Ternate (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menyatakan, pertumbuhan ekonomi Malut mencatat lonjakan spektakuler hingga 39,1 persen pada kuartal III 2025, jauh melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Namun di balik capaian tersebut, kami mengungkap masih adanya persoalan mendasar yang perlu dibenahi bersama, terutama di sektor kemiskinan, pendidikan, dan ketepatan data sosial,” kata Gubernur Malut, Sherly Tjoanda dalam Forum Kepala Daerah se-Maluku Utara yang digelar di Ternate, Rabu.
Dia mengatakan, forum ini dihadiri para bupati dan wali kota baik secara luring maupun daring.
Gubernur menyebut, lonjakan ekonomi Maluku Utara ditopang kontribusi besar dari tiga kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing mencapai 50 hingga 70 persen. Salah satunya, Kabupaten Halmahera Tengah, bahkan meraih penghargaan nasional sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sekaligus berhasil menekan angka kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit.
Meski demikian, tingkat kemiskinan Maluku Utara masih berada di angka 5,8 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,5 persen dan ditargetkan turun menjadi 4 persen pada 2026. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saat ini berada di angka 72, dengan target peningkatan 0,4 poin pada tahun depan.
Di sektor pendidikan, Gubernur menegaskan pemerintah provinsi telah mengalokasikan Rp31 miliar dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk menggratiskan uang komite SMA.
Ia menegaskan, jika masih ada sekolah yang memungut iuran, masyarakat diminta segera melapor. Namun, di lapangan ditemukan sejumlah sekolah kepulauan dengan jumlah murid minim dan ketergantungan tinggi pada guru honorer, sehingga kesulitan menutup biaya operasional.
Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.