TRIBUNNEWS.COM – Penyidik Korea Selatan meminta bantuan dari Penjabat Presiden Choi Sang-mok untuk memfasilitasi penangkapan Yoon Suk Yeol.
Permintaan ini muncul setelah Dinas Keamanan Presiden (PSS) mencegah jaksa untuk menangkap Yoon di kediamannya.
Pada Jumat (3/1/2025), Dinas Keamanan bersama pasukan militer menghalangi upaya jaksa dalam menangkap Yoon Suk Yeol.
Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) meminta Choi Sang-mok untuk memerintahkan PSS mundur dari kediaman Yoon agar surat perintah penangkapan dapat dilaksanakan.
“PSS harus bekerja sama dengan surat perintah tersebut,” ungkap pihak CIO dalam pernyataan resmi mereka.
Polisi juga meminta Kepala Dinas Keamanan Presiden, Park Chong-jun, dan Wakil Kepala Dinas, Kim Seong-hoon, untuk hadir dalam interogasi.
Namun, keduanya menolak permintaan tersebut dengan alasan situasi keamanan yang berat untuk Yoon.
Tuntutan dari Partai Oposisi
Enam partai oposisi yang dipimpin oleh Partai Demokrat menuntut agar Park Chong-jun dicopot dari jabatannya dan ditangkap atas tuduhan menghalangi tugas resmi.
Mereka menuduh Park dan anggota PSS lainnya sebagai kaki tangan dalam upaya pemberontakan.
“Penjabat Presiden Choi Sang-mok juga harus bertanggung jawab atas kebuntuan ini,” tegas mereka dalam konferensi pers di Majelis Nasional.
Menanggapi situasi ini, Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa Penjabat Menteri Pertahanan Kim Seon-ho telah memberi tahu PSS bahwa tidak tepat untuk mengerahkan tentara guna menghalangi CIO.
“Prajurit tidak boleh terlibat dalam konfrontasi fisik dengan polisi,” tambah kementerian dalam pernyataannya.
Meskipun ada ketegangan yang meningkat, PSS membantah klaim bahwa prajurit dikerahkan untuk mencegah penangkapan Yoon.
Situasi ini mencerminkan ketegangan politik yang semakin meningkat di Korea Selatan, di mana penegakan hukum dan keamanan negara saling berhadapan.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
