Ia menilai, saat itu berbagai keberhasilan pembangunan fisik seperti infrastruktur telah membuat masyarakat, termasuk dirinya, enggan berpikir negatif.
“Informasi negatif tentangnya jadi tak nampak karena kebaikan dan hasil-hasil pembangunan yang nyata di depan mata,” lanjutnya.
Namun seiring waktu, Prof. Henri menyadari bahwa citra kesederhanaan tersebut tidak sejalan dengan realitas politik dan kebijakan ekonomi yang dijalankan.
“Keburukan dan ketidakjujuran pemimpin itu tak bisa disembunyikan selamanya,” tegasnya.
Ia mencontohkan, persoalan hutang tersembunyi atau hidden debt akhirnya muncul ke permukaan dan membebani pemerintahan berikutnya.
“Politik ijon yang dilakukan dengan mengambil semua hasil dan keuntungan di depan saat berkuasa, dengan risiko dibayar di belakang, terungkap juga. Itu nyata, hutang dilakukan gila-gilaan untuk politik pencitraan,” Henri menuturkan.
Kata Henri, proyek-proyek besar dan bantuan sosial yang dulu digembar-gemborkan sebagai bentuk keberpihakan rakyat, ternyata berujung pada beban keuangan negara yang berat.
“Membangun sarana fisik tanpa perhitungan dan gelontoran bansos ke rakyat agar sepakat. Tapi di balik itu, beban bunganya jadi tanggungan pemerintah berikutnya,” jelasnya.
Ia menyebut praktik seperti itu sebagai bentuk korupsi politik tersembunyi yang dibumbui janji dan kebohongan.
Henri juga menyinggung perubahan sikap Jokowi terhadap keluarganya yang kini terjun ke politik, padahal dulu mengaku hanya berbisnis.
“Pernah bilang anaknya tidak tertarik politik, hanya bisnis martabak dan pisang, ternyata anak dan mantunya didorong jadi penguasa,” terangnya.