Perjanjian Dagang Malaysia-AS Serahkan Kedaulatan Ekonomi

Perjanjian Dagang Malaysia-AS Serahkan Kedaulatan Ekonomi

Kuala Lumpur, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Perikatan Nasional (PN) Datuk Seri Mohamed Azmin Ali mengecam keras perjanjian perdagangan timbal balik atau agreement on reciprocal trade (ART) antara Malaysia dan Amerika Serikat (AS) yang baru diteken. Ia menyebut kesepakatan itu sebagai bentuk penyerahan kedaulatan ekonomi Malaysia kepada kekuatan asing.

Mantan menteri perdagangan internasional dan industri itu menilai kesepakatan tersebut membuat Malaysia kehilangan kendali signifikan atas kebijakan ekonomi. Sementara negeri Paman Sam tetap bebas menentukan langkah yang menguntungkan kepentingan sendiri.

“Apa yang digambarkan sebagai kemitraan timbal balik sebenarnya adalah hilangnya kedaulatan ekonomi dan ruang kebijakan kita,” ujar Azmin dikutip dari keterangannya, Selasa (28/10/2025).

Ia menyoroti Pasal 5.1 dalam perjanjian tersebut yang mewajibkan Malaysia untuk mematuhi sanksi perdagangan AS terhadap negara lain.

Menurutnya, klausul tersebut bisa memaksa Malaysia ikut memberlakukan pembatasan impor terhadap negara, seperti China atau Rusia, meski langkah itu merugikan perekonomian nasional.

“Klausul ini memaksa Malaysia untuk memihak dalam konflik negara lain dan menghancurkan netralitas yang selama ini menjadi kekuatan kita,” tegas Azmin.

Azmin juga memperingatkan bahwa kesepakatan tersebut dapat mengikis citra Malaysia sebagai mitra dagang netral di kawasan Asia Tenggara.

“Dengan menyelaraskan kebijakan perdagangan kita dengan keputusan AS, perjanjian ini berisiko mengusir investor yang selama ini menghargai posisi netral Malaysia,” ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti sejumlah ketentuan yang membatasi kemampuan Malaysia dalam mengatur pasar domestik. ART disebut memaksa Malaysia untuk menerima standar AS di berbagai sektor, seperti makanan, obat-obatan, dan otomotif.

Perjanjian ini juga dinilai melemahkan sistem sertifikasi halal nasional karena mengakui lembaga sertifikasi asing, serta melarang penerapan pajak terhadap perusahaan teknologi global atau kewajiban penyimpanan data di dalam negeri.

“Ketentuan itu secara efektif menyerahkan kendali ekonomi digital Malaysia kepada kepentingan asing,” tambah Azmin.

Meskipun demikian, pemerintah Malaysia menilai ART sebagai langkah positif. Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri, Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz, menyebut kesepakatan ini akan membuka akses pasar lebih luas ke AS.

Berdasarkan perjanjian tersebut, sebanyak 1.711 produk ekspor Malaysia, termasuk minyak sawit, karet, kakao, dan obat-obatanakan mendapat fasilitas tarif 0%, dengan nilai ekspor mencapai sekitar US% 5,2 miliar atau 12% dari total ekspor Malaysia ke AS.

Namun, Amerika Serikat tetap mempertahankan tarif 19% untuk sejumlah produk asal Malaysia. Kesepakatan itu juga mencakup komitmen AS untuk mempertimbangkan impor semikonduktor dari Malaysia berdasarkan Bagian 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan AS.

Namun, Azmin tetap menyebut bahwa manfaat jangka pendek dari ART tidak sebanding dengan dampak jangka panjangnya terhadap kedaulatan ekonomi nasional negeri Jiran.

“Menerapkan ART tidak akan membuat Malaysia lebih kuat. Ini adalah penyerahan kedaulatan, netralitas, dan masa depan ekonomi kita,” pungkasnya.