Xcloud.id

Perusahaan: Bank Himbara

  • Realisasi Penyaluran Bansos 75,8% per Kuartal III/2025, Penerima Terindikasi Judol Dicoret

    Realisasi Penyaluran Bansos 75,8% per Kuartal III/2025, Penerima Terindikasi Judol Dicoret

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat penyaluran Bantuan Sosial (bansos) kuartal III/2025 telah mencapai lebih dari 75% per 15 September 2025. 

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan pada kuartal III/2025 terdapat kuota 18.277.083 orang penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 10.000.000 KPM. Dari jumlah tersebut bansos untuk KPM sembako sudah tersalur 75,89% dan KPM PKH sudah tersalur 74,43%.

    “Per tanggal 15 September untuk kuartal III/2025, bansos sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) telah tersalur 13.687.433 KPM atau 75,89%. Sementara untuk PKH sudah tersalur 7.443.448 KPM dengan persentase 74,43%,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (16/9/2025). 

    Selain bansos sembako dan PKH, Kemensos juga menyalurkan bantuan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), yaitu hasil kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

    Gus Ipul mengatakan pihaknya mengumpulkan data-datanya lewat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kerja sama dengan Bupati, Wali Kota. Kemudian hasil verifikasi dan validasi terakhir itu kita jadikan pedoman untuk memberikan bantuan iuran kepada 96,8 juta peserta dengan anggaran lebih dari Rp48 triliun.

    “Kami yang meng-SK-kan [mengeluarkan SK], tapi Kementerian Kesehatan yang membayarkan ke BPJS Kesehatan,” jelasnya.

    Pada proses salur bansos sembako dan PKH ini juga terdapat KPM baru yang sedang Buka Rekening Kolektif (Burekol) yaitu KPM yang sebelumnya masuk ke dalam exclusion error atau yang seharusnya menerima bansos namun belum memiliki rekening, maka dibukakan rekening secara kolektif.

    KPM baru yang sedang burekol akan secara bersamaan menerima bansos kuartal II/2025 dan kuartal III/2025 pada kuartal III/2025.

    Pencapaian burekol pada kuartal III/2025 yaitu:

    – 2.164.852 KPM Sembako sedang burekol dan 1.736.558 di antaranya telah berhasil.
    – 1.945.399 KPM PKH sedang burekol dan 1.720.156 di antaranya telah berhasil.

    Gus Ipul menjelaskan sisa KPM yang belum berhasil burekol disebabkan tidak terpenuhinya syarat administratif perbankan, maka akan dialihkan kepada masyarakat di desil 1 DTSEN yang hanya menerima salah satu bansos PKH, BPNT dan PBI JK, sehingga mereka mendapat bansos secara penuh.

    “Jadi karena mungkin juga NIK-nya, mungkin hal-hal lainnya, sehingga belum bisa diterima itu, maka InsyaAllah nanti akan kita pastikan sekali lagi ini, kalau belum bisa, maka kita akan alihkan menggunakan skema komplementaritas atau ditambahkan kepada masyarakat desil 1 yang selama ini hanya menerima salah satu bansos,” jelasnya.

    Penerima Terindikasi Judol dan ASN/TNI-Polri Dicoret

    Gus Ipul menegaskan beberapa hal penting dalam progress salur bansos kuartal III/2025 yang mendasari adanya perubahan KPM penerima bansos, yaitu pemutakhiran DTSEN, seperti KPM meninggal, lahir, menikah, pindah, dan lain sebagainya.

    Kemensos juga melakukan penyaringan agar bantuan tepat sasaran, misalnya dengan mencoret penerima yang terindikasi bermain judi online (judol) atau bekerja sebagai ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, maupun anggota legislatif.

    Dalam kesempatan ini Gus Ipul juga menjelaskan bahwa Kemensos terus mendorong upaya pemutakhiran DTSEN melalui jalur formal yaitu melalui Kemensos atau Pemerintah Daerah, maupun jalur partisipatif dari masyarakat.

    “Prosesnya sudah sering kita sampaikan dan juga bisa melalui aplikasi Cek Bansos, ini juga bisa melalui tambahan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di Dinsos,” kata Gus Ipul.

    Ia menambahkan Kemensos juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas sosial untuk sosialisasi dan pelatihan kepada operator-operator atau admin aplikasi tingkat desa.

    Untuk diketahui, bansos Kemensos dicairkan secara bertahap setiap kuartal melalui bank Himbara atau PT Pos. Saat ini, penyaluran bansos PKH, BPNT, dan PBI JK memasuki kuartal III/2025.

    Adapun nominal bantuan BPNT sebesar Rp600.000 per tiga bulan sekali. Setiap bulannya, besaran iuran PBI JK Rp42.000/orang, yang dibayarkan langsung ke BPJS Kesehatan, serta nominal bansos PKH sesuai kategori penerima sebagai berikut:

    1. Anak usia dini (0-6 tahun): Rp 750.000 setiap 3 bulan atau Rp3 juta/tahun.

    2. Anak sekolah
    – SD: Rp225.000 setiap 3 bulan atau Rp900.000/tahun
    – SMP: Rp375.000 setiap 3 bulan atau Rp1,5 juta/tahun
    – SMA: Rp500.000 setiap 3 bulan atau Rp2 juta/tahun

    3. Ibu hamil: Rp750.000 setiap 3 bulan atau Rp3 juta/tahun

    4. Lanjut usia (60 tahun ke atas): Rp600.000 setiap 3 bulan atau Rp2,4 juta/tahun

    5. Penyandang disabilitas: Rp 600.000 setiap 3 bulan atau Rp2,4 juta/tahun. (Stefanus Bintang Agni)

  • Cara Cek Daftar Penerima Bansos PKH dan BPNT 2025, Bisa Lewat HP

    Cara Cek Daftar Penerima Bansos PKH dan BPNT 2025, Bisa Lewat HP

    Bisnis.com, JAKARTA – Dikabarkan bantuan sosial alias bansos PKH dan BPNT sudah cair pada September 2025 ini.

    Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga prasejahtera yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Bantuan ini diberikan dengan syarat bahwa penerima memenuhi komitmen tertentu, seperti kehadiran anak di sekolah, pemeriksaan kesehatan ibu hamil/balita, atau pemeriksaan kesehatan lansia/disabilitas. Tujuan utama PKH adalah mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui pemenuhan hak-hak dasar (pendidikan, kesehatan, gizi) bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Besaran bantuan bervariasi tergantung komponen keluarga.

    Sementara itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kini lebih dikenal sebagai Bantuan Pangan atau Kartu Sembako, merupakan program bantuan sosial berupa uang yang disalurkan melalui kartu elektronik (Kartu Sembako) yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan pokok di e-warong atau agen Bank Himbara.

    Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Besar bantuan BPNT umumnya sama untuk setiap KPM per bulannya.

    Cara Cek Bansos PKH BPNT Lewat HP: Panduan Praktis

    Kemensos telah menyediakan portal online yang dapat diakses dengan mudah melalui browser di ponsel Anda. Ini adalah metode paling efisien untuk cek bansos PKH BPNT tanpa perlu datang ke kantor fisik.

    Langkah-langkah Mengakses Situs Cek Bansos Kemensos:Buka Browser di HP Anda: Gunakan aplikasi peramban internet seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari di ponsel Anda.

    Kunjungi Laman Resmi Kemensos: Ketikkan alamat cekbansos.kemensos.go.id pada bilah alamat browser Anda, lalu tekan Enter. Pastikan Anda mengetik alamat dengan benar untuk menghindari situs palsu.
    Masuk ke Halaman Pencarian: Setelah situs terbuka, Anda akan langsung disajikan dengan kolom pencarian data penerima bansos.
    Proses Input Data untuk Cek Bansos PKH BPNT: Pada halaman pencarian, Anda akan menemukan beberapa kolom yang perlu diisi. Pastikan data yang Anda masukkan akurat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) Anda.Cari Provinsi: Klik pada kolom provinsi dan pilih provinsi tempat tinggal Anda.
    Pilih Kabupaten/Kota: Setelah memilih provinsi, pilih kabupaten atau kota Anda.
    Cari Kecamatan: Lanjutkan dengan memilih kecamatan Anda.
    Pilih Desa/Kelurahan: Terakhir, pilih desa atau kelurahan tempat Anda terdaftar.
    Masukkan Nama Penerima Manfaat: Ketikkan nama lengkap Anda sesuai KTP pada kolom yang tersedia. Pastikan ejaan nama sudah benar.
    Ketik Kode Captcha: Anda akan melihat kotak berisi kombinasi huruf dan angka (disebut captcha). Ketikkan kode tersebut dengan benar di kolom yang disediakan. Ini adalah langkah keamanan untuk memastikan Anda bukan robot. Jika kode sulit dibaca, Anda bisa mengklik tombol refresh untuk mendapatkan kode baru.
    Klik Tombol “Cari Data”: 
    Setelah semua kolom terisi dengan benar, klik tombol “Cari Data”.
    Setelah Anda mengklik “Cari Data”, sistem akan memproses permintaan Anda dan menampilkan hasil.

    Poin kunci cara cek bansos PKH BPNT 

    Data yang Ditampilkan: Jika nama Anda terdaftar, sistem akan menampilkan tabel yang berisi informasi seperti:

    Nama Penerima Manfaat
    Usia
    Jenis Bansos (misalnya, PKH atau BPNT)
    Periode Penyaluran Bansos
    Status Penyaluran (misalnya, “Sudah Disalurkan”, “Proses Bank Himbara”, atau “Belum/Tidak Ditemukan”)

    Status Penyaluran:

    “Sudah Disalurkan”: Berarti bantuan telah berhasil dicairkan atau dikirimkan ke rekening penerima.
    “Proses Bank Himbara/PT Pos”: Menunjukkan bahwa bantuan sedang dalam proses penyaluran melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, atau melalui PT Pos Indonesia.
    “Belum/Tidak Ditemukan”: Ini bisa berarti beberapa hal. Anda mungkin memang belum terdaftar sebagai penerima, data yang Anda masukkan salah, atau data Anda sedang dalam proses verifikasi dan belum final.

  • Semakin ke Depan, Indonesia Semakin Terang

    Semakin ke Depan, Indonesia Semakin Terang

    JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan masyarakat Indonesia agar tidak takut dengan “Indonesia gelap” lantaran ia percaya bahwa Indonesia akan semakin terang.

    Hal tersebut disampaikan Menkeu Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin 16 September usai melakukan rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri Purbaya menekankan sudah melakukan strategi keuangan agar Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kuat di kemudian hari.

    Salah satu strateginya adalah dengan menggelontorkan uang sebesar Rp 200 triliun kepada bank Himbara. Hal tersebut dilakukan untuk membuat perbankan aktif dalam menyalurkan pendanaan bagi kebutuhan masyarakat.

    Menteri Keuangan Purbaya juga meyakini, bahwa adanya kredit macet dari gelontoran dana jumbo tersebut tidak terjadi.

  • Bank Mandiri Siap Optimalkan Dana Rp55 Triliun untuk Perkuat Akselerasi Ekonomi Nasional

    Bank Mandiri Siap Optimalkan Dana Rp55 Triliun untuk Perkuat Akselerasi Ekonomi Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Bank Mandiri menyambut baik sekaligus mendukung penuh langkah Pemerintah dalam memperkuat perekonomian nasional melalui penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp55 triliun, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 276 Tahun 2025.

    Penempatan dana ini menjadi bagian dari strategi pemerintah bersama bank-bank Himbara untuk menjaga likuiditas perbankan tetap kuat, memperperat sinergi strategis dalam akselerasi pembiayaan sektor riil, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

    Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini, menyampaikan bahwa tambahan likuiditas tersebut memberi ruang lebih besar bagi perseroan untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas yang mendukung agenda pembangunan nasional.

    “Dengan tambahan Rp55 triliun, kapasitas pembiayaan kami semakin kuat untuk menopang sektor-sektor produktif yang meningkatkan daya saing ekspor dan memperluas lapangan kerja, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan,” ujar Novita dalam keterangan resminya, Selasa (16/9).

    Bank Mandiri berkomitmen menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor strategis seperti perkebunan dan ketahanan pangan, hilirisasi SDA dan energi terbarukan, infrastruktur, layanan kesehatan, manufaktur, kawasan industri, serta UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    Selain itu, Bank Mandiri secara bank only mencatat pencairan kredit untuk nasabah baru rata-rata Rp24,63 triliun dari total Rp45 triliun per bulan, yang menunjukkan tingginya minat pembiayaan dan potensi pertumbuhan sektor riil di tengah dukungan kebijakan Pemerintah.

  • Menteri UMKM: Dana Rp 200 Triliun Akan Genjot Pertumbuhan UMKM – Page 3

    Menteri UMKM: Dana Rp 200 Triliun Akan Genjot Pertumbuhan UMKM – Page 3

    Sebagai contoh, ia menyebut BRI yang memang memiliki fokus utama pada sektor UMKM. Dengan gelontoran dana sekitar Rp 55 triliun, BRI diyakini akan segera memutar dana tersebut. Ia menegaskan, langkah ini sekaligus memastikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dapat terselamatkan.

    Terkait dukungan Kementerian Koperasi dan UKM terhadap pengelolaan dana Rp 200 triliun, ia menuturkan, pihaknya tengah menyiapkan langkah konkret.

    Pada Selasa sore, 16 September 2025 bersama Kemenko Perekonomian, kementerian UMKM akan menggelar rapat untuk membahas rencana penyaluran dana tersebut. Setelah itu, bank-bank Himbara akan diminta menyusun green design sebagai perencanaan sektor-sektor UMKM yang akan menerima alokasi dana.

    “Nanti nanti sore juga kita ada rapat dengan Kemenko Perekonomian, pasca ini kita akan panggil bank-bank Himbara kita untuk sudah mulai menyiapkan Green design, perencanaan akan di gelontorkan di sektor-sektor mana saja,” jelasnya.

    Ia juga menegaskan, seluruh proses tetap harus mengacu pada prinsip good governance. Selain itu, skema pembiayaan yang disiapkan juga harus sesuai dalam konteks untuk mendorong pertumbuhan UMKM

  • Infografis Kucuran Dana Rp 200 Triliun untuk Bank BUMN – Page 3

    Infografis Kucuran Dana Rp 200 Triliun untuk Bank BUMN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah mencairkan dana Rp 200 triliun kepada 5 himpunan bank negara (Himbara) milik Badan Usaha Milik Negara/BUMN.

    “Ini sudah diputuskan dan siang ini sudah disalurkan. Jadi saya pastikan dana yang Rp 200 triliun akan masuk ke sistem perbankan hari ini,” kata Menkeu Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 12 September 2025.

    Bank mana sajakah? Menkeu Purbaya menjabarkan, kelima bank BUMN tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Tabungan Negara (BTN).

    BSI memang mendapat dana terkecil sebesar Rp 10 triliun. Menkeu Purbaya pun menyebut itu disesuaikan dengan size-nya yang belum terlalu besar. Namun, Bank Syariah Indonesia tetap dikucurkan lantaran memegang banyak akses perbankan di Aceh.

    Jumlah perbankan yang mendapat guyuran dana itu lebih sedikit dari pernyataan sebelumnya, di mana, Menkeu Purbaya menyebut total ada 6 bank Himbara. Dalam hal ini, Bank Syariah Nasional (BSN) tidak mendapat pencairan.

    Kemudian, jika diinginkan, Menkeu Purbaya bisa menarik balik uang tersebut kapan saja, lantaran pendanaan tersebut bersifat deposit on call. Deposit on call merupakan produk simpanan berjangka waktu singkat di bank, biasanya di bawah 1 bulan, yang dapat ditarik kapan saja.

    Kebijakan ini diambil lantaran ia meyakini likuiditas perbankan, khususnya 5 bank BUMN yang mendapat guyuran segar Rp 200 triliun.

    Lalu, berapa besaran masing-masing dana yang diterima 5 Himbara bank BUMN yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, BSI, dan BTN? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Airlangga Pastikan KUR Perumahan Rp130 Triliun Cair Tahun Ini

    Airlangga Pastikan KUR Perumahan Rp130 Triliun Cair Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan total plafon mencapai Rp130 triliun. Program ini akan resmi diluncurkan pada tahun ini melalui bank-bank Himbara.

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, dari total dana tersebut, Rp117 triliun akan difokuskan untuk mendukung sektor kontraktor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan plafon hingga Rp20 miliar.

    Sementara itu, Rp13 triliun dialokasikan untuk sisi permintaan, yakni masyarakat yang ingin merenovasi rumah atau melakukan kegiatan lain terkait perumahan.

    “Kami tadi bahas KUR Perumahan Rp130 triliun. Nah itu Rp117 triliun untuk UMKM kontraktor, itu bisa sampai dengan Rp20 miliar plafonnya. Juga ada lagi plafon KUR untuk demand side Rp13 triliun, untuk orang yang mau renovasi rumah atau membuat kegiatan di perumahan,” kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Dia menegaskan program KUR perumahan ini akan dilakukan melalui bank-bank Himbara. “Semua melalui Himbara, launching tahun ini. Ini beda sama yang tadi, ini program sudah disiapkan, subsidi bunganya sudah ada,” jelasnya.

    Airlangga menambahkan, program KUR Perumahan sudah dipastikan memiliki alokasi anggaran hingga 2026. “Itu sudah fix, dan anggaran sudah ada,” tandas Airlangga.

    Untuk diketahui, pemerintah telah merilis aturan yang mengatur pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025.

    Beleid yang mengatur pedoman pelaksanaan Kredit Program Perumahan itu ditandatangani oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 7 Agustus 2025.

    Dalam aturan itu, KUR perumahan bakal disalurkan melalui dua skema, yakni kredit program perumahan untuk penyedia rumah (pengembang) dan Kredit Program Perumahan untuk sisi permintaan rumah (demand).

    Dalam pasal 11 ayat 1 ditetapkan bahwa KUR perumahan atau yang disebut Kredit Program Perumahan untuk sisi penyediaan rumah akan diberikan kepada pengembang UMKM berupa individu/perseorangan atau badan usaha. Pemberian KUR ini untuk keperluan pengadaan tanah, pembelian bahan bangunan, dan/atau pengadaan barang dan jasa.

    Dalam paparannya, Airlangga menyatakan bahwa penempatan dana ke Himbara dapat disalurkan ke masyarakat melalui kredit program perumahan mengacu pada Permenko 13/2025.

    Adapun, target plafon dari sisi supply (pengembang) ialah Rp117 triliun, sedangkan dari sisi UMKM individu/perseorangan (demand) plafonnya Rp13 triliun. Sehingga total target penyaluran KUR perumahan mencapai Rp130 triliun.

    Besaran Bunga

    Nantinya, pengembang UMKM akan disubsidi bunga kreditnya sebesar 5% oleh pemerintah sehingga beban bunga yang bakal ditanggung hanya berupa selisih antara tingkat bunga atau margin yang diberlakukan oleh penyalur Kredit Program Perumahan.

    Adapun, jangka waktu Kredit Program Perumahan untuk pengembang itu diberikan paling lama 4 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja atau paling lama 5 tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

    Kredit Program Perumahan juga akan disalurkan untuk demand site kepada UMKM individu/perseorangan dengan persyaratan untuk keperluan pembelian rumah, pembangunan rumah, atau renovasi rumah.

    Adapun, besaran plafon Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah yakni di atas Rp10 juta sampai dengan Rp500 juta. Nantinya, pinjaman itu bakal diberikan dalam bentuk kredit investasi.

    “Penerima Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah hanya dapat menerima Kredit Program Perumahan paling banyak 1 kali akad dengan total akumulasi pencairan paling banyak Rp500 juta,” tulis aturan tersebut.

    Adapun, jangka waktu Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah paling lama 5 tahun dengan grace period sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak penyalur baik bank maupun koperasi.

    Meski demikian, jangka waktu Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah dapat dilakukan lebih panjang dari 5 tahun sesuai dengan kesepakatan antara penerima dan penyalur kredit.

    Serupa, nantinya pemerintah akan memberikan subsidi bunga sebesar 5% pada kreditur sehingga calon penerima KUR hanya perlu menanggung selisih bunga kredit sesuai dengan kesepakatan yang diberikan oleh bank penyalur.

  • Pinjaman Kopdes Merah Putih ke Bank Himbara Cuma Kena Bunga 2% – Page 3

    Pinjaman Kopdes Merah Putih ke Bank Himbara Cuma Kena Bunga 2% – Page 3

    Untuk penyaluran, Purbaya membebaskannya kepada masing-masing bank Himbara. Namun, Kementerian Keuangan bakal memberikan arahan kepada bank yang bingung agar mengalokasikannya untuk program-program unggulan pemerintah.

    “Jadi win-win solution. Kalau mereka bisa salurin ya salurin. Jadi mudah-mudahan hampir pasti ekonomi berjalan lebih cepat,” ungkap dia.

    Lebih lanjut, ia turut memberikan klarifikasi soal waktu penempatan 6 bulan di perbankan untuk dana Rp 200 triliun tersebut. Purbaya menyatakan, pemerintah tidak memberikan tenggat waktu terkait itu.

    “Taro aja disitu terus, saya enggak perpanjang. Biar aja seperti itu. Jadi ini enggak ada termnya. Yang kemarin bilang 6 bulan itu salah, anak buah saya salah nulis. Pada dasarnya itu seperti naro uang di bank, suka-suka saya sampai kapan muter di situ, supaya muter di perekonomian,” tuturnya.

  • Dana Rp 200 Triliun Cair, Menkeu Purbaya: Dirut Pusing Mau Nyalurin ke Mana – Page 3

    Dana Rp 200 Triliun Cair, Menkeu Purbaya: Dirut Pusing Mau Nyalurin ke Mana – Page 3

    Untuk penyaluran, Purbaya membebaskannya kepada masing-masing bank Himbara. Namun, Kementerian Keuangan bakal memberikan arahan kepada bank yang bingung agar mengalokasikannya untuk program-program unggulan pemerintah.

    “Jadi win-win solution. Kalau mereka bisa salurin ya salurin. Jadi mudah-mudahan hampir pasti ekonomi berjalan lebih cepat,” ungkap dia.

    Lebih lanjut, ia turut memberikan klarifikasi soal waktu penempatan 6 bulan di perbankan untuk dana Rp 200 triliun tersebut. Purbaya menyatakan, pemerintah tidak memberikan tenggat waktu terkait itu.

    “Taro aja disitu terus, saya enggak perpanjang. Biar aja seperti itu. Jadi ini enggak ada termnya. Yang kemarin bilang 6 bulan itu salah, anak buah saya salah nulis. Pada dasarnya itu seperti naro uang di bank, suka-suka saya sampai kapan muter di situ, supaya muter di perekonomian,” tuturnya.

  • 9 Sambil Tepok Jidat, Purbaya Cerita Dirut Bank Pusing Salurkan Dana Rp 200 Triliun Nasional

    9 Sambil Tepok Jidat, Purbaya Cerita Dirut Bank Pusing Salurkan Dana Rp 200 Triliun Nasional

    Sambil Tepok Jidat, Purbaya Cerita Dirut Bank Pusing Salurkan Dana Rp 200 Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa para direktur utama (Dirut) perbankan pusing usai menerima gelontoran dana pemerintah senilai Rp 200 triliun.
    Hal ini disampaikan Purbaya saat menjawab kemungkinan pemerintah menambah deposito di perbankan, setelah mengalihkan dana Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke Bank Himbara.
    “(Kalau menambah deposito di perbankan), nanti kita lihat kondisinya. Sekarang saja sudah pusing, lu minta nambah. Lu ngomong ke dirut bank deh, dia sudah pusing, ‘aduh dikasih duit banyak nih, aduh’,” kata Purbaya seraya menepuk telapak tangan ke kening, mempraktikkan para Dirut bank pusing, dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).
    Ia pun bercerita, bank-bank milik pemerintah mulanya enggan menerima dana sebanyak itu. Bahkan, terdapat bank yang menyatakan hanya sanggup menampung deposito senilai Rp 7 triliun. Namun, Purbaya menolaknya.
    “Tahu tidak, waktu saya mau salurin Rp 200 triliun banknya bilang apa? ‘Saya hanya sanggup menyerap Rp 7 triliun’. Saya bilang enak saja, kasih ke sana semua biar mereka mikir. Jadi bukan saya saja yang mikir, mereka yang mikir,” jelas Purbaya.
    Lebih lanjut Purbaya memastikan, deposito itu pun tidak akan ditarik pemerintah dalam enam bulan ke depan.
    Pasalnya kata Purbaya, cadangan dana pemerintah yang disimpan di bank sentral biasanya jauh lebih besar sehingga tidak akan mengganggu kondisi keuangan negara/APBN.
    “Kalau Rp 200 triliun saja (yang dialihkan ke Bank Himbara) tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam arti saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup
    sustainable
    untuk di bank maupun untuk pembiayaan program pembangunan yang lain,” tandas Purbaya.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengguyur dana untuk didepositokan ke perbankan Rp 200 triliun.
    Purbaya mengatakan, kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan likuiditas perbankan agar kredit dapat tumbuh dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
    “Jadi saya pastikan dana yang Rp 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin ke mana. Pasti pelan-pelan akan dikredit sehingga ekonominya bisa bergerak,” ujar Purbaya saat konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat pekan lalu.
    Purbaya menjelaskan, dana pemerintah yang disalurkan ke perbankan ini bukan berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
    Dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun ini disalurkan ke lima bank milik pemerintah, yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.