Percepatan Program Jargas Dinilai Bisa Jadi Solusi, Apa Itu?

PIKIRAN RAKYAT – Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI AB Yulianto menyikapi kondisi distribusi LPG 3 kg saat ini.

Menurutnya, jaringan gas bumi (jargas) perlu terus dikembangkan guna membantu perekonomian masyarakat dan pelaku usaha.

Akselerasi program jargas dinilai bisa menjadi solusi membantu pemerintah menekan angka impor bahan bakar jenis liquefied petroleum gas (LPG).

“Terkait distribusi gas elpiji 3 kg, senafas dengan Kepala BPKN, bahwasanya konsumen harus terus dilindungi, dijaga apalagi menyangkut program subsidi,” kata Yulianto di Jakarta pada Kamis, 6 Februari 2025 seperti dikutip dari Antara.

Anggaran Impor Gas dan Subsidi LPG 3 kg

Anggaran yang disediakan untuk impor gas Rp60-Rp70 triliun setiap tahunnya. Sementara pemberian subsidi LPG 3 kg Rp120 triliun per tahun.

“Bagi konsumen yang penting stok ada, barang murah, dan cepat,” lanjut Komisioner BPKN RI tersebut.

AB Yulianto mengungkapkan, akselerasi program jargas juga harus dikembangkan untuk membantu pemerintah atas besarnya anggaran impor LPG tersebut.

Menurutnya, akselerasi program jargas harus dikembangkan dengan konsep PSO atau subsidi badan usaha guna membantu keekonomian masyarakat miskin dan pelaku usaha.

“Jargas harus diberikan subsidi dan kompensasi seperti LPG/BBM oleh pemerintah. Jargas buat rumah tangga miskin dan sektor UMKM diberikan PSO, sementara bagi rumah tangga lain serta sektor hotel, restoran dan kafe (horeka) bisa memanfaatkan jargas non-PSO,” lanjutnya.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Yapit Sapta Putra mengatakan, usulan-usulan mengakselerasi pembangunan dan penggunaan jargas untuk masyarakat disambut positif.

“Bukan sebagai pengganti, namun sebagai alternatif agar masyarakat mempunyai beberapa pilihan penggunaan energi untuk keperluan rumah tangga serta membantu penghematan APBN yang setiap tahunnya dikeluarkan nyaris Rp200 triliun untuk impor LPG dan juga subsidi/kompensasi atas penyediaan dan distribusi LPG 3 kg untuk masyarakat yang berhak,” kata Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News