TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono mendukung keputusan politik Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara proyek pembangunan sejumlah ruas tol.
Proyek tol yang dihentikan tersebut antara lain proyek jalan tol Puncak, proyek tol Kulonprogo-Cilacap, dan ruas sirip tol Trans Sumatera.
“Kalau kita lihat, beberapa ruas tol di Jawa yang baru dibangun di masa pemerintahan yang lalu, belum sepenuhnya bisa maksimal mendorong pertumbuhan ekonomi seperti misalnya transportasi publik massal dan transportasi logistik massal,” kata Bambang Haryo dalam pernyataan tertulis dikutip Rabu, 1 Januari 2024.
Dia menilai, penggunaan jalan tol oleh transportasi publik massal (bus) dan logistik massal (truk) saat ini masih sangat minim. Karena tarif tol yang dikenakan relatif masih sangat tinggi/mahal.
Sehingga transportasi publik massal dan logistik massal lebih banyak masih menggunakan jalan reguler non tol, seperti jalan nasional / antar provinsi dan jalan provinsi / antar kabupaten.
“Sangat disayangkan sih, kita bangun jalan tol tetapi tidak di manfaatkan maksimal untuk angkutan publik dan logistik,” ujarnya.
“Beda dibanding pembangunan jalan tol di Jaman Pak Harto , tarifnya sangat murah. Sehingga banyak truk dan bus yang juga memanfaatkan jalan tol tersebut untuk mempercepat roda perekonomian,” ungkapnya.
Kalau kita amati dari jumlah pengguna jalan tol, angkutan publik massal seperti bus, angkutan logistik massal/truk yang masuk di jalan tol tidak lebih dari 2.5 persen dari jumlah yang lewat di jalan reguler nasional maupun provinsi yang sejajar dengan jalan tol.
Termasuk juga transportasi pribadi, tidak lebih dari 20 persen yang menggunakan jalan tol dibanding jalan reguler yang sejajar dengan jalan tol.
Ini karena jalan tol yang dibangun akhir akhir ini tarifnya terlalu tinggi/mahal bagi masyarakat.
Artinya, keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan jalan tol ini sudah sangat tepat.
“Kita masih membutuhkan begitu banyak perawatan dan perbaikan jalan-jalan di seluruh wilayah nasional karena masih banyak jalan-jalan di daerah-daerah seluruh Indonesia yang keadaannya sangat membutuhkan perhatian dan perbaikan oleh pemerintah masing-masing daerah,” kata Bambang Haryo.
Menurut dia, sudah saatnya masyarakat bisa merasakan jalan reguler nasional maupun provinsi yang lebar, layak dan steril, tidak berbayar seperti yang kita rasakan jika kita berpergian ke berbagai Negara di Asia Tenggara, misalnya Malaysia, Vietnam, Thailand dan Filipina.
Jika itu terkondisikan di negara kita sudah pasti dampak pembangunan infrastruktur jalan bisa dirasakan oleh Masyarakat dan membawa percepatan pertumbuhan ekonomi dengan mengeluarkan cost biaya transportasi yang minim.
“Untuk diketahui jumlah jalan tol di Indonesia sudah sangat banyak kalau kita bandingkan dengan Malaysia. Dimana perbandingan jalan tol di Indonesia 2.893 kilometer dibanding jalan nasional kita sepanjang 54.000 kilometer,” bebernya.
Di Malaysia, panjang jalan tol mencapai 5.027 kilometer dan jalan nasional mereka mencapai 290.000 kilometer.
Ini berarti perbandingan jalan yang tidak berbayar di Malaysia jauh lebih besar dibanding di Indonesia.
“Jalan-jalan tidak berbayar di Malaysia mempunyai standarisasi keselamatan yang sama dengan jalan-jalan tol di Indonesia,” bebernya.
“Inilah yang sangat perlu di dorong oleh Pemerintah untuk lebih memperbanyak perawatan dan perbaikan serta penyempurnaan jalan-jalan reguler yang ada di Indonesia, dan kondisi ini yang di harapkan bisa meningkatan Multi Player Economy akibat pembangunan Infrastruktur Jalan di Indonesia,” tegas Bambang Haryo.
