Perusahaan: Bank Himbara

  • Menkop Sebut Kopdes Merah Putih Dapat Rp 3 M buat Bangun Gudang-Modal

    Menkop Sebut Kopdes Merah Putih Dapat Rp 3 M buat Bangun Gudang-Modal

    Jakarta

    Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Ferry Juliantono bersama Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mendatangi kantor Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan itu membahas eksekusi program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

    “Tadi kami bertiga dengan Pak Menteri Keuangan dan Danantara sudah menyelaraskan dan mencapai kesepahaman untuk proses pencairan dari Bank Himbara bagi pembangunan fisik gudang, gerai, dan sarana penunjang lainnya untuk Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Ferry usai pertemuan, Kamis (23/10/2025).

    Ferry menyampaikan, pemerintah berupaya mempercepat pembangunan fisik gudang, gerai, dan sarana penunjang Kopdes Merah Putih. Percepatan ini penting dilakukan demi mengejar target 80.000 Kopdes Merah Putih beroperasi pada Maret 2026.

    Saat ini telah dimulai proses pembangunan di hampir 5.000 titik desa, dan jumlahnya akan terus bertambah. Setiap Kopdes Merah Putih mendapat plafon pembiayaan sebesar Rp 3 miliar, yang digunakan untuk pembangunan fisik dan modal kerja. Pencairan dimulai hari ini.

    “Terkait pembiayaan Kopdes, dengan plafon Rp 3 miliar per koperasi, sebagian dipergunakan untuk membangun fisik, dan sebagian lagi untuk modal kerja,” imbuh Ferry.

    Sementara itu, Dony Oskaria menjelaskan, penyaluran plafon Rp 3 miliar per koperasi dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing Kopdes. Ia optimistis program ini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional dari desa.

    “Koperasi ini akan menjadi engine pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Sekarang tinggal menunggu proses pembangunan koperasi-koperasi tersebut,” kata Dony.

    Pembangunan Kopdes Merah Putih juga melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keduanya berperan dalam mengidentifikasi lahan yang tersedia untuk pembangunan Kopdes.

    “Targetnya selesai Maret 2026. Saat ini Kementerian Koperasi bersama TNI memiliki Command Center untuk menginventarisasi tanah-tanah di desa dan kelurahan, dengan target harian 1.500-2.000 hektare,” kata Ferry.

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut telah menyiapkan dana Rp 16 triliun tahun ini untuk program Kopdes Merah Putih. Selain itu, bank BUMN dapat menggunakan dana Rp 200 triliun yang sebelumnya telah ditempatkan pemerintah, dengan ketentuan bunga hanya 2 persen.

    “Kalau Kopdes Merah Putih tahun ini programnya Rp 16 triliun. Tapi kita sudah taruh uang Rp 200 triliun itu, kalau mau diswitch dan mereka siap, bisa dipakai. Otomatis bunga yang kita charge ke bank untuk program koperasi Merah Putih hanya 2 persen,” tutup Purbaya.

    (ily/rrd)

  • SLIK OJK Hambat KPR, BP Tapera Ngadu ke Menkeu Purbaya – Page 3

    SLIK OJK Hambat KPR, BP Tapera Ngadu ke Menkeu Purbaya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho telah melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa guna membahas Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam program pembiayaan perumahan.

    Sebab, SLIK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi salah satu tantangan dalam proses verifikasi kelayakan calon debitur penerima dana bantuan pembiayaan perumahan (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dilakukan oleh bank penyalur FLPP.

    “Kecenderungan masyarakat berpenghasilan rendah terkendala akan Non Performing Loan (NPL) akibat kredit konsumtif berpengaruh pada SLIK OJK. Yang kemudian memberikan konsekuensi pada bank penyalur untuk mempertimbangkan lolos atau tidaknya kelayakan sebagai calon debitur,” ujar Heru dalam pernyataan tertulis, Kamis (23/10/2025).

    Sebelumnya, BP Tapera telah menyampaikan perihal tersebut kepada OJK sejak 5 Agustus 2025. Terhitung per 1 Januari 2022 sampai dengan 4 Agustus 2025, terdapat 111.258 data debitur yang tidak diproses oleh pihak bank penyalur lebih dari dua bulan.

    “Masih dapat terdapat calon penerima FLPP yang sudah berstatus lolos subsidi checking, namun belum dilakukan follow up oleh pihak bank penyalur. Hal tersebut berpotensi menyebabkan calon penerima FLPP yang sebelumnya berminat mengajukan FLPP menjadi tidak berminat dikarenakan proses waktu tunggu dari pihak bank penyalur,” imbuh Heru.

    OJK kemudian menanggapi dari data yang disampaikan oleh BP Tapera terkait dengan informasi data calon penerima FLPP, dimana sebanyak 103.297 atau 92,84 persen berasal dari bank Himbara dan BSI.

     

  • Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos

    Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos

    Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat (BLT Kesra) sudah mulai dicairkan oleh pemerintah per 20 Oktober 2025.

    BLT Kesra diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan dan pengalaman kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Adapun BLT Kesra diberikan juga untuk tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.

    Pemerintah memberikan bantuan ini untuk tiga bulan yakni pada Oktober-Desember 2025. Di mana per bulannya sejumlah Rp300.000.

    Namun pencairannya akan dirapel, sehingga seseorang akan mendapatkan Rp900.000.

    Pemerintah menyalurkan BLT Kesra ini melalui dua skema yakni langsung di transfer ke rekening bank Himbara (Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI) dan PT Pos Indonesia.

    Penyaluran melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga yang dimulai pada Senin (27/10/2025).

    Cara Mencairkan BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos

    Bagi masyarakat yang tak memiliki rekening Bank Himbara, pencairan bansos BLT Kesra dilakukan melalui PT Pos Indonesia atau Kantor Pos.

    Bantuan ini dapat diambil di seluruh kantor pos dengan menunjukkan sejumlah syarat yakni KK, KTP, dan data anda penerima bantuan yang tercantum dalam situs Kemensos.

    Berikut ini cara mencairkan BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos:

    Menyiapkan dokumen seperti KK, KTP, dan bukti penerima bantuan
    Pastikan nomor HP aktif dan sesuai dengan data Kemensos untuk verifikasi
    Datang ke kantor pos dan mengambil nomor antren
    Menunjukkan bukti bahwa anda penerima BLT Kesra Rp900.000
    Petugas akan melakukan verifikasi dan pencocokan data
    Apabila benar, maka dana bisa langsung dicairkan
    Petugas juga akan mengambil foto anda sebagai penerima BLT Kesra

    Cara Cek Penerima BLT Kesra 2025

    Melakukan pengecekan siapa penerima BLT Kesra dapat dilakukan melalui sejumlah situs resmi Kemensos. Berikut cara cek daftar penerima BLT Kesra:

    Buka situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/
    Pilih wilayah: Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal.
    Masukkan nama lengkap seperti nama sesuai KTP
    Ketikkan kode captcha: Masukkan empat huruf kode yang tertera.
    Klik “Cari Data”: Tunggu sistem memproses data.
    Lihat hasilnya: Status penerima manfaat akan ditampilkan sesuai wilayah dan nama yang dimasukkan.

  • 35.673 Warga Kota Kediri Akan Terima BLTS Kesra Rp900 Ribu dari Kementerian Sosial, Ini Rinciannya

    35.673 Warga Kota Kediri Akan Terima BLTS Kesra Rp900 Ribu dari Kementerian Sosial, Ini Rinciannya

    Kediri (beritajatim.com) – Sebanyak 35.673 warga Kota Kediri akan menerima Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Sosial (BLTS Kesra) dari Kementerian Sosial sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yaitu Oktober hingga Desember 2025, dengan total bantuan Rp900.000 per keluarga penerima manfaat (KPM).

    Dari jumlah tersebut, 23.328 penerima merupakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang sudah terdaftar, sementara 12.345 keluarga lainnya adalah penerima baru. Program ini ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-4.

    Saat rapat verifikasi data, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttakin, menjelaskan bahwa BLTS Kesra merupakan bagian dari Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi Triwulan IV Tahun 2025, yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Verifikasi bukan hanya soal administrasi, tetapi bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Kami meminta seluruh petugas benar-benar teliti agar bantuan tidak salah sasaran,” ujarnya.

    Penyaluran bantuan dilakukan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Pemerintah daerah diberi waktu hingga 27 Oktober 2025 untuk menyelesaikan verifikasi dan validasi data agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Imam menegaskan pentingnya integritas dan ketelitian petugas verifikator agar tidak ada warga yang layak tetapi terlewatkan.

    Rapat koordinasi yang digelar Dinas Sosial Kota Kediri tersebut juga menjadi bagian dari komitmen untuk memperkuat visi Kediri Mapan, dengan memastikan seluruh program perlindungan sosial berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sosial benar-benar sampai kepada warga yang berhak menerimanya,” tegas Imam.

    Ia juga mengingatkan bahwa penerima BLTS Kesra harus sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025. Bantuan tidak diberikan kepada warga yang telah meninggal dunia, tidak ditemukan alamatnya, maupun yang berstatus ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD, pejabat negara, atau memiliki penghasilan tetap tinggi.

    Imam menutup dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam memastikan penyaluran bantuan berjalan sukses. “Rapat ini bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi bagian dari komitmen kita menegakkan keadilan sosial. Mari pastikan bantuan ini benar-benar bermanfaat bagi warga miskin ekstrem dan rentan di Kota Kediri,” ujarnya.

    Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Kediri menegaskan keseriusannya memperkuat koordinasi antar sektor untuk memastikan BLTS Kesra tersalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan, sejalan dengan upaya pemerintah pusat memperkuat ketahanan sosial masyarakat di penghujung tahun 2025. [nm/ian]

  • Kredit Program Perumahan Meluncur, Developer UMKM Bisa Pinjam hingga Rp 20 Miliar – Page 3

    Kredit Program Perumahan Meluncur, Developer UMKM Bisa Pinjam hingga Rp 20 Miliar – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya peran perbankan nasional dalam membantu rakyat kecil agar terbebas dari jeratan rentenir.

    Pria yang akrab disapa Ara ini menekankan agar bank mampu memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan murah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. 

    “Sekitar dua setengah sampai tiga bulan lalu, Bapak Presiden menyampaikan dalam deklarasi Koperasi Merah Putih bahwa kita harus bantu rakyat, ibu-ibu, petani, nelayan, buruh, dan UMKM agar lepas dari rentenir,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/10/2025).

    “Maka, bank harus hadir dengan solusi yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah bagi rakyat. Itu semangat yang sama dengan KUR Perumahan,” dia menekankan.

    Ara mendorong bank Himbara menjadi pelopor penyaluran KUR Perumahan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia juga mengajak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang hadir untuk turut memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan yang berpihak pada rakyat. 

    “Tolong sosialisasikan secara masif KUR Perumahan dan Program Rumah Subsidi. Negara ini punya banker dan pengawas hebat. Harusnya kita bisa membuat sistem yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat bagi rakyat,” tuturnya. 

  • BLT Rp 900.000 Cair Oktober–Desember, Begini Cara Tahu Dapat atau Tidak
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        22 Oktober 2025

    BLT Rp 900.000 Cair Oktober–Desember, Begini Cara Tahu Dapat atau Tidak Megapolitan 22 Oktober 2025

    BLT Rp 900.000 Cair Oktober–Desember, Begini Cara Tahu Dapat atau Tidak
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebesar Rp 900.000 untuk periode Oktober hingga Desember 2025.
    Bantuan ini diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan, disalurkan sekaligus untuk tiga bulan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk dalam kategori desil 1–4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
    Penyaluran BLT dijadwalkan sejak Senin (20/10/2025) melalui bank-bank Himbara (Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia/BSI) serta PT Pos Indonesia.
    Kementerian Sosial menetapkan bahwa penerima BLT Kesra Rp 900.000 harus memenuhi sejumlah kriteria berikut:
    Masyarakat bisa melakukan pengecekan nama penerima bantuan secara online melalui situs resmi Kementerian Sosial.
    Berikut langkahnya:
    Sistem akan menampilkan apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima BLT, lengkap dengan informasi jenis bantuan dan status penyalurannya.
    Selain situs resmi, pengecekan juga bisa dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos di ponsel:
    Jika terdaftar, akan muncul informasi jenis bantuan dan status pencairan. Jika tidak, sistem akan menampilkan keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.
    Namun, hingga Senin pagi, sejumlah Kantor Pos di Jakarta seperti di Fatmawati, Jatinegara, dan Kramat Jati belum memulai proses pencairan.
    Hal itu dikarenakan masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat.
    Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah Kantor Pos belum menerima data resmi dari pusat.
    Petugas Kantor Pos Jatinegara, Luki, mengatakan pihaknya masih menunggu daftar penerima dari Kementerian Sosial.
    “Karena kita juga nunggu data dari pemerintah pusat juga, terkait data penerima bantuan begitu,” ujarnya, Senin (20/10/2025).
    Sementara itu, petugas Kantor Pos Kramat Jati, Indri, menyebut belum ada arahan penyaluran BLT Kesra.
    “Belum ada instruksi, yang baru mau masuk BSU itu rencana bulan depan,” katanya.
    Kemensos menegaskan bahwa penyaluran BLT Kesra dilakukan bertahap selama Oktober hingga Desember 2025.
    Warga yang telah memenuhi syarat diminta untuk mengecek status penerimaan secara berkala sebelum mendatangi Kantor Pos atau bank Himbara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Bansos Cair Oktober 2025, Terbaru Ada BLT Kesra Rp900.000

    Daftar Bansos Cair Oktober 2025, Terbaru Ada BLT Kesra Rp900.000

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan meluncurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) pada Oktober 2025.

    Bansos tersebut diberikan untuk meringankan kebutuhan masyarakat di tengah gejolak ekonomi yang tidak pasti.

    Adapun beberapa program bansos yang akan diberikan pemerintah untuk masyarakat pada bulan Oktober 2025 ini yakni PKH, BPNT, Bansos Beras-Minyak Goreng, dan yang terbaru ada BLT Kesra.

    Bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat (BLT Kesra) dicarikan per 20 Oktober 2025 untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan dan pengalaman kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) mengatakan bahwa BLT Kesra diberikan untuk 35.046.783 keluarga penerima manfaat.

    Berikut ini daftar bantuan sosial (bansos) yang cair pada Oktober 2025. 

    Daftar Bansos Cair Oktober 2025

    1. PKH

    Saat ini, pencairan bansos PKH sudah memasuki tahap keempat untuk bulan Oktober-November 2025.

    Pencairan program PKH dilakukan setiap tahun, yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu agar dapat meningkatkan kualitas hidup. Berikut adalah besaran bantuan yang diterima per tahun:

    – Anak usia dini (0-6 tahun) dan ibu hamil: Rp3.000.000
    – Siswa SD: Rp900.000
    – Siswa SMP: Rp1.500.000
    – Siswa SMA: Rp2.000.000
    – Lansia dan penyandang disabilitas: Rp2.400.000

    2. Program Sembako (BPNT)

    Pemerintah memberikan bantuan sembako senilai Rp220.000 per bulan bagi keluarga miskin yang masuk dalam data DTSEN. Bantuan ini diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok.

    Namun, pencairan BPNT dilakukan langsung dalam tiga bulan. Sehingga penerima manfaat akan mendapat uang tunai dengan total Rp600.000.

    3. Beras 10 kg dan Minyak Goreng 2 liter

    Presiden Prabowo Subianto resmi memperpanjang bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk periode Oktober—November 2025.

    Selain beras 10 kilogram, juga direncakan akan ditambahkan pula dengan minyak goreng 2 liter setiap bulannya.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah bersiap untuk program prorakyat tersebut dan ditargetkan pada Oktober akan mulai dijalankan. Dia memastikan paket bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng berkualitas baik.

    Adapun, bantuan pangan beras dua bulan Oktober dan November itu diberikan dalam bentuk beras 10 kilogram untuk 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    “Kemarin dalam dinamikanya ada usulan dari Ketua Banggar DPR, untuk tambahan 2 liter minyak goreng. Kami siapkan yang baik buat masyarakat kita,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).

    Lebih lanjut, penerima manfaat bantuan pangan 10 kilogram beras ini akan merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Bappenas, Kementerian Sosial (Kemensos), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

    4. KKS

    KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera juga akan diberikan oleh pemerintah untuk bulan Oktober 2025.

    Bansos ini diberikan khusus untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang mencairannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan Bank Himbara.

    5. BLT Kesra

    BLT Kesra diberikan untuk 3 bulan ke depan yakni pada Oktober-Desember 2025. Di mana pencairan dijadwalkan mulai Senin 20 Oktober 2025.

    Pemerintah akan langsung menyalurkan BLT Kesra kepada penerima melalui bank-bank Himbara (Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI) dan PT Pos Indonesia.

    Besaran BLT Kesra per bulan sejumlah Rp300.000, di mana akan diberikan langsung selama tiga bulan. Sehingga penerima BLT Kesra 2025 akan mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000.

    Cek Daftar Penerima Bansos…

  • 6
                    
                        Cara Cek Nama Penerima BLT Rp 900.000, Cair Mulai Akhir Oktober 2025
                        Megapolitan

    6 Cara Cek Nama Penerima BLT Rp 900.000, Cair Mulai Akhir Oktober 2025 Megapolitan

    Cara Cek Nama Penerima BLT Rp 900.000, Cair Mulai Akhir Oktober 2025
    Penulis

    KOMPAS.com –
    Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebesar Rp 900.000 untuk periode Oktober hingga Desember 2025.
    Bantuan ini diberikan Rp 300.000 per bulan yang disalurkan sekaligus untuk tiga bulan kepada keluarga yang masuk dalam kategori desil 1–4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
    Penyaluran BLT dijadwalkan dimulai Senin, 20 Oktober 2025, melalui bank-bank Himbara (Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia/BSI) serta PT Pos Indonesia.
    Masyarakat dapat lakukan cek nama penerima BLT Rp 900.000 secara mandiri menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui situs resmi Kemensos atau Aplikasi Cek Bansos di
    handphone
    (HP).
    Sistem akan menampilkan apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, berikut informasi jenis bansos dan status penyalurannya.
    Hasil pencarian akan menampilkan status penerima. Jika terdaftar, muncul informasi jenis bantuan dan status pencairan. Jika tidak, akan tertulis “Tidak Terdapat Peserta/PM”.
    Meski dijadwalkan cair mulai hari ini, Senin (20/10/2025), sejumlah Kantor Pos di Jakarta masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat.
    Pantauan di sejumlah titik di Jakarta, seperti Kantor Pos Fatmawati dan Kantor Pos Jatinegara, hingga Senin (20/10/2025) pagi, belum terlihat adanya proses pencairan.
    Petugas menyebut masih menunggu instruksi resmi dari Kementerian Sosial sebelum penyaluran dimulai.
    Petugas Kantor Pos Jatinegara, Luki, mengatakan, pihaknya belum menerima data penerima dari pusat.
    “Karena kita juga nunggu data dari pemerintah pusat juga, terkait data penerima bantuan begitu,” ujarnya, Senin (20/10/2025).
    Hal senada disampaikan petugas Kantor Pos Kramat Jati, Indri, yang menyebut belum ada arahan penyaluran BLT Kesra.
    “Belum ada instruksi, yang baru mau masuk BSU itu rencana bulan depan,” katanya.
    Meski demikian, masyarakat tetap bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan apakah terdaftar sebagai penerima BLT Kesra Rp 900.000 sebelum mencairkannya di Kantor Pos.
    (Reporter: Febryan Kevin Candra Kurniawan, Omarali Dharmakrisna Soedirman | Editor: Faieq Hidayat, Larissa Huda)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemnaker Tutup Pendaftaran Program Magang Nasional Batch I, 156 Ribu Calon Peserta Terdaftar – Page 3

    Kemnaker Tutup Pendaftaran Program Magang Nasional Batch I, 156 Ribu Calon Peserta Terdaftar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menutup pendaftaran Program Pemagangan Nasional Tahun 2025 Batch I. Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat 156.159 orang telah mendaftar sebagai calon peserta, sementara 1.668 perusahaan ikut berpartisipasi sebagai penyelenggara pemagangan.

    “Sejak program magang ini dibuka, animo dari masyarakat dan dunia usaha sangat luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa program pemagangan semakin dipercaya sebagai sarana efektif untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan berpengalaman,” ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (16/10/2025).

    Wamenaker Afriansyah menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi baik dari masyarakat maupun sektor usaha. Ia menilai bahwa pemagangan kini menjadi salah satu langkah strategis bagi angkatan kerja dalam meningkatkan kompetensi sekaligus kesiapan sebelum benar-benar terjun ke dunia industri.

    Wamenaker mengatakan, program ini melibatkan beragam sektor strategis, antara lain makanan dan minuman, industri kreatif dan digital, komunikasi dan informasi, sektor publik, manufaktur, pariwisata, logistik dan transportasi, pertanian, hingga jasa lainnya. 

    “Keberagaman sektor ini memperlihatkan bahwa dunia industri semakin terbuka terhadap konsep pemagangan sebagai sarana pembelajaran berbasis pengalaman kerja nyata,” tambah Wamenaker.

    Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menjelaskan bahwa Program Pemagangan Nasional Batch I dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Pendaftaran perusahaan dan usulan program magang berlangsung pada 1–14 Oktober 2025, pendaftaran peserta pada 7–15 Oktober 2025, seleksi dan pengumuman peserta pada 16–18 Oktober 2025, dan pelaksanaan magang dijadwalkan mulai 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

    Pada Batch I ini, Kemnaker menyediakan kuota awal bagi 20.000 fresh graduate. Selama enam bulan masa pemagangan, peserta akan memperoleh uang saku setara upah minimum yang dibayarkan oleh pemerintah melalui bank-bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI).

    “Selain uang saku, peserta magang juga akan memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pendampingan mentor dari perusahaan tempat magang, serta sertifikat bagi peserta yang menyelesaikan program secara penuh,” pungkas Sekjen Cris.

  • Prabowo Saksikan Penyerahan Uang Korupsi CPO Rp13,2 Triliun, Didampingi Purbaya-Sjafrie

    Prabowo Saksikan Penyerahan Uang Korupsi CPO Rp13,2 Triliun, Didampingi Purbaya-Sjafrie

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menghadiri agenda penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya sebesar Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung. 

    Menurut pantauan Bisnis, orang nomor satu di Indonesia itu tiba sekitar pukul 10.43 WIB dengan didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Dengan mengenakan safari berwarna cokelat, Prabowo juga didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, hingga Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. 

    Ada momen menarik di mana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang hadir terlambat yakni pada pukul 10.52 WIB. Dengan mengenakan kemeja putih, Purbaya keluar dari elevator dan berjalan cepat merapat ke arah Kepala negara.

    Acara tersebut berlangsung di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

    Dalam kegiatan tersebut, Kejaksaan Agung secara resmi menyerahkan uang pengganti senilai Rp13.255.244.538.149,00 (Tiga Belas Triliun Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

    Tumpukan uang pecahan rupiah yang dibungkus rapi juga dipamerkan di hadapan Presiden dan jajaran pejabat negara sebagai simbol pengembalian kerugian keuangan negara.

    Penyerahan ini merupakan bagian dari eksekusi putusan pengadilan dalam kasus korupsi fasilitas ekspor CPO yang menyeret sejumlah pihak di industri kelapa sawit.

    Kasus tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik karena nilai kerugiannya yang fantastis dan salah satu dampaknya terhadap stabilitas harga minyak goreng dalam negeri.

    Direktur Penuntut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Sutikno mengatakan uang belasan triliun itu merupakan hasil sitaan dari tiga korporasi, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

    “Uang titipan 3 grup korporasi total sebesar Rp13 triliun yang sudah disita pada Senin akan diserahkan ke negara,” ujar Sutikno saat dikonfirmasi, Senin (20/10/2025).

    Dia menambahkan dalam perkara ini masih ada total Rp4 triliun uang yang belum dibayar oleh dua korporasi, yakni Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

    Turut hadir termasuk Perwakilan sejumlah Bank Himbara mulai dari Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan, Direktur Utama (Dirut) Bank BRI Hery Gunadi, dan Wakil Dirut BRI Agus Noorsanto. Hadirnya perwakilan Bank Himbara lantaran uang yang nanti diserahkan akan masuk ke rekening negara.