TRIBUNNEWS.COM – Penyidik Korea Selatan meminta bantuan kepada Penjabat (Pj) Presiden Korsel, Choi Sang-mok, membuka jalan untuk menangkap Yoon Suk Yeol.
Dalam permintaan bantuan tersebut, para penyidik meminta Choi Sang-mok untuk memerintahkan Dinas Keamanan Presiden (PSS) mundur dari kediaman Yoon Suk Yeol.
Dikutip dari Reuters, dinas keamanan, bersama dengan pasukan militer, pada Jumat (3/1/2025), mencegah jaksa menangkap Yoon Suk Yeol di kediamannya.
Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mengatakan pihaknya telah kembali meminta Choi Sang-mok untuk memerintahkan dinas keamanan presiden agar bekerja sama dengan surat perintah tersebut.
Polisi juga meminta Kepala Dinas Keamanan Presiden, Park Chong-jun, untuk hadir guna diinterogasi.
Tak hanya Park Chong-jun, Wakil Kepala Dinas Keamanan Presiden, Kim Seong-hoon, juga diminta untuk datang.
Namun, keduanya menolak permintaan polisi untuk hadir guna diperiksa pada Sabtu (4/1/2025).
Dalam pesannya ke media, PSS mengatakan, baik Park Chong-jun maupun Kim Seong-hoon, tidak dapat meninggalkan posisi mereka “bahkan untuk sesaat”, dengan alasan beratnya situasi dalam menyediakan keamanan bagi Yoon.
Dikutip dari Yonhap, PSS menambahkan mereka sedang berunding dengan polisi untuk menjadwal ulang sesi pemeriksaan.
Sebelumnya, PSS sempat bersitegang dengan CIO yang berusaha untuk melaksanakan surat perintah penangkapan Yoon.
PSS sempat mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap CIO atas tuduhan “masuk tanpa izin”.
Enam partai oposisi, yang dipimpin oleh Partai Demokrat, menuntut hukuman bagi Park Chong-jun atas perannya dalam ketegangan tersebut.
Dalam konferensi pers bersama di Majelis Nasional, pimpinan enam partai mengatakan Park harus segera dicopot dari jabatannya sebagai Kepala PSS dan ditangkap atas tuduhan menghalangi tugas resmi, menyembunyikan pelaku tindak pidana, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Para pihak juga menuduh Park dan anggota PSS lainnya sebagai kaki tangan pemberontakan.
Mereka menuduh penjabat Presiden Choi Sang-mok juga bertanggung jawab atas kebuntuan tersebut dan ia harus membuat PSS bekerja sama dengan CIO.
Partai-partai oposisi meminta CIO untuk melaksanakan surat perintah penangkapan “segera”, dan menambahkan, “Tidak boleh ada kemunduran lagi.”
Menanggapi perkembangan hari Jumat, Kementerian Pertahanan mengatakan pada Sabtu, Penjabat Menteri Pertahanan, Kim Seon-ho, telah memberi tahu PSS, “tidaklah tepat” untuk mengerahkan tentara guna mencegah CIO menahan Yoon.
Para prajurit yang membentuk blokade bertugas untuk unit bawahan Komando Pertahanan Ibu Kota yang bertanggung jawab atas keamanan di sekitar kompleks kepresidenan.
Menurut kementerian, Kim juga telah memberi tahu komandan unit bawahan bahwa prajuritnya tidak boleh terlibat dalam konfrontasi fisik dengan polisi.
PSS membantah klaim prajurit unit tersebut didatangkan untuk acara tersebut.
Meskipun unit tersebut milik komando pertahanan, PSS bertanggung jawab atas komando dan kendali di kompleks kepresidenan.
(Tribunnews.com/Whiesa)