Xcloud.id

Perusahaan: Associated Press

  • Tambang Emas Runtuh, 23 Orang Terjebak-Begini Nasibnya Sekarang

    Tambang Emas Runtuh, 23 Orang Terjebak-Begini Nasibnya Sekarang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 23 penambang berhasil diselamatkan setelah terjebak selama hampir dua hari di tambang emas bawah tanah La Reliquia, Kolombia. Insiden ini menyoroti kembali tingginya risiko di sektor pertambangan emas negara tersebut.

    Badan Pertambangan Nasional Kolombia mengonfirmasi bahwa para penambang keluar dengan selamat pada Rabu (24/9/2025) setelah 43 jam terperangkap akibat runtuhnya pintu masuk utama tambang di wilayah Antioquia.

    “Penyebab runtuhnya tambang adalah kegagalan geomekanik,” jelas lembaga tersebut dalam keterangan resmi, seperti dikutip The Associated Press.

    Momen penyelamatan disambut haru keluarga yang telah menunggu berjam-jam di lokasi. Video yang dirilis otoritas memperlihatkan para pekerja menggunakan tali untuk memanjat pintu masuk tambang yang curam. Kondisi kesehatan mereka belum diumumkan secara detail.

    Tambang La Reliquia dimiliki Aris Mining Corp asal Kanada, namun dioperasikan oleh koperasi lokal. Aris Mining menyatakan pihaknya telah menyediakan makanan, air, dan ventilasi selama proses penyelamatan.

    “Keselamatan pekerja adalah prioritas utama kami. Kami bekerja sama dengan otoritas untuk memastikan operasi berjalan sesuai standar,” kata perwakilan Aris Mining.

    Perusahaan itu mengelola dua konsesi di Kolombia dengan produksi emas mencapai 6,6 ton pada 2024. Secara nasional, produksi emas Kolombia meningkat menjadi 67 ton, terdorong oleh harga logam mulia yang melonjak.

    Namun, industri emas di Kolombia masih menghadapi tantangan besar. Ombudsman Hak Asasi Manusia Kolombia pada 2023 melaporkan bahwa lebih dari 80% emas di negara tersebut ditambang secara ilegal, sering kali melibatkan penambang rakyat maupun kelompok bersenjata.

    Kecelakaan tambang kerap terjadi akibat kondisi kerja yang buruk. Pada Sabtu lalu, jenazah tujuh penambang ditemukan setelah sembilan hari upaya evakuasi di tambang ilegal di Provinsi Cauca.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Netanyahu Ngamuk Banyak Negara Akui Kemerdekaan Palestina

    Netanyahu Ngamuk Banyak Negara Akui Kemerdekaan Palestina

    GELORA.CO -Pengakuan resmi atas kenegaraan Palestina oleh sejumlah negara Eropa pada Minggu, 21 September 2025, menuai kecaman dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

    Netanyahu bahkan menuduh Australia, Inggris, dan Prancis telah memberikan “hadiah” kepada Hamas. 

    “Itu tidak akan terjadi. Negara Palestina tidak akan berdiri di sebelah barat Sungai Yordan,” ujarnya, dikutip dari Associated Press, Senin 22 September 2025.

    Netanyahu dijadwalkan menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB pada Jumat mendatang sebelum bertemu Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. Ia mengatakan, tanggapan resmi Israel akan diumumkan setelah kunjungan tersebut.

    Sebagai respons, Netanyahu juga mengancam akan mengambil langkah sepihak, termasuk kemungkinan mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.

    Sebelumnya, Australia, Inggris dan Kanada secara resmi mengakui kenegaraan Palestina. Sebuah langkah yang kemudian disusul oleh Portugal

  • Taliban Tolak Upaya Trump Rebut Kembali Pangkalan Udara di Afghanistan

    Taliban Tolak Upaya Trump Rebut Kembali Pangkalan Udara di Afghanistan

    Jakarta –

    Pemerintah Taliban menolak upaya Presiden AS Donald Trump untuk merebut kembali Pangkalan Udara Bagram. Terhitung sudah empat tahun, pasukan Amerika menarik diri dari Afghanistan dan meninggalkan fasilitas militer yang luas itu.

    Dilansir AP News, Senin (229/2025), Trump pada hari Sabtu kembali menyerukan untuk membangun kembali kehadiran AS di Bagram, bahkan mengatakan “kami sedang berbicara dengan Afghanistan” mengenai masalah tersebut. Ia tidak memberikan detail lebih lanjut tentang dugaan percakapan tersebut.

    Ketika ditanya oleh seorang reporter apakah ia akan mempertimbangkan untuk mengerahkan pasukan AS untuk merebut pangkalan tersebut, Trump menolak.

    “Kami tidak akan membicarakan hal itu. Kami menginginkannya kembali, dan kami menginginkannya kembali segera. Jika mereka tidak melakukannya, kalian akan tahu apa yang akan saya lakukan,” ujar Trump.

    Pada hari Minggu, juru bicara utama Taliban Zabihullah Mujahid menolak pernyataan Trump dan mendesak AS untuk mengadopsi kebijakan “realisme dan rasionalitas.”

    Afghanistan memiliki kebijakan luar negeri yang berorientasi ekonomi dan mengupayakan hubungan yang konstruktif dengan semua negara berdasarkan kepentingan bersama, tulis Mujahid di X.

    AS telah secara konsisten dikomunikasikan dalam semua negosiasi bilateral bahwa kemerdekaan dan integritas wilayah Afghanistan merupakan hal yang paling penting, ujarnya.

    “Perlu diingat bahwa, berdasarkan Perjanjian Doha, Amerika Serikat berjanji bahwa ‘mereka tidak akan menggunakan atau mengancam kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik Afghanistan, atau mencampuri urusan internalnya,’” ujarnya.

    “AS perlu tetap setia pada komitmennya, tambahnya.

    Mujahid tidak menjawab pertanyaan dari The Associated Press tentang percakapan dengan pemerintahan Trump mengenai Bagram dan mengapa Trump yakin AS dapat merebutnya kembali.

    Sebelumnya, Donald Trump mengatakan bahwa ia sedang berupaya merebut kembali pangkalan udara Bagram di Afghanistan. Pangkalan udara itu diserahkan Amerika Serikat ke pemerintah Afghanistan sebelum Taliban mengambil alih negara itu pada tahun 2021.

    “Ngomong-ngomong, kami sedang berusaha mendapatkannya kembali, itu mungkin berita yang cukup mengejutkan. Kami berusaha mendapatkannya kembali karena mereka membutuhkan sesuatu dari kami,” kata Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dilansir AFP, Jumat (19/9/2025).

    “Kami ingin pangkalan itu kembali,” sambung Trump.

    Lihat Video ‘Ditanya Genosida di Gaza, Trump Malah Ungkit Serangan 7 Oktober’:

    (azh/yld)

  • Helikopter Black Hawk AS Jatuh Saat Latihan, Picu Kebakaran Hutan

    Helikopter Black Hawk AS Jatuh Saat Latihan, Picu Kebakaran Hutan

    Washington –

    Sebuah helikopter Black Hawk milik Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) terjatuh saat melakukan misi latihan di negara bagian Washington. Kecelakaan helikopter ini memicu kebakaran hutan di wilayah tersebut, hingga membutuh respons darurat besar-besaran.

    Empat personel militer AS yang ada di dalam helikopter tersebut, belum diketahui kondisinya.

    Kecelakaan Black Hawk ini, seperti dilansir Newsweek, Jumat (19/9/2025), terjadi di dekat Pangkalan Gabungan Lewis-McChord di Washington pada Rabu (16/9) malam waktu setempat.

    Sejumlah pejabat militer AS menyebut helikopter jenis MH-60 Black Hawk yang digunakan oleh Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke-160 Angkatan Darat AS itu terjatuh di area Danau Summit, sebelah barat Olympia.

    Penyebab kecelakaan itu masih dalam penyelidikan.

    “Situasi ini masih aktif dan terus berlangsung,” demikian pernyataan Angkatan Darat AS.

    Juru bicara Angkatan Darat AS, Ruth Castro, mengatakan kepada Associated Press bahwa insiden ini ditangani sebagai misi pencarian, dan para petugas “paling profesional dan terampil” sedang melakukan penanganan di lokasi kejadian. Dia menambahkan pihaknya bekerja sama sepenuhnya dengan penegak hukum.

    Dituturkan Departemen Sumber Daya Alam Washington bahwa kecelakaan Black Hawk itu memicu kebakaran yang meluas di area seluas 4.000 meter persegi pada Kamis (18/9) pagi waktu setempat.

    Para petugas pemadam kebakaran setempat bekerja sama dengan personel militer dan petugas pemadam khusus kebakaran hutan berjibaku memadamkan api.

    Sheriff Thurston County, Derek Sanders, dalam pernyataannya bahwa para deputinya dan tim tanggap darurat telah mencapai lokasi kecelakaan helikopter itu, namun kebakaran yang terjadi di area itu menghambat upaya penyelamatan.

    “Para deputi telah menemukan lokasi kecelakaan, tetapi belum dapat melanjutkan upaya penyelamatan karena lokasi kejadian masih dilanda kebakaran dan alas kaki mereka mulai kepanasan,” tutur Sanders dalam pernyataannya.

    Menurut situs pelacakan penerbangan ADS-B Exchange, helikopter Black Hawk itu terakhir kali mengirimkan sinyal pada pukul 19.45 waktu setempat di lokasi berjarak sekitar 4 kilometer sebelah timur Danau Summit. Sejumlah helikopter penyelamat dikerahkan untuk membantu pencarian dan penyelamatan.

    Lihat juga Video: Penyelidik Ungkap Detik-detik Tabrakan Pesawat-Black Hawk di AS

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Arab Saudi Ratifikasi Pakta Pertahanan dengan Adidaya Nuklir Pakistan

    Arab Saudi Ratifikasi Pakta Pertahanan dengan Adidaya Nuklir Pakistan

    Riyadh –

    Pakta pertahanan antara Arab Saudi dan Pakistan menggariskan, bahwa setiap serangan terhadap salah satu negara mewajibkan dukungan militer demi menjamin keutuhan teritorial. Langkah ini diambil menyusul serangan Israel ke Qatar awal bulan ini.

    Kerajaan Saudi sejak lama memiliki ikatan ekonomi, religius, dan keamanan yang erat dengan Pakistan—termasuk, seperti yang ramai dilaporkan, memberikan dukungan finansial bagi program senjata nuklir Islamabad.

    Selama bertahun-tahun, analis maupun sejumlah diplomat Pakistan menyebut kemungkinan Arab Saudi berlindung di bawah “payung nuklir” Islamabad, terlebih saat ketegangan meningkat terkait program atom Iran.

    Pesan kepada Israel?

    Momentum penandatanganan pakta juga dipahami sebagai isyarat langsung kepada Israel, yang lama dicurigai sebagai satu-satunya negara bersenjata nuklir di Timur Tengah, dan kini tengah menjalankan operasi militer luas sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Operasi yang dilancarkan Israel menjalar ke Iran, Lebanon, wilayah lain Palestina, Qatar, Suriah, hingga Yaman.

    Pemerintah di Tel Aviv sejauh ini belum menanggapi perjanjian tersebut. Amerika Serikat—selama ini penjamin keamanan tradisional negara-negara Teluk—juga belum memberikan komentar.

    Putra Mahkota Saudi yang berkuasa, Mohammed bin Salman, menandatangani pakta pertahanan dengan Pakistan pada Rabu (17/) bersama Perdana Menteri Shehbaz Sharif.

    Perjanjian itu tidak menyebut senjata nuklir secara spesifik, tetapi menegaskan: “Setiap agresi terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai agresi terhadap keduanya,” menurut pernyataan bersama Kementerian Luar Negeri Pakistan dan Kantor Berita Saudi.

    “Perjanjian ini bertujuan mengembangkan aspek kerja sama pertahanan kedua negara dan memperkuat daya tangkal bersama terhadap setiap agresi,” demikian isi pernyataan itu.

    Sejarah panjang ikatan militer

    Komitmen Pakistan bagi pertahanan Arab Saudi sudah tertanam sejak puluhan tahun, terutama untuk melindungi kedua kota suci Mekkah dan Madinah. Pasukan Pakistan pertama kali dikirim ke Saudi pada akhir 1960-an, saat muncul kekhawatiran atas perang Mesir di Yaman.

    Pertalian itu makin erat setelah Revolusi Islam Iran 1979, yang meluapkan ketakutan dinasti al-Saud terhadap rejim Syiah di Teheran.

    Pakistan sendiri mengembangkan senjata nuklir untuk menandingi India. Kedua negara bertetangga itu telah berulang kali bentrok, termasuk saling serang setelah serangan pembunuhan terhadap turis di Kashmir India pada April lalu. Menurut Bulletin of Atomic Scientists, India diperkirakan memiliki 172 hulu ledak nuklir, sementara Pakistan punya 170.

    Pada Kamis(18/9), Kementerian Luar Negeri India menyebutkan, pihaknya terus memantau pertalian baru Saudi-Pakistan. New Delhi menyatakan akan “mempelajari implikasi perkembangan ini bagi keamanan nasional serta stabilitas regional dan global.” Saudi sendiri juga memiliki hubungan dekat dengan India.

    Dukungan pada program Pakistan

    Dalam bukunya Eating Grass: The Making of the Pakistani Bomb, pensiunan Brigadir Jenderal Feroz Hassan Khan menulis betapa Saudi sejak awal telah memberikan “dukungan finansial besar” untuk program nuklir Pakistan.

    Sebuah kabel diplomatik AS tahun 2007 yang dipublikasikan WikiLeaks menyebut diplomat Pakistan di Riyadh sempat mengusulkan kemungkinan keterlibatan kerajaan Saudi dalam program pengembangan senjata nuklir.

    “Menurut para pejabat ini, mereka memahami bahwa Arab Saudi ingin melindungi diri maupun kawasan. Karena beberapa negara lain—khususnya Mesir—tak mampu mengembangkan sistem senjata nuklir akibat kendala finansial, maka logis jika Saudi mengambil peran sebagai ‘pelindung fisik’, sama seperti perannya kian besar sebagai mediator perdamaian di berbagai konflik kawasan,” demikian isi kabel diplomatik tersebut.

    Baik Pakistan maupun Saudi tidak menjawab pertanyaan Associated Press yang diajukan Kamis (18/9), soal apakah pakta ini mencakup arsenal nuklir Islamabad.

    Benang merah menuju Teheran

    Arab Saudi sebelumnya sempat meminta bantuan AS untuk mengembangkan program nuklir sipil, sebagian melalui rencana normalisasi diplomatik dengan Israel sebelum serangan Hamas 2023. Program itu bisa membuka peluang Saudi memperkaya uranium di dalam negeri—hal yang membuat gusar pakar nonproliferasi, karena pengayaan uranium juga bisa mengarah ke pengembangan senjata nuklir.

    Putra Mahkota MBS pernah berkata, kerajaan akan berusaha mengembangkan senjata nuklir jika Iran dibiarkan memiliki bom atom. Saat ini Saudi diyakini sudah memiliki program rudal balistik domestik, yang berpotensi menjadi sistem pengantar hulu ledak nuklir.

    Meski begitu, Saudi masih menjadi anggota Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT) dan belum diketahui mengambil langkah untuk mengembangkan bom sendiri.

    Sebelum pakta pertahanan diteken, Iran sempat mengirim Ali Larijani untuk berkunjung ke Riyadh. Dia adalah tokoh senior sekaligus sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi. Boleh jadi langkah itu membuka kesempatan bagi kerajaan untuk menjelaskan kepada Teheran, yang sejak 2023 menjalin komunikasi melalui mediasi China.

    Editor: Agus Setiawan

    Lihat juga Video: India Minta IAEA Awasi Ketat Senjata Nuklir Pakistan

    (nvc/nvc)

  • Pemimpin Taliban Larang Wi-Fi di Provinsi Balkh Afghanistan untuk ‘Mencegah Amoralitas’

    Pemimpin Taliban Larang Wi-Fi di Provinsi Balkh Afghanistan untuk ‘Mencegah Amoralitas’

    JAKARTA – Pemimpin tertinggi Taliban mengeluarkan larangan akses Wi-Fi di salah satu provinsi Afghanistan untuk “mencegah amoralitas”.

    Keputusan yang diambil di Provinsi Balkh ini merupakan yang pertama sejak Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021. Akibatnya, kantor dan rumah-rumah tidak memiliki Wi-Fi, meskipun internet seluler masih berfungsi.

    Haji Attaullah Zaid, juru bicara pemerintah provinsi, mengatakan “larangan penuh” tersebut diperintahkan oleh Pemimpin Taliban Hibatullah Akhundzada.

    “Langkah ini diambil untuk mencegah amoralitas, dan alternatif akan dibangun di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan,” katanya kepada Associated Press dikutip dari The National 17 September.

    Ia tidak menjelaskan mengapa Balkh dipilih atau apakah penutupan tersebut akan meluas ke wilayah lain di Afghanistan.

    Sebelumnya, pihak berwenang terkadang menangguhkan jaringan telepon seluler untuk mencegah peledakan bahan peledak, misalnya selama festival keagamaan.

    Seorang warga Balkh mengatakan, internet seluler lambat dan mahal, sehingga orang-orang di rumahnya membutuhkan Wi-Fi.

    “Memblokir internet di luar pemahaman saya di era yang begitu maju,” ujarnya.

    Diketahui, Taliban telah memberlakukan serangkaian pembatasan atas nama “moralitas” sejak merebut kekuasaan dari mantan pemerintahan yang didukung AS empat tahun lalu, khususnya yang berdampak pada perempuan dan anak perempuan.

    Undang-undang yang diberlakukan oleh Taliban memberlakukan aturan berpakaian, mewajibkan perempuan memiliki wali laki-laki, dan memisahkan laki-laki dan perempuan di ruang publik.

    Perempuan bahkan dapat dihukum karena bernyanyi atau berbicara di luar ruangan, dan laki-laki serta anak laki-laki juga menghadapi “aturan ketat” terkait penampilan mereka, kata para analis PBB.

  • Harga Emas Meroket, Tambang Ilegal Picu “Demam Merkuri” di Sini

    Harga Emas Meroket, Tambang Ilegal Picu “Demam Merkuri” di Sini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lonjakan harga emas internasional memicu “demam merkuri” di Meksiko tengah, ketika penambang ilegal mengeksploitasi logam beracun itu untuk mengolah emas.

    Melansir The Associated Press pada Selasa (16/9/2025), fenomena ini menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan warga dan lingkungan di kawasan Sierra Gorda, salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di negeri itu.

    Harga merkuri, bahan utama dalam penambangan emas skala kecil, kini meroket ke level US$240-US$350 per kilogram, melambung lebih dari sepuluh kali lipat dalam 15 tahun terakhir.

    “Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, merkuri berharga. Para penambang berkata, ‘Meracuni diri sendiri itu sepadan jika ingin mendapatkan sesuatu,’” ujar Fernando Díaz-Barriga, peneliti medis yang meneliti tambang merkuri di Meksiko.

    Meksiko kini menjadi produsen merkuri terbesar kedua di dunia setelah China dengan produksi sekitar 200 ton per tahun, menurut data PBB. Sebagian besar logam tersebut diselundupkan ke Amerika Selatan, termasuk Kolombia, Peru, dan Bolivia, untuk mendukung operasi penambangan emas ilegal di Amazon.

    “Coyote, begitu kami menyebutnya, membeli merkuri murah di sini lalu menjualnya dengan harga berlipat di Peru,” kata Carlos Martínez, pemimpin salah satu tambang di San Joaquin, Queretaro.

    Namun, keuntungan ekonomi itu dibayar mahal dengan risiko kesehatan. Studi awal menemukan kontaminasi merkuri dalam kadar sangat tinggi di udara, tanah, hingga tubuh para penambang. Gejala yang muncul antara lain tremor, gangguan neurologis, serta keterlambatan perkembangan pada anak-anak.

    “Kami telah melihat kontaminasi besar-besaran pada anak-anak, perempuan, dan lingkungan sekitar. Pada dasarnya, wilayah ini penuh dengan merkuri,” tegas Díaz-Barriga.

    Pemerintah Meksiko sendiri telah menandatangani konvensi PBB untuk melarang penambangan merkuri dengan target penutupan tambang artisanal pada 2032. Namun, implementasi di lapangan masih minim. Program alternatif pekerjaan yang dijanjikan pun belum dirasakan para penambang.

    “Kami dilupakan oleh pemerintah Meksiko. Dengan pekerjaan di sini, kami hanya bisa berusaha memenuhi kebutuhan hidup,” ujar Hugo Flores, penambang generasi ketiga di Sierra Gorda.

    Para peneliti memperingatkan, jika praktik ini dibiarkan, kerusakan permanen bisa meluas ke kawasan lindung Sierra Gorda, habitat spesies langka seperti jaguar, beruang hitam Meksiko, dan macaw militer.

    “Area ini bukan hanya tercemar. Ini wilayah yang diracuni,” kata Díaz-Barriga.

    (tfa/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KTT Darurat di Qatar, Negara Arab-Islam Bahas Respons Serangan Israel

    KTT Darurat di Qatar, Negara Arab-Islam Bahas Respons Serangan Israel

    Jakarta –

    Perdana Menteri Qatar mendesak masyarakat internasional untuk menolak “standar ganda” dan meminta pertanggungjawaban Israel atas situasi politik yang terjadi belakangan ini. Ia berbicara sehari sebelum berlangsungnya KTT darurat yang digelar sebagai respons terhadap serangan Israel terhadap anggota Hamas di Doha, Qatar.

    Serangan mematikan tersebut—yang dilakukan oleh sekutu dekat Amerika Serikat di wilayah sekutu AS lainnya—memicu gelombang kritik, termasuk kecaman dari Presiden AS Donald Trump. Meski demikian, Trump tetap mengirim Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio ke Israel sebagai bentuk dukungan.

    Serangan Israel ke sebuah gedung di Doha, Qatar, 9 September 2025 lalu menewaskan para anggota Hamas dan petugas keamanan lokal dan menambah ketegangan baru di Timur Tengah yang sudah sarat dengan dimensi geopolitik, diplomasi, dan psikologi politik.

    KTT darurat yang digelar hari Senin (15/09), melibatkan para pemimpin negara-negara Arab dan Islam, bertujuan menunjukkan solidaritas negara-negara Teluk serta menambah tekanan terhadap Israel, yang kini menghadapi seruan global yang semakin besar untuk mengakhiri perang dan krisis kemanusiaan di Gaza.

    “Sudah saatnya masyarakat internasional berhenti menggunakan standar ganda dan menghukum Israel atas semua kejahatan yang telah dilakukannya,” tandas Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dalam pertemuan persiapan pada hari Minggu (14/09). Ia menambahkan bahwa “perang pemusnahan” Israel di Gaza tidak akan berhasil.

    “Apa yang mendorong Israel untuk terus melanjutkan aksinya adalah karena diamnya komunitas internasional dan ketidakmampuannya untuk meminta pertanggungjawaban.”

    Pemimpin-pemimpin yang diperkirakan hadir dalam KTT antara lain Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani, dan Presiden TurkiRecep Tayyip Erdogan. Pemimpin Palestina, Mahmud Abbas, telah tiba di Doha pada hari Minggu (14/09).

    Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, pertemuan hari Senin akan membahas “rancangan resolusi terkait serangan Israel terhadap Negara Qatar”.

    Meminta AS ‘kendalikan Israel’

    Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan kepada Al Jazeera pada hari Minggu (14/09) bahwa perilaku Israel “tidak lagi hanya menjadi isu antara Palestina dan Israel.” Masalah terbesar saat ini adalah ekspansionisme Israel di kawasan, imbuhnya. “Negara-negara Arab dan Islam harus bersatu dan menemukan solusi berdasarkan masalah yang kini telah didefinisikan ulang ini.”

    Elham Fakhro, peneliti pada Middle East Initiative di Universitas Harvard, mengatakan bahwa ia memperkirakan negara-negara Teluk akan “menggunakan KTT ini untuk menyerukan kepada Washington agar mengendalikan Israel.”

    “Mereka juga akan mencari jaminan keamanan yang lebih kuat dari AS, dengan alasan bahwa tindakan Israel telah menunjukkan lemahnya jaminan yang ada saat ini dan telah merusak kredibilitas AS sebagai mitra keamanan,” tambahnya.

    Dosen kajian Timur Tengah di Universitas Sciences Po Paris, Karim Bitar, menyebut pertemuan ini sebagai “ujian nyata” bagi para pemimpin Arab dan muslim, seraya menambahkan bahwa banyak rakyat mereka sudah “muak dengan pernyataan-pernyataan klise biasa.”

    “Apa yang diharapkan rakyat saat ini adalah agar negara-negara ini mengirim sinyal yang tegas, tidak hanya kepada Israel tetapi juga kepada Amerika Serikat, bahwa sudah waktunya masyarakat internasional berhenti memberikan cek kosong kepada Israel,” tandasnya.

    Qatar merupakan tuan rumah pangkalan militer AS terbesar di kawasan dan memainkan peran penting sebagai mediator dalam konflik Israel-Hamas, bersama dengan Amerika Serikat dan Mesir.

    Anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, mengatakan bahwa gerakan militan tersebut—yang serangannya pada Oktober 2023 menjadi pemicu perang Gaza—berharap KTT ini akan menghasilkan “posisi Arab-Islam yang tegas dan bersatu.”

    Menlu AS Marco Rubio kunjungi Israel saat serangan di Gaza meningkat

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio berada di Israel pada hari Minggu (14/09) ketika militer negara itu meningkatkan serangan di utara Gaza, meratakan beberapa gedung bertingkat dan menewaskan sedikitnya 13 warga Palestina.

    Sebelum keberangkatannya, Rubio mengatakan ia akan meminta penjelasan dari para pejabat Israel mengenai pandangan mereka terhadap jalan keluar dari konflik Gaza, menyusul serangan Israel terhadap pemimpin Hamas di Qatar pekan lalu yang mengguncang upaya mediasi untuk mengakhiri perang.

    Kunjungan dua harinya ini juga menjadi simbol dukungan terhadap Israel yang kini semakin terisolasi secara diplomatik, saat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersiap menggelar debat yang diperkirakan sengit pekan depan terkait komitmen pembentukan negara Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menolak pengakuan terhadap negara Palestina.

    Dampak serangan di Qatar

    Kunjungan Rubio tetap berlangsung meskipun Presiden AS Donald Trump menyatakan kemarahan kepada Netanyahu atas serangan di Doha, yang menurutnya tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada Washington.

    Pada hari Jumat (12/09) sebelumnya, Rubio dan Trump juga bertemu dengan Perdana Menteri Qatar untuk membahas dampak dari operasi Israel tersebut. Pertemuan berturut-turut dengan Israel dan Qatar menunjukkan bagaimana pemerintahan Trump berusaha menyeimbangkan hubungan dengan dua sekutu utama di Timur Tengah, meski mendapat kecaman internasional luas atas serangan itu.

    Serangan di Doha yang menewaskan sedikitnya enam orang itu tampaknya juga menggagalkan upaya gencatan senjata antara Israel dan Hamas, serta kesepakatan pembebasan sandera sebelum Sidang Umum PBB mendatang, di mana konflik Gaza akan menjadi isu utama.

    Serangan udara mematikan terus berlangsung

    Sedikitnya 13 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan udara Israel di seluruh wilayah Gaza pada hari Minggu (12/0), demikian menurut laporan rumah sakit setempat.

    Salah satu serangan di kota Deir al-Balah menewaskan enam anggota satu keluarga. Dua orang tua, tiga anak mereka, dan seorang bibi menjadi korban, tandas pihak Rumah Sakit Al-Aqsa. Keluarga tersebut berasal dari Beit Hanoun di utara, dan baru tiba di Deir al-Balah pekan lalu setelah mengungsi dari tempat perlindungan di Gaza.

    Rekaman video dari Associated Press menunjukkan ribuan warga mengungsi dari Kota Gaza ke arah selatan melalui jalan pesisir, membawa barang-barang di atas kendaraan, sementara asap membubung dari lokasi serangan udara di kejauhan. Israel telah memperingatkan warga sipil untuk segera meninggalkan Kota Gaza karena operasi militer yang diperluas.

    “Kami mulai berharap kematian datang, daripada menjalani kehidupan seperti ini,” ujar Ashraf Elwan, seorang pria muda yang mengungsi dari Gaza City. “Pemuda-pemuda kami kehilangan anggota tubuh, perempuan kami menjadi janda, anak-anak kami menjadi yatim, hidup kami berubah menjadi neraka.”

    Militer Israel menghancurkan tiga gedung bertingkat pada hari Minggu (14/09) setelah memperingatkan penduduk untuk mengevakuasi diri. Salah satu bangunan yang merupakan bagian dari Universitas Islam di Gaza dihantam dua kali hingga rata. Rumah Sakit Al-Shifa melaporkan adanya korban jiwa, namun belum dapat memastikan jumlahnya karena beberapa jenazah masih terjebak di bawah reruntuhan.

    Sebelum serangan terjadi, warga terlihat berusaha menyelamatkan barang-barang, melempar kasur dari balkon, dan membawa barang-barang seperti koper dengan kereta dorong.

    Militer Israel mengklaim bahwa Hamas telah menempatkan titik pengintaian di gedung-gedung tersebut untuk memantau pergerakan pasukan Israel dan merencanakan serangan, meskipun tidak memberikan bukti atas klaim tersebut.

    “Ini adalah bagian dari tindakan genosida yang dilakukan oleh pendudukan (Israel) di Gaza,” ujar Abed Ismail, warga Kota Gaza. “Mereka ingin meratakan seluruh kota dan memaksakan pengusiran serta menciptakan Nakba baru.”

    Kata Nakba (bencana) merujuk pada pengusiran sekitar 700.000 warga Palestina oleh pasukan Israel sebelum dan selama perang tahun 1948 yang menyebabkan berdirinya negara Israel. Israel secara tegas membantah tuduhan genosida di Gaza.

    Kelaparan di Gaza makin parah

    Secara terpisah, dua orang dewasa Palestina meninggal dunia dalam 24 jam terakhir akibat malnutrisi dan kelaparan di Jalur Gaza, demikian menurut laporan Kementerian Kesehatan wilayah tersebut pada hari Minggu (14/09).

    Dengan demikian, jumlah korban meninggal akibat kelaparan sejak akhir Juni telah mencapai 277 orang dewasa, sementara 145 anak-anak juga meninggal akibat penyebab serupa sejak dimulainya perang pada Oktober 2023.

    Badan pertahanan Israel yang mengawasi bantuan kemanusiaan ke Gaza menyatakan bahwa lebih dari 1.200 truk pembawa bantuan, terutama makanan, telah memasuki Gaza dalam sepekan terakhir. Namun, para pekerja bantuan mengatakan bahwa jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan besar wilayah tersebut. Sebagian besar bantuan juga dijarah sebelum sampai ke warga yang sangat membutuhkannya.

    Tim internasional juga telah menyelesaikan perbaikan salah satu dari tiga jalur pipa air dari Israel ke Gaza, sehingga meningkatkan pasokan air harian menjadi 14.000 meter kubik (3,7 juta galon), tandas otoritas Israel.

    Sejak ofensif Israel dimulai, akses air bersih di Gaza semakin terbatas. Warga, termasuk anak-anak, sering harus mengejar truk air yang datang setiap dua atau tiga hari untuk mengisi botol, jeriken, dan ember, lalu membawanya pulang.

    *Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Israel Panas, Rapat PBB Setujui Pembentukan Negara Palestina

    Israel Panas, Rapat PBB Setujui Pembentukan Negara Palestina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan dukungan besar penyelesaian konflik Israel-Palestina, caranya dengan two state solution. Setidaknya ada 142 negara yang setuju dengan negara itu.

    Untuk itu PBB mendesak Israel terhadap pembentukan negara Palestina, yang ditentang keras oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Badan dunia yang beranggotakan 193 negara itu menyetujui sebuah resolusi yang tidak mengikat, dan mendukung “Deklarasi New York”, yang menguraikan rencana untuk mengakhiri konflik yang berlangsung hampir 80 tahun. Suara yang diberikan 142 mendukung, 10 menolak, dan 12 abstain.

    Meski beberapa jam sebelum pemungutan suara dilakukan, Nentanyahu mengatakan bahwa “Tidak akan ada negara Palestina.” Pernyataan itu disampaikan ketika penandatanganan perjanjian untuk memperluas permukiman Yahudi di wilayah tepi Barat, yang diklaim Palestina sebagai bagian dari negar amereka di masa depan.

    “Tempat ini milik kami,” kata Nentanyahu, mengutip Associated Press, dikutip Sabtu (13/9/2025).

    Resolusi itu disponsori Perancis dan Arab Saudi, yang menjadi ketua konferensi tingkat tinggi akhir Juli lalu. Kedua negara ini juga mendorong pelaksanaan solusi dua negara.

    Perang yang telah berlangsung hampir dua tahun di Gaza, serta konflik Israel-Palestina secara keseluruhan, diperkirakan akan menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan tahunan para pemimpin dunia di Majelis Umum yang dimulai pada 22 September. Palestina menyatakan bahwa mereka berharap setidaknya 10 negara lagi akan mengakui negara Palestina, menambah lebih dari 145 negara yang sudah melakukannya.

    Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour mengatakan bahwa dukungan terhadap resolusi ini mencerminkan “kerinduan hampir seluruh komunitas internasional untuk membuka jalan menuju perdamaian.”

    Tanpa menyebut langsung nama Israel, ia mengatakan, “Kami mengajak pihak yang masih memilih jalan perang dan kehancuran, serta berusaha melenyapkan rakyat Palestina dan mencuri tanah mereka, untuk mendengarkan suara akal sehat suara logika untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai, dan pesan kuat yang telah bergema di Majelis Umum hari ini.”

    Penolakan Terhadap Deklarasi

    Namun, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menolak resolusi tersebut dan menyebutnya sebagai “pertunjukan sandiwara,” serta mengatakan bahwa satu-satunya pihak yang diuntungkan adalah Hamas.

    Amerika Serikat, yang merupakan sekutu Israel juga mengulangi penolakan terhadap Deklarasi New York dan resolusi Majelis Umum yang mendukung pelaksanaan solusi dua negara.

    “Deklarasi itu mengecam serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil di Israel, pada 7 Oktober 2023,”

    Dijelaskan militan Hamas membunuh sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil Israel dan menyandera sekitar 250 orang, 48 di antaranya masih ditahan.

    Resolusi itu adalah “aksi publisitas yang salah arah dan tidak tepat waktu yang merusk upaya diplomatik serius untuk mengakhir konflik,” kata Penasihat Misi AS Morgan Ortagus.

    “Jangan salah, resolusi ini adalah hadiah untuk Hamas,” katanya.

    Meski resolusi itu juga mengecam serangan Israel terhadap warga sipil dan infrastruktur di Gaza. Juga pengepungan dan kepalaparan yang telah menimbulkan bencana kemanusiaan dan krisis perlindungan yang menghancurkan.

    Menurut Kementerian Kesehatan Gaza serangan Israel terhadap Hamas telah membunuh lebih dari 64.000 warga Palestina, yang tidak membedakan antara warga sipil dan kombatan.

    Dikethaui deklarasi itu Otoritas Palestina akan memerintah dan mengendalikan seluruh wilayah Palestina. Selain itu Hamas juga harus mengakhir pemerintahannya di Gaza dan menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina.

    Deklarasi tersebut juga mendukung penempatan “misi stabilisasi internasional sementara” yang beroperasi di bawah naungan PBB untuk melindungi warga sipil Palestina, mendukung pengalihan keamanan kepada Otoritas Palestina, dan memberikan jaminan keamanan bagi Palestina dan Israel

    Dari deklarasi itu juga mendesak negara-negara untuk mengakui negara Palestina, dan menyebut Palestina sebagai komponen penting dan tidak tergantikan dalam pencapaian solusi dua negara.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pertama di Dunia, Albania Angkat Bot AI Jadi Menteri untuk Tangkal Korupsi

    Pertama di Dunia, Albania Angkat Bot AI Jadi Menteri untuk Tangkal Korupsi

    Tirane –

    Perdana Menteri (PM) Albania Edi Rama mengangkat seorang “menteri” yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI untuk menangkal korupsi dan mendorong transparansi serta inovasi dalam kabinet barunya.

    Sebagai bot yang dihasilkan oleh AI, sang menteri baru itu diyakini akan kebal terhadap suap, ancaman, atau upaya untuk menjilat.

    PM Rama yang segera memulai masa jabatan keempatnya, seperti dilansir Reuters dan Associated Press, Sabtu (13/9/2025), mengumumkan penunjukan bot AI yang bernama Diella sebagai menteri baru dalam pernyataannya pada Kamis (11/9). Dalam bahasa Albania, Diella adalah bentuk perempuan dari kata “matahari”.

    “Diella merupakan anggota kabinet pertama yang tidak hadir secara fisik, tetapi secara virtual diciptakan oleh AI,” kata PM Rama dalam pidato peresmian kabinet barunya.

    Dijelaskan oleh PM Rama bahwa Diella akan bertugas mengelola dan memutuskan pemberian semua tender publik, di mana pemerintah mengontrak perusahaan swasta untuk berbagai proyek.

    PM Rama juga mengatakan bahwa Diella akan membantu untuk memastikan bahwa “tender publik akan 100 persen bebas dari korupsi” dan akan membantu pemerintah bekerja lebih cepat dan dengan transparansi penuh.

    Tender publik telah sejak lama menjadi sumber skandal korupsi di Albania, sebuah negara Balkan, yang menurut para pakar, merupakan pusat bagi geng-geng yang ingin mencuci uang mereka dari perdagangan narkoba dan senjata di seluruh dunia, dan di mana korupsi telah mencapai koridor kekuasaan.

    Citra tersebut telah mempersulit upaya Albania untuk bergabung dengan Uni Eropa, yang ingin diwujudkan PM Rama pada tahun 2030 mendatang. Namun menurut para analis politik, target itu merupakan hal yang ambisius.

    PM Albania Edi Rama Foto: Leon Neal/Pool via REUTERS/File Photo Purchase Licensing Rights

    Pemerintah Albania tidak menjelaskan lebih lanjut tentang pengawasan manusia yang mungkin dilakukan terhadap Diella, atau membahas risiko manipulasi bot AI tersebut.

    Diella awalnya diluncurkan sebagai asisten virtual AI dalam platform layanan publik e-Albania, yang membantu warga dan pelaku bisnis untuk mendapatkan dokumen negara.

    Diella, yang digambarkan sebagai sosok wanita mengenakan pakaian tradisional Albania, memberikan bantuan melalui perintah suara dan menerbitkan dokumen dengan stempel elektronik, sehingga mengurangi penundaan birokrasi.

    Diciptakan pada awal tahun ini dalam kerja sama dengan Microsoft, menurut situs web Badan Nasional untuk Masyarakat Informasi Albania, Diella menggunakan model dan teknik AI terkini untuk menjamin akurasi dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

    Merespons penunjukan itu, tidak semua orang meyakini apa yang disampaikan oleh PM Rama. Seorang pengguna Facebook mengatakan: “Bahkan Diella akan dikorupsi di Albania”. Yang lainnya berkata: “Pencurian akan terus berlanjut dan Diella akan disalahkan.”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)