Xcloud.id

Perusahaan: Bank Himbara

  • PKH 2025 Cair Berapa? Jumlahnya Tergantung pada Kategori Penerima

    PKH 2025 Cair Berapa? Jumlahnya Tergantung pada Kategori Penerima

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2025, bantuan ini tetap diberikan untuk membantu keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

    Akan tetapi, besaran dana yang diterima setiap penerima tidaklah sama. Setiap kategori penerima mendapatkan jumlah bantuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya.

    Mengapa Besaran PKH Berbeda-Beda?

    Pemerintah menetapkan jumlah bantuan berdasarkan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat. Anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga bantuan yang diberikan pun disesuaikan.

    Hal ini bertujuan agar dana yang disalurkan dapat memberikan manfaat maksimal dan tepat sasaran.

    Kategori Penerima dan Besaran PKH 2025

    Anak Usia Dini (0-6 Tahun)

    Menerima Rp750.000 setiap tiga bulan atau Rp3 juta per tahun. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung gizi dan kesehatan anak pada usia emas pertumbuhan.

    Anak Sekolah

    SD: Rp225.000 setiap tiga bulan atau Rp900.000 per tahun. SMP: Rp375.000 setiap tiga bulan atau Rp1,5 juta per tahun. SMA: Rp500.000 setiap tiga bulan atau Rp2 juta per tahun. Bantuan ini diberikan untuk membantu biaya pendidikan agar anak-anak tetap bisa bersekolah.

    Ibu Hamil dan Menyusui

    Menerima Rp750.000 setiap tiga bulan atau Rp3 juta per tahun. Dana ini diberikan untuk memastikan ibu hamil mendapatkan nutrisi yang cukup selama masa kehamilan dan menyusui.

    Lansia (60 Tahun Ke Atas)

    Menerima Rp600.000 setiap tiga bulan atau Rp2,4 juta per tahun. Bantuan ini diberikan agar lansia dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama dalam bidang kesehatan.

    Penyandang Disabilitas Berat

    Menerima Rp600.000 setiap tiga bulan atau Rp2,4 juta per tahun. Dana ini diberikan sebagai bentuk dukungan bagi penyandang disabilitas agar dapat menjalani hidup dengan lebih layak. Jadwal Pencairan PKH 2025

    Bantuan PKH disalurkan dalam empat tahap sepanjang tahun, dengan rincian sebagai berikut:

    Tahap 1: Januari – Maret 2025 Tahap 2: April – Juni 2025 Tahap 3: Juli – September 2025 Tahap 4: Oktober – Desember 2025

    Dana akan disalurkan melalui bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri) atau PT Pos Indonesia, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

    Cara Mengecek Status Penerima PKH

    Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima PKH 2025, pengecekan bisa dilakukan melalui:

    Situs resmi Kemensos: cekbansos.kemensos.go.id Aplikasi Cek Bansos: Bisa diunduh melalui Play Store atau App Store Kantor kelurahan atau pendamping sosial PKH di wilayah masing-masing Pentingnya Pemanfaatan Bantuan Secara Bijak

    Bantuan PKH diberikan untuk meringankan beban ekonomi keluarga yang kurang mampu. Oleh karena itu, dana yang diterima sebaiknya digunakan untuk kebutuhan prioritas seperti pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan pemenuhan kebutuhan pokok. Jangan mudah percaya pada informasi palsu yang meminta data pribadi dengan iming-iming bantuan tambahan.

    Dengan adanya bantuan ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Pantau terus informasi resmi dari Kementerian Sosial agar mendapatkan data yang valid dan terbaru mengenai pencairan PKH 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ada Bank Emas, Prabowo Obral Janji Buka 1,8 Juta Lapangan Kerja Baru

    Ada Bank Emas, Prabowo Obral Janji Buka 1,8 Juta Lapangan Kerja Baru

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto meresmikan bank bullion atau bank emas dalam acara peresmian Layanan Bank Emas di Gate Tower, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini hari, Rabu 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan layanan bank emas pegadaian dan bank syariah indonesia,” kata Prabowo dalam peresmian.

    Ilustrasi emas

    Acara ini dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Direktur Utama Bank Himbara, Bank BSI, dan Pegadaian. Turut hadir Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, serta Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sesjab Teddy Wijaya, Ketua OJK Mahendra Siregar, Kapolri Listyo Sigit, dan Panglima TNI Agus Subiyanto.

    Prabowo berharap bank emas dapat memberikan manfaat besar bagi perekonomian Indonesia. Ia menyebut ada beberapa capaian positif yang akan diperoleh dengan keberadaan bank ini.

    “Kita harapkan bahwa ini akan meningkatkan produksi domestik bruto kita, kalau tidak salah bisa menambah Rp245 triliun kemudian akan membuka 1,8 juta lapangan kerja baru,” katanya.

    Selain itu, Prabowo menekankan bahwa bank emas dapat membantu memperluas dan menghemat devisa negara.

    “Memperluas devisa membantu menghemat devisa negara karena dari hulu hingga hilir emas akan diolah dan disimpan di dalam negeri dan tidak mengalir ke luar negeri meningkatkan juga pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuidasi likuiditas emas kepada bank emas serta bank transaksi emas di dalam negeri,” kata Prabowo.

    Aturan mengenai bank emas telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 17 Tahun 2024, yang diundangkan pada 18 Oktober 2024. Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi induk holding ultra mikro yang beranggotakan Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kapan BLT BBM 2025 Cair? Cek Daftar Penerimanya dengan Cara Ini

    Kapan BLT BBM 2025 Cair? Cek Daftar Penerimanya dengan Cara Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga.

    Pada tahun 2025, pemerintah dikabarkan akan kembali menyalurkan BLT BBM bagi masyarakat yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Lantas, kapan jadwal penyaluran serta siapa saja daftar penerima? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut informasi lengkap mengenai penyaluran BLT BBM 2025.

    Jadwal Pencairan BLT BBM 2025

    Pemerintah belum mengumumkan mekanisme jadwal pencairan BLT BBM tahun 2025. Sehingga, calon penerima masih perlu menunggu informasi dari pemerintah.

    Cara Mengecek Daftar Penerima BLT BBM 2025

    Masyarakat dapat mengecek apakah mereka termasuk dalam daftar penerima BLT BBM 2025 melalui beberapa metode berikut:

    Situs Resmi Kemensos

    Akses laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Isi data sesuai tempat tinggal, termasuk provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Masukkan nama lengkap sesuai KTP, lalu klik “Cari Data”. Sistem akan menampilkan status penerimaan BLT BBM.

    Aplikasi Cek Bansos

    Unduh dan pasang aplikasi “Cek Bansos” melalui Google PlayStore. Login atau daftar menggunakan NIK KTP. Pilih menu “Cek Bansos” dan masukkan data yang diminta. Informasi penerimaan bantuan akan muncul di layar aplikasi.

    Kantor Kelurahan atau Desa

    Datangi kantor kelurahan atau desa dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK). Minta petugas untuk melakukan pengecekan melalui sistem DTKS. Prosedur Pencairan BLT BBM 2025

    Penerima BLT BBM 2025 dapat mencairkan dana bantuan melalui beberapa mekanisme, yaitu:

    Melalui Kantor Pos

    Datang ke kantor pos terdekat sesuai jadwal pencairan. Membawa KTP dan KK sebagai dokumen persyaratan. Petugas akan melakukan verifikasi sebelum menyalurkan dana bantuan.

    Melalui Rekening Bank Himbara

    Dana bantuan akan langsung ditransfer ke rekening penerima di bank-bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN). Penerima dapat menarik dana melalui ATM atau agen bank terdekat.

    Agar tidak ketinggalan pencairan BLT BBM 2025, masyarakat disarankan untuk terus memantau informasi terbaru dan memastikan data mereka sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hashim Beri Sinyal Bank Himbara Wajib Beri Pendanaan 3 Juta Rumah

    Hashim Beri Sinyal Bank Himbara Wajib Beri Pendanaan 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal bahwa pemerintah bakal mewajibkan bank pelat merah untuk mengucurkan pembiayaan pada program 3 juta rumah.

    Hashim menjelaskan, aturan itu saat ini tengah dalam pembahasan di ranah pejabat pengambil keputusan.

    “Ya, saya berharap khusus untuk perumahan, bank Himbara mendukung dan saya dengar akan ada perintah untuk mendukung. Saya dengar dari pengambil keputusan,” kata Hashim dalam agenda Economic Outlook di Jakarta, Rabu (26/2/2025). 

    Hashim menegaskan, penyaluran program 3 juta rumah perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh stakeholder termasuk pelaku industri keuangan perbankan. Alasannya, Presiden Prabowo memang hendak meninggalkan warisan berupa pemberian hunian layak bagi masyarakat.

    Di hadapan para bankir BUMN, Hashim meminta agar perbankan dapat memberikan dukungan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) pada masyarakat kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

    “Karena ini untuk menyangkut perumahan sosial. Ini middle class dan ke bawah. Ini untuk rakyat, dan ini bagian dari sumpah Pak Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sempat menanggapi terkait dengan program 3 juta rumah. Dia meminta agar bank swasta turut serta mengucurkan dukungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto.

    Erick menjelaskan butuh pembiayaan yang masif untuk mendukung realisasi 3 juta rumah. Dia menyebut pemerintah juga mengharapkan kolaborasi bank swasta. 

    “Karena ini masif 3 juta [rumah], kita harapkan juga peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini,” tuturnya dalam Konferensi Pers di Bank Indonesia, Selasa (11/2/2025) malam.

    Erick menyebut Himbara perlu didukung pembiayaan yang kuat. Mengingat, kebutuhan penyaluran rumah untuk mengentaskan backlog saja masih tinggi di level 9,9 juta.

  • Bansos PKH dan BPNT Cair Berapa? KPM Bisa Dapat Bantuan hingga Rp3 Juta per Tahun

    Bansos PKH dan BPNT Cair Berapa? KPM Bisa Dapat Bantuan hingga Rp3 Juta per Tahun

    PIKIRAN RAKYAT – Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah disalurkan sejak beberapa lalu untuk masyarakat dengan keadaan ekonomi rentan.

    Pada Maret 2025, penyaluran kedua bantuan ini akan dilakukan kembali, sesuai dengan yang telah dijadwalkan sebelumnya.

    Kini masyarakat dapat memastikan apakah mereka termasuk dalam daftar penerima bantuan secara online, sehingga lebih cepat dan efisien.

    Besaran Bantuan BPNT 2025

    Pada tahun 2025, alokasi anggaran yang disediakan untuk program ini mencapai Rp 43,6 triliun, yang ditujukan bagi 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap penerima akan memperoleh dana sebesar Rp 200 ribu per bulan.

    Penyaluran bantuan biasanya dilakukan dengan dirapel, sehingga dalam satu tahap, penerima mendapatkan total Rp400.000 atau Rp600.000. Dana ini akan langsung dikirimkan ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan bisa dicairkan melalui bank Himbara.

    Cara Mengecek Bantuan BPNT 2025

    Ada tiga metode yang dapat digunakan untuk memeriksa status penerimaan bantuan, yaitu melalui situs resmi, aplikasi, atau dengan bertanya langsung kepada pihak terkait. Berikut cara yang bisa dilakukan:

    1. Mengecek BPNT Melalui Situs Resmi

    Metode ini cukup sederhana, hanya perlu mengakses laman resmi Cek Bansos Kemensos dan memasukkan data diri. Berikut langkah-langkahnya:

    Buka situs https://cekbansos.kemensos.go.id/ Isi data wilayah, seperti Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Masukkan nama penerima sesuai dengan KTP. Ketik kode verifikasi yang tersedia di layar. Jika kode tidak jelas, klik ikon untuk mendapatkan kode baru. Tekan tombol “Cari Data”.

    Sistem akan menampilkan data penerima bantuan berdasarkan wilayah yang dimasukkan. Jika muncul keterangan “Tidak Terdaftar Peserta/PM”, berarti individu tersebut bukan penerima bantuan.

    2. Mengecek BPNT Melalui Aplikasi

    Kementerian Sosial juga menyediakan aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk mendaftar serta memeriksa status pencairan bantuan. Untuk menggunakannya, lakukan langkah berikut:

    Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store dan instal di ponsel. Buka aplikasi, lalu pilih “Buat Akun” bagi pengguna baru. Isi data diri, seperti nama lengkap, NIK, alamat, email, dan kata sandi. Unggah swafoto dan foto KTP. Klik “Buat Akun Baru”. Jika tidak ada kesalahan data, akun akan otomatis dibuat. Jika diminta verifikasi email, buka kotak masuk dan selesaikan verifikasi. Setelah berhasil masuk, buka menu “Profil” untuk melihat informasi terkait bantuan yang diterima. Besaran Dana Bantuan PKH 2025

    Nominal bantuan PKH tahun 2025 ditentukan berdasarkan kategori penerima manfaat. Pemerintah menetapkan jumlah bantuan sesuai kebutuhan masing-masing kelompok. Berikut adalah rincian bantuannya:

    1. Ibu Hamil/Nifas

    Bantuan sebesar Rp 3.000.000 per tahun.

    Disalurkan dalam empat tahap, masing-masing Rp 750.000 per tiga bulan.

    2. Anak Usia Dini (0-6 tahun)

    Bantuan sebesar Rp 3.000.000 per tahun.

    Disalurkan dalam empat tahap, masing-masing Rp 750.000 per tiga bulan.

    3. Anak Sekolah

    SD/Sederajat: Rp 900.000 per tahun atau Rp 225.000 setiap tiga bulan.

    SMP/Sederajat: Rp 1.500.000 per tahun atau Rp 375.000 setiap tiga bulan.

    SMA/Sederajat: Rp 2.000.000 per tahun atau Rp 500.000 setiap tiga bulan.

    4. Lansia (70 tahun ke atas)

    Bantuan sebesar Rp 2.400.000 per tahun atau Rp 600.000 setiap tiga bulan.

    5. Penyandang Disabilitas Berat

    Bantuan sebesar Rp 2.400.000 per tahun atau Rp 600.000 setiap tiga bulan.

    Jumlah bantuan ini disesuaikan agar mampu memenuhi kebutuhan pokok dari setiap kelompok penerima.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPR Bakal Panggil Istaka Karya cs Buntut Utang Rp 786 M ke 179 Vendor

    DPR Bakal Panggil Istaka Karya cs Buntut Utang Rp 786 M ke 179 Vendor

    Jakarta –

    Komisi VI DPR RI berencana memanggil perwakilan Kementerian BUMN, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), kurator PT Istaka Karya (Persero) dan bank Himbara menyusul kasus tidak dibayarnya vendor oleh Istaka Karya. Total utang yang belum dibayar mencapai Rp 786 miliar dari sekitar 179 vendor.

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI mengaku kesal atas terjadinya persoalan ini sehingga perlu diselesaikan. Hari ini Komisi VI sudah melakukan pertemuan dengan Persatuan Rakyat Korban BUMN Istaka Karya (Perkobik) di Gedung DPR RI.

    “Terus terang saya gregetan, marah, kesal bacanya laporannya, makanya saya datang. Ini harus diselesaikan, saya usulkan kita akan undang kembali pihak PPA, kurator dan Kementerian BUMN untuk dudukkan apa permasalahannya, kita urai. Ini kedzoliman luar biasa, ada yang meninggal, bunuh diri, ini nggak tenang hidup ini kalau begini,” tegas Andre dalam rapat dengar pendapat umum di DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

    Andre menyebut pertemuan akan dilakukan pada Rabu pekan ini. Perwakilan Kementerian BUMN, PPA, kurator dan bank Himbara akan dipertemukan dengan perwakilan vendor yang tidak dibayar.

    Pada kesempatan itu, politisi partai Gerindra itu mengaku sedih saat mengetahui kasus ini. Ia juga menyayangkan tidak mengetahui ada vendor tidak dibayar oleh Istaka Karya, meskipun dirinya sudah duduk di parlemen pada periode sebelumnya.

    “Saya terus terang bacanya sedih, kok saya waktu jadi anggota DPR nggak tahu periode kemarin ada hal ini. Harusnya bapak lapor kita waktu proses pailit jadi kita bisa advokasi bapak dari awal, sehingga dia nggak bisa macem-macem. Ini PR besok-besok ke depan, kalau ada para pihak yang merasakan dirugikan BUMN jangan ragu lapor komisi VI,” bebernya.

    Meskipun, RDPU antara Perkobik dengan Komisi VI DPR RI pernah dilakukan pada 2023 dengan rekomendasi pembentukan Panitia Kerja (Panja). Korban Istaka Karya juga dijanjikan solusi bersifat out of the box oleh Komisi VI.

    Sementara itu, Anggota Komisi VI Darmadi Durianto menyampaikan simpatinya kepada para korban. Ia meminta Perkobik untuk menyediakan data-data yang dibutuhkan agar bisa ditindaklanjuti oleh DPR.

    “Kami menyadari betapa sakit dan menderitanya hati bapak ibu, ini kan pengusaha ada yang kecil ada yang besar, banyak dari Komisi VI juga pengusaha, menyadari kalau udah ngerjain, nggak dibayar, tiap hari dilewatin jalannya negliatin, harus bayar lagi, tentu ini sakit,” tutur Dramadi.

    Di sisi lain, Ketua Perkobik Bambang Susilo mengaku sudah bersurat kepada Menteri BUMN Erick Thohir belasan kali namun belum pernah diterima. Ia lalu menyatakan harapannya agar negara mau bertanggung jawab kepada vendor untuk sejumlah proyek yang sudah dikerjakan dan telah selesai.

    “Sekali lagi, harapan kami adalah ada di bapak ibu semuanya. Karena kami sudah belasan kali berkirim surat kepada BUMN, sekalipun belum pernah kami diterima oleh Menteri BUMN,” sebut Bambang.

    (ily/rrd)

  • Jadi Pimpinan Danantara, Rosan Roeslani dan Dony Oskaria Harus Mundur dari Jabatan Menteri-Wamen – Halaman all

    Jadi Pimpinan Danantara, Rosan Roeslani dan Dony Oskaria Harus Mundur dari Jabatan Menteri-Wamen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rosan Roeslani dan Dony Oskaria dinilai harus mundur dari jabatannya sebagai menteri dan wakil menteri usai ditunjuk menjadi petinggi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Rosan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Danantara, sedangkan Dony sebagai Chief Operating Officer.

    “Mereka harus mundur dari jabatan politik, termasuk Menteri dan Wamen,” kata Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

    Menurut Nailul, keberadaan Danantara bisa menjadi game changer investasi dari BUMN.

    Selama ini, kata dia, investasi yang dilakukan oleh BUMN belum optimal, di mana porsi investasi BUMN masih rendah. 

    Padahal, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen, diperlukan puluhan ribu triliun investasi.

    Sehingga, dengan adanya Danantara, investasi dari BUMN dinilai dapat lebih banyak dan berkualitas serta berdampak kepada pertumbuhan ekonomi.

    Tujuan pembentukan Danantara juga disebut adalah membuat BUMN menjadi lebih mandiri dan terbebas dari kepentingan birokrasi.

    “Selama ini ruang BUMN terbatas dengan birokrasi karena bentuk operasional BUMN adalah birokrasi di bawah Kementerian BUMN,” ujar Nailul.

    Namun demikian, ia menyebut wewenang Kementerian BUMN masih besar di UU BUMN yang baru dengan masih memegang saham seri A.

    Artinya pengangkatan direksi dan komisaris masih di tangan Kementerian BUMN.

    “Ditakutkan ada dua matahari kembar dalam operasional BUMN,” ucap Nailul.

    Lalu, Nailul juga mengkhawatirkan individu yang mengisi pucuk pimpinan Danantara.

    Sebelumnya, ada pernyataan dari Prabowo bahwa ada peluang bagi mantan presiden menduduki posisi Dewan Pengawas Danantara.

    Usai diluncurkan Prabowo pada Senin ini, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut mantan presiden akan dilibatkan sebagai penasihat Danantara.

    “Itu dikhawatirkan akan menimbulkan penempatan orang yang tidak tepat dan investasi yang dilakukan bukan dinilai dari kelayakan investasi, melainkan untuk kepentingan pribadi,” tutur Nailul.

    Berikutnya adalah dengan adanya APBN yang disuntik kepada Danantara, menimbulkan kekhawatiran penggunaan uang pajak masyarakat untuk investasi Danantara.

    Di saat yang sama, kata Nailul, Danantara tidak bisa diperiksa secara langsung oleh BPK maupun KPK.

    “Padahal setiap uang negara yang disuntik kepada K/L harus diperiksa oleh BPK dan KPK,” jelas Nailul.

    Kekhawatiran lainnya adalah investasi gagal yang dapat merugikan nasabah Bank Himbara yang masuk ke Danantara.

    Ia mengatakan, tidak ada penjelasan secara resmi dari pemerintah apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) nasabah di perbankan plat merah merupakan aset yang dikelola oleh Danantara atau tidak.

    “Terjadi gerakan akan rush money dari bank himbara,” pungkas Nailul.

    Rangkap Jabatan

    Menurut Rosan Roeslani, penunjukan sebagai Kepala Danantara sekaligus merangkap Menteri Investasi dan Hilirisasi, justru menjadikan sinergi yang baik untuk investasi di tanah air.

    “Ya saya kan menteri investasi dan hilirisasi sedangkan bidang danantara justru berada dalam sebagian besar dalam bidang investasi jadi justru ini akan melakukan suatu sinergi yang sangat-sangat baik,” kata Rosan dikutip melalui siaran langsung Kompas TV.

    “Karena dengan ini kita tidak hanya mengurus dari segi roadmap investasi, tidak hanya mengurus mengenai perizinan saja tetapi kita bisa mengkombinasikan dan juga mengakselerasi dengan adanya dana yang ada di kami,” sambungnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah resmi meneken Undang-undang yang menjadi payung hukum lembaga tersebut.

    “Pada hari ini hari Senin tanggal 24 Februari 2025 saya Presiden Republik Indonesia menandatangani undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara,” ujar Prabowo.

  • Viral Ajakan Tarik Uang dari Bank Himbara, BUMN Tegaskan Modal Danantara Tak Pakai Uang Masyarakat – Page 3

    Viral Ajakan Tarik Uang dari Bank Himbara, BUMN Tegaskan Modal Danantara Tak Pakai Uang Masyarakat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria angkat bicara mengenai ajakan tarik uang tabungan dari bank BUMN di media sosial. Seruan ini diduga sebagai kekhawatiran masyarakat dana tabungan di bank BUMN akan digunakan sebagai modal untuk operasional Danantara.

    Dony membantah jika uang tabungan masyarakat di bank BUMN akan digunakan untuk modal Danantara. Dony memastikan operasional bank BUMN dilakukan secara hati-hati dengan pengawasan yang berlapis.

    “Pengawasan berlapis dan bukan uang masyarakat dipakai buat modal danantara. Ini harus diluruskan,” kata Dony kepada awak media di Istana Negara, Senin (24/2/2025).

    Dony menegaskan, kinerja bank BUMN menjadi salah satu yang terbaik di Asia Tenggara (ASEAN). Dia menilai penting informasi ini untuk disampaikan masyarakat di tengah seruan untuk menarik uang simpanan di bank Himbara.

    “Lagipula, bank kita sangat bagus kondisinya dan menjadi yang terbaik di ASEAN dan ini harus disampaikan juga ke masyarakat,” ujar dia.

    Dia pun meminta awak media untuk meneruskan informasi kepada masyarakat. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah menjelaskan secara detail sumber anggaran untuk Danantara.

    “Justru teman teman wartawan harus meluruskan itu, tadi kan sudah dapat penjelasan dari danantara seperti apa,” ujar dia.

    Prabowo Serahkan Rp300 Triliun Hasil Efisiensi untuk Modal Danantara

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, pemerintah berhasil mengamankan Rp300 triliun atau USD 20 miliar yang sebelumnya terhambat karena in-efisiensi, korupsi, dan belanja tak tepat sasaran.

    Prabowo mengatakan, anggaran Rp300 triliun tersebut akan dialokasikan ke badan pengelola investasi, Daya Anagata Nusantara (Danantara). Menurut dia, anggaran tersebut bakal diinvestasikan untuk 20 proyek nasional.

    “Kami berhasil mengamankan lebih dari Rp300 triliun hampir USD 20 miliar dalam bentuk tabungan negara. Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran,” kata Prabowo saat meluncurkan Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.

    Dia menyampaikan, proyek-proyek tersebut akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk Indonesia. Selain itu, kata Prabowo, proyek nasional ini juga akan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia.

     

    Reporter: Sulaeman

    Sumber: Merdeka.com

     

     

  • Cair Rp600 Ribu, Cek Daftar Nama Penerima BPNT di Sini!

    Cair Rp600 Ribu, Cek Daftar Nama Penerima BPNT di Sini!

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk masyarakat yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada tahun 2025, setiap KPM berhak menerima dana sebesar Rp600 ribu yang disalurkan setiap tiga bulan sekali.

    Bantuan ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang kurang mampu, khususnya dalam pembelian bahan pangan bergizi.

    Jadwal Pencairan BPNT 2025

    Penyaluran BPNT tahun 2025 dilakukan dalam beberapa tahap. Untuk periode Januari hingga Maret, pencairan dana dilakukan secara bertahap hingga akhir Maret 2025. Proses penyaluran bantuan ini dilakukan oleh bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BSI) serta PT Pos Indonesia bagi KPM yang belum memiliki rekening bank.

    KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi prioritas penerima BPNT. Jika nama sudah masuk dalam daftar penerima, dana bantuan akan langsung dikirim ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat digunakan untuk bertransaksi di e-warong atau ditarik tunai sesuai kebijakan pemerintah.

    Cara Cek Daftar Penerima BPNT 2025

    Masyarakat dapat memastikan apakah mereka termasuk dalam daftar penerima BPNT dengan beberapa cara, yaitu melalui situs resmi Kementerian Sosial, aplikasi Cek Bansos, atau mendatangi langsung kantor pemerintahan setempat.

    Cek melalui situs resmi Kementerian Sosial

    Buka laman cekbansos.kemensos.go.id Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai KTP Masukkan nama lengkap sesuai KTP Ketik kode verifikasi yang ditampilkan di layar Klik tombol “Cari Data” Jika terdaftar sebagai penerima, informasi terkait pencairan akan muncul di layar

    Cek melalui aplikasi Cek Bansos

    Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store Buat akun baru dengan memasukkan data diri lengkap Login dan buka menu “Profil” Cek status penerimaan BPNT dalam daftar bansos yang tersedia

    Cek melalui kantor pemerintahan setempat

    Datangi kantor Dinas Sosial atau kelurahan terdekat Bawa dan tunjukkan KTP serta Kartu Keluarga (KK) Tanyakan status penerimaan bantuan kepada petugas Jika nama tercatat sebagai penerima, tinggal menunggu pencairan dana Syarat Penerima BPNT 2025

    Agar dapat menerima BPNT, KPM harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Berikut beberapa syarat utama penerima bantuan ini:

    Terdaftar dalam DTKS Kemensos Memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang masih aktif Berstatus sebagai keluarga prasejahtera berdasarkan verifikasi pemerintah Tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya seperti PKH dalam kategori tertentu

    Jika belum terdaftar dalam DTKS tetapi merasa memenuhi kriteria, pendaftaran bisa dilakukan melalui pemerintah daerah setempat untuk diverifikasi lebih lanjut.

    Cara Mencairkan BPNT 2025

    Setelah memastikan diri sebagai penerima BPNT, dana bantuan dapat dicairkan melalui beberapa mekanisme berikut:

    Melalui rekening KKS di bank Himbara

    Datang ke ATM atau kantor cabang bank penyalur Gunakan KKS untuk menarik dana atau bertransaksi di e-warong

    Melalui PT Pos Indonesia

    Penerima yang tidak memiliki rekening bank dapat mencairkan bantuan di kantor pos Proses pencairan dilakukan dengan membawa KTP dan surat pemberitahuan dari pemerintah

    Melalui e-warong yang bekerja sama dengan pemerintah

    Dana yang telah masuk ke KKS dapat langsung digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di e-warong E-warong menyediakan berbagai bahan pangan seperti beras, telur, dan daging sesuai ketentuan BPNT Kendala yang Mungkin Terjadi dan Solusinya

    Dalam proses pencairan BPNT, beberapa kendala mungkin terjadi, seperti saldo yang belum masuk atau masalah teknis lainnya. Berikut beberapa kendala yang sering dialami serta solusinya:

    Saldo belum masuk
    Cek kembali status pencairan melalui situs resmi atau aplikasi Cek Bansos. Jika bantuan masih berstatus “proses”, maka perlu menunggu hingga tahap pencairan selesai. KKS tidak aktif
    Jika kartu mengalami kendala atau tidak bisa digunakan, segera laporkan ke bank penyalur atau Dinas Sosial setempat. Nama tidak terdaftar dalam DTKS
    Pastikan sudah melakukan pendaftaran melalui pemerintah daerah. Jika belum, ajukan diri melalui mekanisme yang telah disediakan. Manfaat BPNT bagi Keluarga Penerima

    Program BPNT memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya bantuan ini, KPM dapat membeli bahan pangan bergizi secara lebih mudah dan terjangkau.

    Selain itu, program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal karena e-warong yang menyediakan bahan pangan umumnya berasal dari UMKM setempat.

    Untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran, pemerintah terus melakukan pemutakhiran data dan pengawasan dalam penyalurannya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk selalu mengecek informasi resmi agar tidak tertinggal dalam mendapatkan bantuan yang telah disediakan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Peluncuran Danantara Dibarengi Isu Penarikan Dana di Bank BUMN, GBK: Receh

    Peluncuran Danantara Dibarengi Isu Penarikan Dana di Bank BUMN, GBK: Receh

    Surabaya (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025). Namun, peluncuran ini dibayangi oleh isu penarikan dana dari nasabah terhadap Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Ketua Dewan Pembina Relawan Gibran BerKopyah, Ubaidillah Amin (Gus Ubaid), menegaskan bahwa kekhawatiran terkait penggabungan bank-bank BUMN ke dalam Danantara hingga pembekuan dana adalah isu yang tidak perlu ditanggapi serius.

    “Beberapa kawan pengusaha banyak menanyakan langsung kepada kami terkait efek penggabungan Bank-bank BUMN ke dalam Danantara yang akan membekukan dana mereka di bank, dan ajakan mereka menarik dananya dari bank sampai jangka waktu yang belum ditentukan. Ini menurut kami isu receh yang tidak perlu ditanggapi oleh masyarakat,” ujarnya, Senin (24/2/2025).

    Gus Ubaid menegaskan bahwa pembekuan dana nasabah dalam bank BUMN yang tergabung dalam Danantara akan berdampak besar pada ekonomi nasional. “Yang jelas pemerintah tidak akan mengorbankan rakyatnya. Jadi, masyarakat menurut saya tidak perlu khawatir dan tidak menarik dananya di Bank, karena uang kita di Bank Insyallah lebih aman, daripada menyimpannya di rumah,” katanya.

    Ia menilai pembentukan superholding Danantara merupakan langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi nasional. “Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita, yang bertujuan untuk menyatukan kekuatan energi ekonomi yang dikelola oleh BUMN, yang nantinya dapat dirasakan hasilnya oleh anak cucu kita, dalam menggapai Indonesia Emas 2045. Beberapa BUMN tergabung di dalamnya, tak terkecuali Bank HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri),” jelasnya.

    Lebih lanjut, Gus Ubaid menyebut bahwa isu yang beredar di grup WhatsApp mengenai dampak negatif Danantara adalah propaganda yang tidak bertanggung jawab. “Beberapa hari ini beredar isu negatif lewat group-group WhatsApp yang sengaja dihembuskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan, menurut pribadi kami, itu hanya ingin membuat kegaduhan di dalam masyarakat,” pungkasnya. [tok/beq]