Jakarta, Beritasatu.com – PT Pertamina (Persero) memastikan masih menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, termasuk Vivo dan Shell, terkait kerja sama pengadaan bahan bakar minyak (BBM) atau base fuel.
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, pihaknya terus membuka ruang dialog secara business-to-business (B2B) dengan pelaku usaha swasta untuk menjaga ketersediaan pasokan BBM di seluruh jaringan SPBU nasional.
“Kemarin sudah ada (yang sepakat). Yang lain tentunya saya pikir juga komunikasi baik, tetapi masih menunggu laporan perkembangan,” ungkap Simon di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Ia menyebut, salah satu kerja sama yang sudah berjalan adalah dengan BP-AKR, yang kembali membeli base fuel dari Pertamina untuk mendukung operasional SPBU-nya.
“Kalau kita berpikir ini (komunikasinya) positif ya. Kita selalu optimis, tentunya yang terbaik bagi semua,” tambah Simon.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan bahwa sejumlah SPBU swasta kini tengah melakukan negosiasi lanjutan dengan Pertamina Patra Niaga, anak usaha Pertamina yang bergerak di sektor hilir minyak dan gas.
“(SPBU swasta) sedang bernegosiasi dengan Patra Niaga. Dan kemarin memang kami mendapatkan info bahwa Vivo sudah mendekati. Kita tunggu saja,” kata Laode saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (7/11/2025).
Laode menjelaskan, Vivo sudah berada di tahap penjajakan lanjutan, sementara Shell baru mengajukan pertemuan dengan pihak Kementerian ESDM untuk membahas opsi pasokan bahan bakar dari Pertamina.
“Shell tadi baru menghubungi saya, mau ketemu dahulu,” ujarnya tanpa merinci waktu pertemuan.
Langkah negosiasi ini muncul setelah beberapa SPBU swasta seperti Vivo, Shell, dan BP-AKR dilaporkan mengalami kekosongan stok BBM akibat lonjakan permintaan sejak pertengahan tahun.
Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa kuota impor tahunan BBM bagi badan usaha swasta telah habis, sehingga mereka tidak lagi memiliki izin impor bahan bakar baru untuk 2025.
Sebagai solusi, Kementerian ESDM mendorong seluruh badan usaha non-BUMN untuk menjalin kerja sama pengadaan BBM dengan Pertamina agar pasokan di pasar tetap terjaga.
“Negosiasi ini penting karena menyangkut ketersediaan energi untuk masyarakat. Pemerintah mendorong semua pihak menjaga stabilitas pasokan,” ujar Laode.
Simon memastikan, Pertamina selalu membuka ruang kolaborasi dengan semua badan usaha agar ekosistem SPBU nasional tetap sehat dan kompetitif.
Ia optimistis kesepakatan dengan pihak swasta dapat segera tercapai, sehingga layanan pengisian bahan bakar di berbagai jaringan SPBU kembali normal.
“Kita harap komunikasi ini menghasilkan kesepakatan yang baik. Ekosistem SPBU di Indonesia harus berjalan bersama untuk kepentingan masyarakat,” tutup Simon.