Xcloud.id

Perusahaan: Associated Press

  • Tambah Lagi Deretan Gebrakan Trump yang Bikin Geger Dunia

    Tambah Lagi Deretan Gebrakan Trump yang Bikin Geger Dunia

    Jakarta –

    Donald Trump langsung membuat sejumlah gebrakan usai terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Sederet gebrakan terbaru bahkan membuat geger dunia.

    Sebagai informasi, beberapa gebrakan yang disampaikan Trump usai menjadi Presiden AS sempat menggegerkan dunia. Beberapa di antaranya yakni Trump memutuskan AS keluar dari WHO.

    Selain itu, Trump juga mau merelokasi warga di Gaza. Kemudian, Trump juga memastikan AS keluar dari keanggotaan Paris Agreement.

    Sederet keputusan itu lantas membuat geger dunia. Banyak negara yang bahkan tidak setuju dengan keputusan tersebut.

    Tak berhenti sampai di situ, Trump juga kembali mengeluarkan gebrakan beberapa hari belakangan. Berikut ini gebrakan Trump yang lagi-lagi membuat geger dunia

    Trump Umumkan AS Keluar Dewan HAM PBB

    Foto: Getty Images via AFP/ANNA MONEYMAKER

    Gebrakan terbaru Trump yakni mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan keluar dari badan Dewan HAM PBB. Trump juga menyatakan pemerintah AS tidak akan melanjutkan pendanaan untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina.

    Dilansir Associated Press, Rabu (5/2/2025), pengumuman Trump ini disampaikan pada hari Selasa (4/2) waktu setempat, hari di mana dia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung. Pemerintah Israel telah lama menuduh badan HAM PBB dan UNRWA bias terhadap Israel dan antisemitisme.

    Perintah eksekutif Trump juga menyerukan peninjauan kembali keterlibatan Amerika dalam Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB yang berpusat di Paris, Prancis, yang dikenal sebagai UNESCO. Trump juga memerintahkan peninjauan kembali pendanaan AS untuk PBB mengingat “perbedaan besar dalam tingkat pendanaan di antara berbagai negara.”

    “Saya selalu merasa bahwa PBB memiliki potensi yang luar biasa,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih. “Saat ini PBB tidak dapat memenuhi potensi tersebut. … Mereka harus bertindak lebih baik,” cetusnya.

    Ia mengatakan PBB perlu “bersikap adil terhadap negara-negara yang pantas mendapatkan keadilan,” seraya menambahkan bahwa ada beberapa negara, yang tidak disebutkan namanya, yang merupakan “negara-negara yang tidak biasa, yang sangat buruk dan hampir lebih disukai.”

    Trump Akan Ambil Alih Gaza

    Foto: Getty Images via AFP/ANNA MONEYMAKER

    Kemudian, Donald Trump juga mencetuskan keputusan lainnya. Dia mau relokasi warga Gaza secara permanen dalam gagasan kontroversial terbarunya, sembari menyebut “masalah Gaza tidak pernah selesai”.

    Gagasan itu, seperti dilansir Politico dan Reuters, Rabu (5/2/2025), disampaikan pada hari yang sama ketika Trump secara mengejutkan mengatakan AS akan menguasai Gaza untuk jangka panjang, mengembangkan daerah itu secara ekonomi, setelah penduduk Gaza direlokasi ke tempat lainnya.

    Gagasan-gagasan Trump ini menghancurkan kebijakan AS selama puluhan tahun terhadap konflik Israel-Palestina.

    Trump memperbarui seruannya kepada negara-negara Arab soal relokasi warga Palestina di Jalur Gaza ketika dia menyambut Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa (4/2).

    Tapi kali ini, Trump mengatakan dirinya akan mendukung relokasi atau permukiman kembali warga Gaza “secara permanen”. Hal ini melampaui gagasan sebelumnya yang telah ditolak mentah-mentah oleh para pemimpin negara Arab.

    “Anda tidak bisa tinggal di Gaza sekarang, Anda memerlukan lokasi lainnya,” kata Trump saat berbicara kepada wartawan.

    “Permasalahan di Gaza tidak akan pernah selesai,” sebutnya.

    “Jika kita dapat menemukan sebidang tanah yang tepat, atau banyak tanah, dan membangun tempat yang sangat bagus, pasti akan ada banyak uang di area tersebut. Saya pikir itu akan jauh lebih baik daripada kembali ke Gaza, yang dilanda banyak kematian selama berpuluh-puluh tahun,” ucap Trump.

    Halaman 2 dari 3

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • DPR Filipina Makzulkan Wapres Sara Duterte, Dianggap Pelanggar Konstitusi dan Koruptor – Halaman all

    DPR Filipina Makzulkan Wapres Sara Duterte, Dianggap Pelanggar Konstitusi dan Koruptor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Presiden (Wapres) Sara Duterte dimakzulkan oleh DPR Filipina pada Rabu (5/2/2025) setelah lebih dari jumlah legislator yang merupakan pendukung Presiden Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr menyetujuinya.

    Dikutip dari Associated Press (AP), Sekjen DPR Filipina Reginald Velasco mengungkapkan ada 215 legislator yang setuju agar putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte itu dimakzulkan.

    Adapun keputusan tersebut terjadi setelah 215 legislator itu menandatangani petisi dalam rapat pleno yang digelar.

    Dengan dukungan lebih dari separuh anggota DPR Filipina tersebut, maka pengaduan pemakzulan terhadap Sara tinggal dikirimkan ke Senat yang memiliki fungsi sebagai pengadilan pemakzulan.

    Terkait pemakzulan, Sara tidak langsung bereaksi terhadap langkah yang dilakukan DPR Filipina tersebut.

    Sebelum disepakati, Sara memang sudah empat kali diadukan agar dimakzulkan oleh beberapa anggota parlemen dan kelompok aktivis sayap kiri terkait berbagai masalah.

    Salah satunya terkait ancaman pembunuhan yang dilontarkan terhadap Bongbong Marcos dan istrinya, serta Ketua DPR Filipina, Martin Romualdez pada tahun 2024 lalu.

    Sara juga diminta agar dimakzulkan karena tidak beres dalam penggunaan dana intelijen serta dianggap gagal dalam menghadapi agresi Tiongkok di Laut China Selatan.

    Sementara, usulan pemakzulan terbaru terhadap Sara ini terkait adanya pelanggaran konstitusi, dianggap mengkhianati kepercayaan publik, dugaan korupsi, dan kejahatan besar lainnya.

    Di sisi lain, upaya pemakzulan terhadap Sara dirasa akan terhambat karena pemilihan umum paruh waktu bakal digelar pada Mei 2025 mendatang untuk memilih legislator dan anggota Senat baru.

    Sehingga, ada upaya agar terjadinya sesi khusus demi mempercepat Senat segera mengadili Sara.

    Dikutip dari Reuters, masalah hukum Sara telah terungkap setelah mengakarnya perseteruannya dengan Bongbong Marcos dan sekutu sang presiden.

    Dia mengatakan pada 23 November lalu bahwa dirinya telah menyewa seorang pembunuh bayaran untuk membunuh Marcos, istri, dan Ketua DPR Martin Romualdez.

    Namun, Sara lalu merevisi pernyataannya tersebut dengan menyebut bahwa hal itu bukanlah ancaman terhadap Marcos tetapi kekhawatirannya akan keselamatannya sendiri.

    Selain itu, Sara juga tengah diselidiki oleh DPR Filipina terkait dugaan korupsi sebesar 612,5 juta peso atau setara dengan 10,3 juta dolar AS dana intelijen yang diterima oleh kantor-kantor miliknya sebagai wapres dan menteri pendidikan.

    Sebagai informasi, hubungan antara Marcos Jr dan Sara memang tengah di ujung tanduk dengan membuat kedua kubu berselisih selama berbulan-bulan yang berawal dari ancaman pembunuhan.

    Di sisi lain, Marcos Jr sebelumnya sempat mendesak Kongres Filipina agar tidak melanjutkan pemakzulan terhadap Zara.

    Dia menganggap hal tersebut justru mengalihkan tanggung jawab dari DPR.

    Sekretaris eksekutif Marcos Jr, Lucas Bersamin, mengatakan pada Senin (3/2) bahwa kantor kepresidenan Filipina “tidak akan ikut campur” dalam proses pemakzulan Sara.

    Seorang pejabat humas pada Senat Filipina mengatakan kepada AFP bahwa Senat memperkirakan mosi pemakzulan itu akan tiba di kantor mereka pada Rabu (5/2) malam, sekitar pukul 19.00 waktu setempat.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • Trump Umumkan AS Keluar dari Dewan HAM PBB! Trump Umumkan AS Keluar dari Dewan HAM PBB!

    Trump Umumkan AS Keluar dari Dewan HAM PBB! Trump Umumkan AS Keluar dari Dewan HAM PBB!

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan keluar dari badan Dewan HAM PBB. Trump juga menyatakan pemerintah AS tidak akan melanjutkan pendanaan untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina.

    Dilansir Associated Press, Rabu (5/2/2025), pengumuman Trump ini disampaikan pada hari Selasa (4/2) waktu setempat, hari di mana dia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung. Pemerintah Israel telah lama menuduh badan HAM PBB dan UNRWA bias terhadap Israel dan antisemitisme.

    Perintah eksekutif Trump juga menyerukan peninjauan kembali keterlibatan Amerika dalam Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB yang berpusat di Paris, Prancis, yang dikenal sebagai UNESCO. Trump juga memerintahkan peninjauan kembali pendanaan AS untuk PBB mengingat “perbedaan besar dalam tingkat pendanaan di antara berbagai negara.”

    “Saya selalu merasa bahwa PBB memiliki potensi yang luar biasa,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih. “Saat ini PBB tidak dapat memenuhi potensi tersebut. … Mereka harus bertindak lebih baik,” cetusnya.

    Ia mengatakan PBB perlu “bersikap adil terhadap negara-negara yang pantas mendapatkan keadilan,” seraya menambahkan bahwa ada beberapa negara, yang tidak disebutkan namanya, yang merupakan “negara-negara yang tidak biasa, yang sangat buruk dan hampir lebih disukai.”

    Trump menarik AS keluar dari Dewan HAM PBB yang berpusat di Jenewa, Swiss tahun lalu, dan menghentikan pendanaan untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina, yang dikenal sebagai UNRWA. Duta besar AS untuk PBB saat itu, Nikki Haley, menuduh dewan tersebut memiliki “bias kronis terhadap Israel” dan menekankan pada apa yang disebutnya sebagai pelanggar HAM di antara para anggotanya.

    Ini dilakukan setelah Israel menuduh UNRWA melindungi para militan Hamas yang berpartisipasi dalam serangan mendadak pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan. Tuduhan ini telah dibantah oleh UNRWA.

    Presiden Joe Biden kemudian memperbarui dukungan AS terhadap Dewan HAM PBB, dan AS memenangkan kursi di badan beranggotakan 47 negara tersebut pada Oktober 2021. Namun, pemerintahan Biden mengumumkan pada akhir September lalu, bahwa Amerika Serikat tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua berturut-turut.

    Sebelum pengumuman Trump ini, juru bicara PBB Stephane Dujarric menegaskan kembali pentingnya Dewan HAM PBB dan pekerjaan UNRWA dalam memberikan “layanan penting bagi Palestina.”

    Juru bicara Dewan HAM PBB, Pascal Sim mengatakan, perintah Trump pada hari Selasa ini tidak banyak memberikan dampak konkret karena Amerika Serikat sudah bukan anggota dewan tersebut. Namun, seperti semua negara anggota PBB lainnya, AS secara otomatis memiliki status pengamat informal dan akan tetap memiliki kursi di ruang bundar dewan yang mewah di kompleks PBB di Jenewa.

    UNRWA didirikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1949 untuk memberikan bantuan bagi warga Palestina yang mengungsi atau terusir dari rumah mereka sebelum dan selama perang Arab-Israel tahun 1948, yang terjadi setelah berdirinya Israel, serta bagi keturunan mereka.

    UNRWA memberikan bantuan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan lainnya kepada sekitar 2,5 juta warga Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur, serta 3 juta orang lainnya di Suriah, Yordania dan Lebanon.

    Saksikan Live d’Rooftalk: Jurus Jitu Wihaji Turunkan Angka Stunting

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Zelensky di Ujung Tanduk, Putin Selangkah Lagi Menang Perang Ukraina?

    Zelensky di Ujung Tanduk, Putin Selangkah Lagi Menang Perang Ukraina?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dinamika perang Rusia-Ukraina terus berlanjut. Terbaru, Ukraina dilaporkan mulai terjepit oleh keterbatasan logistik dan kemampuan pasukan yang terbatas, membuat Rusia mencetak sejumlah keunggulan di medan perang.

    Dilansir Associated Press, kondisi ini dialami pasukan Kyiv di Pokrovsk, lokasi kunci dalam perang yang berlangsung hampir tiga tahun. Pasukan Ukraina kehilangan wilayah di sekitar pusat pasokan penting, yang terletak di pertemuan beberapa jalan raya menuju kota-kota utama di wilayah Donetsk Timur serta stasiun kereta api kunci.

    Tentara Ukraina di Pokrovsk mengatakan bahwa pasukan Rusia mengubah taktik dalam beberapa minggu terakhir, menyerang sisi-sisi mereka alih-alih maju menyerang untuk membentuk gerakan menjepit di sekitar kota. Dengan Rusia menguasai ketinggian yang dominan, rute pasokan Ukraina kini berada dalam jangkauan mereka.

    Kabut tebal dalam beberapa hari terakhir mencegah tentara Ukraina menggunakan pesawat pengintai tanpa awak secara efektif. Ini kemudian memungkinkan Rusia untuk mengkonsolidasi dan mengambil lebih banyak wilayah.

    Sementara itu, komandan Ukraina mengatakan mereka tidak memiliki cukup cadangan untuk mempertahankan garis pertahanan dan bahwa unit infanteri baru gagal melaksanakan operasi.

    “Perang dimenangkan oleh logistik. Jika tidak ada logistik, tidak ada infanteri, karena tidak ada cara untuk memasoknya,” kata Wakil Komandan Batalion Da Vinci Wolves, yang dikenal dengan tanda panggilan Afer, Selasa (4/2/2025).

    “(Rusia) telah mempelajari ini dan melakukannya dengan cukup baik.”

    Kombinasi berbagai faktor menyebabkan Kyiv secara efektif kehilangan pemukiman Velyka Novosilka minggu lalu. Ini merupakan perolehan paling signifikan Moskow sejak merebut kota Kurakhove di wilayah Donetsk pada bulan Januari.

    Saat perebutan itu terjadi, pasukan Ukraina masih banyak yang terkonsentrasi di wilayah yang jauh dari pemukiman itu. Ini menimbulkan tanda tanya dari beberapa pakar militer yang mempertanyakan mengapa komando yang lebih tinggi tidak memerintahkan penarikan penuh.

    “Oleh karena itu, musuh mengumpulkan kekuatan, mengambil posisi, dan menggali pertahanan. Mereka sangat ahli dalam hal itu,” tambah Afer.

    Anggota Baru yang Tak Terampil

    Tentara Ukraina di Pokrovsk mengatakan kekurangan pasukan tempur adalah “bencana” dan tantangan diperparah oleh unit infanteri yang baru dibentuk yang kurang terlatih dan tidak berpengalaman. Kondisi ini kemudian menambah tekanan pada brigade terlatih guna menstabilkan garis depan.

    “Rekrutan baru terus-menerus memperluas garis depan karena mereka meninggalkan posisi mereka, mereka tidak menahannya, mereka tidak mengendalikannya, mereka tidak memantaunya. Kami melakukan hampir semua pekerjaan untuk mereka,” tutur Afer.

    “Karena itu, dengan awalnya memiliki area tanggung jawab sepanjang 2 kilometer, Anda berakhir dengan 8-9 kilometer per batalion, yang sangat banyak dan kami tidak memiliki cukup sumber daya.”

    Afer menyebut sejumlah rekrutan juga tidak dapat mengimbangi perang modern, yang melibatkan alat-alat seperti drone. Apalagi, kondisi logistik yang terancam membuat pasukannya kekurangan pesawat tanpa awak itu.

    “Bukan karena mereka memiliki infanteri berkualitas rendah, tetapi karena mereka sama sekali tidak siap untuk peperangan modern,” ucapnya tentang rekrutan baru.

    (luc/luc)

  • China Balas Perang Dagang AS, Google Ikut Kena Imbasnya – Halaman all

    China Balas Perang Dagang AS, Google Ikut Kena Imbasnya – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, CHINA – Perang dagang China dengan Amerika Serikat (AS) benar-benar telah dimulai.

    China telah mengumumkan tarifnya sendiri terhadap barang-barang impor dari AS.

    Tindakan China ini diambil sebagai balasan terhadap AS yang mengenakan tarif sebesar 10 persen terhadap impor produk China yang mulai berlaku Selasa (4/2/2025) hari ini.

    Mulai 10 Februari 2025, China menyatakan akan menerapkan tarif sebesar 15 persen pada batu bara dan gas alam cair (LNG) Amerika.

    Serta tarif sebesar 10 persen pada minyak mentah, mesin pertanian, dan mobil bermesin besar yang diimpor dari AS.

    Perintah Donald Trump

    Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Sabtu (1/2/2025) yang meminta untuk mengenakan tarif signifikan pada mitra dagang terbesar Amerika termasuk China.

    Dengan alasan kekhawatiran atas aliran fentanil dan defisit perdagangan.

    Tarif adalah pajak atas barang impor, yang biasanya dibayarkan oleh perusahaan pengimpor, yang kemudian dapat membebankan biaya kepada konsumen melalui harga yang lebih tinggi.

    “Artinya, langkah Trump dan tanggapan China memunculkan perang dagang yang dapat merugikan warga Amerika,” demikian Newsweek.

    Apa yang perlu diketahui

    Dalam sebuah pernyataan pada Selasa (4/2/2025) hari ini, Kedutaan Besar AS di China  mengatakan bahwa kenaikan tarif yang diumumkan oleh Trump “sangat melanggar aturan [Organisasi Perdagangan Dunia] dan merupakan tindakan khas unilateralisme dan proteksionisme perdagangan.”

    China pada gilirannya memberlakukan tindakan yang “sepenuhnya dibenarkan dan masuk akal” dan juga telah mengajukan gugatan hukum ke WTO yang menentang tindakan Trump.

    Keputusan tarif Trump “merusak fondasi kerja sama ekonomi dan perdagangan Tiongkok-AS,” tambah pernyataan kedutaan besar China.

    Craig Singleton, peneliti senior Tiongkok di Foundation for Defense of Democracies (FDD), mengatakan kepada Newsweek bahwa presiden China Xi Jinping perlu memproyeksikan kekuatan di dalam negeri sebagai respons terhadap tarif Trump tanpa merugikan ekonomi negaranya.

    Singleton meyakini hal ini akan melibatkan pemanfaatan perusahaan milik negara dan cadangan untuk menyerap guncangan tarif sambil bertaruh pada bisnis dan konsumen AS untuk melawan pertempuran ekonomi yang berkepanjangan.

    China Selidiki Google

    Dikutip dari Associated Press, China juga mengumumkan penyelidikan antimonopoli terhadap Google dan tindakan perdagangan lainnya.

    Respons China  “terukur,” kata John Gong, seorang profesor di Universitas Bisnis dan Ekonomi Internasional di Beijing.

    “Saya kira mereka tidak ingin perang dagang meningkat,” katanya.

    Ini bukan pertama kalinya aksi saling balas antara kedua negara.

    China dan AS pernah terlibat dalam perang dagang pada tahun 2018 ketika Trump menaikkan tarif atas barang-barang China  dan China  membalasnya dengan cara yang sama.

    Kali ini, kata para analis, China jauh lebih siap untuk melawan, dengan pemerintah mengumumkan serangkaian tindakan yang mencakup berbagai sektor ekonomi, mulai dari energi hingga perusahaan-perusahaan AS.

    Perusahaan-perusahaan AS juga terkena dampak’

    Selain itu, Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar China mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka sedang menyelidiki Google atas dugaan pelanggaran undang-undang antimonopoli.

    Pengumuman tersebut tidak menyebutkan tarif tetapi muncul beberapa menit setelah tarif 10 persen Trump terhadap China mulai berlaku.

    Tidak jelas bagaimana penyelidikan ini akan memengaruhi operasi Google.

    Perusahaan tersebut telah lama menghadapi keluhan dari produsen ponsel pintar China atas praktik bisnisnya seputar sistem operasi Android, kata Gong.

    Selain itu, Google memiliki kehadiran yang terbatas di China, dan mesin pencarinya diblokir di negara tersebut seperti kebanyakan platform Barat lainnya.

    Google keluar dari pasar China pada tahun 2010 setelah menolak untuk mematuhi permintaan penyensoran dari pemerintah China dan setelah serangkaian serangan siber terhadap perusahaan tersebut.

    Google tidak langsung berkomentar sejauh ini.

    Sumber: AP/Newsweek

     

  • Penembakan di Universitas Swedia: 5 Orang Disebut Jadi Korban, Pelaku Diduga Akhiri Hidup – Halaman all

    Penembakan di Universitas Swedia: 5 Orang Disebut Jadi Korban, Pelaku Diduga Akhiri Hidup – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Lima orang ditembak di Universitas Risebrgska di Kota Orebro, Swedia, pada Selasa (4/2/2025) sekitar pukul 14.00 waktu setempat.

    Dikutip dari Associated Press (AP), polisi sudah berada di lokasi penembakan untuk melakukan pengamanan.

    Tentang lima orang yang tertembak tersebut, polisi belum mengetahui luka yang diderita mereka.

    Namun, polisi mengimbau kepada orang yang berada di sekolah tersebut bahwa bahaya belum berakhir.

    Setelah penembakan, para siswa ditampung di gedung-gedung dekat sekolah. Sementara, bagian lain dari sekolah telah dijaga oleh pihak berwenang.

    Menteri Kehakiman Swedia, Gunnar Strommer, mengungkapkan pemerintah akan terus memonitor terkait kasus penembakan ini.

    “Laporan kekerasan di Orebro sangat serius. Polisi sudah berada di lokasi dan operasi berjalan lancar. Pemerintah berhubungan erat dengan polisi dan mengikuti perkembangannya,” katanya.

    Di sisi lain, menurut laporan dari media Swedia, TT, pelaku diduga mengakhiri hidup setelah melakukan penembakan.

    Sementara, pemimpin universitas mengatakan bahwa seluruh gedung milik kampus sudah dievakuasi dan ada pihak berwenang berjaga.

    “Saya tidak tahu semuanya. Masih belum jelas. Saya masih di sekolah. Saya telah mendengar suara dentuman dan mungkin telah terjadi penembakan,” katanya.

    Seorang wanita yang bekerja di sebuah restoran dekat kampus mengungkapkan ada beberapa dosen dan mahasiswa mencari perlindungan di restoran tempatnya bekerja.

    Dia menyebut ada sekitar puluhan mahasiswa dan guru yang kini berada di restoran.

    “Mereka tidak diizinkan keluar, kami menahan mereka di sini. Ini seperti tempat perlindungan. Ada sekitar 30-40 orang di sini,” jelasnya.

    Sementara, menurut mahasiswa, ciri-ciri pelaku adalah mengenakan topeng saat masuk ke kampus.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

     

  • NATO Diduga Berkomplot untuk Gulingkan Zelensky, Intel Rusia Bongkar Caranya – Halaman all

    NATO Diduga Berkomplot untuk Gulingkan Zelensky, Intel Rusia Bongkar Caranya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) mengklaim Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) berencana menggulingkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Caranya ialah dengan mendiskreditkan atau menjelek-jelekkan nama Zelensky menjelang pemilu Ukraina pada musim gugur nanti.

    SVR menyebut para pejabat Barat menganggap Zelensky sebagai penghalang besar dalam perundingan damai Ukraina-Rusia.

    Si mantan komedian itu tetap berkuasa sebagai Presiden Ukraina meski masa jabatannya sudah selesai pada bulan Mei 2024. Dia menolak turut takhta sembari menyinggung kebijakan darurat militer yang diberlakukan sejak perang meletus.

    Menurut SVR, para pemimpin Barat kini berusaha menghentikan perang dengan mendorong Rusia dan Ukraina duduk di meja perundingan. Namun, Zelensky menghalangi.

    “AS dan Belgia sepakat bahwa penghalang utama penerapan skenario itu ialah Zelensky, yang oleh Barat disebut tak lebih dari ‘unsur yang dapat dibuang,” ujar SVR dalam pernyataannya, dikutip dari Rusia Today.

    SVR juga mengklaim NATO sudah paham bawah masa Zelensky sudah berakhir. Untuk menyingkirkan Zelensky, NATO kini dilaporkan menyiapkan kampanye untuk menjelek-jelekkan Zelensky.

    SVR berujar pejabat Barat akan menerbitkan informasi yang mengaitkan Zelensky dengan kasus penggelapan dana lebih dari $1,5 miliar yang ditujukan untuk membeli peralatan militer.

    PRESIDEN UKRAINA – Foto yang diambil dari laman President.gov.ua tanggal 3 Februari 2025 memperlihatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. (President.gov.ua)

    Ada laporan bahwa pemerintah Zelensky terlibat dalam skema untuk menyelewengkan gaji 130.000 tentara Ukraina yang meninggal, tetapi tetap terdaftar sebagai tentara aktif.

    Di samping itu, SVR mengklaim Zelensky terlibat dalam penjualan senjata kiriman Barat kepada kelompok bersenjata di Afrika secara ilegal.

    SVR menyebut kembalinya Donald Trump sebagai Presiden AS telah menciptakan ketidakpastian tentang kelanjutan bantuan Barat kepada Ukraina. Hal itu bisa mempercepat penggulingan Zelensky.

    Dinas intelijen itu tujuan NATO yang lebih penting ialah menjaga Ukraina agar tetap menjadi benteng anti-Rusia, terlepas dari situasi apa pun di medan tempur.

    Baik NATO maupun pejabat Ukraina belum buka suara tentang klaim yang disampaikan SVR itu.

    Sementara itu, dalam wawancara dengan Associated Press hari Minggu kemarin, Zelensky justru menuding Rusia berusaha mengelak dari pembicaraan perdamaian.

    Dia juga kembali meminta adanya jaminan keamanan dari Barat sebagai syarat perundingan. Menurutnya, masuknya Ukraina sebagai anggota NATO akan menjadi opsi “termurah” Barat untuk memastikan adanya jaminan itu.

    Di sisi lain, Rusia sudah berulang kali menyatakan keinginannya untuk terlibat dalam perundingan damai.

    Namun, keinginan Rusia itu terhalangi karena Zelensky pada tahun 2022 mengumumkan larangan negosiasi dengan Rusia.

    Rusia menyatakan penghentian perang tanpa perjanjian perdamaian tidak bisa dilakukan. Lalu, masuknya Ukraina menjadi anggota NATO juga tidak bisa diterima.

    Lalu, Rusia menyampaikan syarat agar perundingan bisa dilakukan. Syarat itu ialah netralitas Ukraina, penarikan pasukan Ukraina dari wilayah Rusia, dan perlindungan hukum bagi penduduk Ukraina yang berbahasa Rusia.

    Zelensky tak tahu ke mana perginya bantuan AS

    Sementara itu, ketika diwawancarai Associated Press, Zelensky bingung dengan klaim yang disampaikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang jumlah bantuan AS untuk Ukraina.

    Trump mengklaim AS telah memberi Ukraina bantuan senilai $200 miliar atau Rp3.287 triliun. Namun, Zelensky mengatakan Ukraina hanya menerima $75 miliar atau Rp1.232 triliun.

    Zelensky mengaku tak tahu dari mana Trump bisa mendapat angka itu atau ke mana perginya bantuan dalam jumlah fantastis itu jika memang demikian adanya.

    Dia bersikeras mengatakan Ukraina tak pernah menerima bantuan AS sampai $200 miliar.

    “Ketika disebutkan bahwa Ukraina menerima $200 miliar untuk membantu tentaranya saat perang, itu tidak benar,” ujar Zelensky.

    “Saya tidak tahu ke mana perginya semua uang itu. Barangkali itu benar di atas kertas, dengan ratusan program berbeda, saya tak akan mendebat, dan kami sangat bersyukur atas segalanya. Namun, kenyataannya kami menerima sekitar $76 miliar. Itu bantuan yang sangat besar, tetapi tak mencapai $200 miliar.”

    Adapun sejak tahun 2022 Kongres AS telah mengizinkan bantuan sekitar $175 miliar untuk Ukraina. Sebagian besar bantuan itu dilaporkan “lari” ke industri AS dan berbagai aktivitas pemerintah AS yang terkait dengan perang Ukraina-Rusia.

    “Ada juga banyak program kemanusiaan lainnya yang tidak saya ketahui, kecuali hanya mengetahui keberadaannya. Mungkin pemerintahan Presiden AS akan mengaudit program-program ini dan menemukan miliaran lainnya, tetapi saya tidak tahu ke aman perginya dana itu,” ujarnya.

    (*)

  • Dunia Hari Ini: Rentetan Gempa Mengguncang Pulau Santorini di Yunani

    Dunia Hari Ini: Rentetan Gempa Mengguncang Pulau Santorini di Yunani

    Selamat hari Selasa! Berikut sejumlah informasi pilihan dari berbagai negara yang telah kami rangkumkan untuk Anda.

    Dunia Hari Ini edisi Selasa, 4 Februari 2025, kami awali dari wilayah Mediterania.

    Rentetan gempa guncang Pulau Santorini

    Pemerintah Yunani menutup sekolah dan mengirim tim penyelamat ke pulau Santorini, setelah aktivitas sesimik meningkat di kawasan yang dikenal sebagai tujuan wisata tersebut.

    Kementerian Perlindungan Sipil Yunani mengatakan lebih dari 200 gempa tercatat sejak akhir pekan lalu antara pulau vulkanik Santorini dan Amorgos.

    Gempa terkuat, berkekuatan 4,6 skala Richter, melanda perairan antara Santorini dan Amorgos, Minggu sore lalu (01/02).

    Tapi pemerintah Yunani mengatakan para ahli menyimpulkan rentetan gempa tidak terkait dengan aktivitas vulkanik.

    Warga di Santorini didesak untuk menjauh dari pelabuhan kecil Ammoudi, Armeni, Korfos, dan pelabuhan Fira, yang sebagian besar melayani kapal pesiar dan dikelilingi oleh tebing batu yang terjal.

    Setidaknya 19 orang tewas dalam ledakan bom di Suriah

    Bom mobil meledak di pinggiran kota Manbij di Suriah utara dan menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai belasan lainnya, menurut rumah sakit setempat.

    Mobil meledak di samping kendaraan lain yang membawa sebagian besar pekerja petani perempuan.

    Perawat di rumah sakit, Mohammad Ahmad, mengatakan kepada kantor berita The Associated Press bahwa mereka yang tewas terdiri dari 18 perempuan dan satu laki-laki, sementara15 perempuan lainnya terluka dan ada yang dalam kondisi kritis.

    Belum ada kelompok yang langsung mengaku bertanggung jawab atas ledakan itu.

    Bom di Moskow menewaskan pemimpin pro-Rusia

    Sebuah bom di blok apartemen mewah di Moskow menewaskan seorang pemimpin paramiliter pro-Rusia.

    Armen Sarkisyan, dari Ukraina timur, tewas akibat ledakan bahan meledak di lobi ‘Scarlet Sails’, sebuah kompleks di tepi Sungai Moskva hanya 12 kilometer dari Kremlin.

    Surat kabar Kommersant melaporkan seorang pengawal tewas dan tiga lainnya terluka, sementara kantor berita TASS menyebut aksi pengeboman sebagai pembunuhan yang direncanakan dengan matang.

    Armen dilaporkan merupakan pendiri batalion sukarelawan yang bertempur di Ukraina dan kepala federasi tinju di wilayah Donetsk, Ukraina yang dikuasai Rusia.

    Dugaan kekerasan seksual terhadap pesepakbola Spanyol

    Pesepakbola Spanyol Jenni Hermoso mengatakan salah satu momen paling membahagiakannya “ternoda”, ketika Luis Rubiales, mantan presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, menciumnya.

    Luis dituduh melakukan kekerasan seksual setelah diduga mencoba menekan Jenni kalau hal tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

    Di hadapan pengadilan, Jenni mengatakan “tidak pernah” menyetujui tindakan yang membuatnya merasa tidak dihargai.

    “Saya tidak mendengar atau mengerti apa pun. Hal berikutnya yang dilakukannya adalah mencengkeram telinga saya dan mencium mulut saya,” katanya.

    “Saya tahu saya dicium oleh bos saya dan itu tidak seharusnya terjadi di lingkungan kerja mana pun.”

    Lihat juga Video ‘Santorini Diguncang Ratusan Gempa, Warga Berbondong-bondong ke Athena’:

  • Presiden Ukraina Bingung, Tak Tahu ke Mana Larinya Bantuan ‘Rp3.287 Triliun’ dari AS – Halaman all

    Presiden Ukraina Bingung, Tak Tahu ke Mana Larinya Bantuan ‘Rp3.287 Triliun’ dari AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bingung dengan klaim yang disampaikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang jumlah bantuan AS untuk Ukraina.

    Trump mengklaim AS telah memberi Ukraina bantuan senilai $200 miliar atau Rp3.287 triliun. Namun, Zelensky mengatakan Ukraina hanya menerima $75 miliar atau Rp1.232 triliun.

    Zelensky mengaku tak tahu dari mana Trump bisa mendapat angka itu atau ke mana perginya bantuan dalam jumlah fantastis itu jika memang demikian adanya.

    Berbeda Joe Biden yang jadi pendahulunya, Trump kerap mengkritik besarnya bantuan AS untuk Ukraina. Trump meminta negara-negara NATO agar “menyamakan” jumlah bantuannya dengan jumlah bantuan yang digelontorkan AS.

    “Kita di sana dengan bantuan $200 miliar, lebih banyak daripada Uni Eropa, kita ini sebenarnya apa, bodoh?” kata Trump bulan lalu dikutip dari Russia Today.

    Seperti Trump, Wakil Presiden AS J.D. Vance juga menyebut bahwa total bantuan AS untuk Ukraina mencapai $200 miliar.

    “Kini kita menghabiskan $200 miliar. Apa tujuannya? Apa yang ingin kita capai?” tanya Vance.

    Dalam wawancara dengan Associated Press yang diterbitkan hari Minggu, (2/2/2025), Zelensky bersikeras mengatakan Ukraina tak pernah menerima bantuan AS sampai $200 miliar.

    “Ketika disebutkan bahwa Ukraina menerima $200 miliar untuk membantu tentaranya saat perang, itu tidak benar,” ujar Zelensky.

    “Saya tidak tahu ke mana perginya semua uang itu. Barangkali itu benar di atas kertas, dengan ratusan program berbeda, saya tak akan mendebat, dan kami sangat bersyukur atas segalanya. Namun, kenyataannya kami menerima sekitar $76 miliar. Itu bantuan yang sangat besar, tetapi tak mencapai $200 miliar.”

    Adapun sejak tahun 2022 Kongres AS telah mengizinkan bantuan sekitar $175 miliar untuk Ukraina. Sebagian besar bantuan itu dilaporkan “lari” ke industri AS dan berbagai aktivitas pemerintah AS yang terkait dengan perang Ukraina-Rusia.

    Menurut Institut Kiel di Jerman, per Oktober 2024 AS sudah mengalokasikan sekitar $92 miliar untuk bantuan militer dan keuangan kepada Ukraina. Sementara itu, Inggris dan negara-negara Eropa sudah mengalokasikan $131 miliar.

    Zelensky menyebut hanya melihat sedikit uang karena bantuan sebesar lebih dari $70 miliar itu datang dalam bentuk bantuan militer secara langsung.

    “Ada juga banyak program kemanusiaan lainnya yang tidak saya ketahui, kecuali hanya mengetahui keberadaaanya. Mungkin pemerintahan Presiden AS akan mengaudit program-progam ini dan menemukan miliaran lainnya, tetapi saya tidak tahu ke aman perginya dana itu,” ujarnya.

    Sementara itu, Trump telah menangguhkan bantuan luar negeri AS selama 90 tahun. Trump ingin meninjau apakah bantuan itu sesuai dengan tujuan pemerintahannya. Dia menginginkan agar “Amerika diutamakan”.

    Penangguhan itu mempengaruhi banyak program yang terkait dengan Ukraina, terutama yang didanai dengan hibah dari Badan AS untuk Kemajuan Internasional (USAID).

    Muncul laporan bahwa Gedung Putin ingin menggabungkan USAID dengan Kementerian Luar Negeri. Lalu, Kementerian Efisiensi Pemerintahan AS (DOGE) dikabarkan telah mengirim tim untuk mengaudit aktivitas USAID.

    “USAID adalah organisasi kriminal. Sekarang waktunya organisasi itu lenyap,” kata Elon Musk yang mengepalai DOGE.

    (*)

  • Puluhan Anggota Hamas Dibebaskan Israel, Belum Ada Negara Arab yang Bersedia Terima Mereka – Halaman all

    Puluhan Anggota Hamas Dibebaskan Israel, Belum Ada Negara Arab yang Bersedia Terima Mereka – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Negara-negara Arab dikabarkan belum bersedia menerima satu pun dari puluhan anggota Hamas yang baru saja dibebaskan Israel.

    Media Israel Yedioth Ahronoth menyebut ada 70 anggota Hamas yang kini dideportasi ke Mesir sebagai bagian dari perjanjian gencatan sandera dan pertukaran tahanan.

    Akan tetapi, mereka masih terdampar di hotel di Kota Kairo karena pemerintah Mesir belum bersedia menerima mereka secara resmi.

    “Tak ada satu pun negara Arab yang bersedia menerima, bahkan satu pun eks tahanan Palestina yang dideportasi,” kata seorang pejabat Otoritas Tahanan Palestina kepada media Israel itu.

    Pejabat itu mengklaim Turki sudah bersedia menerima eks tahanan dari Yerusalem. Namun, negara itu akan terlebih dulu meninjau latar belakang mereka.

    Menurut dia, semua eks tahanan itu kini ditempatkan di sebuah hotel dan dilarang pergi dari sana. Dia berujar mereka saat ini seperti “berpindah dari penjara Israel ke penjara Mesir”.

    Pejabat itu menyampaikan bahwa para pemimpin Hamas tetap bungkam mengenai persoalan tersebut.

    “Warga Mesir tidak memperlakukan mereka dengan hangat,” kata pejabat itu.

    Mereka disebut masih mengenakan seragam dan sandal dari penjara Israel.

    Sementara itu, sebanyak 23 eks tahanan lainnya yang akan dikirim ke luar negeri juga masih terdampar di Gaza.

    Selain Mesir, negara-negara yang berpotensi menjadi tempat tinggal para tahanan adalah Aljazair, Turki, Tunisia, dan Qatar. Perdana Menteri Qatar dan Menteri Luar Negeri Turki sudah mengatakan bersedia menerima beberapa eks tahanan, tetapi tidak merinci jumlahnya.

    Pertukaran tahanan tahap empat

    Pada hari Sabtu, (1/2/2025), Israel dan Hamas melakukan pertukaran tahanan untuk keempat kalinya selama gencatan senjata.

    Israel membebaskan 183 warga Palestina setelah Hamas membebaskan tiga warga Israel di Gaza.

    Tiga orang itu diserahkan di depan panggung yang didirikan Hamas. Panggung tersebut dihiasi dengan foto Muhammad Deif, pemimpin Hamas yang dibunuh Israel.

    The Daily Egypt melaporkan dari ratusan orang yang dibebaskan Israel, ada 18 orang yang dijatuhi hukuman seumur hidup, 54 orang dijatuhi hukuman berat dan seumur hidup, dan 111 lainnya yang ditahan pasukan Israel setelah perang di Gaza meletus tanggal 7 Oktober 2023.

    Israel menyebut setelah pembebasan tahap keempat ini, masih ada 79 yang ditahan Hamas di Gaza. Akan ada 20 orang lagi yang dibebaskan pada fase pertama gencatan senjata.

    Sementara itu, Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump masih terus membahas fase kedua gencatan senjata dan masa depan Gaza. Trump sudah mengusulkan pemindahan warga Gaza ke Mesir dan Yordania meski akhirnya usul tersebut ditolak oleh kedua negara itu.

    Adapun enam negara Arab menggelar rapat di Kairo pada hari Sabtu untuk membahas perkembangan situasi di Gaza.

    Juru penengah dari Mesir dan Qatar mulai mempersiapkan sesi kedua perundingan gencatan senjata. 

    Jika tahap kedua gencatan senjata gagal, perang di Gaza terancam kembali berkobar.

    Meski demikian, Ofer Shelah, seorang pakar pada Institut Kajian keamanan Nasional di Israel, mengklaim Israel akan susah mengobarkan kembali perang di Gaza.

    Dia mengatakan tidak ada jaminan semua sandera akan dibebaskan saat gencatan senjata. Lalu, banyak warga Palestina mulai kembali ke Gaza utara.

    “Tidak ada perang yang akan dilanjutkan,” kata Shelah dikutip dari Associated Press.

    “Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kembali memindahkan penduduk ke [Gaza] selatan?”

    Dengan tegas dia menyebut tidak ada kemenangan total di Gaza.

    Adapun gencatan senjata Israel dengan Hamas kini masih berada pada tahap pertama.  Perundingan untuk membahas tahap kedua digelar minggu depan.

    Jika tahap kedua berhasil, akan ada lebih banyak sandera yang bebas. Akan tetapi jika tahap kedua gagal, masih akan ada puluhan sandera yang masih di Gaza.

    (*)