Xcloud.id

Perusahaan: Bank Himbara

  • BLT Kesra Rp900 Ribu Anda Belum Cair? Ini Cara Mengatasinya

    BLT Kesra Rp900 Ribu Anda Belum Cair? Ini Cara Mengatasinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pencairan BLT Kesra sebesar Rp900.000 untuk periode Oktober–Desember 2025 sudah resmi dimulai. Namun, masih ada sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengeluhkan dana belum masuk ke rekening mereka.

    Bagi penerima yang mengalami keterlambatan, penting untuk memahami penyebabnya, cara mengecek status pencairan, serta langkah melaporkan kendala melalui jalur resmi Kementerian Sosial (Kemensos).

    Penyebab BLT Kesra Belum Cair

    Faktor yang menjadi penyebab dana BLT Kesra belum diterima KPM antara lain:
    Penyaluran Bertahap
    Dana BLT Kesra tidak dicairkan secara serentak di seluruh wilayah. Setiap daerah memiliki jadwal berbeda, sehingga beberapa penerima harus menunggu lebih lama.
    Data Tidak Valid atau Tidak Sesuai
    Keterlambatan sering terjadi akibat ketidakcocokan data di sistem DTSEN, misalnya:

    Nama berbeda dengan e-KTP
    Nomor Induk Kependudukan (NIK) salah
    Nomor rekening tidak aktif atau berbeda
    Ketidakcocokan ini membuat proses transfer bantuan tertunda.
    Jadwal Pencairan PT Pos Berbeda
    KPM tanpa rekening bank Himbara menerima BLT Kesra melalui Kantor Pos. Pencairan melalui Pos sering memiliki jadwal berbeda, sehingga waktu penerimaan bisa lebih lama.

    Cara Melaporkan BLT Kesra yang Belum Cair

    Jika Anda memenuhi syarat tapi belum menerima dana BLT Kesra, segera laporkan melalui jalur resmi Kemensos untuk verifikasi data dan penyelesaian kendala.

    Kontak resmi untuk melapor:
    Hotline Bansos Kemensos: 0811-10-222-10
    SMS: 1708 (Telkomsel, Indosat, 3)
    Twitter/X: @lapor1708
    Email: bansos@kemensos.go.id
    Tips: Siapkan data lengkap seperti NIK, nama, alamat, dan alasan pengaduan agar proses verifikasi lebih cepat. Selalu pantau informasi resmi di Instagram @kemensosri
    atau situs Kemensos untuk menghindari informasi palsu.

  • Dirut Agrinas Lapor Progres Koperasi Desa ke Prabowo: 16.770 Unit Terbangun

    Dirut Agrinas Lapor Progres Koperasi Desa ke Prabowo: 16.770 Unit Terbangun

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota memaparkan sejumlah perkembangan terkait program pembangunan koperasi desa Merah Putih usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Ketika ditanya mengenai agenda pertemuannya dengan Presiden, Joao menjelaskan bahwa pembahasan berfokus pada masalah Kelautan dan Perikana serta pembangunan koperasi. Terkait peran Agrinas dalam program pembangunan koperasi, Joao menyampaikan pesan langsung yang dia terima dari Presiden. 

    “Beliau hanya menyampaikan kalau anda ragu-ragu, Anda ingat pertimbangan hanya satu anda berpihak pada rakyat, jangan takut jika Anda benar,” ujarnya.

    Joao mengungkapkan bahwa pembangunan koperasi desa sudah berjalan masif hingga mencapai 16.770 titik atau 20,02% dari target yakni 83.762 desa.

    “Kita sudah 16.770 titik yang sudah terbangun,” katanya.

    Namun, dia meluruskan bahwa titik-titik tersebut belum selesai sepenuhnya.

    “Baru 20 hari, lagi dibangun dulu,” jelasnya ketika ditanya apakah seluruh Koperasi Desa sudah rampung.

    Menurutnya, seluruh koperasi yang dibangun merupakan wadah bagi masyarakat desa secara menyeluruh.

    “Jadi koperasi itu semua masyarakat desa menjadi anggota koperasi, jadi bukan satu dua orang bikin koperasi kan nggak,” tegasnya.

    Joao juga memastikan bahwa proyek besar ini tidak bersumber dari aset Agrinas, tetapi dari dana desa mengingat umur dari lembaga tersebut baru mencapai 9 bulan.

    “Mana punya Agrinas aset umur aja baru 9 bulan. Ini dana desa,” ujarnya.

    Meski begitu, dia menyebut Agrinas telah menerima komitmen modal besar hingga Rp210 triliun.

    “Rp210 triliun dan sudah di tanda tangan dengan Agrinas kalau perlu tinggal pakai saja,” katanya.

    Soal mekanisme pencairan, dia menambahkan bahwa keseluruhan dana memang akan disalurkan melalui Bank Himbara.

    “Semuanya kan udah, itu kan namanya talangan, dananya sudah ada di bank-bank itu, ceknya sudah kepegang. Tinggal bangun bayar, bangun bayar,” ucapnya.

    Mengingat, Joao menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan wajib melibatkan masyarakat desa.

    “Jadi semua tukang di desa semua ini di desa dilibatkan untuk bangun, ada PT coret gak boleh, ada suplai dari badan usaha atau CV gak boleh, harus beli dari rakyat dari petani, beli langsung di toko material di desa itu,” ujarnya.

    Di sisi lain, saat ditanya apakah target hingga akhir tahun bisa mencapai 50% atau mengejar 40.000 unit, dia menilai hal itu memungkinkan.

    “Harusnya bisa. Maksudnya terbangun bukan jadi,” tandas Joao.

  • BSU 2025 Cair Lagi? Simak Cara Ceknya

    BSU 2025 Cair Lagi? Simak Cara Ceknya

    Pemerintah menyediakan beberapa kanal resmi untuk mengecek status penerima BSU, baik secara daring maupun luring. Memahami Cara Cek BSU ini akan memudahkan pekerja untuk mengetahui status kepesertaan mereka.

    1. Melalui Website Resmi Kemnaker

    Salah satu Cara Cek BSU yang paling umum adalah melalui situs resmi Kemnaker. Kunjungi situs resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id. Jika belum memiliki akun, daftar terlebih dahulu menggunakan email aktif dan buat kata sandi, lalu login. Setelah login, cari bagian “Cek NIK Penerima BSU” atau “Cek Status BSU”. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP dan kode keamanan (captcha) yang muncul, lalu klik “Cek Status”. Sistem akan menampilkan status apakah Anda termasuk penerima BSU atau tidak.

    2. Melalui Website Resmi BPJS Ketenagakerjaan

    Akses laman resmi BPJS Ketenagakerjaan di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Cari menu “Cek Penerima BSU” atau bagian “Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?”. Lengkapi data diri yang diminta seperti NIK, nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor HP, dan email aktif. Sistem akan memverifikasi dan menampilkan status penerimaan BSU Anda.

    3. Melalui Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile)

    Unduh aplikasi JMO melalui Play Store (Android) atau App Store (iOS). Login atau buat akun baru menggunakan kredensial yang sudah ada atau daftar dengan NIK. Pilih menu “Cek Eligibilitas Bantuan Subsidi Upah (BSU)” pada halaman beranda. Masukkan data personal seperti nama ibu kandung, nomor HP, dan email. Aplikasi akan menampilkan status kepesertaan BSU Anda.

    4. Melalui Aplikasi Pospay (Khusus Pencairan di Kantor Pos)

    Metode ini digunakan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah. Unduh aplikasi Pospay dari Play Store atau App Store. Buka aplikasi Pospay, lalu klik tombol (i) berwarna merah pada tampilan login di pojok kanan, kemudian klik logo Kemnaker. Pilih opsi “BSU Kemnaker 1” atau “Bantuan Subsidi Upah Tahun 2025” di kolom “Jenis Bantuan”. Siapkan eKTP dan klik “Ambil Foto Sekarang”. Pastikan foto eKTP jelas agar terbaca oleh sistem. Lengkapi seluruh data pribadi penerima, lalu klik “Lanjutkan”. Jika NIK dan data yang diinput sesuai, QR Code akan tampil pada aplikasi Pospay yang dapat digunakan untuk pencairan dana di kantor pos.

    5. Melalui Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)

    Pekerja dapat datang langsung ke kantor Disnaker setempat untuk menanyakan status BSU Kemnaker 2025. Ini adalah Cara Cek BSU secara luring yang dapat diandalkan jika mengalami kendala dengan metode daring.

    6. Melalui Call Center Kemnaker

    Hubungi call center resmi Kemnaker untuk menanyakan status BSU Kemnaker 2025. Gunakan NIK KTP dan nomor BPJS sebagai data verifikasi. Ini merupakan alternatif yang efektif untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak berwenang.

  • Penyaluran BLT Sementara Rampung Akhir November 2025

    Penyaluran BLT Sementara Rampung Akhir November 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, memastikan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sementara tahap dua akan selesai pada akhir bulan ini.

    Gus Ipul menjelaskan, BLT Sementara disalurkan secara bertahap. Pada tahap pertama, lebih dari 15 juta penerima yang telah terverifikasi sudah menerima bantuan. Sementara tahap kedua, menyasar 12 juta penerima saat ini sedang dalam proses penyaluran.

    “BLTS itu kan untuk Oktober, November, Desember, enggak mungkin lepas tahun. Insya Allah akhir November mudah-mudahan semua sudah tuntas,” kata Gus Ipul usai pengukuhan Pengurus Nasional Karang Taruna Masa Jabatan 2025-2030 di Tangerang, Sabtu (22/11/2025).

    “Nanti penyaluran terakhir sekitar 8 juta penerima di November ini,” sambungnya.

    Gus Ipul juga mengungkapkan, penyaluran tersebut dilakukan melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Penyaluran di keduanya hampir seimbang jumlahnya, sekitar 17 juta melalui Bank Himbara, 18 juta lewat PT Pos.

     

  • Purbaya Bicara Gamblang Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Ala Prabowo

    Purbaya Bicara Gamblang Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Ala Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak gentar dengan target tinggi yang dicanangkan Presiden Prabowo mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Ia optimis pemerintah memiliki peluang nyata untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen dalam beberapa tahun mendatang. Sejalan dengan arahan Presiden, target tersebut menjadi awal yang penting bagi Indonesia untuk menapaki level menjadi negara maju.

    “Waktu Pak Prabowo mencanangkan laju pertumbuhan ekonomi 8 persen, banyak orang yang skeptis. Anggapnya nggak mungkin terjadi. Kalau saya malah senang. 8 persen ini a good start,” ungkap Menkeu dalam Launching Bloomberg Businessweek Indonesia di Jakarta pada Kamis (20/11).

    Purbaya mengakui mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan hal yang mudah. Menurutnya, dibutuhkan kemampuan Pemerintah untuk memahami ilmu dan dinamika kebijakan yang tepat, sebagaimana tercermin dalam konsep Sumitronomics yang menekankan tiga pilar pembangunan ekonomi Indonesia yakni konsep pertumbuhan tinggi harus berjalan beriringan dengan pemerataan manfaat pembangunan dan stabilitas nasional.

    Untuk mempercepat laju perekonomian, pemerintah telah menjalankan strategi teknis berupa penempatan dana ke Bank Himbara.

    Pada September lalu, sebesar Rp200 triliun disalurkan ke perbankan untuk mempercepat penyaluran kredit, kemudian ditambah Rp76 triliun pada tahap berikutnya. Langkah ini bertujuan untuk menstimulasi aktivitas ekonomi.

    Kebijakan penempatan dana hanya satu bagian dari rumus percepatan ekonomi. Menkeu mengatakan, elemen terpenting lainnya adalah pembentukan ekspektasi positif di masyarakat dan dunia usaha.

  • Sambut Nataru, Pelni siapkan sembilan kapal di Pelabuhan Tanjung Priok

    Sambut Nataru, Pelni siapkan sembilan kapal di Pelabuhan Tanjung Priok

    Jakarta (ANTARA) – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Tanjung Priok Jakarta menyiapkan sembilan kapal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk melayani masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Jumlah armada Pelni yang disiagakan dari Pelabuhan Tanjung Priok berjumlah sembilan armada dan kami mengimbau masyarakat dapat membeli tiket sejak jauh-jauh hari,” kata Kepala Cabang PT Pelni Tanjung Priok Jakarta, Dicky Darmawan di Jakarta, Jumat.

    Kesembilan armada ini yang disiapkan, yakni KM Dobonsolo, KM Ciremai, KM Gunung Dempo, KM Nggapulu, KM Labobar, KM Tidar, KMI Kelud, KM Bukit Raya dan KM Kelimutu.

    “Pelni Jakarta siap melayani dengan sepenuh hati dan mengimbau agar calon penumpang membeli tiket jauh hari sebelum keberangkatan mengingat kuota tiket dan potongan harga terbatas,” kata dia.

    Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan RI kembali meluncurkan program stimulus ekonomi untuk menyambut liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Potongan harga untuk pembelian tiket kelas ekonomi akan dimulai pada Jumat pukul 12.00 WIB.

    Sekretaris Perusahaan Pelni, Evan Eryanto mengatakan, penjualan tiket dengan potongan diskon akan dimulai pada Jumat untuk periode keberangkatan terhitung tanggal 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    Kepala Cabang PT PELNI Tanjung Priok Jakarta Dicky Darmawan mengawasi penumpang yang akan menaiki kapal berlayar ke tujuan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. (ANTARA/HO-Pelni Jakarta)

    Diskon berlaku untuk seluruh tujuan atau pelabuhan yang disinggahi kapal penumpang Pelni menggunakan kelas ekonomi.

    Untuk program stimulus ekonomi periode libur Nataru tahun 2025 ini, pemerintah memberikan tarif diskon sebesar 20 persen dari tarif dasar. Tarif dasar merupakan harga tiket sebelum ditambahkan komponen biaya asuransi dan pas pelabuhan.

    “Jika sudah ditambahkan asuransi dan pas pelabuhan, rata-rata potongan diskonnya setara 16-18 persen dan ini hanya berlaku untuk tiket kapal penumpang kelas ekonomi yang bisa diperoleh di seluruh saluran penjualan tiket kapal Pelni,” katanya.

    Berdasarkan perhitungan dari anggaran yang disediakan oleh pemerintah, stimulus diskon ini menargetkan 405.881 penumpang selama periode Nataru mendatang. Harga tiket akan kembali ke tarif normal setelah kuota stimulus habis terjual.

    Jika minat masyarakat tinggi, bukan tidak mungkin sebelum periode perjalanan 10 Januari 2026, tiket diskon sudah habis terjual. Apalagi saluran penjualan digital tiket Pelni sudah sangat mudah dijangkau, baik melalui aplikasi Pelni Mobile maupun aplikasi bank Himbara.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya Ungkap Dampak Penempatan Dana Rp 200 T yang Terserap 94 Persen

    Purbaya Ungkap Dampak Penempatan Dana Rp 200 T yang Terserap 94 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, realisasi penempatan dana Rp 200 triliun hingga akhir Oktober 2025 telah terserap Rp 188 triliun atau 94 persen. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan dampak positif bagi perekonomian.

    “Hingga 31 Oktober 2025, penempatan Rp 200 triliun di bank Himbara dan BSI telah disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp 188 triliun,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita edisi Oktober 2025, Kamis (20/11/2025).

    Ia menjelaskan, setelah penempatan dana tersebut, likuiditas domestik menguat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang stabil di 11,5 persen serta pertumbuhan kredit yang solid sebesar 7,4 persen pada Oktober 2025.

    Purbaya mengatakan dampak penuh penambahan likuiditas belum sepenuhnya terlihat karena pergerakan tersebut biasanya membutuhkan waktu 2–3 bulan sejak injeksi dilakukan. Sebagai informasi, dana tersebut ditempatkan pada BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan BSI pada 12 September 2025.

    “Jadi baru kita lihat impact penuhnya mungkin di Desember, Januari, teapi yang jelas sekarang DPK-nya tumbuhnya double digit, kredit juga sudah membaik, apalagi kredit investasi,” tuturnya.

    Selain itu, Purbaya menyampaikan ujuan penempatan dana untuk menurunkan cost of fund (CoF) juga tercapai. Ia menunjukkan suku bunga deposito tenor 6 bulan turun signifikan dari 6 persen menjadi 5,2 persen pada September. Penurunan ini diharapkan berlanjut hingga memengaruhi suku bunga kredit.

    Pada Oktober 2025, data menunjukkan suku bunga kredit tertimbang berada di 9 persen, menurun dari 9,12 persen pada Juli 2025. Hal ini dianggap menjadi indikasi keberhasilan intervensi pemerintah dalam menurunkan biaya dana untuk mendorong aktivitas investasi dan konsumsi.

    Dengan dasar tersebut, Purbaya menjelaskan alasan pemerintah kembali menempatkan dana Rp 76 triliun pada 10 November 2025. Penempatan kali ini dilakukan di BRI, Mandiri, BNI, dan Bank DKI.

    “Jadi kita lihat itu tadinya base money-nya tumbuh 13,3 persen, di bulan Oktober turun sedikit ke 7,8 persen. Jadi kita pikir mungkin perlu didorong lagi, kita masukkan lagi Rp 76 triliun, Rp 25 triliun di masing-masing bank BUMN dan Rp 1 triliun di Bank DKI,” tutup Purbaya.

  • Anggota DPR Dorong Penyaluran KUR Tepat Sasaran, Sarankan Hal Ini

    Anggota DPR Dorong Penyaluran KUR Tepat Sasaran, Sarankan Hal Ini

    Jakarta –

    Komisi VII DPR RI mendorong penguatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Diketahui hingga November, ketercapaian KUR mencapai 83% dari target nasional.

    Anggota Komisi VII DPR RI, Andhika Satya Wasistho menilai capaian ini menandai peluang besar penciptaan lapangan kerja baru khususnya di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Meski begitu, ia menekankan penyaluran KUR masih cenderung berorientasi pada pemenuhan target kuantitatif, terutama peningkatan jumlah debitur baru.

    Ia menegaskan, pendekatan ini belum diimbangi dengan pendampingan yang memadai bagi para penerima KUR. Menurutnya, bank BUMN juga diminta untuk tidak hanya mengejar target debitur.

    “Bank Himbara tidak hanya mengejar target debitur baru, tetapi harus memastikan adanya pendampingan yang jelas dan terukur bagi debitur,” ujar Andhika dalam keterangan tertulis, Kamis (20/11/2025).

    Ia menjelaskan, minimnya asistensi ini menjadi salah satu penyebab UMKM kesulitan mengelola kredit secara optimal dan mempertahankan keberlanjutan usaha. Andhika juga mendorong peran Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) untuk mengoptimalkan penyaluran KUR.

    BUMDESMA dipercaya memiliki keunggulan dalam memahami kondisi sosial ekonomi desa dan karakteristik usaha lokal. Melalui kolaborasi ini, ia meyakini penyaluran KUR akan lebih tepat sasaran dengan risiko kredit yang lebih rendah.

    Peran BUMN seperti PT Jamkrindo juga disebut perlu sebagai lembaga penjamin yang berfungsi menjembatani pelaku UMKM yang belum bankable. Jamkrindo dapat berkontribusi signifikan dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi usaha kecil.

    Andhika juga meminta Kementerian UMKM memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penyaluran KUR ke depan dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.

    “Kementerian UMKM harus menjadi hub yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan agar BUMDESMA dapat diberdayakan dan KUR benar-benar memberikan dampak bagi ekonomi kerakyatan,” pungkasnya.

    (ara/ara)

  • Pemerintah Janji 82.707 Kopdes Punya Gudang-Kendaraan Maret 2026

    Pemerintah Janji 82.707 Kopdes Punya Gudang-Kendaraan Maret 2026

    Jakarta –

    Pemerintah menargetkan semua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memiliki bangunan fisik atau gerai, mulai dari gudang hingga kendaraan pada Maret 2026. Saat ini Kopdes Merah Putih yang telah berbadan hukum berjumlah 82.707 unit.

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan target itu merupakan perintah langsung oleh Presiden Prabowo Subianto karena tidak semua desa memiliki aset untuk dijadikan Kopdes Merah Putih.

    “Insyaallah tahun depan di bulan Maret atau mungkin April itu akan terbentuk, akan selesai bangunan fisik seluruh 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dan siap beroperasi. Jadi setiap desa memang Presiden mengharapkan akan ada fasilitas bangunan yang berisi gudang, gerai-gerai, dan juga kelengkapan kendaraan dan alat pengangkutan,” kata dia dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (18/11/2025).

    Dengan begitu, dia meyakini operasional Kopdes Merah Putih akan lebih maksimal menjadi off taker atau membeli hasil produk masyarakat desa, baik itu dari peternakan, perkebunan, perikanan, kerajinan, hingga kuliner.

    Percepatan pembangunan gerai hingga gudang Kopdes akan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Saat ini telah ada 30.378 titik tanah yang siap dibangun Kopdes Merah Putih.

    “Tercatat per hari ini tadi 30.378 titik tanah yang siap untuk dibangun. Dan nanti setelah titik tanah itu tersaji kepada kami, kami langsung serahkan ke PT Agrinas untuk segera dibangun,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pernah menjanjikan setiap Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih memiliki gudang atau cold storage hingga dua kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil bumi. Fasilitas itu ditargetkan sudah tersedia paling lambat akhir 2025.

    Kala itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, dilakukan pendataan kebutuhan setiap Kopdes Merah Putih. Setelah diketahui kebutuhannya, barulah akan disiapkan.

    “Ini sedang kita operasikan, sedang kita data, setelah itu nanti kebutuhan-kebutuhannya baru kita bangun, develop, tapi Pak Presiden sudah sampaikan ada truk,” kata Budi Arie di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Minggu (17/8/2025).

    Budi Arie menyebut anggaran untuk gudang dan pengadaan truk bergantung pada kebutuhan masing-masing Kopdes Merah Putih. Aturan yang ada menetapkan bahwa setiap Kopdes Merah Putih bisa mengajukan plafon pinjaman hingga Rp 3 miliar ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    “Plafonnya sekitar Rp 3 miliar, tapi nanti kebutuhannya tergantung masing-masing Kopdes. Dari bank-bank Himbara dalam bentuk akses, ini kan akses modal ke Kopdes Merah Putih karena inilah bagian penting dari tugas mulia Kopdes Merah Putih,” imbuhnya.

    (ada/ara)

  • BLT Kesra Rp900.000 November–Desember 2025 Kapan Cair? Ini Cara Cek Penerimanya

    BLT Kesra Rp900.000 November–Desember 2025 Kapan Cair? Ini Cara Cek Penerimanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Masyarakat atau BLT Kesra Rp900.000 bagi masyarakat kurang mampu yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Program BLT yang mulai dicairkan pada Senin (20/10/2025) ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi 2025. Bantuan tambahan tersebut diberikan kepada masyarakat dalam kategori desil 1 (miskin ekstrem) hingga desil 4 (rentan miskin) untuk periode Oktober hingga Desember 2025.

    Mengutip informasi dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa penyaluran BLT ini berasal dari hasil efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sejak awal 2025.

    Pada bulan Oktober 2025, penerima manfaat akan mendapatkan BLT sebesar Rp900.000. Dana bantuan akan dikirimkan melalui rekening bank-bank Himbara (Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia), serta melalui layanan PT Pos Indonesia.

    Masyarakat dapat mengecek status penerimaan BLT Kesra Oktober 2025 melalui situs resmi atau aplikasi “Aplikasi Cek Bansos” milik Kementerian Sosial RI. Berikut panduan lengkapnya:

    Cara Cek BLT Kesra Rp900.000 melalui Website Resmi

    1. Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id/
    2. Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai alamat pada KTP atau KK.
    3. Masukkan nama Penerima Manfaat (PM) sesuai KTP.
    4. Ketik kode captcha yang tertera.
    5. Klik “Cari Data” dan tunggu hasilnya.

    Jika terdaftar dan memenuhi syarat, sistem akan menampilkan status penerima BLT. Jika tidak, akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

    Cara Cek BLT Kesra Rp900.000 melalui Aplikasi Resmi

    1. Unduh aplikasi “Aplikasi Cek Bansos” di Play Store atau App Store.
    2. Buka aplikasi dan pilih menu “Cek Bansos” pada halaman utama.
    3. Isi data domisili lengkap (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan).
    4. Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
    5. Selesaikan verifikasi keamanan (captcha).
    6. Tekan tombol “Cari Data”.

    Hasil pencarian akan menampilkan status penerima, termasuk jenis bantuan dan informasi pencairan. Jika tidak terdaftar, akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

    Pemerintah mengimbau agar masyarakat yang menerima BLT dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara bijak untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Kementerian Sosial juga menegaskan komitmennya terhadap transparansi data dan proses penyaluran, sehingga bantuan dapat diterima tepat sasaran. (Stefanus Bintang Agni)