Perusahaan: Amazon

  • Saingi Starlink, Amazon Percepat Proyek Internet Satelit Kuiper dengan Roket Baru – Page 3

    Saingi Starlink, Amazon Percepat Proyek Internet Satelit Kuiper dengan Roket Baru – Page 3

    Menurut Ricky Freeman, layanan internet Project Kuiper ditargetkan mulai bisa dinikmati pelanggan pada akhir kuartal pertama (Q1) 2026.

    Untuk tahap awal, ada lima negara yang akan kebagian akses yaitu Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, dan Jerman.

    Soal perangkat kerasnya, Amazon sudah menyiapkan terminal standar khusus untuk pelanggan rumah tangga.

    Harganya diperkirakan sekitar USD 400 atau sekitar Rp 6,6 juta, lebih mahal USD 50 (sekitar Rp 833 ribu) jika dibandingkan dengan perangkat serupa milik Starlink.

    Namun Amazon tidak hanya menargetkan pengguna individu. Perusahaan juga mulai menjajaki pasar bisnis.

    Salah satu langkah konkretnya adalah kesepakatan dengan maskapai penerbangan JetBlue untuk menghadirkan layanan Wi-Fi di dalam pesawat.

  • Spotify Ditinggal, Pendirinya Tiba-tiba Mundur Lepas Jabatan CEO

    Spotify Ditinggal, Pendirinya Tiba-tiba Mundur Lepas Jabatan CEO

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pendiri sekaligus CEO Spotify, Daniel Ek, akan mundur dari jabatannya pada Januari tahun depan. Perusahaan streaming asal Swedia itu menyatakan Ek tidak akan lagi mengurusi operasional Spotify secara harian.

    Posisinya beralih menjadi executive chairman, kurang lebih sebagai pengawas strategis perusahaan. Sementara itu, kepemimpinan operasional akan dijalankan oleh dua co-CEO.

    Spotify mengatakan langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk menghadapi persaingan ketat dengan YouTube, Apple, dan Amazon sekaligus memperkuat margin keuntungan.

    Ek, miliarder yang mendirikan Spotify pada 2006 dan menjadikannya raksasa musik global dengan hampir 700 juta pengguna bulanan, akan fokus pada alokasi modal dan strategi jangka panjang.

    “Saya akan lebih terlibat daripada chairman di AS pada umumnya. Anggap saja seperti beralih dari pemain menjadi pelatih,” kata Ek, dikutip dari Reuters, Rabu (1/10/2025).

    Dalam struktur baru, Gustav Soderstrom yang kini menjabat Chief Product and Technology Officer akan menangani strategi teknologi dan pengembangan produk.

    Sementara Alex Norstrom, Chief Business Officer, bertanggung jawab atas bisnis pelanggan, iklan, musik, podcast, dan audiobook. Keduanya akan melapor kepada Ek.

    Saat ini Spotify masih menjadi pemimpin pasar streaming dengan lebih dari 100 juta katalog lagu, jauh di depan Apple Music dengan 90 juta pelanggan. Namun tekanan margin keuntungan masih berlanjut karena tuntutan bayaran lebih tinggi dari artis dan pertumbuhan layanan gratis berbasis iklan.

    Spotify baru mencatatkan laba tahunan pertamanya pada 2024 setelah melakukan serangkaian efisiensi dan kenaikan harga berlangganan.

    Meski model co-CEO sudah diterapkan perusahaan besar seperti Oracle dan Netflix, analis menilai langkah ini bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

    “Pertanyaan besarnya adalah mengapa Spotify perlu executive chairman sekaligus dua CEO. Itu menimbulkan kesan terlalu banyak koki di dapur,” kata Dan Coatsworth, analis AJ Bell.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Spesies Baru Anaconda Raksasa Ditemukan Ilmuwan

    Spesies Baru Anaconda Raksasa Ditemukan Ilmuwan

    Jakarta

    Sebuah tim ilmuwan baru-baru ini mengumumkan penemuan spesies baru anaconda raksasa di hutan hujan Amazon, tepatnya di wilayah Ekuador.

    Ular yang dinamakan anaconda hijau utara (Eunectes akayima) ini terbukti berbeda secara genetik dari kerabat terdekatnya, anaconda hijau (E. murinus), dan berpotensi menjadi spesies ular terbesar di dunia. Penemuan ini menjadi sorotan dunia sains setelah penelitian selama dua dekade akhirnya membuahkan hasil signifikan.

    Selama 20 tahun, para peneliti mengumpulkan sampel darah dan jaringan dari anaconda hijau di berbagai wilayah Amerika Selatan. Namun, titik balik penemuan ini terjadi pada tahun 2022, ketika sampel dari komunitas Bameno di wilayah adat Baihuaeri Waorani, Amazon Ekuador, dianalisis.

    Sampel tersebut mengungkap perbedaan genetik yang mencolok, menandakan keberadaan spesies baru. Penelitian ini dipandu oleh tim ilmuwan yang bekerja sama dengan masyarakat adat Waorani, dipimpin oleh pemimpin lokal Penti Baihua.

    “Pemandu adat Waorani adalah kunci keberhasilan identifikasi spesies ini,” ungkap Bryan Fry, salah satu peneliti utama, dalam jurnal Diversity yang memuat temuan tersebut dikutip dari GK.

    Ekspedisi penemuan ini tidak biasa. “Pemburu pribumi membawa kami ke hutan dalam perjalanan sepuluh hari untuk mencari ular yang mereka anggap suci,” kata Fry.

    Menariknya, aktor Hollywood Will Smith turut bergabung dalam ekspedisi ini saat syuting serial National Geographic. “Kami mendayung kano menyusuri sungai dan cukup beruntung menemukan beberapa anaconda bersembunyi di perairan dangkal, menunggu mangsa,” tambahnya.

    Anaconda Hijau Utara. Foto: Jesús Rivas via GK

    Analisis genetik menunjukkan bahwa Eunectes akayima berbeda hingga 5,5% secara genetik dari E. murinus. “Angka ini sangat mengesankan,” ujar Fry, seraya membandingkan bahwa perbedaan genetik antara manusia dan kera hanya sekitar 2%.

    Anaconda hijau utara ini juga mencuri perhatian dengan ukurannya yang luar biasa. Salah satu individu betina yang ditemukan di desa Waorani memiliki panjang 6,3 meter, meskipun laporan lokal menyebut ada ular yang jauh lebih besar.

    Peran Penting Anaconda

    Anaconda hijau. Foto: India Times

    Sebagai predator puncak, anaconda memainkan peran penting dalam ekosistem hutan hujan. Mereka mengendalikan populasi mangsa seperti ikan, hewan pengerat, rusa, hingga buaya, dengan kecepatan dan kemampuan mencekik yang mematikan.

    “Kehilangan ular ini akan menjadi bencana besar bagi keseimbangan ekologi,” Fry memperingatkan.

    Namun, ancaman terhadap spesies ini nyata. Penggundulan hutan, perburuan, dan polusi akibat tumpahan minyak mengancam habitatnya, terutama populasi kecil anaconda hijau utara yang baru ditemukan.

    Masyarakat adat Waorani, yang telah lama melindungi wilayah mereka, menjadi garda terdepan dalam upaya konservasi. Pada 2019, pemimpin Waorani Nemonte Nenquimo memenangkan gugatan melawan pemerintah Ekuador yang berupaya membuka wilayah mereka untuk eksplorasi minyak.

    “Kami melindungi hutan dari polusi dan kerusakan,” kata Nenquimo, yang masuk daftar 100 orang paling berpengaruh versi Time pada 2020.

    Meski begitu, ancaman terhadap Amazon terus berlanjut, mulai dari eksplorasi minyak hingga perubahan iklim. “Habitat ular ini sangat rentan terhadap kepunahan,” kata Fry.

    Penemuan spesies baru ini menjadi pengingat akan kekayaan biodiversitas Amazon sekaligus urgensi untuk melindunginya. “Kita harus bertindak cepat,” tegasnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Spesies Baru Anakonda Ditemukan, Panjangnya 26 Kaki”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/fyk)

  • Raksasa Toko Online Didenda Rp 41 Triliun Karena Curangi Pelanggan

    Raksasa Toko Online Didenda Rp 41 Triliun Karena Curangi Pelanggan

    Jakarta

    Denda itu mengakhiri perselisihan dua tahun atas tuduhan raksasa toko online itu menipu konsumen agar mendaftar ke layanan berlangganan program Prime dan mempersulit pembatalan.

    Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Amazon akan membayar denda perdata USD 1 miliar dan pengembalian dana USD 1,5 miliar ke sekitar 35 juta pelanggan yang dirugikan praktik pendaftaran Prime yang menipu. FTC mengatakan ini adalah denda perdata terbesar dalam kasus yang melibatkan pelanggaran aturan FTC.

    Penyelesaian terjadi beberapa hari setelah persidangan antara FTC dan Amazon. Gugatan tersebut diajukan tahun 2023 di bawah pemerintahan Joe Biden. “Hari ini, FTC Trump-Vance mencetak sejarah dan mengamankan kemenangan monumental yang memecahkan rekor bagi jutaan warga Amerika yang lelah dengan langganan yang menipu dan rasanya mustahil untuk dibatalkan,” kata Ketua FTC Andrew Ferguson.

    “Bukti menunjukkan bahwa Amazon menggunakan jebakan langganan canggih yang dirancang untuk memanipulasi konsumen agar mendaftar di Prime, dan kemudian mempersulit konsumen mengakhiri langganan mereka,” tambahnya.

    Amazon sendiri membanyah berbuat salah. “Amazon dan para eksekutif selalu mematuhi hukum dan penyelesaian ini memungkinkan kami terus maju dan fokus pada inovasi bagi pelanggan. Kami bekerja sangat keras membuat jelas dan mudah bagi pelanggan untuk mendaftar atau membatalkan keanggotaan Prime mereka” kata juru bicara Amazon Mark Blafkin.

    FTC juga mengatakan perusahaan perlu menyertakan”pengungkapan yang jelas dan mencolok tentang ketentuan Prime selama proses pendaftaran dan memiliki cara mudah membatalkan program tersebut.

    Prime, yang biayanya USD 14,99 per bulan atau USD 139 per tahun, menghasilkan miliaran dolar. Layanan ini awalnya dimulai sebagai tambahan untuk pengiriman cepat. Sejak itu, Prime telah membengkak menjadi layanan yang menawarkan hiburan streaming, pengiriman bahan makanan, fasilitas pengiriman bahan bakar dan makanan, dan lainnya.

    Amazon tak mengungkap berapa banyak pelanggan AS yang dimilikinya, tapi analisis pihak ketiga dari Consumer Intelligence Research Partners memperkirakan mereka punya 197 juta pelanggan per Maret 2025. Pembayaran $2,5 miliar hanya 5,6% dari pendapatan langganan Prime tahun lalu, yang meraup USD 44 miliar.

    “Denda USD 2,5 miliar hanyalah setetes air di lautan bagi Amazon dan, tidak diragukan lagi, merupakan kelegaan besar bagi para eksekutif yang sengaja merugikan pelanggan mereka,” kata Mantan ketua FTC, Lina Khan yang dikutip detikINET dari CNN.

    (fyk/rns)

  • Trump Serang Microsoft, Desak Petinggi Eks Biden Lisa Monaco Dipecat

    Trump Serang Microsoft, Desak Petinggi Eks Biden Lisa Monaco Dipecat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memantik polemik setelah secara terbuka menuntut Microsoft memecat Lisa Monaco.

    Trump menuding Monaco—mantan pejabat tinggi di pemerintahan Barack Obama dan Joe Biden—sebagai ancaman bagi keamanan nasional Amerika dengan dalih dia kini memiliki akses ke data sensitif melalui posisinya di raksasa teknologi itu.

    Dalam unggahan di platform Truth Social, Minggu (28/9/2025) Trump secara eksplisit menyampaikan bahwa dengan latarbelakangnya sebagai Deputi Jaksa Agung para era pemerintahan Biden serta penasihat keamanan dalam negeri Presiden Obama, Monaco ancaman bagi negara.

    Trump bahkan mengungkit telah resmi mencabut seluruh izin keamanan Monaco awal tahun ini, bersamaan dengan pencabutan akses bagi figur-figur Demokrat lain seperti Joe Biden dan Hillary Clinton.

    “Menurut saya, Microsoft harus segera memberhentikan Lisa Monaco,” kata Trump.

    Microsoft menolak berkomentar, sementara Monaco sendiri belum memberikan tanggapan atas serangan Trump.

    Sejak bergabung pada Mei 2025, Monaco memimpin urusan kebijakan keamanan siber Microsoft dan hubungan dengan pemerintah dunia—sebuah posisi strategis yang beririsan dengan banyak kontrak jasa digital penting antara Microsoft dan pemerintah federal AS menurut laporan Axios.

    Trump juga didukung kelompok sayap kanan, seperti aktivis Laura Loomer, yang sejak awal menuding Microsoft keliru menunjuk Monaco.

    Konflik Trump dan industri teknologi sudah berlangsung lama, bahkan sejak periode kepresidenan sebelumnya. Trump pernah menuntut Intel agar melepas CEO Lip-Bu Tan dengan tuduhan konflik kepentingan.

    Namun, setelah Intel memberikan 10% saham ke pemerintah AS sebagai bagian dari perjanjian dana, Trump melunak dan menyebut Tan sebagai CEO yang “sangat dihormati”.

    Tak hanya itu, Trump berkali-kali mengkritik perusahaan media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Google, menuding bias politik dan penyensoran terhadap dirinya dan pendukungnya.

    Selama masa pemerintahannya, beberapa eksekutif teknologi besar seperti Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple), dan Sundar Pichai (Google) juga sempat mendapat tekanan politik ekstensif dari Gedung Putih.

    Aksi terbuka Trump terhadap Monaco dan Microsoft menguatkan kecemasan banyak pihak soal politisasi jabatan krusial di perusahaan teknologi besar, terutama yang berkaitan dengan keamanan digital nasional.

    Banyak pihak menilai langkah Trump tersebut adalah upaya menjadikan perusahaan teknologi sebagai alat politik, sejalan dengan strategi balas dendam terhadap musuh politik lama dan tekanan pada eksekutif yang berafiliasi dengan administrasi lawan.

  • Microsoft Putus Akses Layanan Cloud Militer Israel, Ini Alasannya

    Microsoft Putus Akses Layanan Cloud Militer Israel, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS), Microsoft, memutus akses layanan teknologi komputasi awan atau cloud Azure terhadap militer Israel.

    Keputusan itu diambil setelah Unit 8200 atau badan mata-mata elit militer, kedapatan melanggar ketentuan layanan perusahaan dengan menyimpan sejumlah besar data pengawasan masyarakat sipil Palestina di platform cloud Azure.

    Berdasarkan laporan The Guardian, Unit 8200 mengumpulkan jutaan panggilan telepon warga sipil Palestina yang dilakukan setiap hari di Gaza dan Tepi Barat, serta melakukan pengawasan ketat terhadap data yang dikumpulkan itu.

    Keputusan untuk menghentikan layanan terhadap Unit 8200 dalam menggunakan beberapa teknologi Microsoft merupakan hasil respons langsung perusahaan terhadap investigasi yang dipublikasikan oleh The Guardian bulan lalu.

    “Investigasi tersebut mengungkap bagaimana Azure digunakan untuk menyimpan dan memproses data komunikasi Palestina dalam program pengawasan massal,” dikutip dari laporan The Guardian, Sabtu (27/9/2025).

    Guardian mengungkapkan bagaimana Microsoft dan Unit 8200 sebetulnya telah bekerja sama dalam rencana untuk memindahkan sejumlah besar materi intelijen sensitif ke Azure.

    Proyek ini dimulai setelah pertemuan pada tahun 2021 antara kepala eksekutif Microsoft, Satya Nadella, dan komandan Unit 8200 saat itu, Yossi Sariel.

    Menanggapi investigasi tersebut, Microsoft memerintahkan penyelidikan eksternal yang mendesak untuk meninjau hubungannya dengan Unit 8200. Temuan awal tersebut kini telah mendorong perusahaan untuk membatalkan akses unit tersebut ke beberapa layanan penyimpanan cloud dan AI miliknya.

    Dilengkapi dengan kapasitas penyimpanan dan daya komputasi Azure yang hampir tak terbatas, Unit 8200 telah membangun sistem baru tanpa pandang bulu yang memungkinkan petugas intelijennya mengumpulkan, memutar ulang, dan menganalisis konten panggilan seluler seluruh populasi.

    Unit 8200 dilaporkan mampu mengumpulkan data satu juta panggilan per jam. Penyimpanan data panggilan yang disadap dalam jumlahnya mencapai 8.000 terabyte disimpan di pusat data Microsoft di Belanda.

    Beberapa hari setelah Guardian menerbitkan investigasi tersebut, Unit 8200 dilaporkan dengan cepat memindahkan data pengawasan tersebut ke luar kawasan Uni Eropa.

    Transfer data besar-besaran itu terjadi pada awal Agustus. Sumber intelijen mengatakan Unit 8200 berencana mentransfer data tersebut ke platform cloud Amazon Web Services. Baik Pasukan Pertahanan Israel (IDF) maupun Amazon tidak menanggapi permintaan komentar.

    Keputusan Microsoft untuk mengakhiri akses badan mata-mata tersebut ke teknologi utama dibuat di tengah tekanan dari karyawan dan investor terhadap kerja sama perusahaan dengan militer Israel dan peran teknologinya dalam serangan hampir dua tahun di Gaza.

    Komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Israel tetapi didukung oleh banyak ahli hukum internasional.

    Investigasi gabungan The Guardian memicu protes di kantor pusat Microsoft di AS dan salah satu pusat datanya di Eropa, serta tuntutan oleh kelompok kampanye yang dipimpin pekerja bernama No Azure for Apartheid untuk mengakhiri semua hubungan dengan militer Israel.

    Pada hari Kamis lalu, wakil ketua dan presiden Microsoft, Brad Smith, memberi tahu staf tentang keputusan tersebut. Dalam surel yang dilihat oleh Guardian, ia mengatakan perusahaan telah “menghentikan dan menonaktifkan serangkaian layanan untuk sebuah unit di Kementerian Pertahanan Israel”, termasuk layanan penyimpanan cloud dan AI.

    Smith menulis: “Kami tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil. Kami telah menerapkan prinsip ini di setiap negara di dunia, dan kami telah berulang kali menekankannya selama lebih dari dua dekade.”

    Keputusan ini mengakhiri secara tiba-tiba periode tiga tahun kerja badan mata-mata tersebut dengan Microsoft dalam mengoperasikan program pengawasannya menggunakan teknologi perusahaan teknologi raksasa asal AS itu.

    Menurut sebuah dokumen yang dilihat oleh Guardian, seorang eksekutif senior Microsoft mengatakan kepada Kementerian Pertahanan Israel akhir pekan lalu: “Meskipun peninjauan kami masih berlangsung, pada titik ini kami telah mengidentifikasi bukti yang mendukung unsur-unsur pelaporan Guardian.”

    Pihak eksekutif mengatakan kepada pejabat Israel bahwa Microsoft “tidak bergerak di bidang bisnis yang memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil” dan memberi tahu mereka bahwa mereka akan “menonaktifkan” akses ke layanan yang mendukung proyek pengawasan Unit 8200 dan menangguhkan penggunaan beberapa produk AI.

    Penghentian ini merupakan kasus pertama perusahaan teknologi AS menarik layanan yang diberikan kepada militer Israel sejak dimulainya perang di Gaza.

    Keputusan ini tidak memengaruhi hubungan komersial Microsoft yang lebih luas dengan IDF, yang merupakan klien lama dan akan tetap memiliki akses ke layanan lainnya. Penghentian ini sebatas menimbulkan pertanyaan di Israel tentang kebijakan penyimpanan data militer sensitif di cloud pihak ketiga yang di hosting di luar negeri.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Microsoft Putus Akses Layanan Cloud Militer Israel, Ini Alasannya

    Microsoft Putus Akses Layanan Cloud Militer Israel, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS), Microsoft, memutus akses layanan teknologi komputasi awan atau cloud Azure terhadap militer Israel.

    Keputusan itu diambil setelah Unit 8200 atau badan mata-mata elit militer, kedapatan melanggar ketentuan layanan perusahaan dengan menyimpan sejumlah besar data pengawasan masyarakat sipil Palestina di platform cloud Azure.

    Berdasarkan laporan The Guardian, Unit 8200 mengumpulkan jutaan panggilan telepon warga sipil Palestina yang dilakukan setiap hari di Gaza dan Tepi Barat, serta melakukan pengawasan ketat terhadap data yang dikumpulkan itu.

    Keputusan untuk menghentikan layanan terhadap Unit 8200 dalam menggunakan beberapa teknologi Microsoft merupakan hasil respons langsung perusahaan terhadap investigasi yang dipublikasikan oleh The Guardian bulan lalu.

    “Investigasi tersebut mengungkap bagaimana Azure digunakan untuk menyimpan dan memproses data komunikasi Palestina dalam program pengawasan massal,” dikutip dari laporan The Guardian, Sabtu (27/9/2025).

    Guardian mengungkapkan bagaimana Microsoft dan Unit 8200 sebetulnya telah bekerja sama dalam rencana untuk memindahkan sejumlah besar materi intelijen sensitif ke Azure.

    Proyek ini dimulai setelah pertemuan pada tahun 2021 antara kepala eksekutif Microsoft, Satya Nadella, dan komandan Unit 8200 saat itu, Yossi Sariel.

    Menanggapi investigasi tersebut, Microsoft memerintahkan penyelidikan eksternal yang mendesak untuk meninjau hubungannya dengan Unit 8200. Temuan awal tersebut kini telah mendorong perusahaan untuk membatalkan akses unit tersebut ke beberapa layanan penyimpanan cloud dan AI miliknya.

    Dilengkapi dengan kapasitas penyimpanan dan daya komputasi Azure yang hampir tak terbatas, Unit 8200 telah membangun sistem baru tanpa pandang bulu yang memungkinkan petugas intelijennya mengumpulkan, memutar ulang, dan menganalisis konten panggilan seluler seluruh populasi.

    Unit 8200 dilaporkan mampu mengumpulkan data satu juta panggilan per jam. Penyimpanan data panggilan yang disadap dalam jumlahnya mencapai 8.000 terabyte disimpan di pusat data Microsoft di Belanda.

    Beberapa hari setelah Guardian menerbitkan investigasi tersebut, Unit 8200 dilaporkan dengan cepat memindahkan data pengawasan tersebut ke luar kawasan Uni Eropa.

    Transfer data besar-besaran itu terjadi pada awal Agustus. Sumber intelijen mengatakan Unit 8200 berencana mentransfer data tersebut ke platform cloud Amazon Web Services. Baik Pasukan Pertahanan Israel (IDF) maupun Amazon tidak menanggapi permintaan komentar.

    Keputusan Microsoft untuk mengakhiri akses badan mata-mata tersebut ke teknologi utama dibuat di tengah tekanan dari karyawan dan investor terhadap kerja sama perusahaan dengan militer Israel dan peran teknologinya dalam serangan hampir dua tahun di Gaza.

    Komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Israel tetapi didukung oleh banyak ahli hukum internasional.

    Investigasi gabungan The Guardian memicu protes di kantor pusat Microsoft di AS dan salah satu pusat datanya di Eropa, serta tuntutan oleh kelompok kampanye yang dipimpin pekerja bernama No Azure for Apartheid untuk mengakhiri semua hubungan dengan militer Israel.

    Pada hari Kamis lalu, wakil ketua dan presiden Microsoft, Brad Smith, memberi tahu staf tentang keputusan tersebut. Dalam surel yang dilihat oleh Guardian, ia mengatakan perusahaan telah “menghentikan dan menonaktifkan serangkaian layanan untuk sebuah unit di Kementerian Pertahanan Israel”, termasuk layanan penyimpanan cloud dan AI.

    Smith menulis: “Kami tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil. Kami telah menerapkan prinsip ini di setiap negara di dunia, dan kami telah berulang kali menekankannya selama lebih dari dua dekade.”

    Keputusan ini mengakhiri secara tiba-tiba periode tiga tahun kerja badan mata-mata tersebut dengan Microsoft dalam mengoperasikan program pengawasannya menggunakan teknologi perusahaan teknologi raksasa asal AS itu.

    Menurut sebuah dokumen yang dilihat oleh Guardian, seorang eksekutif senior Microsoft mengatakan kepada Kementerian Pertahanan Israel akhir pekan lalu: “Meskipun peninjauan kami masih berlangsung, pada titik ini kami telah mengidentifikasi bukti yang mendukung unsur-unsur pelaporan Guardian.”

    Pihak eksekutif mengatakan kepada pejabat Israel bahwa Microsoft “tidak bergerak di bidang bisnis yang memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil” dan memberi tahu mereka bahwa mereka akan “menonaktifkan” akses ke layanan yang mendukung proyek pengawasan Unit 8200 dan menangguhkan penggunaan beberapa produk AI.

    Penghentian ini merupakan kasus pertama perusahaan teknologi AS menarik layanan yang diberikan kepada militer Israel sejak dimulainya perang di Gaza.

    Keputusan ini tidak memengaruhi hubungan komersial Microsoft yang lebih luas dengan IDF, yang merupakan klien lama dan akan tetap memiliki akses ke layanan lainnya. Penghentian ini sebatas menimbulkan pertanyaan di Israel tentang kebijakan penyimpanan data militer sensitif di cloud pihak ketiga yang di hosting di luar negeri.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Diduga Tipu Jutaan Pelanggan Prime, Amazon Kena Denda Rp 41 T

    Diduga Tipu Jutaan Pelanggan Prime, Amazon Kena Denda Rp 41 T

    Jakarta

    Raksasa e-commerce asal Amerika Serikat, Amazon.com Inc, setuju membayar denda penyelesaian perkara senilai US$ 2,5 miliar atau sekitar Rp 41.84 triliun (asumsi kurs Rp 16.738/dollar AS). Denda tersebut untuk menyelesaikan gugatan Federal Trade Commission (FTC) atas dugaan menipu jutaan pelanggan agar berlangganan Prime.

    Melansir CNN, Sabtu (27/9/2025), dalam gugatan dugaan penipuan itu FTC menuduh Amazon menipu konsumen agar mendaftar pada layanan berlangganan Prime namun kemudian mempersulit pembatalan atau penghentian penggunaan layanan.

    Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Amazon akan membayar denda perdata sebesar US$ 1 miliar atau Rp 16,73 triliun kepada negara. Kemudian sisa dendanya, US$ 1,5 miliar atau Rp 25,1 triliun untuk memberikan pengembalian dana kepada sekitar 35 juta pelanggan yang dirugikan oleh praktik pendaftaran Prime tersebut.

    Badan tersebut menyatakan bahwa ini adalah denda perdata terbesar dalam kasus pelanggaran aturan FTC. Ini juga merupakan ganti rugi restitusi tertinggi kedua yang diperoleh FTC.

    Penyelesaian ini terjadi hanya beberapa hari setelah persidangan antara FTC dengan Amazon. Gugatan tersebut pertama kali diajukan pada 2023 kemarin di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden atas kebijakan pembatalan perusahaan.

    “Hari ini, FTC Trump-Vance mencetak sejarah dan mengamankan kemenangan monumental yang memecahkan rekor bagi jutaan rakyat Amerika yang lelah dengan langganan yang menipu dan rasanya mustahil untuk dibatalkan,” kata Ketua FTC Andrew Ferguson dalam keterangannya.

    Berdasarkan bukti dalam persidangan menunjukkan bagaimana Amazon menggunakan jebakan langganan canggih yang dirancang untuk memanipulasi konsumen agar mendaftar di Prime, dan kemudian mempersulit konsumen untuk mengakhiri langganan mereka.

    “Amazon dan para eksekutif kami selalu mematuhi hukum dan penyelesaian ini memungkinkan kami untuk terus maju dan berfokus pada inovasi bagi pelanggan,” ujar juru bicara Amazon, Mark Blafkin, dalam sebuah pernyataan.

    “Kami bekerja sangat keras untuk memastikan pelanggan dapat mendaftar atau membatalkan keanggotaan Prime mereka dengan mudah dan jelas, serta menawarkan nilai tambah yang substansial bagi jutaan anggota setia Prime kami di seluruh dunia,” sambungnya.

    Meski begitu Amazon dan para eksekutif perusahaan tidak mengakui kesalahan apa pun seperti yang dituduhkan. Alih-alih, perusahaan mengatakan telah membuat perubahan yang diuraikan oleh FCC.

    Sebagai informasi, Prime merupakan layanan berlangganan dengan tarif US$ 14,99 per bulan atau US$ 139 per tahun, merupakan salah satu layanan terbaik Amazon dan menghasilkan miliaran dolar.

    Layanan ini awalnya merupakan layanan tambahan untuk pengiriman cepat. Sejak itu, Prime telah berkembang menjadi layanan multi-cabang yang menawarkan hiburan streaming, pengiriman bahan bakar, fasilitas pengiriman bahan bakar dan makanan, serta penawaran khusus pelanggan.

    Amazon tidak mengungkapkan berapa banyak pelanggannya di AS, tetapi analisis pihak ketiga dari Consumer Intelligence Research Partners memperkirakan bahwa mereka memiliki 197 juta pelanggan pada Maret 2025.

    (igo/eds)

  • Ratusan Ribu Data Transfer Bank Bocor, Angka Gaji Sampai Cicilan

    Ratusan Ribu Data Transfer Bank Bocor, Angka Gaji Sampai Cicilan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ratusan ribu dokumen transfer bank di India terekspos setelah ditemukan tersimpan di server cloud Amazon.

    Perusahaan keamanan siber UpGuard menemukan pada akhir Agustus lalu, ada 273.000 file PDF berisi detail transaksi perbankan nasabah India yang dapat diakses publik. Dokumen itu mencantumkan nomor rekening, jumlah transaksi, hingga detail kontak individu.

    Data yang bocor merupakan formulir transaksi yang diproses melalui National Automated Clearing House (NACH), sistem perbankan terpusat yang digunakan untuk transaksi berulang dalam jumlah besar seperti pembayaran gaji, cicilan pinjaman, dan tagihan utilitas.

    Menurut peneliti, kebocoran ini terkait dengan setidaknya 38 bank dan lembaga keuangan, demikian dikutip dari TechCrunch, Jumat (26/9/2025).

    UpGuard mencatat sebagian besar dokumen menyebut nama Aye Finance, lembaga keuangan India yang pada tahun lalu mengajukan IPO senilai US$171 juta. Bank milik negara, State Bank of India, juga menjadi institusi yang paling sering muncul dalam dokumen yang bocor.

    Setelah penemuan ini, UpGuard telah memberi tahu Aye Finance serta National Payments Corporation of India (NPCI), lembaga pemerintah yang mengelola NACH. Namun hingga awal September, data masih terekspos bahkan ribuan file baru terus ditambahkan setiap hari. Data baru berhasil diamankan setelah UpGuard melaporkan ke Computer Emergency Response Team India (CERT-In).

    Meski demikian, hingga kini tidak ada pihak yang mengakui tanggung jawab atas insiden ini. NPCI menegaskan data bukan berasal dari sistem mereka.

    “Verifikasi dan peninjauan mendetail telah memastikan bahwa tidak ada data terkait mandat NACH dari sistem NPCI yang terekspos atau dikompromikan,” kata juru bicara NPCI, Ankur Dahiya.

    Aye Finance maupun State Bank of India belum memberikan tanggapan atas temuan ini.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Amerika Blokir Israel, Aktivitas Gelap Incar Warga Palestina Terungkap

    Amerika Blokir Israel, Aktivitas Gelap Incar Warga Palestina Terungkap

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) Microsoft mengungkapkan telah menyetop sejumlah layanan pada Kementerian Pertahanan Israel. Pengumuman itu terjadi setelah laporan mengenai penyimpanan panggilan telepon masyarakat Palestina menyebar ke publik.

    Laporan The Guardian pada Agustus lalu mengatakan Unit 8200 Pasukan Pertahanan Israel membangun sistem untuk melakukan pelacakan telepon. Presiden dan wakil ketua Microsoft Brad Smith mengungkapkan pihaknya menemukan bukti dari sejumlah elemen laporan tersebut.

    “Sementara peninjauan masih berlangung, kami menemukan bukti yang mendukung beberapa elemen laporan The Guardian,” jelasnya dalam surat kepada karyawan perusahaan, dikutip CNBC Internasional, Jumat (26/9/2025).

    “Bukti mencakup informasi soal konsumsi IMOD atas kapasitan penyimpanan Azure di Belanda dan penggunaan layanan AI,” dia menambahkan.

    Smith mengatakan Microsoft telah menonaktifkan layanan penyimpanan berbasis cloud dan langganan kecerdasan buatan untuk Kementerian Pertahanan Israel.

    Tidak ada data pelanggan pada jenis tinjauan yang dilakukan, ungkapnya. Tak lupa, Smith juga berterima kasih kepada The Guardian atas laporannya.

    Menurutnya, Microsoft punya kepentingan bersama untuk melindungi privasi. Termasuk memastikan pelanggan bisa mengandalkan layanan dengan kepercayaan yang kuat.

    “Sebagai karyawan, kita semua punya kepentingan bersama dalam perlindungan privasi, mengingat nilai bisnis yang diciptakannya untuk memastikan pelanggan kami bisa mengandalkan layanan dengan kepercayaan yang kuat,” ucap Smith.

    The Guardian juga telah melaporkan Unit 8200 akan memindahkan pasokan panggilan teleponnya ke raksasa layanan cloud dunia Amazon Web Services. Namun pihak perusahaan belum berkomentar soal laporan tersebut.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]