Perusahaan: Bank Himbara

  • Pengalaman Tak Biasa Mudik Naik Kapal Perang Bikin Warga Jadi Ikut Belajar Kedisiplinan Ala TNI AL

    Pengalaman Tak Biasa Mudik Naik Kapal Perang Bikin Warga Jadi Ikut Belajar Kedisiplinan Ala TNI AL

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK – Cerita pengalaman pulang kampung tak biasa dirasakan para peserta mudik gratis naik kapal perang TNI AL dalam momen Lebaran 2025.

    Selain bisa merasakan fasilitas kapal perang KRI Banjarmasin-592, para peserta mudik juga ikut belajar kedisiplinan ala tentara ketika berada di dalam alutsista.

    Cerita ini salah satunya disampaikan Aifi Erlin (47), perempuan asal Semarang yang kini menetap di Cileungsi.

    Ditemui di Markas Kolinlamil, Aifi dan keluarganya baru saja menyelesaikan perjalanan pulang dari kampung halaman bukan dengan kereta atau bus seperti biasanya, melainkan menumpang kapal perang milik TNI AL.

    “Seru deh. Baru pertama kali saya naik kapal perang,” katanya, Senin (7/4/2025) sore.

    Bagi Aifi, perjalanan ini bukan sekadar pulang kampung, tetapi juga menjadi pengalaman langka yang tak bisa dirasakan sehari-hari.

    Enam tahun lalu ia sempat mudik dengan kapal Pelni, tapi perjalanan kali ini terasa begitu berbeda.

    “Kalau Pelni beda ya, ini kapal perang. Kapan lagi bisa naik kayak gini? Nggak mungkin sehari-hari kita bisa ngerasain,” ungkap Aifi.

    Selama di atas kapal, Aifi mengaku merasakan kenyamanan dan keramahan dari para prajurit TNI AL.

    Bahkan, ia juga mengaku sedikit belajar tentang kedisiplinan tentara yang diterapkan di dalam kapal itu.

    “Jadi salah satu kedisiplinannya gitu, diingatkan terus supaya nggak buang sampah sembarangan. Kalau mau merokok, ya di tempatnya. Semua tertib, tapi nggak kaku. Tentaranya juga ramah-ramah,” tuturnya.

    Cerita lainnya diungkapkan Isnadi (34), warga Kabupaten Tangerang yang juga baru pertama kali mengikuti mudik dengan kapal perang.

    Ia bersama istrinya, Ririn (34), serta dua anak mereka menumpang kapal dari Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang.

    Perjalanan memakan waktu sekitar dua hari satu malam.

    Meski pertama kali naik kapal perang, Isnadi mengaku terkesan dengan fasilitas dan layanan yang diberikan selama perjalanan.

    “Seru banget sih. Makan pagi, siang, malam semua dapet. Toiletnya bersih, airnya lancar, semua fasilitas cukup,” ungkapnya.

    Istrinya, Ririn, mengaku senang bisa menikmati perjalanan tersebut bersama keluarga.

    Ia menyebut, TNI AL menyediakan ruang khusus bagi ibu dan anak, sehingga lebih nyaman selama pelayaran.

    “Kalau untuk ibu yang punya anak di bawah lima tahun, ada kamar khusus, ada AC-nya, jadi lebih nyaman,” ujarnya.

    Ririn juga memuji keramahan prajurit TNI selama di atas kapal.

    Kedua buah hati yang ia bawa serta dalam mudik ini jadi bisa ikut mengenal singkat bagaimana kehidupan tentara di dalam kapal perang.

    “Tentaranya juga ramah-ramah. Sama anak kecil juga baik-baik, jadi mereka nggak takut, malah senang ketemu tentara. Kapan lagi bisa ketemu kayak gitu,” ucap Ririn.

    Pasangan suami istri Isnadi dan Ririn pun mengaku sangat puas dan berencana mengikuti program mudik gratis naik kapal perang ini di tahun-tahun berikutnya.

    Diberitakan sebelumnya, ribuan peserta mudik gratis menggunakan kapal perang TNI AL tiba kembali di Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Ribuan pemudik itu tiba dengan KRI Banjarmasin-592 di Markas Kolinlamil, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan disambut oleh Panglima Kolinlamil Laksamana Muda TNI Hudiarto Krisno Utomo.

    Laksda Krisno mengatakan, arus balik mudik gratis bersama TNI AL berjalan lancar dan seluruh penumpang tiba di Jakarta dalam kondisi sehat.

    “Pada sore hari ini kita menerima seluruh penumpang arus balik dari mudik bersama gratis bersama dengan TNI Angkatan Laut menggunakan KRI Banjarmasin-592,” ujar Krisno.

    Ia menjelaskan, rute pelayaran arus balik kali ini masih sama dengan saat pemberangkatan, yakni dari Surabaya menuju Semarang dan berakhir di Jakarta.

    Menurut Krisno, seluruh penumpang selama pelayaran mendapatkan makan pagi, siang, dan malam.

    Pelaksanaan arus balik ini juga didukung oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta beberapa bank Himbara yang bekerja sama dengan TNI AL.

    “Dari total 1.495 penumpang, sekitar 290 orang turun di Semarang. Kemudian ada penumpang yang naik lagi dari Semarang menuju ke Jakarta,” katanya.

    Krisno menambahkan, mudik gratis menggunakan kapal perang juga dilaksanakan di beberapa wilayah lain oleh pangkalan-pangkalan TNI AL (Lantamal), terutama di daerah yang belum memiliki akses penyeberangan.

    Lebih lanjut, Krisno mengungkapkan adanya perbedaan teknis pelaksanaan mudik tahun ini dibanding tahun sebelumnya.

    Salah satunya adalah penerapan sistem pendaftaran berbasis daring.

    “Kalau tahun lalu masih menggunakan sistem manual, tahun ini kita sudah gunakan sistem elektronik. Pendaftaran bisa dilakukan lewat handphone, dan masyarakat bisa melihat langsung sisa kuota yang tersedia. Ini membuat prosesnya lebih cepat dan transparan,” jelasnya.

    Pendaftaran secara daring ini pun hanya berlangsung dua hari karena langsung habis diserbu masyarakat.

    Selain itu, lanjut Krisno, sistem baru ini juga mempermudah pengelolaan penempatan sepeda motor dan penyampaian prosedur keselamatan kepada para penumpang.

    “Sepeda motor yang dibawa jumlahnya ratusan, kalau melintasi jalur darat tentu berbahaya. Di kapal, kita bisa atur lebih baik penempatannya dan sosialisasi ke penumpang soal keselamatan juga lebih efektif,” paparnya.

    Krisno menyebut para penumpang juga mengikuti berbagai kegiatan selama pelayaran, seperti menonton film bersama, bermain musik, hingga pengajian dan ceramah saat berbuka puasa.

    “Kami harap kegiatan ini terus berlanjut tiap tahun dan tentunya kami akan evaluasi lagi berdasarkan survei kepuasan yang akan dikirim setelah pelayaran,” tutup Krisno.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Cerita Satu Keluarga Ikut Mudik Gratis Naik Kapal Perang: Tentaranya Ramah, Anak Jadi Nggak Takut

    Cerita Satu Keluarga Ikut Mudik Gratis Naik Kapal Perang: Tentaranya Ramah, Anak Jadi Nggak Takut

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino 

    TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK – Warga mendapatkan pengalaman menarik ketika mengikuti program mudik gratis menggunakan kapal perang KRI Banjarmasin-592 yang diselenggarakan TNI AL di momen Idulfitri 1446 Hijriah.

    Perjalanan dari kampung halaman ke Jakarta yang ditempuh selama dua hari di dalam kapal perang berisi pasukan angkatan laut itu lantas menjadi sebuah cerita yang layak dikenang.

    Salah satu pemudik, Isnadi (34), warga Kabupaten Tangerang, mengaku baru pertama kali mengikuti mudik gratis sekaligus merasakan pengalaman menumpang kapal perang.

    “Ya, saya mudik pertama kali, pertama kali juga naik KRI Banjarmasin-592 ya kalau nggak salah nama kapalnya,” katanya di Markas Kolinlamil, Senin (7/4/2025).

    Ia bersama istrinya, Ririn (34), serta dua anak mereka menumpang kapal dari Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang.

    Perjalanan memakan waktu sekitar dua hari satu malam.

    Meski pertama kali naik kapal perang, Isnadi mengaku terkesan dengan fasilitas dan layanan yang diberikan selama perjalanan.

    “Seru banget sih. Makan pagi, siang, malam semua dapet. Toiletnya bersih, airnya lancar, semua fasilitas cukup,” ungkapnya.

    Istrinya, Ririn, mengaku senang bisa menikmati perjalanan tersebut bersama keluarga.

    Ia menyebut, TNI AL menyediakan ruang khusus bagi ibu dan anak, sehingga lebih nyaman selama pelayaran.

    “Kalau untuk ibu yang punya anak di bawah lima tahun, ada kamar khusus, ada AC-nya, jadi lebih nyaman,” ujarnya.

    Ririn juga memuji keramahan prajurit TNI selama di atas kapal.

    Kedua buah hati yang ia bawa serta dalam mudik ini jadi bisa ikut mengenal singkat bagaimana kehidupan tentara di dalam kapal perang.

    “Tentaranya juga ramah-ramah. Sama anak kecil juga baik-baik, jadi mereka nggak takut, malah senang ketemu tentara. Kapan lagi bisa ketemu kayak gitu,” ucap Ririn.

    Pasangan suami istri Isnadi dan Ririn pun mengaku sangat puas dan berencana mengikuti program mudik gratis naik kapal perang ini di tahun-tahun berikutnya.

    Diberitakan sebelumnya, ribuan peserta mudik gratis menggunakan kapal perang TNI AL tiba kembali di Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Ribuan pemudik itu tiba dengan KRI Banjarmasin-592 di Markas Kolinlamil, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan disambut oleh Panglima Kolinlamil Laksamana Muda TNI Hudiarto Krisno Utomo.

    Laksda Krisno mengatakan, arus balik mudik gratis bersama TNI AL berjalan lancar dan seluruh penumpang tiba di Jakarta dalam kondisi sehat.

    “Pada sore hari ini kita menerima seluruh penumpang arus balik dari mudik bersama gratis bersama dengan TNI Angkatan Laut menggunakan KRI Banjarmasin-592,” ujar Krisno.

    Ia menjelaskan, rute pelayaran arus balik kali ini masih sama dengan saat pemberangkatan, yakni dari Surabaya menuju Semarang dan berakhir di Jakarta.

    Menurut Krisno, seluruh penumpang selama pelayaran mendapatkan makan pagi, siang, dan malam.

    Pelaksanaan arus balik ini juga didukung oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta beberapa bank Himbara yang bekerja sama dengan TNI AL.

    “Dari total 1.495 penumpang, sekitar 290 orang turun di Semarang. Kemudian ada penumpang yang naik lagi dari Semarang menuju ke Jakarta,” katanya.

    Krisno menambahkan, mudik gratis menggunakan kapal perang juga dilaksanakan di beberapa wilayah lain oleh pangkalan-pangkalan TNI AL (Lantamal), terutama di daerah yang belum memiliki akses penyeberangan.

    Lebih lanjut, Krisno mengungkapkan adanya perbedaan teknis pelaksanaan mudik tahun ini dibanding tahun sebelumnya.

    Salah satunya adalah penerapan sistem pendaftaran berbasis daring.

    “Kalau tahun lalu masih menggunakan sistem manual, tahun ini kita sudah gunakan sistem elektronik. Pendaftaran bisa dilakukan lewat handphone, dan masyarakat bisa melihat langsung sisa kuota yang tersedia. Ini membuat prosesnya lebih cepat dan transparan,” jelasnya.

    Pendaftaran secara daring ini pun hanya berlangsung dua hari karena langsung habis diserbu masyarakat.

    Selain itu, lanjut Krisno, sistem baru ini juga mempermudah pengelolaan penempatan sepeda motor dan penyampaian prosedur keselamatan kepada para penumpang.

    “Sepeda motor yang dibawa jumlahnya ratusan, kalau melintasi jalur darat tentu berbahaya. Di kapal, kita bisa atur lebih baik penempatannya dan sosialisasi ke penumpang soal keselamatan juga lebih efektif,” paparnya.

    Krisno menyebut para penumpang juga mengikuti berbagai kegiatan selama pelayaran, seperti menonton film bersama, bermain musik, hingga pengajian dan ceramah saat berbuka puasa.

    “Kami harap kegiatan ini terus berlanjut tiap tahun dan tentunya kami akan evaluasi lagi berdasarkan survei kepuasan yang akan dikirim setelah pelayaran,” tutup Krisno.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Intip Jumlah Dana, Syarat, dan Nama Penerima secara Online

    Intip Jumlah Dana, Syarat, dan Nama Penerima secara Online

    PIKIRAN RAKYAT – Bansos andalan masyarakat yakni BPNT dan PKH untuk bulan April 2025 sudah resmi cair kepada penerima. BPNT dan PKH sudah cair sejak awal bulan melalui Bank Himbara.

    Bank Himbara yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat diantaranya ada bank BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan BSI.

    Penyaluran BPNT dan PKH April 2025 diterima dalam bentuk uang tunai, dimana per bulannya akan diterima Rp200.000/ bulan (BPNT) sedangkan PKH tergantung kategorinya.

    Jumlah Dana BPNT dan PKH April 2025

    BPNT dan PKH April 2025 dikonfirmasi telah cair bersamaan di awal bulan ini dengan jumlah dana yang berbeda-beda khusus bansos PKH.

    BPNT telah cair Rp600.000, jumlah dana tersebut untuk bantuan 3 bulan yang masing-masing per bulannya sebesar Rp200.000.

    Bantuan akan disalurkan secara serentak oleh pemerintah tetapi, jika ada kendala akan disalurkan secara bertahap.

    Sedangkan, untuk PKH telah cair tergantung kategorinya Balita dan Ibu Hamil akan mendapatkan Rp750.000, Lansia dan Penyandang Disabilitas akan mendapatkan Rp600.000.

    Lalu, untuk anak sekolah SD Rp225.000, SMP Rp375.000, dan SMA Rp500.000 yang disalurkan bertahap untuk 3 bulan.

    Untuk mendapatkan BPNT dan PKH April 2025 pastikan masyarakat atau penerima telah memenuhi syarat.

    Syarat yang harus dipenuhi adalah diantaranya sebagai berikut:

    – Seorang WNI/berkebangsaan Indonesia
    – Terdaftar di DTKS
    – Berasal dari keluarga miskin/kurang mampu
    – Bukan dari keluarga pejabat seperti SN, PNS, Polri, dan TNI

    Jika syarat tersebut terpenuhi, maka secara otomatis masyarakat akan dinyatakan sebagai peneriam BPNT dan PKH.

    Silahkan cek nama penerima BPNT dan PKH April 2025 untuk mengetahui pencairan bansos melalui cekbansos.kemensos.go.id.

    1. Masuk ke cekbansos.kemensos.go.id
    2. Isi kotak alamat sesuai KTP
    3. Isi kotak nama lengkap
    4. isi kode verifikasi
    5. Klik cari data

    Sistem pun akan mencari informasi, dan jika valid layar akan menampilkan sejumlah data seperti identitas penerima bansos, jumlah dana yang diterima lengkap dengan periodenya.

    Itulah tentang BPNT dan PKH April 2025 yang sudah cair kepada penerima, cek syarat dan nama penerimanya segera. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PKH Tahap 2 Cair Berapa? Cek Rinciannya di Sini

    PKH Tahap 2 Cair Berapa? Cek Rinciannya di Sini

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Saat ini, pencairan PKH tahap kedua tahun 2025 menjadi perhatian utama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Berapa besaran bantuan yang akan diterima pada tahap ini? Simak informasi lengkapnya berikut.

    Pencairan PKH Tahap 2 Tahun 2025

    PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan anggota yang masuk dalam kategori tertentu, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia.

    Pencairan PKH dilakukan dalam empat tahap setiap tahunnya. Saat ini, pencairan tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada bulan April, Mei, dan Juni 2025.

    Pencairan dilakukan secara bertahap melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di bank himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN) atau melalui PT Pos Indonesia bagi KPM yang tidak memiliki rekening bank.

    Nominal Bantuan PKH Tahap 2 Tahun 2025

    Besaran bantuan yang diterima oleh setiap KPM berbeda-beda, tergantung pada jumlah dan jenis komponen dalam keluarga penerima. Berikut adalah rincian nominal bantuan PKH tahap kedua:

    Ibu hamil dan anak usia dini (0-6 tahun) – Rp750.000 per tahap atau Rp3 juta per tahun. Anak sekolah SD/Sederajat – Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun. Anak sekolah SMP/Sederajat – Rp375.000 per tahap atau Rp1,5 juta per tahun. Anak sekolah SMA/Sederajat – Rp500.000 per tahap atau Rp2 juta per tahun. Penyandang disabilitas berat – Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun. Lansia (di atas 60 tahun) – Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun.

    Nominal ini akan langsung ditransfer ke rekening penerima dan dapat diambil melalui mesin ATM, agen bank, atau langsung di kantor pos.

    Syarat dan Proses Pencairan PKH Tahap 2

    Agar bantuan dapat diterima, KPM harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

    Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE), yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dan sesuai dengan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Masih memiliki komponen penerima PKH dalam keluarga. Mengikuti proses verifikasi kelayakan secara berkala, yang dilakukan oleh pendamping sosial PKH melalui aplikasi SIKS-NG. Memastikan status pencairan di aplikasi SIKS-NG, dengan status Surat Perintah Membayar (SPM) atau Siap Instruksi (SI).

    Jika terdapat kendala dalam pencairan, KPM disarankan untuk segera menghubungi pendamping sosial PKH di daerah masing-masing atau memeriksa informasi terbaru melalui kanal resmi Kementerian Sosial.

    Program Tambahan: BLT dan BPNT

    Selain PKH, pemerintah juga mencairkan berbagai bantuan sosial lainnya, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Berikut adalah rinciannya:

    BLT Dana Desa – Sebesar Rp900.000 untuk periode Januari-Maret 2025, yang dicairkan menjelang Idul Fitri. BPNT – Sebesar Rp600.000 yang dicairkan melalui rekening KKS atau PT Pos Indonesia. Bantuan Khusus Lansia DKI Jakarta – Penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) mendapatkan Rp900.000 untuk triwulan pertama. Penting untuk Memantau Informasi Resmi

    Dengan adanya pencairan PKH tahap kedua dan bantuan sosial lainnya, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima.

    Agar tidak ketinggalan informasi, penerima manfaat disarankan untuk rutin memantau informasi dari Kementerian Sosial, dinas sosial setempat, atau pendamping sosial PKH.

    Pastikan data kependudukan selalu diperbarui dan sesuai dengan sistem DTSE agar bantuan dapat dicairkan tepat waktu dan tanpa kendala. Semoga pencairan bantuan sosial ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PKH Tahap 2 Cair Berapa? Cek Rinciannya di Sini

    PKH Tahap 2 Cair Berapa? Cek Rinciannya di Sini

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Saat ini, pencairan PKH tahap kedua tahun 2025 menjadi perhatian utama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Berapa besaran bantuan yang akan diterima pada tahap ini? Simak informasi lengkapnya berikut.

    Pencairan PKH Tahap 2 Tahun 2025

    PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan anggota yang masuk dalam kategori tertentu, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia.

    Pencairan PKH dilakukan dalam empat tahap setiap tahunnya. Saat ini, pencairan tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada bulan April, Mei, dan Juni 2025.

    Pencairan dilakukan secara bertahap melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di bank himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN) atau melalui PT Pos Indonesia bagi KPM yang tidak memiliki rekening bank.

    Nominal Bantuan PKH Tahap 2 Tahun 2025

    Besaran bantuan yang diterima oleh setiap KPM berbeda-beda, tergantung pada jumlah dan jenis komponen dalam keluarga penerima. Berikut adalah rincian nominal bantuan PKH tahap kedua:

    Ibu hamil dan anak usia dini (0-6 tahun) – Rp750.000 per tahap atau Rp3 juta per tahun. Anak sekolah SD/Sederajat – Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun. Anak sekolah SMP/Sederajat – Rp375.000 per tahap atau Rp1,5 juta per tahun. Anak sekolah SMA/Sederajat – Rp500.000 per tahap atau Rp2 juta per tahun. Penyandang disabilitas berat – Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun. Lansia (di atas 60 tahun) – Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun.

    Nominal ini akan langsung ditransfer ke rekening penerima dan dapat diambil melalui mesin ATM, agen bank, atau langsung di kantor pos.

    Syarat dan Proses Pencairan PKH Tahap 2

    Agar bantuan dapat diterima, KPM harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

    Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE), yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dan sesuai dengan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Masih memiliki komponen penerima PKH dalam keluarga. Mengikuti proses verifikasi kelayakan secara berkala, yang dilakukan oleh pendamping sosial PKH melalui aplikasi SIKS-NG. Memastikan status pencairan di aplikasi SIKS-NG, dengan status Surat Perintah Membayar (SPM) atau Siap Instruksi (SI).

    Jika terdapat kendala dalam pencairan, KPM disarankan untuk segera menghubungi pendamping sosial PKH di daerah masing-masing atau memeriksa informasi terbaru melalui kanal resmi Kementerian Sosial.

    Program Tambahan: BLT dan BPNT

    Selain PKH, pemerintah juga mencairkan berbagai bantuan sosial lainnya, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Berikut adalah rinciannya:

    BLT Dana Desa – Sebesar Rp900.000 untuk periode Januari-Maret 2025, yang dicairkan menjelang Idul Fitri. BPNT – Sebesar Rp600.000 yang dicairkan melalui rekening KKS atau PT Pos Indonesia. Bantuan Khusus Lansia DKI Jakarta – Penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) mendapatkan Rp900.000 untuk triwulan pertama. Penting untuk Memantau Informasi Resmi

    Dengan adanya pencairan PKH tahap kedua dan bantuan sosial lainnya, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima.

    Agar tidak ketinggalan informasi, penerima manfaat disarankan untuk rutin memantau informasi dari Kementerian Sosial, dinas sosial setempat, atau pendamping sosial PKH.

    Pastikan data kependudukan selalu diperbarui dan sesuai dengan sistem DTSE agar bantuan dapat dicairkan tepat waktu dan tanpa kendala. Semoga pencairan bantuan sosial ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jadwal Pencairan PKH Tahap 2 di Jawa Tengah dan Jawa Timur

    Jadwal Pencairan PKH Tahap 2 di Jawa Tengah dan Jawa Timur

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah terus berupaya menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang membutuhkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahap kedua tahun 2025, pencairan bansos PKH di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dijadwalkan berlangsung secara bertahap untuk memastikan bantuan diterima tepat waktu.

    Jadwal Pencairan PKH Tahap 2

    Pencairan PKH tahap kedua mencakup periode April hingga Juni 2025. Berdasarkan kebijakan terbaru, penyaluran dana bantuan ini akan dimulai pada bulan Mei dan dilakukan secara bertahap di setiap daerah.

    Distribusi dana akan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk BRI, Mandiri, BNI, dan BTN, serta PT Pos Indonesia bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank.

    Sebagai perbandingan, pada tahap pertama, pencairan dilakukan mulai awal Maret 2025 dan bertepatan dengan persiapan menjelang Idul Fitri. Untuk tahap kedua, proses pencairan kemungkinan besar akan berlangsung hingga akhir Mei atau awal Juni, menyesuaikan dengan sistem distribusi di masing-masing wilayah.

    Besaran Bantuan PKH Tahap 2

    Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan dengan nominal yang disesuaikan dengan kategori penerima. Rincian jumlah bantuan yang diberikan dalam program PKH adalah sebagai berikut:

    Ibu hamil: Rp3 juta per tahun (Rp750 ribu per tahap) Anak usia dini (0-6 tahun): Rp3 juta per tahun (Rp750 ribu per tahap) Anak SD: Rp900 ribu per tahun (Rp225 ribu per tahap) Anak SMP: Rp1,5 juta per tahun (Rp375 ribu per tahap) Anak SMA: Rp2 juta per tahun (Rp500 ribu per tahap) Lansia 70 tahun ke atas: Rp2,4 juta per tahun (Rp600 ribu per tahap) Penyandang disabilitas berat: Rp2,4 juta per tahun (Rp600 ribu per tahap)

    Pencairan dana ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan keluarga miskin, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan.

    Cara Cek Status Penerima Bansos PKH

    Untuk memastikan status penerimaan bansos PKH, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara daring melalui platform resmi Kementerian Sosial. Berikut langkah-langkah pengecekan:

    Melalui Website

    Akses laman resmi: cekbansos.kemensos.go.id Masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan). Ketikkan nama lengkap sesuai KTP. Masukkan kode captcha yang tertera. Klik “Cari Data” untuk melihat hasil pencarian.

    Melalui Aplikasi Cek Bansos

    Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store. Buat akun baru dengan memasukkan NIK, KK, dan data diri lainnya. Lakukan verifikasi dengan mengunggah swafoto bersama KTP. Login dan pilih menu “Cek Bansos” untuk melihat status bantuan. Prosedur Pencairan Bantuan

    Bantuan sosial PKH tahap 2 dapat dicairkan melalui beberapa mekanisme berikut:

    Bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN)
    Penerima manfaat yang memiliki rekening di salah satu bank tersebut dapat mencairkan bantuan melalui ATM, agen bank, atau kantor cabang terdekat. PT Pos Indonesia
    Bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank, pencairan dapat dilakukan di kantor pos yang ditunjuk dengan membawa identitas diri. Pemanfaatan Dana Bansos PKH

    Presiden menegaskan bahwa bantuan PKH harus digunakan secara bijak, terutama untuk keperluan pendidikan dan kesehatan anak-anak. Selain itu, bantuan juga dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha kecil guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.

    Pencairan PKH tahap 2 di Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2025 akan berlangsung mulai Mei dan dilakukan secara bertahap. Besaran bantuan bervariasi sesuai kategori penerima, dan pencairan dilakukan melalui bank Himbara serta PT Pos Indonesia.

    Masyarakat dapat mengecek status penerimaan bansos melalui situs resmi atau aplikasi Cek Bansos. Dengan penyaluran bansos yang tepat waktu dan transparan, diharapkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat dapat terus meningkat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PKH Tahap 2 Kapan Cair di Jawa Barat? Ini Penjelasannya

    PKH Tahap 2 Kapan Cair di Jawa Barat? Ini Penjelasannya

    PIKIRAN RAKYAT – Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Pencairan bantuan ini dilakukan dalam beberapa tahap setiap tahunnya.

    Untuk tahap kedua tahun 2025, pencairan di Jawa Barat dijadwalkan berlangsung pada bulan April, Mei, dan Juni 2025.

    Perubahan Data dari DTKS ke DTSE

    Sejak tahun 2025, pemerintah telah mengganti sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE). Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dalam penyaluran bansos agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

    Oleh karena itu, penerima PKH tahap 2 harus memastikan bahwa data mereka sudah sesuai dalam sistem DTSE agar tidak mengalami kendala saat pencairan.

    Syarat Penerima Bantuan PKH dan BPNT Tahap 2 Tahun 2025

    Agar pencairan berjalan lancar, penerima manfaat perlu memenuhi beberapa persyaratan berikut:

    NIK Sesuai dengan Data Dukcapil

    Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan untuk pendaftaran bansos harus sesuai dengan data yang tercatat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Jika terjadi perbedaan data, pencairan dapat tertunda atau bahkan tidak diterima.

    Memiliki Komponen PKH yang Masih Berlaku

    Bantuan PKH diberikan berdasarkan kategori tertentu, seperti ibu hamil, anak usia sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas berat. Jika dalam keluarga tidak lagi terdapat anggota yang memenuhi kriteria ini, bantuan dapat dihentikan.

    Data Penerima Valid dan Tidak Bermasalah

    Data penerima bantuan yang terdaftar di sistem DTSE dan rekening bank harus valid serta tidak mengalami kendala teknis. Masalah seperti rekening tidak aktif atau tidak sesuai dengan data bisa menghambat proses pencairan.

    Lolos Verifikasi Kelayakan

    Setiap penerima bansos harus melalui proses verifikasi rutin yang dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG. Jika status penerima tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan, bantuan bisa dihentikan.

    Terdaftar sebagai SPM atau SI dalam SIKS-NG

    Status Surat Perintah Membayar (SPM) atau Siap Instruksi (SI) dalam aplikasi SIKS-NG menunjukkan bahwa data penerima sudah diverifikasi dan siap untuk diproses pencairannya. Jika status ini belum muncul, kemungkinan pencairan akan mengalami kendala.

    Proses Pencairan PKH Tahap 2 di Jawa Barat

    Pencairan bantuan PKH tahap 2 dilakukan secara bertahap selama April hingga Juni 2025. Penyaluran dana dilakukan melalui rekening penerima yang telah terdaftar, baik melalui Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN) maupun melalui kantor pos bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank.

    Penerima manfaat disarankan untuk secara berkala mengecek status pencairan melalui aplikasi SIKS-NG atau informasi resmi dari Kementerian Sosial. Jika terjadi keterlambatan atau kendala dalam pencairan, penerima dapat menghubungi dinas sosial setempat untuk mendapatkan bantuan.

    Kebijakan Baru: Bansos Maksimal 5 Tahun

    Mulai 2025, Kementerian Sosial menetapkan aturan baru bahwa bansos reguler hanya dapat diterima maksimal selama lima tahun. Namun, kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas berat, ibu hamil, dan balita tetap bisa menerima bantuan lebih lama.

    Sedangkan bagi keluarga usia produktif, bantuan sosial akan dialihkan ke program pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kemandirian finansial mereka.

    Langkah yang Perlu Dilakukan Penerima PKH

    Agar pencairan PKH tahap 2 berjalan lancar, penerima manfaat perlu melakukan beberapa langkah berikut:

    Memastikan data kependudukan di Dukcapil sudah sesuai. Rutin mengecek status bansos di aplikasi SIKS-NG. Mengupdate data di DTSE jika ada perubahan dalam keluarga. Menghubungi dinas sosial setempat jika ada kendala dalam pencairan.

    Dengan memastikan seluruh persyaratan terpenuhi dan data sudah terverifikasi, pencairan bansos dapat berjalan dengan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Erick Thohir Ungkap Alasan Bank Himbara Kompak Gelar RUPS Pekan Ini

    Erick Thohir Ungkap Alasan Bank Himbara Kompak Gelar RUPS Pekan Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kompak menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pekan ini. Adapun Himbara yang dimaksud, yaitu PT  Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, RUPS yang digelar serempak pada pekan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan BUMN, khususnya di sektor perbankan.

    Erick Thohir mengatakan, sebagai pemegang mandat dalam pengawasan bank-bank milik negara, Kementerian BUMN terus mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), transparansi dan penguatan kinerja perbankan.

    “Kami terus mendorong peningkatan kinerja serta transparansi perbankan, sehingga program-program strategis pemerintah dapat berjalan lebih optimal,” kata Erick Thohir.

    RUPS Himbara diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global, seperti ketidakpastian pasar keuangan, dinamika geopolitik dan perlambatan ekonomi di beberapa negara.

    Meski demikian, Erick menilai bahwa masih terdapat peluang pertumbuhan, khususnya melalui investasi strategis dan ekspansi di negara-negara berkembang.

    Pada kesempatan tersebut, Erick menekankan bahwa keberadaan wakil pemerintah dalam struktur pemegang saham Himbara sangat penting untuk memastikan kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas tetap terjaga, sekaligus meningkatkan transparansi di sektor perbankan.

    RUPS yang digelar serempak ini juga mencerminkan sinergi antarbank Himbara dalam menghadapi dinamika industri perbankan.

  • Erick Thohir Ungkap Tujuan Perbaikan Tata Kelola & Efisiensi Himbara

    Erick Thohir Ungkap Tujuan Perbaikan Tata Kelola & Efisiensi Himbara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perbankan pelat merah atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada pekan ini.

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan BUMN, khususnya di sektor perbankan.

    Menurutnya, sebagai pemegang mandat dalam pengawasan bank-bank milik negara, Kementerian BUMN terus mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), transparansi, serta penguatan kinerja perbankan.

    “Seperti kita ketahui, berbagai program pemerintah membutuhkan dukungan dari bank-bank Himbara. Melalui RUPS di BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN, kami terus mendorong peningkatan kinerja serta transparansi perbankan, sehingga program-program strategis pemerintah dapat berjalan lebih optimal,” ujar Erick Thohir dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025).

    Erick optimistis Himbara diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti ketidakpastian pasar keuangan, dinamika geopolitik, serta perlambatan ekonomi di beberapa negara.

    Meski demikian, Ia mengaku masih terdapat peluang pertumbuhan, khususnya melalui investasi strategis dan ekspansi di negara-negara berkembang.

    Selain itu, lanjutnya, hasil RUPS ini berdampak positif, terutama dalam menjaga kepercayaan pasar. Hal itu tecermin dari pergerakan saham yang menunjukkan tren penguatan. “Jika kita lihat, respons pasar terhadap bank-bank Himbara pasca pertemuan dengan pemegang saham cukup positif,” sebutnya.

    Di sisi lain, Erick menegaskan pentingnya peran wakil pemerintah dalam komposisi pemegang saham Himbara untuk memastikan bahwa kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham terbesar Himbara dapat dijaga kepentingannya dan sekaligus menjaga transparansi di sektor perbankan.

    “Keberadaan perwakilan pemerintah dalam pemegang saham, seperti di BRI yang melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM serta di BTN yang melibatkan sektor perumahan, bertujuan untuk memastikan keterpaduan kebijakan. Namun demikian, aspek pengawasan tetap menjadi prioritas dan dilakukan melalui berbagai lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia,” jelas Erick Thohir.

    (haa/haa)

  • RUPS Himbara bertujuan agar pengelolaan lebih efisien

    RUPS Himbara bertujuan agar pengelolaan lebih efisien

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Jumat (14/3/2025). ANTARA/Putu Indah Savitri/am.

    Erick Thohir: RUPS Himbara bertujuan agar pengelolaan lebih efisien
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 28 Maret 2025 – 00:08 WIB

    Elshinta.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bertujuan agar pengelolaan BUMN di sektor perbankan semakin efisien.

    Menurut Erick dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (27/3), Kementerian BUMN selaku pengawas bank-bank pemerintah selalu mendukung tata kelola, transparansi, dan peningkatan kinerja perusahaan.

    Ia juga menyebut banyak program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan dukungan dari bank Himbara, mulai dari program pembangunan 3 juta rumah, program pertanian terkait ketahanan pangan, dan pengembangan sektor UMKM.

    “Atas dasar itulah, melalui RUPS BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN ini, kami akan terus dorong peningkatan kinerja bank Himbara dan transparansinya sehingga program-program pemerintah lainnya bisa terakselerasi,” ujar Erick Thohir.

    Ia menyampaikan, RUPS Himbara saat ini tak hanya bertujuan untuk memaksimalkan dukungan bagi program-program pemerintahan Prabowo.

    Menurutnya, hal ini akan berdampak positif bagi kemajuan ekonomi nasional yang saat ini dipengaruhi oleh situasi global seperti ketidakpastian pasar keuangan, konflik geopolitik, dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara.

    Namun demikian, ia optimistis peluang peningkatan ekonomi akan tetap tumbuh, khususnya di negara berkembang.

    “Kita harapkan pengaruh RUPS ini positif, apalagi kalau kemarin kita lihat jumlah Himbara yang sudah rapat-rapat dengan pemegang saham publik ya, responsnya sangat positif di market. Kita lihat harga daripada saham-saham BUMN di Himbara ini menjadi peningkatan yang sangat baik kemarin,” katanya.

    Lebih lanjut, Erick menjelaskan agar program pemerintah bisa berjalan, dan transparansi dapat terwujud, maka keberadaan wakil-wakil pemerintah dalam komposisi pemegang saham di Himbara tetap dipertahankan.

    “Itulah sebab mengapa kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM, misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan di sektor perumahan. Hal itu tak lain untuk mensinergikan, namun soal pengawasan tetap jadi prioritas karena tetap ada pengawasan dari Kementerian Keuangan, BI dan lain-lainnya,” ucap Erick.

    Sumber : Antara