peserta penjaminan LPS,” kata Sekretaris Lembaga LPS Jimmy Ardianto, ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (20/2/2025).
    Senada, Corporate Secretary Bank Rakyat Indonesia (BRI), Agustya Hendy Bernadi, menegaskan bahwa pembentukan Danantara tidak akan berdampak pada stabilitas perbankan.
    Terlebih, BRI merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
    Sejauh ini, tidak ada penarikan dana massal di perbankannya.
    “Pembentukan Danantara tidak mempengaruhi stabilitas dan keamanan simpanan masyarakat di BRI. Oleh karena itu, BRI memastikan bahwa operasional maupun bisnis perbankan berjalan normal dan dana nasabah aman serta terlindungi dengan baik,” tandas Agustya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ramai Ajakan Tarik Uang dari Bank BUMN Imbas Danantara, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah pada Rakyat

    Ramai Ajakan Tarik Uang dari Bank BUMN Imbas Danantara, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah pada Rakyat

    PIKIRAN RAKYAT – Seiring dengan rencana diluncurkannya Danantara, ramai masyarakat yang mengajak untuk menarik uang mereka dari bank BUMN. Mereka khawatir, uang yang disimpan di bank-bank pelat merah itu tidak akan aman.

    Beberapa waktu lalu, sejumlah warganet di media sosial pun ramai-ramai mengungkapkan niat mereka untuk memindahkan uang dari bank BUMN, imbas Danantara. 

    “Danantara Effect. Bapaknya teman saya seorang pengusaha (cukup kaya), hari ini sudah MEMINDAHKAN uangnya dari Bank Negara (warna biru) ke Bank Swasta (warna biru juga). Teman-teman bapaknya sudah melakukan hal serupa beberapa hari yang lalu. Ada distrust dari masyarakat soal Danantara karena aromanya terlalu politis sehingga menimbulkan kekhawatiran dari orang yang menyimpan uangnya di bank himbara tidak akan dikelola secara profesional dibawah naungan Danantara,” tutur akun @JhonSitorus_18.

    “O… gitu cara mainnya danantara. Tarik aja berati duit yang ngga seberapa itu dari bank BUMN,” ucap akun @umisca**** merespons penjelasan mengenai ketika rugi, tidak bisa kena pasal KPK karena dianggap kerugian bisnis bukan kerugian negara.

    “Tadi ada yang bilang ‘Jangan tarik uang kita ke swasta dulu, kalian ga ngerti gimana dampak ekonominya’. Tapi kalo ternyata danantara beneran dibikin terus bikin uang kita di bank BUMN ilang, gov mau tanggung kawab kah? Keliatan di pasal2nya sih, mereka ga bakal tanggung jawab,” ujar akun @invisea****.

    “Yang mengurus danantara dia-dia lagi orangnya, kacau ni negara. Mending tarik uang kita dari Bank-bank BUMN, pindahkan ke bank non BUMN,” kata akun @irfan*** menanggapi rencanan Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Keponakan Luhut mengurus Danantara.

    “Daripada nguap di Danantara, narik uang simpanan dari Himpunan Bank Milik Negara dan pindah ke bank swasta,” ucap akun @Y_Radia***.

    “Bukannya enggak mengerti sama konsep Danantara, cuma meminimalisir worst case saja. Toh, enggak ada yang tahu Danantara ke depannya bakal berhasil apa enggak kerjaannya…” kata akun @tersepo***.

    “Mungkin setelah selesai, semua saldo (bank BUMN) saya akan langsung pindah,” ujarnya menambahkan.

    Langsung Tarik Uang dan Saham

    Warganet lain, Larasati, ikut dalam seruan ini. Dia mengaku, langsung menarik uangnya dari bank BUMN setelah heboh rencana Danantara.

    “Khawatirannya awal-awal sih karena panik… jangan-jangan nanti dana yang aku simpan di bank BUMN itu nanti takutnya enggak aman,” tuturnya.

    “Terus kan, jadi aku langsung tarik duluan karena panik,” ucap Larasati menambahkan.

    Sejak isu Danantara mulai heboh di X pada akhir pekan lalu, dia tanpa pikir lama menarik uangnya dari dua bank pelat merah. Uang tersebut dipecah untuk membeli emas, dan ditabung di bank swasta.

    Bukan hanya itu, Larasati mengaku menjual saham di perusahaan-perusahaan pelat merah.

    “Saham-saham bank BUMN juga akhirnya aku jual-jualin juga,” ujarnya.

    Buruknya Komunikasi Pemerintah

    Dosen FEB Unpad, Prof. Bayu Kharisma menilai Danantara sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, tampaknya komunikasi buruk pemerintah menjadi penyebab munculnya seruan tarik uang dari bank BUMN tersebut.

    “karena komunikasinya yang tidak begitu baik, maka orang itu yang terjadi adalah seperti krisis 98, ketakutan. Karena informasinya simpang siur,” ucapnya dalam acara diskusi ekonomi IWEB Vol. 4 pada Kamis 20 Februari 2025.

    “(Masyarakat) ketakutan duitnya habis, ketakutan duitnya hilang, ketakutan macam-macam nah seperti itu. Karena memang kita tidak mendapatkan informasinya,” kata Bayu Kharisma menambahkan.

    Apalagi, dia menyoroti bagaimana pemerintah yang kerap tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan. Ketika kebijakan itu viral dan ditentang rakyat, mereka membatalkannya, tetapi kemudian diterbitkan lagi.

    “Oleh karena itu, memang yang paling penting itu adalah planning dan komunikasi publik yang masih belum bisa lah, atau harus seperti diistilahkan itu adalah yang pandai itu komunikasi,” ujar Bayu Kharisma.

    Dia juga mengingatkan masyarakat bahwa Danantara dibentuk pemerintah untuk tujuan yang baik. Hal itu disampaikan, menanggapi adanya sejumlah orang yang menyamakan pembentukan Danantara dengan pemerintah mencari modal untuk ‘berjudi’ tapi ketika rugi tidak bisa disalahkan maupun bertanggungjawab.

    “Nah, kalau saya pribadi sih sebetulnya mungkin kemungkinan besar itu tidak tepat. Karena kan Danantara itu memang diharapkan untuk masyarakat banyak lah. Artinya bukan untuk kegiatan yang katakanlah ilegal atau ‘judi’ macam-macam lah gitu,” tutur Bayu Kharisma saat ditemui Pikiran-Rakyat.com setelah acara.

    “Saya yakin bahwa kebijakan danantara itu pasti untuk kebaikan masyarakat lah. Jadi bukan untuk hal-hal yang sifatnya pribadi atau hal-hal yang katakanlah yang melanggar atau menyimpang lah seperti itu. Nah karena itu, sepertinya tidak tepat nih itu kayak gitulah,” katanya menambahkan.

    Bayu Kharisma juga menanggapi penunjukkan Burhanuddin Abdullah Harahap sebagai ketua tim pakar Danantara. Padahal, dia pernah dipenjara lima tahun atas kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia ke DPR sebesar Rp100 miliar.

    “Itu kan terkait dengan masalah seleksi orangnya. Nah, memang betul bahwa jejak digital atau sebelumnya itu kan sangat berpengaruh pula terhadap kepemimpinan nanti dia di sanalah gitu,” ujarnya.

    “Cuma saya yakin, optimis bahwa itu tidak akan terjadi lah untuk kegiatan yang negatif macam-macam lah. Jadi tergantung kepada nanti regulasinya seperti apa? Karena sekali lagi bahwa itu memang untuk masyarakat, untuk rakyat besar, maka tujuannya pasti akan baik,” ucap Bayu Kharisma menambahkan.

    Senada, Dosen FISIP Unpar, Kristian Widya Wicaksono juga menilai bahwa tujuan pembentukan Danantara sebenarnya baik. Namun, lagi-lagi masalah komunikasi pemerintah menjadi penyebab pemahaman masyarakat berbeda.

    “Kalau danantara tadi saya sepakat, tujuannya bagus, baik. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga untuk kepentingan publik,” ucapnya.

    “Tapi kan komunikasinya ya lagi-lagi, peruntukannya, transparansinya. Nah, ini yang kita perlu bangun sih kalau menurut saya kedepan,” ujar Kristian Widya Wicaksono menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ibu Hamil Dapat Bantuan Rp 3 Juta, Cek Syarat dan Cara Daftar

    Ibu Hamil Dapat Bantuan Rp 3 Juta, Cek Syarat dan Cara Daftar

    Ibu Hamil Dapat Bantuan Rp 3 Juta, Cek Syarat dan Cara Daftar

    TRIBUNJATENG.COM- Pemerintah Indonesia melalui Program Keluarga Harapan (PKH) terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan anak usia dini. 

    Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan bantuan sebesar Rp3 juta per tahun bagi setiap ibu hamil dan anak usia dini (0-6 tahun). Bantuan ini disalurkan dalam empat tahap, masing-masing sebesar Rp750.000, pada periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. 

    Untuk mendaftar bantuan ibu hamil melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia, ikuti langkah-langkah berikut:

    Syarat Penerima:

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah.

    Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

    Ibu hamil atau menyusui yang berasal dari keluarga kurang mampu.

    Tidak menerima bantuan sejenis dari program pemerintah lainnya.

    Besaran Bantuan:

    Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.

    Cara Pendaftaran:

    Persiapkan Dokumen:

    KTP dan Kartu Keluarga (KK).

    Surat keterangan hamil dari bidan atau puskesmas.

    Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) jika sudah memiliki.

    Daftar ke Desa/Kelurahan:

    Datangi kantor desa/kelurahan setempat dan ajukan pendaftaran sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

    Petugas akan memverifikasi data dan menginput ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Proses Verifikasi:

    Setelah data masuk DTKS, akan diverifikasi oleh petugas Dinas Sosial setempat.

    Jika memenuhi syarat, data akan diajukan ke Kementerian Sosial untuk disetujui.

    Cek Status Penerima:

    Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id.

    Masukkan NIK KTP dan Nama lengkap sesuai KTP untuk mengecek status penerima bantuan.

    Penerimaan Bantuan:

    Jika disetujui, bantuan akan disalurkan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

    Dana bisa dicairkan di bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BSI) atau digunakan untuk belanja kebutuhan pokok di e-warong terdekat.

    (*)

  • Cara Mencairkan Bansos BPNT 2025, Jangan Sampai Ketinggalan!

    Cara Mencairkan Bansos BPNT 2025, Jangan Sampai Ketinggalan!

    Jakarta: Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kembali disalurkan pada Februari 2025 untuk membantu keluarga kurang mampu mendapatkan kebutuhan pokok.
     
    Mengutip postingan Instagram Kementerian Sosial, Sabtu, 21 Februari 2025, program ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat golongan miskin dan rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dan meningkatkan taraf hidup mereka.
     
    Nah, bagi Sobat Medcom yang juga penerima BPNT jangan sampai ketinggalan, simak cara mencairkan BPNT 2025 di artikel ini ya.
     

    Jadwal penyaluran bansos BPNT Februari 2025
    Mengutip laman Fahum UMSU, Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengumumkan bahwa jadwal penyaluran bansos BPNT pada Februari 2025 akan dilakukan secara bertahap kepada setiap penerimanya.
     
    Proses penyaluran bantuan ini akan berlangsung hingga akhir bulan ini. Setiap masyarakat yang terdaftar sebagai penerima akan mendapatkan bantuan dalam waktu yang berbeda-beda berdasarkan kebijakan setiap wilayah.
    Nominal dana bansos BPNT Februari 2025
    Jumlah nominal dana bansos BPNT yang akan disalurkan oleh pemerintah kepada para penerima berjumlah Rp400.000 per tahap (pencairan 2 bulan).
     
    Dana bantuan ini akan disalurkan secara langsung ke rekening Bank Himbara (BRI, BNI, BTN, Mandiri) milik penerima.
     

    Cara pengambilan dana bansos BPNT Februari 2025
    Bagi masyarakat yang ingin mengambil dana bansos BPNT di bulan Februari 2025 dapat mengikuti beberapa prosedur berikut:

    Kunjungi ATM bank yang terdaftar untuk penyaluran BPNT.
    Masukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM dan pilih bahasa yang diinginkan.
    Masukkan PIN Anda.
    Pilih menu tarik tunai.
    Tentukan jumlah uang yang dibutuhkan.
    Pilih sumber dana ‘tabungan’.
    Tunggu prosesnya, lalu ambil uang dari mesin ATM.

    Bansos BPNT 2025 menjadi salah satu bentuk bantuan penting bagi masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan.
     
    Pastikan kamu memenuhi syarat, cek status penerimaan secara online, dan ikuti prosedur pencairan agar bisa segera menggunakan bantuan ini.
     
    Jangan sampai kelewatan! Segera cek dan cairkan BPNT 2025 agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Di Tengah Dinamika Ekonomi Global, Himbara Cetak Kinerja Solid dengan Tata Kelola yang Baik

    Di Tengah Dinamika Ekonomi Global, Himbara Cetak Kinerja Solid dengan Tata Kelola yang Baik

    Jakarta: Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) terus menunjukkan kinerja fundamental yang solid di tengah tantangan dinamika ekonomi global. Ketua Umum HIMBARA yang juga Direktur Utama BRI, Sunarso menegaskan bahwa HIMBARA berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas layanan perbankan dan fundamental kinerja dengan tata kelola yang baik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
     
    “Di tengah dinamika tantangan ekonomi global, fundamental kinerja HIMBARA sangat solid. Di samping itu, HIMBARA juga memastikan seluruh layanan operasional perbankan berjalan dengan lancar dan aman, sehingga nasabah tetap mendapatkan akses layanan optimal terhadap berbagai produk dan layanan keuangan,” ungkap Sunarso.
     
    Selain itu, Sunarso menambahkan bahwa HIMBARA seperti layaknya bank swasta, juga turut serta dalam program penjaminan simpanan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Di samping itu, bank-bank HIMBARA juga diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Partisipasi dan tata kelola tersebut memberikan jaminan kepada nasabah bahwa dana mereka dijamin keamanannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Ketua Umum HIMBARA dan Direktur Utama BRI, Sunarso. (Foto: Dok. BRI)
     
    Seperti diketahui bank-bank HIMBARA yang terdiri dari BRI, Mandiri, BNI, dan BTN telah mengumumkan kinerja keuangan tahun 2024 dan menunjukkan kinerja yang sangat solid. Hal tersebut tercermin dari capaian kinerja keuangan yang di antaranya adalah kemampuan mencetak laba, pertumbuhan kredit yang sehat, serta peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK).
     
    Berdasarkan laporan kinerja keuangan konsolidasian tahun 2024, bank-bank HIMBARA berhasil mencatatkan laba positif. Di antaranya BRI yang berhasil mencatatkan laba sebesar Rp60,64 triliun, Mandiri sebesar Rp55,78 triliun, BNI sebesar Rp21,5 triliun dan BTN mencetak laba sebesar Rp3 triliun. 
     
     

     
    Dari sisi kredit, bank-bank Himbara berhasil mencatatkan pertumbuhan kredit positif di berbagai segmen, di antaranya BRI menyalurkan kredit sebesar Rp1.354,64 triliun, tumbuh 6,97% YoY, dengan 81,97 persen disalurkan kepada segmen UMKM. Mandiri mencatatkan total penyaluran kredit konsolidasi sebesar Rp1.670,55 triliun atau meningkat 19,5% YoY, dengan segmen wholesale sebagai motor utama pertumbuhan.
     
    BNI membukukan pertumbuhan kredit 11,6% YoY menjadi Rp775,87 triliun, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan ekspansi kredit yang prudent. BTN mencatatkan pertumbuhan kredit 7,3% YoY, dari Rp333,69 triliun menjadi Rp357,97 triliun, dengan mayoritas kredit berasal dari segmen KPR, baik subsidi maupun non-subsidi.
     
    Peningkatan kredit tersebut juga didukung oleh likuiditas yang memadai, dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang positif di seluruh bank Himbara. BRI berhasil menghimpun simpanan sebesar Rp1.365,45 triliun, dengan CASA mencapai 67,30 persen atau Rp918,98 triliun. Mandiri mencatatkan simpanan sebesar Rp1.699 triliun, tumbuh 7,73% YoY, dengan CASA mendominasi 80,3 persen dari total DPK.
     
    BNI pun juga terus memperkuat basis pendanaannya, terutama dari segmen Tabungan ritel. Tercatat, tabungan BNI tumbuh sebesar 11 persen secara tahunan, dari Rp232 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp258 triliun pada tahun 2024. Demikian juga dengan BTN yang membukukan pertumbuhan DPK 9,1% YoY, dari Rp349,93 triliun menjadi Rp381,67 triliun, dengan rasio CASA sebesar 54,1 persen.
     
    “Kinerja HIMBARA yang sangat solid tersebut menjadi bukti nyata bahwa sinergi dan tata kelola yang baik telah menjadi modal kuat bagi HIMBARA untuk menghadapi tantangan industri yang dinamis. Selain itu, fundamental bisnis yang kuat dari bank-bank yang tergabung dalam HIMBARA juga mampu menjaga stabilitas industri perbankan yang akan berdampak positif bagi perekonomian nasional,” pungkas Sunarso.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Siswa Sekolah Bisa Dapat Bantuan PKH 2025, Ini Syarat dan Besarannya

    Siswa Sekolah Bisa Dapat Bantuan PKH 2025, Ini Syarat dan Besarannya

    PIKIRAN RAKYAT – Apakah siswa sekolah SD, SMP hingga SMA bisa mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH? Simak selengkapnya dalam artikel ini.

    PKH adalah salah satu bentuk bansos yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga prasejahtera di Indonesia. Pada tahun 2025, program ini kembali dilanjutkan dengan berbagai kategori penerima, termasuk siswa sekolah.

    Jika mendapat bantuan PKH, siswa sekolah SD, SMP dan SMA nantinya bisa membiayai keperluan pendidikan mereka sehari-hari.

    Syarat Siswa Sekolah Dapat PKH

    Agar dapat menerima bantuan PKH 2025, beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh siswa sekolah meliputi:

    Keluarga penerima harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Siswa wajib memiliki bukti resmi bahwa mereka masih aktif bersekolah. Keluarga harus mengantongi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh kelurahan atau desa setempat. Memiliki Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS). Besaran Bantuan PKH untuk Siswa Sekolah

    Berikut besaran bantuan untuk siswa sekolah:

    Siswa SD/sederajat: Rp225.000 setiap 3 bulan atau Rp900.000 per tahun. Siswa SMP/sederajat: Rp375.000 setiap 3 bulan atau Rp1,5 juta per tahun. Siswa SMA/sederajat: Rp500.000 setiap 3 bulan atau Rp2 juta per tahun. Prosedur Pencairan Dana Bantuan

    Apabila dinyatakan berhak menerima bantuan, dana akan disalurkan melalui beberapa mekanisme berikut:

    – Kantor Pos: Dana dapat dicairkan secara langsung di Kantor Pos terdekat.

    – Bank Himbara: Dana juga dapat diambil melalui bank yang bekerja sama, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, atau BTN.

    Demikian informasi terkait pencairan PKH untuk anak sekolah. Selalu update informasi terbaru dari pemerintah agar tidak ketinggalan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Himbara Cetak Kinerja Solid dengan Tata Kelola yang Baik di Tengah Dinamika Ekonomi Global – Page 3

    Himbara Cetak Kinerja Solid dengan Tata Kelola yang Baik di Tengah Dinamika Ekonomi Global – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Di tengah tantangan dinamika ekonomi global, Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) terus menunjukkan kinerja fundamental yang solid. Ketua Umum HIMBARA yang juga Direktur Utama BRI, Sunarso menegaskan bahwa HIMBARA berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas layanan perbankan dan fundamental kinerja dengan tata kelola yang baik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

    “Di tengah dinamika tantangan ekonomi global, fundamental kinerja HIMBARA sangat solid. Di samping itu, HIMBARA juga memastikan seluruh layanan operasional perbankan berjalan dengan lancar dan aman, sehingga nasabah tetap mendapatkan akses layanan optimal terhadap berbagai produk dan layanan keuangan”, ungkap Sunarso.

    Selain itu, Sunarso menambahkan bahwa HIMBARA seperti layaknya bank swasta, juga turut serta dalam program penjaminan simpanan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Di samping itu, bank-bank HIMBARA juga diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Partisipasi dan tata Kelola tersebut memberikan jaminan kepada nasabah bahwa dana mereka dijamin keamanannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Seperti diketahui bank-bank HIMBARA yang terdiri dari BRI, Mandiri, BNI, dan BTN telah mengumumkan kinerja keuangan tahun 2024 dan menunjukkan kinerja yang sangat solid. Hal tersebut tercermin dari capaian kinerja keuangan yang diantaranya adalah kemampuan mencetak laba, pertumbuhan Kredit yang sehat, serta peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK).

    Berdasarkan laporan kinerja keuangan konsolidasian tahun 2024, bank-bank HIMBARA berhasil mencatatkan laba positif. Di antaranya BRI yang berhasil mencatatkan laba sebesar Rp60,64 triliun, Mandiri sebesar Rp55,78 triliun, BNI sebesar Rp21,5 triliun dan BTN mencetak laba sebesar Rp3 triliun.

     

    Dari sisi kredit, bank-bank Himbara berhasil mencatatkan pertumbuhan kredit positif di berbagai segmen, diantaranya BRI menyalurkan kredit sebesar Rp1.354,64 triliun, tumbuh 6,97% YoY, dengan 81,97% disalurkan kepada segmen UMKM. Mandiri mencatatkan total penyaluran kredit konsolidasi sebesar Rp1.670,55 triliun atau meningkat 19,5% YoY, dengan segmen wholesale sebagai motor utama pertumbuhan. BNI membukukan pertumbuhan kredit 11,6% YoY menjadi Rp775,87 triliun, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan ekspansi kredit yang prudent. BTN mencatatkan pertumbuhan kredit 7,3% YoY, dari Rp333,69 triliun menjadi Rp357,97 triliun, dengan mayoritas kredit berasal dari segmen KPR, baik subsidi maupun non-subsidi.

    Peningkatan kredit tersebut juga didukung oleh likuiditas yang memadai, dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang positif di seluruh bank Himbara. BRI berhasil menghimpun simpanan sebesar Rp1.365,45 triliun, dengan CASA mencapai 67,30% atau Rp918,98 triliun. Mandiri mencatatkan simpanan sebesar Rp1.699 triliun, tumbuh 7,73% YoY, dengan CASA mendominasi 80,3% dari total DPK. BNI pun juga terus memperkuat basis pendanaannya, terutama dari segmen Tabungan ritel. Tercatat, tabungan BNI tumbuh sebesar 11% secara tahunan, dari Rp232 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp258 triliun pada tahun 2024. Demikian juga dengan BTN yang membukukan pertumbuhan DPK 9,1% YoY, dari Rp349,93 triliun menjadi Rp381,67 triliun, dengan rasio CASA sebesar 54,1%.

    “Kinerja HIMBARA yang sangat solid tersebut menjadi bukti nyata bahwa sinergi dan tata kelola yang baik telah menjadi modal kuat bagi HIMBARA untuk menghadapi tantangan industri yang dinamis. Selain itu, fundamental bisnis yang kuat dari bank-bank yang tergabung dalam HIMBARA juga mampu menjaga stabilitas industri perbankan yang akan berdampak positif bagi perekonomian nasional”, pungkas Sunarso.

  • Konsekuensi Terbitkan SBN Perumahan, Defisit APBN Berpotensi Melebar

    Konsekuensi Terbitkan SBN Perumahan, Defisit APBN Berpotensi Melebar

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menerbitkan SBN Perumahan menghadapi konsekuensi pelebaran defisit APBN 2025.

    Hal tersebut sangat mungkin terjadi apabila penerbitan tergolong baru, alias di luar rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun ini yang senilai Rp642,56 triliun.

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyampaikan bahwa penerbitan SBN baru secara otomatis akan mengubah postur APBN 2025—baik dari sisi belanja, pendapatan, maupun pembiayaan.

    “Kalau penerbitan baru, artinya postur APBN berubah,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (21/2/2025). 

    Belum adanya kejelasan mengenai SBN perumahan ini pun membuat David turut mempertanyakan mekanisme maupun jumlah SBN yang akan pemerintah terbitkan untuk membiayai program 3 juta rumah.

    Termasuk tak adanya informasi apakah penerbitan SBN tersebut hanya akan mengurangi rencana issuance SBN senilai Rp642,56 triliun.

    Belum lagi, kekhawatiran akan defisit yang semakin lebar disampaikan oleh Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi karena penerimaan pajak diramal tidak akan capai target dan berdampak pada pembiayaan yang meningkat.

    Sebelumnya, rencana penerbitan SBN Perumahan muncul usai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Komisi XI DPR M. Misbhakun serta jajaran bank Himbara rapat di Kantor Kemenkeu. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

    Dalam rangka memaksimalkan upaya tersebut, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah dapat tercapai.

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (20/2/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bank sentral juga turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

    Di mana pada tahun ini, BI rencananya akan membeli SBN di pasar sekunder senilai Rp150 triliun dan berpotensi lebih besar. 

    Melihat postur APBN 2025 dengan belanja senilai Rp3.621,3 triliun dengan target pendapatan sejumlah Rp3.005,1 triliun.

    Sementara defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% atau senilai Rp616,2 triliun untuk menutup kebutuhan belanja pemerintah.

    Di sisi lain, kekhawatiran penambahan defisit tersebut terjadi di tengah Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan besar-besaran.

    Adapun, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto belum menanggapi pertanyaan Bisnis, terkait rencana penerbitan SBN Perumahan.