Xcloud.id

Perusahaan: Bank Himbara

  • Ketua DK OJK ungkap isi rapat Presiden dengan dirut Himbara

    Ketua DK OJK ungkap isi rapat Presiden dengan dirut Himbara

    (Rapat) soal inklusi keuangan ya. Jadi, inklusi keuangan ini termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah. Jadi, aspek itu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkap isi rapat Presiden Prabowo Subianto dengan empat direktur utama himpunan bank milik negara (Himbara) yaitu BTN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Rapat itu berlangsung pada Jumat siang sebelum Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden pada sore hari.

    “(Rapat) soal inklusi keuangan ya. Jadi, inklusi keuangan ini termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah. Jadi, aspek itu,” kata Mahendra Siregar menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat malam.

    Dia kemudian menjelaskan inklusi keuangan itu tujuannya antara lain untuk membantu penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran, termasuk juga penyaluran subsidi agar dapat langsung diterima oleh mereka-mereka yang berhak.

    “Ini keseluruhan, buat bansos, subsidi, program sosial lain. Ini diharapkan bisa langsung ke pihak yang dituju dengan proses rekening masing-masing,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK.

    Oleh karena itu, Presiden memanggil direktur utama bank-bank Himbara agar mempercepat kepemilikan rekening bank oleh masyarakat penerima bansos ataupun sasaran subsidi.

    “Ada lewat Himbara, dan Kantor Pos juga,” kata Mahendra.

    Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkap isi rapat Presiden dengan petinggi bank-bank Himbara membahas inklusi keuangan.

    “Jumlah orang Indonesia yang sudah punya fasilitas perbankan itu mencapai 89 persen, yang bisa menggunakan sudah relatif tinggi,” kata Airlangga.

    Walaupun demikian, masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan literasi mengenai perbankan, termasuk kepemilikan rekening.

    “Dari segi spasial, beberapa daerah sudah baik, kecuali di Maluku Utara, Halmahera, kurang baik. Jadi (butuh Himbara untuk membantu) jelaskan literasi keuangan, maka ke depan didorong lagi terkait dengan pembelajaran agar bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi,” kata Airlangga.

    Dalam rapat itu, Presiden pun memerintahkan bank-bank Himbara untuk terus gencar meningkatkan literasi masyarakat mengenai perbankan.

    “Ini ke arah literasi keuangan, ditingkatkan capaiannya,” kata Menko Airlangga.

    Di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden memimpin rapat terbatas dengan beberapa menteri dan empat direktur utama bank Himbara, yaitu Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar, dan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Negara Nixon LP Napitupulu.

    Kemudian, ada juga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Ketua DK OJK Mahendra Siregar.

    Jajaran menteri yang mengikuti rapat terbatas siang ini, yaitu Menko Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Kumpulkan Airlangga, Gus Ipuk, Sri Mulyani dan Dirut Himbara ke Istana, Bahas Apa?

    Prabowo Kumpulkan Airlangga, Gus Ipuk, Sri Mulyani dan Dirut Himbara ke Istana, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto sejumlah menteri dan direktur utama bank Himbara ke Istana, untuk membahas terkait dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) secara langsung ke rekening penerima.

    Menurut pantauan hadir di Istana termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, serta Direktur Utama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Gus Ipul mengungkapkan bahwa salah satu agenda yang mungkin dibahas dalam pertemuan ini adalah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) secara langsung ke rekening penerima. 

    “Saya belum tau persis tapi tentu kami menyiapkan data data tentang penyaluran bansos program-progam, saya belum tauh pastinya belum tau detilnya,” ujar Gus Ipul.

    Dia menegaskan bahwa seluruh bansos dari Kementerian Sosial bakal disalurkan melalui rekening penerima. Saat ini, sekitar 20 juta lebih penerima manfaat telah memiliki rekening untuk menerima transfer langsung dari pemerintah.

    “Kalau kemensos udah reguler rutin kami mengirim sekitar 20 juta lebih penerima manfaat, jadi kami punya rekeningnya dan itu langung dikirim ke bank ke rekening” jelasnya.

    Namun, untuk mencapai target 30 juta penerima manfaat, Gus Ipul menyebut bahwa percepatan masih diperlukan.

    “Belum tahu saya, nanti makanya tunggu arahan [Presiden],” tambahnya.

    Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pertemuan ini memang akan membahas keuangan inklusif.

    Terkait keterlibatan Dirut Himbara, dia menjelaskan bahwa pembahasan kemungkinan besar akan berfokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan perbankan.

    “Kalau ini mungkin mengenai keuangan inklusif. Keuangan inklusif rekening,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan mengonfirmasi terkait dengan pembahasan adalah skema penyaluran bansos langsung ke rekening penerima. 

    “Iya, nanti kalau sudah selesai saya akan berbicara lebih lanjut,” pungkas Sri Mulyani saat ditanya mengenai rencana tersebut.

  • Menteri Maman Bantah Saham Himbara Anjlok Gegara Hapus Utang UMKM

    Menteri Maman Bantah Saham Himbara Anjlok Gegara Hapus Utang UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menepis turunnya harga saham bank Himbara disebabkan adanya kebijakan penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa penghapus piutang macet UMKM justru dilakukan untuk menyehatkan laporan keuangan bank Himbara.

    Selama ini, ungkap Maman, bank Himbara mencatatkan outstanding macet lantaran ada beberapa nasabah UMKM yang masuk ke dalam daftar hapus buku yang tidak bisa diputihkan.

    “Karena ada narasi yang berkembang seakan-akan salah satu penyebab turunnya harga saham Himbara kita salah satunya dikarenakan ada program penghapusan piutang,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Maman menyatakan bahwa kebijakan penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto ini dilakukan secara terukur.

    Terlebih, lanjut dia, mekanisme kebijakan ini dilakukan secara rigid, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

    “Justru dengan adanya penghapusan piutang ini yang terukur, penghapus tagihan ini terukur, tidak bisa serampangan,” tuturnya.

    Dengan begitu, Maman berharap laporan keuangan bank Himbara akan bersih dari piutang macet sehingga akan membuat para investor dan pasar tertarik berinvestasi di bank pelat merah.

    “Kalau dia sudah bersih, putih, dan bagus laporan keuangannya berarti para investor-investor, pihak-pihak market yang ingin masuk ke bank Himbara kita seharusnya trennya lebih positif,” tuturnya.

    Sayangnya, Maman mengaku belum bisa menyampaikan berapa banyak UMKM yang sudah dihapusbukukan, lantaran masih menunggu rapat umum pemegang saham (RUPS) bank Himbara.

    “Karena kan ada mekanisme internal di Bank Himbara terkait budgeting-nya. Itu salah satunya harus lewat RUPS, persetujuan stakeholders untuk memutuskan budgeting anggaran untuk penghapus tagihan,” terangnya.

    Meski demikian, Maman menyatakan pemerintah akan mengejar target penghapusan utang terhadap 1 juta UMKM.

    Perlu diketahui, Presiden Prabowo resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/2024 tentang penghapusan piutang macet UMKM.

    Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang, di antaranya pertanian, perkebunan, dan peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya.

  • IHSG Anjlok Tak Terkait Koperasi Desa Merah Putih

    IHSG Anjlok Tak Terkait Koperasi Desa Merah Putih

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menegaskan, indeks harga saham gabungan (IHSG) anjlok sebesar 6,12 persen ke level 6.076 pada Selasa (18/3/2025) tidak berkaitan dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Menurutnya, koperasi ini justru bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat bawah.

    “Saya tidak mau berkomentar soal IHSG karena itu ada yang mengurus. Namun, Koperasi Desa Merah Putih ini bertujuan untuk mendongkrak ekonomi rakyat, terutama di desa,” ujar Budi saat ditemui di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Koperasi Desa Dongkrak Ekonomi

    Budi menekankan, koperasi desa berpotensi menumbuhkan ekonomi lokal, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mempercepat pembangunan di pedesaan sehingga tak ada hubungannya dengan IHSG anjlok. Koperasi Desa Merah Putih akan mendapatkan pendanaan dari bank-bank Himbara, dengan sistem yang memastikan tidak akan memicu kredit macet.

    “Bagaimana bisa macet kalau dibayar pakai APBN? Ini bukan ekonomi konsumtif, melainkan investasi sosial. Investasi ini berbentuk gerai, gudang, unit simpan pinjam, dan klinik desa,” jelasnya.

    Budi juga membantah anggapan koperasi desa bisa menimbulkan kredit macet baru di bank-bank Himbara. Sebaliknya, ia optimistis koperasi ini akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%.

    “Koperasi ini justru mempercepat pembangunan desa. Kalau ekonomi desa bergerak, ekonomi nasional juga terdongkrak. Jadi, IHSG anjlok dan koperasi desa itu tidak ada hubungannya,” tegasnya.

  • DPR Beri Dukungan untuk BEI, Tegaskan Saham Anjlok Bukan Karena Isu Sri Mulyani Mundur

    DPR Beri Dukungan untuk BEI, Tegaskan Saham Anjlok Bukan Karena Isu Sri Mulyani Mundur

    PIKIRAN RAKYAT – DPR meyakinkan masyarakat dengan memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang ditempuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam merespons anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    Siang tadi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami anjlok pada sesi pertama perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini. IHSG turun 5,02% ke level 6.146,91 hingga memicu mekanisme penghentian sementara perdagangan (trading halt). Sebanyak 581 saham melemah, 105 saham menguat, dan 271 saham stagnan. Uniknya, kondisi ini terjadi pada saat saham gabungan negara lain di Asia menguat.

    Anggota DPR, Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa negara akan selalu hadir untuk mendukung otoritas pasar modal dalam menghadapi situasi seperti ini. “Kita memberi dukungan penuh kepada OJK dan BEI terkait situasi saat ini. Ini dalam rangka meyakinkan pasar bahwa mereka di-backup negara. Kita hadir untuk memberikan support,” ujarnya.

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad juga menegaskan bahwa mekanisme penghentian sementara perdagangan (trading halt) yang terjadi akibat koreksi IHSG lebih dari 5 persen merupakan prosedur standar. “Ini bukan kali pertama terjadi, saat pandemi COVID-19 pun pernah terjadi. Kami di DPR memberikan dukungan dan meyakinkan pasar agar tetap tenang,” kata Dasco.

    Sementara itu, Direktur BEI, Iman Rachman, menjelaskan bahwa transaksi saham sempat turun hingga 6 persen yang menyebabkan penghentian perdagangan selama 30 menit. “Saat ini perdagangan sudah kembali berjalan dan bahkan sudah membaik,” ujarnya.

    Menanggapi hal itu, Direktur OJK, Inarno Djajadi, mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukung kebijakan mereka. Ia mengonfirmasi bahwa akan ada kebijakan baru yang diumumkan dalam konferensi pers besok, Rabu, 19 Maret 2025 pagi pukul 10.00 WIB.

    Penyebab Anjloknya IHSG

    Penurunan tajam IHSG yang terjadi hari ini menimbulkan spekulasi di pasar. Salah satu spekulasi yang muncul adalah apakah pelemahan ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah atau tidak.

    Menanggapi hal ini, Direktur BEI Iman Rachman menegaskan bahwa penurunan IHSG bukan disebabkan oleh faktor domestik semata, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika global. “Hari ini sebagian investor asing wait and see. Ada update dari Donald Trump yang menjadi salah satu faktor penurunan IHSG,” ujarnya.

    Ia juga menambahkan bahwa fundamental perusahaan-perusahaan di Indonesia tetap kuat dan tidak ada masalah serius yang mengancam stabilitasnya.

    “Indeks merupakan akumulasi berbagai faktor, bukan hanya domestik. Kalau fundamental perusahaan bagus dan tidak ada isu, berarti yang terjadi adalah persepsi mengenai kondisi bursa efek kita,” jelasnya.

    Harga Saham Anjlok karena Sri Mulyani Mundur?

    Sri Mulyani diisukan mundur dari Menteri Keuangan Prabowo, simak profil dan harta kekayaan sang menteri. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.

    Bersamaan dengan anjloknya IHSG, beredar rumor bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengundurkan diri setelah lebarsn. Rumor ini semakin diperbincangkan karena bursa saham di negara-negara Asia Tenggara lainnya mengalami penguatan, sementara IHSG justru melemah.

    Menanggapi isu ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah kabar tersebut. “Sri Mulyani tidak akan mundur dan fiskal kita sangat kuat,” tegasnya.

    Senada dengan Dasco, Mukhamad Misbakhun juga menekankan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih dalam keadaan yang baik. “Penurunan ini sangat wajar, rebound akan terjadi berikutnya. Fundamental bank Himbara juga sangat baik, bahkan BRI baru saja memberikan dividen yang besar,” jelasnya.

    Menurutnya, performa sektor keuangan yang tetap solid seharusnya disikapi secara positif oleh investor. “Urusan performa ini harus direspons secara positif juga,” tutupnya.

    Dengan pernyataan ini, para pemangku kepentingan berharap investor tetap tenang dan menunggu kebijakan lanjutan yang akan diumumkan dalam waktu dekat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri Maman Bantah Kebijakan Hapus Piutang UMKM Jadi Biang Kerok IHSG Jeblok

    Menteri Maman Bantah Kebijakan Hapus Piutang UMKM Jadi Biang Kerok IHSG Jeblok

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman membantah kebijakan penghapusan utang bagi pelaku UMKM menjadi salah satu pemicu anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang diikuti penurunan saham-saham perbankan seperti BMRI dan BBRI.

    Maman menilai, investor justru diuntungkan dengan adanya kebijakan penghapusan utang lantaran catatan keuangan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi sehat.

    “Jadi sejatinya pihak-pihak market atau pasar justru seharusnya malah beruntung dan berterima kasih dengan program ini,” kata Maman kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (18/3/2025).

    Lebih lanjut, Maman menegaskan bahwa penghapusan utang UMKM tidak dapat dilakukan secara serampangan, mengingat kebijakan ini memiliki aturan mekanisme penghapusan.

    “Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan kok menurut saya,” ujarnya.

    Maman menuturkan, saat ini proses penghapusan utang UMKM masih terus berjalan. Dalam catatan Bisnis, realisasi penghapusan utang bagi pelaku UMKM masih di bawah 50% dari target tahap pertama sebanyak 67.000 UMKM.

    Maman kala itu menyampaikan, lambatnya realisasi penghapusan utang ini salah satunya terjadi lantaran sejumlah Bank Himbara baru akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada akhir Maret 2025.

    “Kayaknya belum [50% terealisasi]. Di internal perbankan kan ada RUPS [untuk penghapusan piutang]. Ini kan ada yang baru akhir bulan, ada yang mungkin awal bulan [melaksanakan RUPS],” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Senin (3/3/2025).

    Kementerian UMKM menargetkan untuk menghapus piutang sebanyak 67.000 pada tahap pertama. Tercatat hingga 17 Januari 2025, piutang macet yang sudah dihapus mencapai lebih dari 10.000 UMKM.

    Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga membantah anggapan bahwa intervensi pemerintah terhadap perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi penyebab anjloknya IHSG.

    Menanggapi sorotan terkait kebijakan pemerintah terhadap saham bank Himbara, termasuk isu penghapusan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berdampak langsung terhadap pergerakan IHSG.

    “Kalau hapus KUR kan sudah tidak ada di laporannya, yang dihapus bukan tagihannya, ya karena itu sudah dihapus sebelumnya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/3/2025).

    Menurutnya, volatilitas IHSG lebih dipengaruhi oleh faktor global dan dinamika pasar, bukan karena kebijakan pemerintah terhadap sektor perbankan.

    Adapun, IHSG sempat anjlok hingga 6,12% pada perdagangan sesi I, Selasa (18/3/2025). Setelah anjlok dan melewati penghentian perdagangan sementara (trading halt), IHSG ditutup di level 6.223,38 atau turun 3,84% pada perdagangan hari ini.

  • Karpet Merah APBN – Himbara untuk Koperasi Desa Merah Putih

    Karpet Merah APBN – Himbara untuk Koperasi Desa Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan skema pinjaman dari bank pelat merah atau Himbara dan APBN untuk membiayai Koperasi Desa Merah Putih. Rencananya, puluhan ribu koperasi tersebut akan hadir paling lambat 6 bulan setelah instruksi presiden keluar.

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut bahwa hingga saat ini skema pinjaman dari bank Himbara tengah dibahas. Namun, dia memastikan bank pelat merah siap menggelontorkan pinjaman untuk membentuk 70.000 Koperasi Desa Merah Putih.

    “[Skema dari Himbara] lagi dibahas, masih dibahas. Kita siap,” ujar Tiko saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Tiko menjelaskan bahwa nantinya pinjaman tersebut akan diberikan melalui skema channeling maupun executing.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, bank pelat merah alias Himbara juga akan terlibat dalam pinjaman.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menjelaskan bahwa skema pendanaan akan dirumuskan dalam Inpres. “[Porsi APBN] nanti akan dirumuskan dalam Inpres,” terangnya.

    Adapun, pemerintah menargetkan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih ini akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu enam bulan setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres).

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa porsi APBN untuk pembentukan Kopdes Merah Putih tengah dibahas. Sayangnya, Bendahara Negara itu enggan berkomentar lebih jauh terkait besaran porsi APBN yang digunakan.

    “Kan nanti sedang dibahas, nanti saja, ya,” kata Menkeu Sri Mulyani singkat.

    Menteri Keuangan Sri MulyaniPerbesar

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuturkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan mendapatkan pinjaman senilai Rp5 miliar dengan biaya bunga rendah dari Himbara.

    Tito mengaku pemerintah tengah menyusun skema pembiayaan untuk mengimplementasikan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih yang akan meluncur pada 12 Juli 2025 atau bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional.

    Dia menegaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dipastikan tidak akan mengganggu program desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

    Terlebih, kata dia, APBDesa juga telah disusun, yakni alokasinya sebanyak 70% untuk inisiatif kebutuhan desa dan sisanya untuk mendukung program pemerintah pusat.

    “Nah, yang 30% [alokasi dari APBDesa] ini bisa dipakai juga untuk program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih,” terang Tito seusai menggelar Rapat Koordinasi Menteri Koperasi bersama Menteri Dalam Negeri dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Kantor Kemenkop, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Dengan begitu, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini tidak mengambil 100% alokasi dari APBDesa.

    Nantinya, akan ada dua mekanisme pengawasan yang berlaku dalam Undang-Undang Desa. Pertama, Koperasi Desa Merah Putih akan diawasi secara menyeluruh atau dari bawah hingga ke atas, yakni melalui Badan Musyawarah Desa.

    Menteri Dalam Negeri Tito KarnavianPerbesar

    “Jadi desa itu kayak DPRD-nya desa. Mereka boleh mengawasi, kalau ada pelanggaran mereka bisa melaporkan, bahkan kalau kepala desa, mereka bisa makzulkan,” terangnya.

    Kedua, akan ada pejabat pembinaan yang akan diawasi oleh Mendagri melalui surat edaran (SE) saat Koperasi Desa Merah Putih ini terbentuk.

    “Ada dinas PMD dan Inspektoran. Dan itu ada sanksinya, sanksinya mulai dari sanksi tertulis, sampai pemberhentian tiga bulan, pemberhentian tetap, sampai kalau itu pidana, pidana,” pungkasnya.

    Respons perbankan ……

  • Cara Bayar QRIS Tanpa Scan Kode QR dan Daftar Aplikasinya

    Cara Bayar QRIS Tanpa Scan Kode QR dan Daftar Aplikasinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia baru merilis fitur terbaru QRIS yaitu pembayaran dengan menyentuhkan HP tanpa harus melakukan scan pakai kamera HP. Proses pembayaran menggunakan fitur ini diklaim jauh lebih cepat.

    Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) berbasis Near Field Communication (NFC) yang disebut QRIS Tap resmi digunakan sebagai sistem pembayaran.
    Tak hanya untuk transaksi di moda transportasi layanan umum, Rumah Sakit (RS) dan Universitas, QRIS Tap dapat dilakukan untuk melakukan pembayaran tiket parkir mal.

    Menurut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengklaim penggunaan untuk QRIS Tap lebih cepat dalam melakukan transaksi.

    “Sangat mudah cepat dan andal. Tapi jangan lupa isi saldonya kalau nggak diisi ditempel-tempel juga nggak akan bisa,” ujar Filianingsih, dikutip, Minggu (16/3/2025).

    QRIS Tap pun sudah bekerja sama dengan 15 Penyedia Jasa Pembayaran. Mulai dari bank Himbara, bank swasta, hingga aplikasi digital payment seperti Gopay, Shopee Pay, dan Dana.

    Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono sebelumnya menjelaskan penggunaan QRIS Tap akan jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan QRIS dengan cara melakukan scan barcode. Bahkan kecepatan penggunaan QRIS Tap bisa mencapai 0,3 detik.

    “So far uji coba kita bisa sampai 0,3 detik. Dibandingkan dengan UE chip based yang hanya gampangnya membaca di reader dengan chip based itu 4-5 detik, hampir berapa persen lebih cepat. Sangat cepat kalau digunakan di transportasi, mengurangi antrian,” ujarnya.

    QRIS Tap atau QRIS Tanpa Pindai adalah layanan pembayaran yang menggabungkan teknologi QRIS Consumer Presented Mode (CPM) dengan NFC. Teknologi ini, menggunakan jaringan nirkabel jarak dekat yang menggunakan gelombang radio.

    Dengan NFC, masyarakat tak perlu memindai atau scan barcode QRIS untuk melakukan pembayaran. Yakni hanya perlu melakukan ‘tap’ melalui aplikasi mobile banking.

    “NFC ini bisa dikatakan yang dibaca adalah radio frekuensinya, bukan membaca melalui kamera. Ini yang bisa mendorong kecepatan dalam transaksi penggunaan QRIS,” ujar Dicky dalam konferensi pers.

    Cara penggunaan QRIS Tap

    Berikut adalah langkah menggunakan QRIS untuk pembayaran tanpa harus melakukan scan kode QR:

    Buka aplikasi mobile banking atau aplikasi pembayaran lainnya
    Pilih fitur QRIS Tap
    Pilih sumber dana
    Input pin transaksi
    Dekatkan layar smartphone ke terminal contactless di merchant

    Daftar aplikasi QRIS Tap

    QRIS Tap sendiri juga disebut sebagai QRIS Tanpa Pindai. Penggunaannya cukup berbeda dengan QRIS yang biasanya kita kenal selama ini.

    Bukan lagi dipindai menggunakan kamera, transaksi dengan QRIS Tap bisa dilakukan dengan tinggal meletakkan ponsel ke dekat terminal di merchant.

    Untuk saat ini, layanan QRIS Tap sudah bekerja sama dengan 15 Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Berikut daftarnya:

    PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)
    PT Bank Mega
    PT Bank CIMB Niaga
    PT Bank Mandiri
    PT Bank Negara Indonesia (BNI)
    PT Bank Central Asia (BCA)
    PT Bank DKI
    PT Bank Permata
    PT Bank Sinarmas
    PT Bank BPD Bali
    PT Bank NationalNobu
    Gopay
    ShopeePay
    Dana
    Netzme

    Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono menjelaskan perlu ada penyesuaian bagi seluruh PJP mengubah NFC yang sudah ada agar mampu membaca QRIS Tap.

    “Reader yang ada itu sekarang 1.081.543 itu kemampuan untuk membaca NFC nya harus di adjust supaya bisa membaca NFC nya QRIS Tap,” ujar Dicky dalam konferensi pers, Jumat (14/3/2025).

    (dem/dem)

  • Sat Set! Bayar Pakai Qris Tap Gak Sampai 1 Detik

    Sat Set! Bayar Pakai Qris Tap Gak Sampai 1 Detik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) berbasis Near Field Communication (NFC) yang disebut QRIS Tab resmi dapat digunakan sebagai sistem pembayaran.

    Tak hanya untuk transaksi di moda transportasi layanan umum, Rumah Sakit (RS) dan Universitas, QRIS Tap dapat dilakukan untuk melakukan pembayaran tiket parkir mal.

    Menurut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengklaim penggunaan untuk QRIS Tap lebih cepat dalam melakukan transaksi.

    “Sangat mudah cepat dan handal. Tapi jangan lupa isi saldonya kalau nggak diisi ditempel-tempel juga nggak akan bisa,” ujar Filianingsih, dikutip, Minggu (16/3/2025).

    QRIS Tap pun sudah bekerja sama dengan 15 Penyedia Jasa Pembayaran. Mulai dari bank Himbara, bank swasta, hingga aplikasi digital payment seperti Gopay, Shopee Pay, dan Dana.

    Masyarakat umum pun juga terlihat sudah mulai menggunakan QRIS Tap. Seperti Lala, yang membayar parkir menggunakan layanan tersebut.

    Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono sebelumnya menjelaskan penggunaan QRIS Tap akan jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan QRIS dengan cara melakukan scan barcode. Bahkan kecepatan penggunaan QRIS Tap bisa mencapai 0,3 detik.

    “So far uji coba kita bisa sampai 0,3 detik. Dibandingkan dengan UE chip based yang hanya gampangnya membaca di reader dengan chip based itu 4-5 detik, hampir berapa persen lebih cepat. Sangat cepat kalau digunakan di transportasi, mengurangi antrian,” ujarnya.

    QRIS Tap atau QRIS Tanpa Pindai adalah layanan pembayaran yang menggabungkan teknologi QRIS Consumer Presented Mode (CPM) dengan NFC. Teknologi ini, menggunakan jaringan nirkabel jarak dekat yang menggunakan gelombang radio.

    Dengan NFC, masyarakat tak perlu memindai atau scan barcode QRIS untuk melakukan pembayaran. Yakni hanya perlu melakukan ‘tap’ melalui aplikasi mobile banking.

    “NFC ini bisa dikatakan yang dibaca adalah radio frekuensinya, bukan membaca melalui kamera. Ini yang bisa mendorong kecepatan dalam transaksi penggunaan QRIS,” ujar Dicky dalam konferensi pers.

    Cara penggunaan QRIS Tap

    1. Buka aplikasi mobile banking atau aplikasi pembayaran lainnya

    2. Pilih fitur QRIS Tap

    3. Pilih sumber dana

    4. Input pin transaksi

    5. Dekatkan layar Smartphone ke terminal contactless di merchant

    (emy/haa)

  • OJK Ungkap 58 Ribu Masyarakat Jadi Korban Penipuan, Total Kerugian Capai Rp1 Triliun

    OJK Ungkap 58 Ribu Masyarakat Jadi Korban Penipuan, Total Kerugian Capai Rp1 Triliun

    JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ungkapan total laporan yang diterima ke Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan atau Indonesia Anti- Scam Centre (IASC) sebanyak 58.206.

    Untuk diketahui, total laporan tersebut terhitung sejak awal beroperasi yaitu dari 22 November 2024 sampai 24 Februari 2025.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menyampaikan total kerugian yang dilaporkan masyarakat mencapai Rp1 triliun.

    “Total kerugian dilaporkan Rp1 triliun,” kata wanita yang akrab disapa Kiki dalam media briefing di Menara Radius Prawiro, Selasa, 11 Maret.

    Kiki menyampaikan jumlah rekening yang dilaporkan sebanyak 64.888 rekening dan jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 28.807.

    “Jadi kalau teman-teman ada penipuan-penipuan seperti itu, itu langsung aja laporin, karena kita langsung blokir,” jelasnya.

    Kiki menambahakn jumlah dana korban yang telah diblokir sebesar Rp127,3 miliar dan pihaknya masih memerlukan waktu dan proses lebih panjang terkait pemblokiran dana korban.

    “Nah memang ini sekarang kita masih perlu proses yang lebih panjang lagi, lebih panjang sedikit lagi, karena kadang-kadang kalau yang ditipu banyak, tapi saldo di rekening itu tinggal sekian gitu,” ucapnya.

    Selain itu, Kiki menyampaikan target IASC yaitu penundaan transaksi (pemblokiran) penipuan dengan cepat dan penyelamatan dana korban, identifikasi pelaku penipuan (data), serta penindakan hukum bekerja sama dengan Polri.

    Selain itu, Kiki menyampaikan untuk yang menjadi korban penipuan dapat segera melaporkan hal tersebut melalui website IASC dengan alamat http://iasc.ojk.go.id dengan melampirkan data dan dokumen bukti terkait.

    Selain itu, dapat langsung melaporkan kepada perbankan tempat membuka rekening contohnya saat membuka rekening di bank Himbara, dapat langsung melaporkan hal tersebut ke call center-nya masing-masing.

    “Sejauh ini ada 39.243 yang lapor kepada PUJK-nya langsung, ada yang ke IASC langsung itu 18.963. Jadi either one is fine karena mereka member dari IASC, langsung kemudian ditindaklanjuti,” jelasnya.