Xcloud.id

Perusahaan: Airbus

  • Lebaran 2025, Tiket Pesawat Garuda (GIAA) Laris Manis, Ini Tujuan Favorit

    Lebaran 2025, Tiket Pesawat Garuda (GIAA) Laris Manis, Ini Tujuan Favorit

    Bisnis.com, JAKARTA — Tiket pesawat Garuda Indonesia untuk periode Lebaran 2025 hampir seluruhnya terjual habis. Dari total 1,9 juta tiket yang disediakan, sekitar 60% tiket telah terjual. 

    Head Corporate Communication Garuda Indonesia, Dicky Irchamsyah mengatakan tingkat keterisian kursi sudah mencapai 50-60% dari total 1,9 juta tiket tersedia. Jumlah tersebut sudah termasuk kuota tambahan penerbangan (extra flight). 

    “Kami proyeksikan jumlah tersebut akan terus bergerak dinamis memasuki periode peak season nanti,” kata Dicky kepada Bisnis, dikutip Minggu (23/3/2025). 

    Dicky menambahkan sejumlah rute penerbangan favorit sudah mencatatkan tingkat keterisian yang sangat tinggi, terutama pada rute menuju Bali, Medan, Padang, Makassar, Singapura, dan Surabaya.  

    Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Grup Garuda mempersiapkan sekitar 1,9 juta kursi penerbangan guna mendukung mobilitas masyarakat selama libur Lebaran, mencakup rute domestik dan internasional. Dari total kapasitas tersebut, sebanyak 1.027.255 kursi disediakan melalui sekitar 5.710 penerbangan Garuda Indonesia, sedangkan Citilink menyediakan 902.830 kursi melalui sekitar 5.196 penerbangan.  

    Garuda Indonesia mengoperasikan setidaknya 95 armada, terdiri dari 61 pesawat Garuda Indonesia yang mencakup 7 unit Boeing B777-300ER, 11 unit Airbus A330 Series, dan 43 unit Boeing B737-800NG. Sementara itu, Citilink menyiagakan 31 pesawat A320 CEO/NEO dan 3 unit ATR 72-600.  

    Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 28 Maret 2025, sementara arus balik diprediksi pada 6 April 2025. Optimalisasi kapasitas penerbangan dilakukan pada rute dengan permintaan tinggi, seperti Jakarta – Tanjung Karang, Jakarta – Pangkalpinang, Jakarta – Padang, serta Yogyakarta – Denpasar untuk rute domestik. Adapun rute internasional meliputi Jakarta – Jeddah, Jakarta – Madinah, Jakarta – Doha, Sydney – Denpasar, dan Denpasar – Narita.  

    Grup Garuda juga menawarkan berbagai program promosi, salah satunya “Garuda Indonesia Takjil Ramadan” yang memberikan diskon hingga Rp1 juta untuk penerbangan domestik dan internasional dengan periode pemesanan pada 3-9 Maret 2025 dan perjalanan hingga 30 September 2025.  

    Citilink turut menghadirkan program “Takbir 2025 – Mudik Duluan” yang memungkinkan pemesanan tiket mudik lebih awal. Program ini dibuka hingga 9 Maret 2025 untuk penerbangan pada periode 1-30 Maret 2025.

  • Yusril Sebut Navayo Lakukan Wanprestasi Proyek Satelit Kemenhan

    Yusril Sebut Navayo Lakukan Wanprestasi Proyek Satelit Kemenhan

    Yusril Sebut Navayo Lakukan Wanprestasi Proyek Satelit Kemenhan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas)
    Yusril Ihza Mahendra
    menyebut
    Navayo International AG
    melakukan wanprestasi dalam proyek satelit
    Kementerian Pertahanan
    (Kemhan).
    Yusril mengatakan, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Navayo baru mengerjakan pekerjaan dengan nilai Rp 1,9 miliar dari tagihan sebesar 16 juta dollar AS atas proyek satelit tersebut kepada Kemenhan.
    “Jadi, jauh sama sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka,” kata Yusril di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Kumham Imipas, Kamis (20/3/2025).
    Sengketa proyek satelit
    ini pun memasuki babak baru.
    Berdasarkan putusan arbitrase International Criminal Court (ICC) di Singapura, pemerintah berkewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan Navayo sebesar 24,1 juta dollar Amerika Serikat (AS).
    Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, akan dikenai bunga keterlambatan sebesar 2.568 dollar AS per hari sampai putusan arbitrase ICC dibayarkan.
    “Di dalam persidangan dispute mengenai masalah pengadaan bagian-bagian dari satelit Kementerian Pertahanan pada tahun 2016. Oleh Arbitrasi Singapura kita dikalahkan dan kita harus membayar sejumlah utang atau ganti rugi kepada pihak Navayo,” kata Yusril.
    Yusril mengatakan persoalan yang berlarut-larut tersebut membuat Navayo mengajukan permohonan penyitaan aset properti pemerintah yang dimiliki oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Perancis.
    “Masalah ini dirundingkan berlarut-larut, sampai akhirnya Navayo mengajukan permohonan kepada Pengadilan Perancis untuk mengeksekusi putusan dari Arbitrase Singapura dan meminta untuk dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Perancis,” ujar dia.
    Yusril mengatakan pemerintah menghormati putusan pengadilan Arbitrase Singapura yang menyatakan pemerintah kalah dan diwajibkan membayar ganti rugi.
    Ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, untuk memenuhi putusan tersebut.
    “Nanti masalah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden hasil pertemuan dan pembahasan rapat koordinasi hari ini,” ujar Yusril.
    Tak hanya itu, pemerintah juga akan berupaya menghambat penyitaan aset pemerintah di Prancis.
    Sebab, menurut Yusril, penyitaan tersebut melanggar Konvensi Wina terkait perlindungan aset diplomatik yang tidak bisa disita.
    “Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Prancis, pihak kita tetap akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi,” kata dia.
    Kasus proyek pengelolaan satelit di Kemenhan yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat masih menjabat.
    Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2015, ketika Indonesia menyewa satelit dan tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai nilai sewa.
    Hal ini menyebabkan Indonesia digugat di pengadilan
    arbitrase internasional
    sehingga harus membayarkan uang sewa dan biaya arbitrase dengan nilai fantastis.
    Pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara harus mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit.
    “Biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar,” kata Mahfud.
    Tak hanya itu, Navayo juga mengajukan tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.
    Terkait perkara ini, Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021 mengeluarkan putusan yang mewajibkan Kemenhan membayar 20.901.209 dollar AS atau setara Rp 314 miliar kepada Navayo.
    “Selain keharusan membayar kepada Navayo, Kemhan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi,” kata Mahfud.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Kalah Sengketa soal Satelit Kemenhan, Indonesia Wajib Bayar 24,1 Juta Dollar AS ke Navayo Nasional

    1 Kalah Sengketa soal Satelit Kemenhan, Indonesia Wajib Bayar 24,1 Juta Dollar AS ke Navayo Nasional

    Kalah Sengketa soal Satelit Kemenhan, Indonesia Wajib Bayar 24,1 Juta Dollar AS ke Navayo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Sengketa proyek satelit
    Kementerian Pertahanan (
    Kemhan
    ) dengan
    Navayo International AG
    memasuki babak baru.
    Berdasarkan putusan arbitrase International Criminal Court (ICC) di Singapura, pemerintah berkewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan Navayo sebesar 24,1 juta Dollar Amerika Serikat (AS).
    Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, akan dikenai bunga keterlambatan sebesar 2.568 Dollar AS per hari sampai
    putusan arbitrase ICC
    dibayarkan.
    “Di dalam persidangan
    dispute
    mengenai masalah pengadaan bagian-bagian dari satelit Kementerian Pertahanan pada tahun 2016. Oleh Arbitrasi Singapura kita dikalahkan dan kita harus membayar sejumlah utang atau ganti rugi kepada pihak Navayo,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra di kantornya, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
    Yusril mengatakan, persoalan yang berlarut-larut tersebut membuat Navayo mengajukan permohonan penyitaan aset properti pemerintah di Prancis.
    Ia menjelaskan, aset properti milik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Perancis.
    “Masalah ini dirundingkan berlarut-larut, sampai akhirnya Navayo mengajukan permohonan kepada Pengadilan Prancis untuk mengeksekusi putusan dari Arbitrase Singapura dan meminta untuk dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Prancis,” ujar dia.
    Yusril mengatakan, pemerintah menghormati putusan pengadilan Arbitrase Singapura yang menyatakan pemerintah kalah dan diwajibkan membayar ganti rugi.
    Ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, unuk memenuhi putusan tersebut.
    “Nanti masalah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden hasil pertemuan dan pembahasan rapat koordinasi hari ini,” ujar Yusril.
    Tak hanya itu, pemerintah juga akan berupaya menghambat penyitaan aset pemerintah di Prancis.
    Sebab, menurut Yusril, penyitaan tersebut melanggar Konvensi Wina terkait perlindungan aset diplomatik yang tidak bisa disita.
    “Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Perancis, pihak kita tetap akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi,” kata dia.
    Lebih lanjut, Yusril mengatakan, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa Navayo juga melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya.
    Ia menyatakan, Navayo baru mengerjakan pekerjaannya sejumlah Rp 1,9 miliar.
    “Jadi, jauh sama sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka. Tapi ketika kita kalah di arbitrase Singapura, kita harus membayar dalam jumlah yang sangat besar,” ucap dia.
    Kasus proyek pengelolaan satelit di Kemenhan yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat masih menjabat.
    Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2015, ketika Indonesia menyewa satelit dan tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai nilai sewa.
    Hal ini menyebabkan Indonesia digugat di pengadilan arbitrase internasional sehingga harus membayarkan uang sewa dan biaya arbitrase dengan nilai fantastis.
    Pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara harus mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit.
    “Biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar,” kata Mahfud.
    Tak hanya itu, Navayo juga mengajukan tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.
    Terkait perkara ini, Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021 mengeluarkan putusan yang mewajibkan Kemenhan membayar 20.901.209 dollar AS atau setara Rp 314 miliar kepada Navayo.
    “Selain keharusan membayar kepada Navayo, Kemhan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi,” kata Mahfud.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menanti Peluncuran Satelit Biomassa ESA

    Menanti Peluncuran Satelit Biomassa ESA

    Bisnis.com, JAKARTA – Satelit Biomassa Eropa telah tiba di Pelabuhan Pariacabo, Kourou, Guyana Prancis pada awal pekan lalu setelah perjalanan dua pekan menyeberangi Samudra Atlantik. Kini, satelit tersebut telah berada di ruang aman yang bersih di Pelabuhan Antariksa Eropa (Europe’s Spaceport).

    Badan Antariksa Eropa (European Space Agency/ESA) dalam keterangan resminya awal pekan ini mengungkapkan bahwa satelit ini akan diperiksa secara menyeluruh guna memastikan kondisinya baik. Namun, saat ini satelit tersebut dalam kondisi sangat baik.

    Selama beberapa pekan ke depan, tim akan mempersiapkan satelit pengamatan Bumi yang canggih ini untuk lepas landas dengan roket Vega-C pada April 2025. Satelit dengan berat 1,25 ton itu akan mengorbit di ketinggian 666 kilometer dari permukaan Bumi.

    Setelah mengorbit, satelit ini akan memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi baru tentang keadaan hutan seperti bagaimana hutan berubah seiring waktu dan memajukan pengetahuan tentang siklus karbon.

    “Ini adalah satelit pertama yang membawa radar aperture sintetis P-band polarimetrik penuh untuk pencitraan interferometrik. Berkat panjang gelombang P-band yang panjang, sekitar 70 cm, sinyal radar dapat membelah seluruh lapisan hutan untuk mengukur biomassa, yang berarti batang, cabang, dan tangkai berkayu, yang merupakan tempat pohon menyimpan sebagian besar karbonnya,’ tulis manajemen ESA dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (19/3/2025).

    Lewat teknologi luar angkasa baru tersebut, akan menghasilkan banyak informasi baru yang memungkinkan para ilmuwan untuk secara akurat menilai stok dan fluks karbon hutan yang dipengaruhi oleh perubahan penggunaan lahan, degradasi hutan, dan pertumbuhan kembali hutan.

    Adapun, kontraktor utama ESA untuk satelit Biomassa -Airbus di Stevenenge, Inggris- telah memimpin pengembangan dengan konsorsium lebih dari 50 perusahaan dari 20 negara, termasuk perusahaan asal Amerika Serikat, L3 Harris, yang mengembangkan antena kawat kasa besar sebagai ciri khas satelit ini.

    Satelit tersebut memulai perjalanannya ke Guyana Prancis pada 21 Februari 2025 setelah diangkut lewat jalur darat dari markas Airbus di Toulouse, Prancis ke Pelabuhan Sete, tempat kapal kargo MN Toucan berlabuh. Kapal ini dirancang khusus untuk mengangkut kargo berharga antariksa mengarungi Atlantik.

    Stefan Kiryenko, Biomass Launch Campaign Manager di ESA, mengatakan bahwa setelah tiba di Pelabuhan Antariksa Eropa, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terkait kondisi satelt tersebut.

    “Kemudian, kami memiliki program intensi selama enam pekan untuk mempersiapkannya agar dapat dibungkis dalam rangka roket Vega-C untuk lepas landas pada akhir April,” katanya dalam keterangan resmi ESA, dikutip Rabu (19/3/2025).

    Sementara itu, Simonetta Cheli, Director of Earth Observation Programmes di ESA, mengungkapkan bahwa satelit Biomassa dengan sempurna mewujudkan misi ESA Earth Explorer yang dirancang untuk menunjukkan bagaimana teknologi mutakhir dapat memberikan wawasan inovatif mengenai sistem kompleks planet ini.

    “Dengan mendorong batasan penginderaan jarak jauh, satelit Biomassa tidak hanya memajukan pemahaman kita tentang hutan global dan siklus karbon, tetapi juga menunjukkan potensi transformatif inovasi berbasis ruang angkasa dalam mengatasi tantangan lingkungan paling mendesak di Bumi,” jelasnya.

    Pada medio Februari 2025, ESA mengungkapkan bahwa misi Biomassa baru telah dirancang untuk membantu mengukur siklus karbon global guna memahami bagaimana hutan berubah dan implikasi selanjutnya terhadap iklim.

  • CEO Warning Industri Penerbangan karena Pesawat, Ada Apa?

    CEO Warning Industri Penerbangan karena Pesawat, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia -CEO Air India Campbell Wilson memberi peringatan ke industri penerbangan. Ia mengatakan akan ada kekurangan pesawat secara global yang menghambat pertumbuhan maskapai.

    Tak tanggung-tanggung, hal ini akan berlangsung selama empat hingga lima tahun. Pasalnya ada kendala pasokan menghambat produksi di produsen jet Boeing.

    Wilson mengatakan dia melihat titik-titik kritis dalam pasokan mesin jet berbadan sempit. Mulai dari kursi kelas bisnis dan kelas satu, termasuk beberapa elemen badan pesawat.

    “Tidak banyak yang dapat kami lakukan. Kami adalah korban keadaan, seperti halnya maskapai lainnya,” katanya dikutip Reuters, Selasa (18/3/2025).

    Ia pun menjelaskan, kenyataan ini membuat Air India sedikit “kejam”. Tak ada ekspansi signifikan yang bisa dilakukan.

    “Jika kapasitas Anda terbatas, Anda harus sedikit lebih kejam sehubungan dengan tempat Anda menempatkan pesawat untuk memaksimalkan keuntungan,” tambahnya.

    “Itu berarti Anda tidak dapat berekspansi ke tempat yang seharusnya ingin Anda ekspansi,” tegasnya.

    Air India sendiri tengah menjalankan strategi perubahan haluan yang ambisius dua tahun setelah Tata Group mengambil alih maskapai tersebut. Tetapi upaya restrukturisasinya menjadi rumit karena keterlambatan pengiriman jet.

    Kemunduran ini memaksa maskapai untuk mengoperasikan jet lama lebih lama dari yang direncanakan. Perusahaan juga meningkatkan biaya perawatan dan memperlambat upaya modernisasi dan ekspansinya.

    “Persaingan di antara maskapai untuk menyewa pesawat dan konfigurasi yang berbeda yang tersedia membuat penyewaan pesawat menjadi menantang,” tambah Wilson lagi.

    Pesan Boeing dan Airbus

    Pada tahun 2023- sebagai bagian dari perombakan bernilai miliaran dolar- Air India sebenarnya telah memesan 470 jet dari Airbus dan Boeing, termasuk 10 pesawat 777X buatan produsen pesawat AS yang sangat tertunda dan 190 jet Boeing 737 MAX. Akhir tahun lalu, maskapai ini memesan 100 pesawat Airbus lagi.

    Namun, ketika ditanya tentang jadwal pengiriman 777X, Wilson berkata, “Siapa yang tahu?”. Komentarnya menggarisbawahi ketidakpastian di antara maskapai yang telah memesan jet yang dianggap sebagai penerus Boeing 777, salah satu pesawat jarak jauh paling sukses secara komersial.

    Bulan lalu, kepada laman yang sama, ia mengatakan bahwa Air India menunda pelaksanaan opsi yang beredar untuk membeli jet Boeing tambahan sampai produsen pesawat itu menyelesaikan tumpukan pesanannya. Boeing sedang memulihkan diri dari pemogokan pekerja yang melumpuhkan selama hampir dua bulan tahun lalu.

    Pembuat pesawat itu tidak dapat memproduksi lebih dari 38 pesawat 737 MAX per bulan karena adanya batasan yang ditetapkan oleh Badan Penerbangan Federal AS. Boeing tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    (sef/sef)

  • Rocket Lab Pasok Panel Surya Satelit Airbus

    Rocket Lab Pasok Panel Surya Satelit Airbus

    Bisnis.com, JAKARTA – Rocket Lab USA Inc. bakal memasok kebutuhan panel surya bagi fabrikasi satelit Airbus Defence and Space untuk memenuhi 100 satelit milik Eutelsat Group.

    Rencananya, lewat kerja sama tersebut, Rocket Lab bakal menyediakan panel surya kelas antariksa dengan efisiensi tinggi pada proyek Airbus Constellation Satellites untuk fabrikasi satelit OneWeb. Satelit ini dirancang untuk dapat menyediakan akses internet global berkecepatan tinggi dan latensi rendah ke daerah-daerah terpencil dan kurang terlayani.

    Dalam kerja sama tersebut, Rocket Lab bakal menyediakan 200 panel surya, termasuk substrat panel komposit karbon, sel surya, dan rakitan fotovoltaik. Panel-panel tersebut akan diproduksi pada fasilitas produksi surya luar angkasa milik Rocket Lab seluas 150.000 kaki persegi di Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat.

    Panel surya milik Rocket Lab akan menyediakan konstelasi orbit rendah bumi (low earth orbit/LEO) besar dengan daya sekitar 80 kilowatt (KW), yang cukup untuk memasok daya 16 teleskop luar angkasa berukuran Hubble.

    Vice President of Space Systems at Rocket Lab Brad Clevenger mengaku gembira dapat memperluas kemitraan dengan Airbus untuk menyediakan panel surya luar angkasa terdepan di dunia untuk memberi daya pada konstelasi OneWeb generasi berikutnya milik Eutelsat.

    “Kolaborasi ini akan melengkapi 100 satelit lagi dengan teknologi Rocket Lab, yang akan memastikan solusi canggih dan andal, yang memajukan konektivitas global,” ujarnya dalam keterangan resminya, Rabu (12/3/2025) waktu California, Amerika Serikat, atau Kamis (13/3/2025) WIB.

    Adapun, pada 2021, Rocket Lab telah menyediakan 450 set panel surya untuk Airbus pada armada satelit OneWeb pertama mereka. Kini, Airbus siap untuk membangun gelombang pertama dari 100 satelit generasi berikutnya dengan target pengiriman pada 2026. Seluruh 100 satelit baru tersebut bakal dibangun di markas Airbus di Toulouse, Prancis.

    Sebelumnya, pada medio Desember 2024, Airbus Defence and Space telah menandatangani kontrak dengan Eutelsat untuk membangun perluasan konstelasi OneWeb LEO. 

    Dari kontrak tersebut, Airbus akan membangun gelombang pertama perluasan dengan jumlah 100 satelit,  dengan target pengiriman pada akhir 2026. Lewat kontrak ini diharapkan dapat memastikan kesinambungan dan peningkatan layanan bagi pelanggan saat ini dan di masa mendatang. 

    Head of Space Systems di Airbus Defence and Space Alain Faure mengungkapkan bahwa pihak telah memproduksi seluruh armada satelit OneWeb saat ini.

    “Kami berkomitmen untuk melanjutkan konstelasi OneWeb dengan sukses dan terus melayani bisnis Eutelsat seperti yang telah kami lakukan selama beberapa dekade terakhir,” katanya kala itu. 

    Chief Executive Officer Eutelsat Group Eva Berneke menjelaskan bahwa pihaknya mengandalkan mitra lama perusahaan, Airbus, untuk mulai membangun gelombang pertama konstelasi OneWeb LEO generasi berikutnya.

    “Ini akan memastikan kami memberikan kesinambungan layanan konstelasi yang ada dengan fitur layanan yang ditingkatkan, seiring kami bergerak menuju arsitektur yang sejalan dengan konstelasi IRIS 2  Eropa pada 2030. Pengalaman kami di pasar menunjukkan kepada kami bahwa kebutuhan akan kapasitas orbit rendah Bumi tumbuh pesat, dan kami bersemangat untuk memulai tahap berikutnya dalam perjalanan kami untuk memenuhi permintaan tersebut,” jelasnya.

    Adapun, satelit baru ini akan memungkinkan peningkatan teknologi utama, terutama integrasi 5G di darat dan memastikan kompatibilitas arsitektur teknologi dengan konstelasi multi-orbit IRIS 2 yang direncanakan Eropa bakal memasuki layanan operasional pada 2030. Pada rencana ini, Eutelsat akan menjadi salah satu operator utamanya.

  • Wamenperin sebut Danantara bisa memajukan industri pesawat nasional

    Wamenperin sebut Danantara bisa memajukan industri pesawat nasional

    Dengan Danantara yang memiliki aset serta likuiditas yang besar, bisa membantu industri kedirgantaraan kita

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan dengan dibentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bisa mendorong kemajuan industri pesawat terbang atau dirgantara di Indonesia.

    Hal tersebut dikarenakan lembaga Sovereign Wealth Fund (SFW) milik Indonesia ini memiliki nilai likuiditas aset yang besar, yakni mencapai Rp14.700 triliun.

    “Dengan Danantara yang memiliki aset serta likuiditas yang besar, bisa membantu industri kedirgantaraan kita,” kata Wamenperin dalam acara penandatanganan kerja sama antara PT Dirgantara Indonesia (DI) dan PT Yogya Presisi Teknitama Industri (YPTI) di Jakarta, Rabu.

    Dikatakannya, dengan adanya Danantara diharapkan perusahaan milik negara sektor penerbangan yakni PT DI bisa berkembang jauh lebih besar tanpa harus bergantung pada investasi dari luar.

    Wamenperin menyampaikan, apabila dilihat dari tren permintaan komponen pesawat terbang, menunjukkan adanya peningkatan signifikan yang dibarengi dengan kebutuhan armada pesawat.

    Data McKinsey and Company mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, terdapat kesenjangan (backlog) pesanan armada pesawat dunia yang mencapai rekor tertinggi yaitu sebanyak 15.700 unit.

    Apabila menggunakan kapasitas yang dimiliki pada tahun 2023, maka untuk memenuhi backlog tersebut, produsen pesawat dunia membutuhkan waktu 13 tahun untuk mencapai target unit yang dibutuhkan.

    Hal ini telah mendorong industri pesawat terbang utama global seperti Boeing dan Airbus meningkatkan kapasitas rantai pasok bahan baku dan komponen dari berbagai negara.

    Oleh karena itu, menurut Wamenperin, dengan tingginya permintaan armada pesawat tersebut, secara langsung menjadi potensi untuk mendukung pasar industri penerbangan domestik.

    Ia menyampaikan, sebagaimana dikutip dari Boeing, studi International Air Transport Association (IATA), Indonesia diproyeksikan akan menjadi pasar penerbangan terbesar keempat dunia pada tahun 2036.

    Hal senada juga dijelaskan dalam studi International Civil Aviation Organization (ICAO) tahun 2023 bahwa jumlah penerbangan dan penumpang domestik akan meningkat menjadi 7,6 juta flight dan 690 juta penumpang pada tahun 2045 atau lebih banyak tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun 2024.

    Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan Indonesia demi kesejahteraan rakyat.

    “Danantara Indonesia bukan sekadar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” ujar Prabowo

    Prabowo mengatakan bahwa Pemerintah telah membuktikan komitmennya dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab.

    Dalam 100 hari pertama, Prabowo menyebut bahwa Pemerintah berhasil mengamankan lebih dari Rp300 triliun, atau hampir 20 miliar dolar AS, dalam bentuk tabungan negara.

    Dana ini sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja yang kurang tepat sasaran. Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia dan diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi dan hilirisasi.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenperin Fasilitasi Kolaborasi PTDI dan PT YPTI dalam Penguatan Rantai Pasok Dirgantara Nasional – Halaman all

    Kemenperin Fasilitasi Kolaborasi PTDI dan PT YPTI dalam Penguatan Rantai Pasok Dirgantara Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri kedirgantaraan Indonesia masih memiliki peluang untuk berkembang pesat didukung oleh kebutuhan akan penerbangan yang terus meningkat.

    PT Dirgantara Indonesia (PTDI) memproyeksikan kebutuhan produksi pesawat hingga tahun 2029 akan mencapai 143 unit senilai 3,1 miliar dolar AS, terdiri dari 46 unit pesawat CN235, 31 unit pesawat NC212i dan 66 unit pesawat N219.

    Di mana proporsi komponen yang diproduksi melalui proses machining pada setiap pesawat berkisar 19-20 persen dari total keseluruhan part.

    Selain itu, sebagai supplier dari Original Equipment Manufacturer (OEM) global seperti Airbus dan Bell, PTDI memiliki target peningkatan kontrak proyek aerostructure dari 12,9 juta dolar AS pada tahun 2025 menjadi 50 juta dolar AS pada tahun 2032 dan machining parts menyumbang sekitar 10-20 persen dari total pesanan aerostructure.

    Meski peluang berkembangnya besar, PTDI menghadapi tantangan keterbatasan kapasitas produksi akibat usia mesin yang telah lebih dari 15 tahun, sehingga tingkat produktivitas dan keandalan relatif turun, serta sering mengalami downtime, karena sulitnya mendapatkan suku cadang pengganti di pasaran.

    Guna memenuhi peningkatan permintaan pesawat dan aerostructure tersebut, PTDI akan melakukan modernisasi fasilitas machining (CNC) melalui kolaborasi dengan PT Yogya Presisi Teknikatama Industri (YPTI) yang merupakan perusahaan produsen CNC dalam negeri.

    Sebagai bagian dari kerja sama ini, PTDI dan YPTI menandatangani Framework Agreement (FA) yang mencakup berbagai aspek utama, seperti penyediaan dan revitalisasi mesin produksi PTDI, peningkatan daya saing produk permesinan, serta pelatihan terkait manajemen pemeliharaan permesinan.

    Kesepakatan ini juga membuka peluang transfer teknologi dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia di bidang dirgantara, sejalan dengan agenda nasional dalam mendorong kemandirian sektor manufaktur.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, mengatakan PT Garuda Indonesia telah memastikan akan melakukan pengadaan hingga 100 pesawat di tahun ini. Dengan rencana tersebut membuka peluang industri kedirgantaraan nasional.

    “Batam merupakan satu lokasi yang sangat strategis karena tidak banyak MRO di kawasan ini, yang bisa mensupply atau support kebutuhan industri kedirgantaraan di kawasan Asia Tenggara. Di dunia kebutuhan akan pesawat terus-menerus meningkat. Kerja sama ini menjadi milestone yang sangat penting dalam pengembangan ekosistem industri kedirgantaraan nasional, serta dilakukan pada momentum yang tepat di tengah meningkatnya potensi kebutuhan komponen pesawat global maupun dalam negeri,” ungkap Faisol saat acara di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Sebagai informasi, MRO adalah singkatan dari Maintenance, Repair and Operation, yang artinya pemeliharaan, perbaikan dan operasi. Biasanya digunakan untuk istilah lokasi perawatan pesawat.

    PTDI menjalin kemitraan dengan YPTI karena memiliki kemampuan dan otorisasi untuk mendesain, memproduksi dan merakit komponen dan pemeliharaan mesin CNC merek twinhorn yang diproduksi Chi-Fa Machinery Manufacturer Taiwan.

    Untuk memberikan pelayanan perawatan mesin CNC tersebut, YPTI akan didukung PT Pumatech sebagai authorized dealer dari Chi-Fa Machinery Manufacturer di Indonesia.

    Selain itu, kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dan kehandalan mesin produksi PTDI, meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk permesinan, baik komponen pesawat terbang maupun spare part mesin, serta mengembangkan ekosistem industri manufaktur kedirgantaraan.

    Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan, menyampaikan usai penandatanganan FA tersebut pihaknya akan mulai melakukan proyek perbaikan, termasuk beberapa mesin CNC yang akan direvitalisasi.

    “Kita akan lakukan itu supaya kapasitas produksinya dan kualitasnya naik. Jadi dengan YPTI itu kita akan revitalisasi mesim dan kita akan lakukan kontrak untuk maintenance, sehingga fokus PTDI sebetulnya bagaimana mesin ini memproduksi komponen pesawat,” ungkap Gita.

    Direktur Produksi PTDI Dena Hendriana, menambahkan kerja sama ini menjadi momentum penting dalam pembangunan ekosistem dirgantara nasional.

    “Dengan melibatkan lebih banyak pelaku industri lokal, kami berkomitmen untuk meningkatkan TKDN dan mengoptimalkan potensi industri dalam negeri. Kolaborasi ini juga akan memperkaya kapabilitas permesinan PTDI, sehingga kami dapat terus meningkatkan kualitas, kompetensi dan diversifikasi produk dirgantara,” ucap Dena.

    PTDI diharapkan dapat terus meningkatkan perannya untuk mendorong pengembangan ekosistem industri pesawat terbang, baik peran sebagai lead integrator dalam manufaktur pesawat maupun PTDI sebagai tier 1 yang mampu menjadi enabler industri lainnya di dalam negeri untuk menjadi tier 2 dan 3 dalam menyerap peluang pasar yang besar tersebut sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor komponen. 

  • Maskapai Baru dengan Layanan Premium

    Maskapai Baru dengan Layanan Premium

    Jakarta: Indonesia Airlines akan menjadi maskapai anyar yang hadir untuk meramaikan penerbangan komersial baru di Indonesia.
     
    Merangkum berbagai sumber terutama informasi dalam Linked In Indonesia Airlines, maskapai tersebut akan  menawarkan layanan end-to-end service berfokus pada rute internasional. 
     
    Dalam lima tahun pertama, maskapai ini berencana melayani 48 kota di 30 negara. 
    Armada modern dan canggih
    Untuk mendukung operasionalnya, Indonesia Airlines akan mengoperasikan 20 armada pesawat yang terdiri dari sepuluh unit pesawat berbadan kecil yakni Airbus A321neo atau A321LR dan sepuluh unit pesawat berbadan lebar yaitu Airbus A350-900 dan Boeing 787-9

    Armada ini akan didatangkan secara bertahap sesuai dengan rencana bisnis perusahaan. 
     

    Fokus pada rute internasional
    Berbasis di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Indonesia Airlines akan memfokuskan layanannya pada penerbangan internasional. 
     
    Maskapai ini bertujuan untuk menghubungkan Indonesia dengan berbagai destinasi global, memperkuat konektivitas internasional negara. 
    Komitmen terhadap layanan premium
    Indonesia Airlines berkomitmen untuk mendefinisikan ulang pengalaman perjalanan udara dengan menawarkan layanan premium. 
     
    Keselamatan penumpang menjadi prioritas utama, sambil membawa keramahan khas Indonesia ke kancah internasional. 
     
    Dengan hadirnya Indonesia Airlines, industri penerbangan nasional semakin berwarna, memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat yang ingin menjelajahi dunia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • RI Bakal Punya Maskapai Baru, tapi Belum Ajukan Izin

    RI Bakal Punya Maskapai Baru, tapi Belum Ajukan Izin

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara terkait maskapai baru Indonesia Airlines yang bakal mengudara di Indonesia. Plt Dirjen Perhubungan Udara, Lukman F Laisa mengaku pihaknya belum menerima pengajuan perizinan pendirian dan operasional dari maskapai Indonesia Airlines.

    “Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan belum menerima pengajuan perizinan ataupun permohonan terkait pendirian dan operasional perusahaan angkutan udara niaga berjadwal tersebut,” kata Lukman dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (10/3/2025).

    Lukman menyampaikan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan memberikan informasi terbaru apabila terdapat perkembangan lebih lanjut terkait dengan status izin maskapai Indonesia Airlines.

    Ia menambahkan, jika mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, setiap badan usaha yang akan menjalankan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia wajib memiliki Sertifikat Standar Angkutan Udara Niaga Berjadwal.

    Kemudian, perusahaan penerbitan harus mempunyai Sertifikat Operator Pesawat Udara/ AOC (Air Operator Certificate) sesuai dengan PM 33 tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara untuk Kegiatan Angkutan Udara yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara setelah memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, dan operasional yang telah ditetapkan.

    “Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan senantiasa berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh operasional maskapai penerbangan di Indonesia telah memenuhi ketentuan regulasi demi menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan,” katanya.

    Sebagai informasi, Indonesia Airlines bakal menjadi pemain baru di dunia penerbangan Indonesia. Maskapai ini didirikan oleh Calypte Holding Pte Ltd, sebuah perusahaan asal Singapura yang bergerak di bidang energi terbarukan, penerbangan, dan pertanian.

    Chief Executive Officer Indonesia Airlines dan Executive Chairman Calypte Holding Pte Ltd Iskandar mengatakan, Indonesia Airlines hanya akan berfokus pada penerbangan internasional yang berbasis di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada tahap awal, maskapai ini akan mengoperasikan 20 armada yang akan didatangkan secara bertahap yang terbagi 10 unit pesawat berbadan kecil (Airbus A321neo atau A321LR) dan 10 unit pesawat berbadan lebar (Airbus A350-900 dan Boeing 787-9).

    Iskandar berkomitmen untuk menjadikan Indonesia Airlines sebagai salah satu maskapai penerbangan internasional terbaik. Untuk mencapainya, pihaknya menyiapkan tim terbaik yang telah berpengalaman di berbagai maskapai besar di dunia.

    Ia menjelaskan, Direktur Operasional direkrut dari Singapore Airlines yang telah berpengalaman lebih dari 40 tahun dan merupakan salah satu pilot pertama di dunia yang menerbangkan pesawat Airbus A380.

    Nantinya Direktur Komersial diisi oleh sosok berpengalaman yang telah bekerja selama lebih dari 21 tahun di berbagai maskapai besar seperti Emirates, Asiana Airlines.

    “Departemen operasi penerbangan akan dipimpin oleh salah satu pilot terbaik Indonesia yang saat ini bekerja di maskapai asing,” katanya.

    Sementara untuk posisi Direktur Produk dan Layanan akan diisi oleh sosok dari Brunei Darussalam yang telah bekerja di Royal Brunei dan Emirates selama 25 tahun.

    “Layanan kabin menjadi salah satu perhatian khusus CEO di mana untuk menghasilkan layanan kabin terbaik ia telah merekrut seorang Manajer Awak Kabin dari British Airways yang juga bagian dari Komite Korporasi Pramugari Eropa (EBAA) dan seorang Wakil Manajer Awak Kabin dari Emirates,” katanya.

    (acd/acd)