Xcloud.id

Perusahaan: Bank Himbara

  • Program Magang Nasional Bergaji UMP Dibuka 15 Oktober 2025, Begini Cara Daftarnya – Page 3

    Program Magang Nasional Bergaji UMP Dibuka 15 Oktober 2025, Begini Cara Daftarnya – Page 3

    Menurut dia, pemerintah mengundang perusahaan swasta dan BUMN untuk ikut dalam program Magang Nasional. Jika diumumkan diterima kerja, maka gaji akan dikirim pemerintah melalui bank Himpunan Bank Negara (Himbara).

    “Jadi nanti sesudah mereka mendaftar, diterima, nanti diumumkan kerja, nanti honornya dikirim ke rekening masing-masing. Dan diusulkan mereka mempunyai bank Himbara, account di bank Himbara,” pungkas Airlangga.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah membuka program magang bagi lulusan baru/fresh graduate. Dia menjelaskan kriteria untuk mengikuti program magang yakni, harus lulusan perguruan tinggi S1 maupun D3 maksimal 1 tahun.

    “Pertama, adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun, apakah itu S1, D3, dan yang lain,” kata Airlangga dalam konferensi pers pengumuman 8 paket ekonomi tahun 2025 di Kantor Presiden Jakarta, Senin (15/9/2025).

     

  • Menkeu Purbaya Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,5% Lebih di Kuartal 2025 – Page 3

    Menkeu Purbaya Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,5% Lebih di Kuartal 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal menembus angka tertinggi di tahun ini pada kuartal IV 2025. Lebih tinggi daripada kuartal I (4,87 persen), kuartal II (5,12 persen), dan kuartal III yang diperkirakan masih dalam fase pelemahan.

    “Ke depannya saya yakin triwulan ketiga mungkin agak lambat karena sempat ada kekecewaan. Tapi triwulan keempat saya yakin pertumbuhannya lebih bagus dibanding triwulan-triwulan sebelumnya,” ujar Menkeu Purbaya saat dijumpai di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025).

    “Saya yakin akan di atas 5,5 persen, triwulan ke-IV ya,” dia menegaskan.

    Menurut dia, pasar dan sektor keuangan memang sempat terganggu di kuartal ketiga 2025. Seperti adanya kenaikan suku bunga deposito valuta asing (valas) dari bank Himbara hingga 4 persen, yang bukan berasal dari instruksinya.

    “Minggu lalu kan ada gangguan sedikit, katanya saya mendukung kebijakan bank-bank BUMN harus menaruh deposito dolar 4 persen. Mereka bilang saya itu menimbulkan ketakutan,” ungkap dia.

    “Mereka pikir mungkin lebih bagus pegang dolar dibanding rupiah karena bunganya sedikit lebih tinggi,” bebernya. Tapi kan saya sudah bilang, beritanya itu tidak betul dan tidak akan seperti itu kebijakannya,” dia menekankan.

     

  • 98 Resolution Network bagikan 1.000 paket sembako di Krukut dan Bekasi

    98 Resolution Network bagikan 1.000 paket sembako di Krukut dan Bekasi

    “Hari ini mulai meluas ke wilayah luar Jakarta, siang nanti di Bekasi dengan para driver ojek online,”

    Jakarta (ANTARA) – Komunitas aktivis 1998, 98 Resolution Network kembali mendampingi gerakan sosial “Warga Peduli Warga” dengan menyalurkan seribu paket sembako melalui PT Pertamina Gas Negara (PGN) di Krukut, Jakarta Barat, dan Bekasi.

    Koordinator kegiatan Eli Salomo mengatakan aksi sosial ini sudah berlangsung tiga kali di Jakarta dan kini meluas ke luar daerah.

    “Hari ini mulai meluas ke wilayah luar Jakarta, siang nanti di Bekasi dengan para driver ojek online,” katanya berdasarkan keterangan tertulis yang didapatkan di Jakarta, Sabtu.

    Ia menambahkan kegiatan tersebut mendapat sambutan luas dari berbagai kalangan, terutama yang ingin turut serta dari beberapa daerah.

    Menurut Eli, 98 Resolution Network hanya berperan sebagai pendamping pihak BUMN maupun swasta yang menyalurkan bantuan.

    “Kami mendampingi perusahaan yang menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat rentan secara ekonomi sebagai penerima langsung,” tegasnya.

    Juru Bicara 98 Resolution Network, Wignyo Prasetyo, menegaskan kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menyosialisasikan capaian pemerintah.

    Dia menyebut Presiden Prabowo Subianto ingin mendongkrak ekonomi rakyat dalam agenda besar pemerataan pembangunan.

    Wignyo menyebutkan sejumlah capaian pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat, di antaranya swasembada pangan dan penyitaan tiga juta hektare lahan sawit bermasalah.

    Ia juga menyinggung kebijakan penyaluran dana Rp200 triliun melalui Bank Himbara untuk memperluas akses kredit rakyat.

    “Program stimulus ekonomi 8-4-5 juga diharapkan dapat dipercepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.

    Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga menjadi sarana menyerap aspirasi warga untuk disampaikan kepada Presiden.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenkop Tegaskan Kopdes Merah Putih Bukan Program Top-Down

    Wamenkop Tegaskan Kopdes Merah Putih Bukan Program Top-Down

    JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menegaskan, Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menjadi salah satu program strategis pemerintah.

    Dia pastikan program ini bukan program “Top-Down” melainkan program yang menitikberatkan “Bottom-Up”.

    Menurutnya, program pembentukan 80.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih meski dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto, namun program ini sejatinya dijalankan dan dikelola oleh masyarakat desa.

    Hal ini menjadi bukti bahwa kehadiran program Kopdes/ Kel ini adalah menempatkan masyarakat desa bukan lagi sekadar objek melainkan sebagai subjek utama pelaku ekonomi.

    “Kalau selama ini masyarakat desa selalu menjadi target pasar, sekarang kita balik. Dengan Kopdes, masyarakat bukan hanya jadi objek, tapi pelaku pasar. Dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka,” ujarnya, Jumat, 26 September.

    Farida merinci, kesepuluh Provinsi tersebut yaitu Aceh, Bengkulu, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Gorontalo, Papua Pegunungan, Papua Selatan.

    Dalam Rakor Regional ini dilaksanakan dialog interaktif untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi Kopdes/Kel Merah Putih di masing-masing wilayah.

    Sebagai upaya mempercepat terbentuknya lembaga ekonomi berbasis kerakyatan dan kegotongroyongan, lanjut dia, pemerintah hanya membantu dan memfasilitasi kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk BUMN/ BUMD.

    Melalui upaya kolaboratif ini diharapkan Kopdes/Kel ini dapat segera beroperasi sehingga segera memberikan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat desa.

    Farida menegaskan bahwa program Kopdes/Kel Merah Putih ini berbeda dengan pola lama yang bersifat top-down.

    Begitu terbentuk dan beroperasi secara mandiri, pemerintah akan memberikan keleluasaan bagi para pengurus/pengelola dalam melakukan praktek bisnisnya.

    Pemerintah hanya sebatas fasilitator dan membantu pengawasan.

    Farida juga menggarisbawahi bahwa kehadiran Kopdes/ Kel Merah Putih tidak boleh berhenti hanya sebagai penyalur barang subsidi pemerintah. Ke depan, Kopdes/ Kel Merah Putih harus menjadi sentra produktif dari masing-masing desa, sekaligus menjadi agregator dari hasil produksi masyarakat.

    “Koperasi harus menjadi etalase karya masyarakat desa,” ungkapnya.

    Farida mengajak semua pihak untuk terlibat dalam upaya percepatan operasionalisasi. Kerja kolaboratif diperlukan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/ BUMD dan anggota masyarakat.

    “SDM di Kemenkop (Kementerian Koperasi) itu terbatas, jadi saya mohon kerjasama lebih gesit dan adaptasi lebih cepat dengan pergerakan dan dinamika yang ada di lapangan dalam upaya mendukung percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.

    Dia menargetkan, dalam waktu dekat sekitar 1.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih akan mendapatkan dukungan pencairan pembiayaan awal dari Bank Himbara untuk mendukung tahap operasionalisasi.

    “Database sudah kami siapkan, termasuk pencairan Pembiayaan melalui Himbara. Ujung tombak program Kopdes ini ada di Kemenkop, tetapi sejatinya ini adalah kerja gotong royong bersama mitra,” tandas dia.

  • Detik-Detik Purbaya Tiba-Tiba Terdiam Ditanya Soal Koperasi Desa Merah Putih

    Detik-Detik Purbaya Tiba-Tiba Terdiam Ditanya Soal Koperasi Desa Merah Putih

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 25 Okt 2025, 11:15 WIB

    Diterbitkan 24 Okt 2025, 16:07 WIB

    Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, PT Agrinas Pangan Nusantara akan terlibat dalam pembangunan koperasi desa merah putih. Nantinya pemerintah juga telah menyediakan dana triliunan untuk pendanaan koperasi merah putih.

    Purbaya menyebut, penempatan dana pemerintah di bank himbara sebesar Rp200 triliun bisa juga digunakan untuk permodalan awal koperasi merah putih. Nantinya jika perbankan menyalurkan kepada koperasi merah putih maka pemerintah hanya memberikan bunga dua persen.

  • Top 3 News: Duduk Satu Meja dengan Prabowo dan Erdogan, Donald Trump Sebut Kita akan Akhiri Perang di Gaza – Page 3

    Top 3 News: Duduk Satu Meja dengan Prabowo dan Erdogan, Donald Trump Sebut Kita akan Akhiri Perang di Gaza – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menghadiri Multilateral Meeting on the Middle East atas undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Itulah top 3 news hari ini.

    Pertemuan yang digelar di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Selasa 23 September 2025 itu hanya dihadiri terbatas oleh negara-negara yang dipandang dapat membantu mewujudkan proses perdamaian di Timur Tengah.

    Selain Indonesia dan Amerika Serikat, hadir pula Emir Qatar Syekh Tamim ibn Hamad Al Thani, Raja Yordania Abdullah II, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Persatuan Emirat Arab Syekh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, serta Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud.

    Sementara itu, sejak dilantik menjadi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menampilkan gestur ceplas-ceplos. Bebeda dengan pendahulunya, Sri Mulyani, hingga Purbaya disematkan istilah ‘gaya koboi’.

    Merespons hal itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak ambil pusing. Menurut dia, Purbaya dapat menangkap apa yang diinginkan presiden.

    Luhut mengungkap, cara Purbaya dengan menggelontorkan dana Rp 200 triliun ke bank himbara menjawab kebutuhan perputaran uang untuk masyarakat. Dia pun mengapresiasi keputusan yang diambil mantan kepala lembaha penjamin simpanan (LPS) tersebut.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait korban keracunan massal akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat mencapai angka 631 orang siswa. Jumlah tersebut merupakan korban keracunan pada 22 September dan 24 September 2025.

    Kasus keracunan terbaru yakni dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kampung Pasirsaji, Desa Negladari, Cipongkor, Bandung Barat, dengan korban di antaranya dari SMK Karya Perjuangan. Jumlah sementara korban dari pukul 11.30 WIB hingga 13.00 WIB, yaitu 220 orang siswa.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Rabu 24 September 2025:

    Presiden Prabowo Subianto disambut hangat saat tiba di salah satu hotel Kota New York pada Sabtu, 20 September 2025.

  • Regulasi Pengajuan dan Pinjaman Koperasi Desa Telah Diperbaharui, Ini Kata Menkop Ferry

    Regulasi Pengajuan dan Pinjaman Koperasi Desa Telah Diperbaharui, Ini Kata Menkop Ferry

    Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Koperasi Desa atau Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih dalam mengajukan pinjaman, yang digunakan sebagai modal kepada lembaga perbankan, telah diperbaharui. 

    Seperti diketahui, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, tiap-tiap Kopdeskel mengantongi plafon pinjaman hingga Rp3 miliar, yang berasal dari alokasi dana sebesar Rp16 triliun yang berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) APBN 2025.

    Namun, seiring dengan kebijakan baru yang ditelurkan oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang memindahkan dana Bank Indonesia (BI) ke bank anggota Himbara, maka penyaluran pinjaman kepada Kopdeskel juga akan dipercepat untuk jumlah yang lebih banyak.

    Sebanyak 16.000 Kopdeskel juga disebut tengah menanti PMK yang telah diperbaharui, dan menjadi prioritas untuk menerima modal pinjaman tersebut karena tergolong sebagai desa mandiri, dan telah mumpuni dari segi infrastruktur.

    “Kami laporkan bahwa sekarang sudah ada Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru, hasil revisi, sehingga bank-bank khususnya bank Himbara sudah bisa membuat [menyalurkan pinjaman],” ungkap Ferry dalam Musyawarah Wilayah Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (24/9/2025).

    Politikus Partai Gerindra ini juga menegaskan, saat ini jajaran Kemenkop juga telah diterjunkan ke dinas-dinas koperasi di masing-masing jenjang pemerintahan daerah se-tanah air, untuk melakukan sosialiasi mengenai mekanisme pengajuan dana pinjaman tersebut.

    “Bahkan, sudah ada manual booknya yang sekarang sedang disosialisasikan oleh Kementerian Koperasi ke seluruh dinas koperasi di provinsi, kabupaten, dan kota, tentang tata cara pencairan dari anggaran yang sudah disediakan untuk operasional ini dan juga sosialisasi tentang tata cara pembuatan proposal pencairan plafon yang sudah disediakan oleh negara,” beber Ferry.

    Ferry juga mengaku bahwa dirinya sempat terkejut dengan gebrakan yang dilakukan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengucurkan dana milik negara sebanyak Rp200 triliun ke bank-bank Himbara tersebut. Ia pun berharap dana tersebut juga dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk mempercepat pencairan proses pinjaman kepada Kopdeskel Merah Putih. 

    “Alhamdulillah, kemarin saya dilantik bersama Menteri Keuangan yang baru, langsung sat-set-sat-set, uangnya itu nggak tahu gimana caranya langsung ada tiba-tiba. Insyaallah itu nanti bisa digunakan percepatan proses pencairan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang akan disampaikan kepada bank Himbara maupun kepada LPDB ataupun dari bank-bank daerah,” jelasnya.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyebut bahwa dirinya sudah mengetahui dan telah berdiskusi dengan Menkop Ferry Juliantono mengenai petunjuk teknis peminjaman dana oleh Kopdeskel Merah Putih kepada perbankan.

    Mantan Menteri Sosial (Mensos) tersebut pun mengharapkan supaya dana tersebut dapat segera dicairkan dan didistribusikan sehingga dapat digunakan sebagai modal oleh masing-masing pengurus Kopdeskel Merah Putih.

    “Mudah-mudahan [pinjaman untuk Kopdeskel MP] bisa segera nanti dideliver sehingga suplai logistik masing-masing koperasi itu bisa disegerakan. Karena ‘kan misalnya Bulog mintanya [pembelian barang secara] cash and carry, bukan konsinyasi, jadi memang harus ada modal,” sebut Khofifah. 

  • Deputi Gubernur BI Juda Agung Dilantik Jadi Anggota DK OJK Ex-officio Bank Indonesia – Page 3

    Deputi Gubernur BI Juda Agung Dilantik Jadi Anggota DK OJK Ex-officio Bank Indonesia – Page 3

    Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya optimalisasi penyaluran dana Rp 200 triliun yang ditempatkan pemerintah di bank-bank Himbara.

    Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK, Indah Iramadhini, menyebut keberadaan dana tersebut membuka ruang likuiditas yang lebih luas bagi industri perbankan.

    Meski masih terdapat kredit belum tersalur atau undisbursed loan, hal itu justru mencerminkan adanya komitmen perbankan untuk menyalurkan kredit sesuai dengan jadwal penarikan debitur.

    “Kita tahu sejak minggu lalu efektif dana Rp 200 triliun masuk ke bank-bank himbara. Sementara undisburshed (kredit belum tersalur) masih tinggi. Sebenarnya undisburshed menunjukkan bahwa bank itu komit untuk menyalurkan sejumlah dana kredit kepada debitur,” kata Indah dalam sosialisasi POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, di Kantor OJK, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Indah menjelaskan bahwa secara industri, rasio pinjaman terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) saat ini berada di angka 86 persen.

    Angka tersebut masih dalam batas wajar, mengingat kisaran ideal LDR berada pada rentang 75 persen hingga 92 persen. Dengan tambahan dana pemerintah, posisi likuiditas bank menjadi semakin kuat untuk mendorong penyaluran kredit.

    “Kalau kita lihat berapa wajarnya LDR adalah 75 persen hingga 92 persen. Jadi disini masih ada ruang gerak, karena ketika masuk dana Pemerintah itu ke bank Himbara tentu akan meningkatkan deposit,” jelasnya.

     

  • Menkop: Kopdes Merah Putih bisa serap 1 juta tenaga kerja tahun ini

    Menkop: Kopdes Merah Putih bisa serap 1 juta tenaga kerja tahun ini

    setiap Kopdes Merah Putih berpotensi menyerap 20 hingga 25 orang tenaga kerja pada tujuh unit usaha koperasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih berpotensi menciptakan hingga 1 juta lapangan kerja baru pada akhir Desember 2025.

    “Kami terus fokus pada operasionalisasi dan pengembangan lebih dari 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia hingga Desember 2025, agar dapat tercipta lebih dari 1 juta lapangan kerja baru,” ujar Ferry usai menghadiri rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin.

    Menurut Ferry, setiap Kopdes Merah Putih berpotensi menyerap 20 hingga 25 orang tenaga kerja pada tujuh unit usaha koperasi, yakni gerai sembako, klinik, apotek desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, pergudangan dan logistik.

    Ferry, dikutip dari keterangan pers Kemenkop, menyampaikan saat ini sudah ada lebih dari 907 ribu orang yang menjadi anggota Kopdes Merah Putih, dan lebih dari 640 ribu orang yang menjadi pengurus dan pengawas.

    Untuk mendukung operasionalisasi Kopdes Merah Putih, Ferry mengatakan Kementerian Koperasi telah merekrut 1.104 project management officer (PMO) yang ditempatkan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, serta 8.000 pendamping usaha atau business assistant untuk mendampingi para pengurus koperasi di lapangan.

    Para tenaga kerja koperasi, menurutnya, juga akan dibekali dengan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelolaan koperasi.

    “Kami juga telah melakukan pelatihan bagi 7.587 orang pengurus Kopdes Merah Putih dan 159 dinas provinsi, kabupaten, kota guna mendorong operasionalisasi Kopdes Merah Putih dan segera menyerap tenaga kerja,” kata Menkop.

    Ferry juga mendorong percepatan dukungan pembiayaan modal kerja dari bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara agar Kopdes Merah Putih bisa segera beroperasi.

    Selain itu, ia juga mengusulkan beberapa kebijakan afirmasi, seperti penyaluran barang subsidi pemerintah, pembiayaan dengan bunga di bawah 6 persen, dan keringanan Pajak Penghasilan (PPh) badan usaha koperasi.

    Setelah terbentuknya 80 ribu lebih koperasi secara kelembagaan, program Kopdes Merah Putih kini mulai memasuki fase operasional.

    Ferry menyebut bank-bank Himbara telah memulai sosialisasi terkait mekanisme pencairan pinjaman dan penyusunan proposal bisnis koperasi.

    Pemerintah menargetkan 16 ribu hingga 20 ribu unit koperasi mendapatkan pembiayaan dari bank Himbara, sehingga dapat beroperasi mulai Oktober 2025.

    Setiap koperasi akan mendapatkan plafon pembiayaan maksimal Rp3 miliar, yang dapat digunakan untuk modal kerja serta investasi pembangunan infrastruktur seperti gudang penyimpanan dan pengadaan truk operasional.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah percepat pencairan kredit Kopdes Merah Putih

    Pemerintah percepat pencairan kredit Kopdes Merah Putih

    Ini ngebut terus. Kami akan semaksimal mungkin sampai akhir Desember ini, agar koperasi bisa menyerap lapangan pekerjaan baik di desa maupun kota,

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah terus menggenjot percepatan pencairan pinjaman untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono, usai memimpin rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga di Jakarta, Senin, menyatakan, langkah ini mendesak agar koperasi desa segera memperoleh modal kerja dan mulai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Ia menambahkan saat ini Kemenkop bersama kementerian dan lembaga terkait tengah meninjau ribuan proposal bisnis yang diajukan oleh Kopdes/Kel Merah Putih. Pemerintah menargetkan pencairan pembiayaan dapat terealisasi sebelum akhir tahun ini.

    “Ini ngebut terus. Kami akan semaksimal mungkin sampai akhir Desember ini, agar koperasi bisa menyerap lapangan pekerjaan baik di desa maupun kota,” ucap Ferry.

    Ferry menyebut sudah ada sekitar 1.000 koperasi yang telah menyiapkan proposal dan akan segera mengikuti musyawarah desa khusus (musdesus) secara serentak sebagai bagian dari mekanisme persetujuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Mengacu pada PMK Nomor 49 Tahun 2025, setiap proposal bisnis koperasi wajib memperoleh persetujuan dari bupati atau wali kota, serta harus melalui proses musyawarah desa terlebih dahulu.

    Sebagai upaya untuk mempercepat operasional Kopdes/Kel Merah Putih, Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) juga akan melakukan inventarisasi aset tanah dan bangunan desa yang dapat dimanfaatkan sebagai gerai usaha atau gudang koperasi.

    Menteri Desa PDT Yandri Susanto menyatakan komitmennya dalam mendukung percepatan pembiayaan. Dalam satu hingga dua hari ke depan, ia akan memimpin langsung musyawarah desa khusus (musdesus) yang digelar serentak di seluruh Indonesia sebagai syarat pengajuan pembiayaan ke bank Himbara.

    “Kami fokus dulu ke desa mandiri, sebanyak 20.503 desa, setelah itu baru desa maju dan berkembang,” ujar Yandri.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan bahwa Kementerian BUMN dan Badan Pengelola Investasi Danantara telah menyiapkan skema pembiayaan tahap pertama, serta skema tambahan untuk mendukung kebutuhan investasi jangka panjang Kopdes/Kel Merah Putih.

    “Kami menyiapkan pembangunan gerai dan gudang dengan pembiayaan melalui dua instrumen, yakni SAL (Sisa Anggaran Lebih) dan OIP (Operator Investasi Pemerintah) yang bisa digunakan secara efektif,” ujar Kartika.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.