Palembang, Beritasatu.com – Petani di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan (Selatan) sudah bisa menebus pupuk bersubsidi sejak awal tahun 2025. Hal ini dapat terwujud usai Pemerintah berhasil menyederhanakan regulasi pendistribusian dalam rangka menjalankan asta cita Presiden Prabowo Subianto tentang swasembada pangan. Guna mendukung swasembada pangan, PT Pupuk Indonesia (Persero) per 10 Januari 2025 menyiapkan pupuk bersubsidi nasional sebanyak 1,587 juta ton.
“Dapat kami laporkan, stok pupuk nasional pada saat ini ada 1,5 juta ton. Untuk Sumatera Selatan, stok juga cukup banyak,” ujar Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, Senin (13/1/2025).
Adapun stok nasional tersebut terdiri dari pupuk NPK 980 ribu ton dan pupuk Urea 607 juta ton. Sementara khusus persediaan pupuk bersubsidi di Sumatera Selatan sebanyak 24.590 ton, yaitu 9.111 ton pupuk Urea, 15.460 ton pupuk NPK Phonska, 4 ton NPK Kakao, dan 15 ton pupuk Organik.
“Di Sumatera Selatan ada pabrik PUSRI (Pupuk Sriwidjaja Palembang, Red). Dan kalau memang diperlukan tambahan sepanjang alokasinya tersedia kami akan salurkan,” tutur Rahmad.
Ia memastikan, Pupuk Indonesia melakukan monitoring harian stok pupuk sampai gudang penyangga Lini III atau yang berada di Kabupaten/Kota. Untuk itu ia berharap stok tersebut dioptimalkan petani dalam rangka mendukung program percepatan swasembada pangan yang ditarget Pemerintah tahun 2027.
Adapun realisasi penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional hingga 10 Januari 2025 sebesar 165.688 ton, atau 1,73 persen dibandingkan dengan alokasi Pemerintah sebesar 9,55 juta ton. Sementara realisasi penyaluran pupuk bersubsidi wilayah Sumatera Selatan sendiri sebanyak 6.052 ton untuk semua jenis pupuk bersubsidi. Serapan ini mencapai 2,1 persen dari alokasi yang disiapkan oleh Pemerintah.
“Serapan pupuk bersubsidi Sumatera Selatan tahun 2024 sebesar 262.199 ton, alokasi 2025 dinaikkan menjadi 294.079 ton. Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2025 sudah lebih tinggi dibandingkan serapan tahun 2024,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengapresiasi kegiatan penebusan pupuk bersubsidi yang sudah dapat dilakukan pada awal tahun 2025. Menurut dia, Pemerintah telah menyederhanakan peraturan penyaluran pupuk bersubsidi. Sehingga pupuk bersubsidi mulai 1 Januari sudah tersedia di kios-kios.
“Jumlahnya (alokasinya, Red) sudah naik 9,5 juta ton, distribusinya sudah dipangkas dan disederhanakan, waktu urusan administrasinya sudah dipercepat,” tandasnya.
Wamentan menegaskan, bagi petani yang belum terdata dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (e-RDKK) segera mendaftarkan diri melalui kelompok tani atau Penyuluh. Sehingga dapat segera masuk ke dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).
“Data ini (penerima pupuk bersubsidi, Red) sumbernya dari kelompok tani, gapoktan (gabungan kelompok tani), dan Penyuluh. Jika masih ada yang belum terdaftar masih bisa direvisi,” pungkasnya.
