TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin pemerintahan baru Suriah, Ahmed Al-Sharaa atau yang dikenal sebagai Abu Mohammed Al-Julani, bertemu dengan delegasi dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pada Senin (30/12/2024).
SDF dan faksi lain sebelumnya menunjukkan kesiapan untuk bergabung dalam struktur pemerintahan Suriah yang baru, namun proses ini masih dalam tahap awal.
Seorang pejabat Suriah yang mengetahui pertemuan Al-Julani dan delegasi SDF mengatakan pembicaraan tersebut positif, menurut laporan Agence France-Presse pada hari Selasa (31/12/2024).
“Pertemuan terjadi pada hari Senin antara pimpinan SDF dan Al-Julani di Damaskus,” kata pejabat tersebut, meminta agar namanya tidak diungkapkan, menggunakan nama panggilan militer Al-Sharaa.
“Pertemuan tersebut adalah pertemuan pendahuluan untuk meletakkan dasar bagi dialog di masa depan,” lanjutnya.
Laporan itu mengatakan kedua pihak sepakat untuk melanjutkan pertemuan guna mencapai pemahaman di masa depan.
Ini adalah perundingan pertama yang diadakan Al-Sharaa dengan para pemimpin Kurdi sejak penggulingan Presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024.
Pertemuan ini diadakan ketika pertempuran masih berlangsung antara pejuang Kurdi, termasuk faksi yang didukung Amerika, melawan faksi bersenjata yang didukung Turki di Suriah utara.
Sebelumnya, aliansi oposisi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang dipimpin oleh Al-Sharaa dan faksi loyalisnya melancarkan serangan mendadak pada Rabu (27/11/2024) terhadap militer Suriah, mulai dari kota Aleppo hingga berhasil merebut kekuasaan di Damaskus pada 8 Desember 2024.
Presiden Suriah Bashar al-Assad dikabarkan kabur ke Rusia setelah HTS mengambil alih kekuasaan.
Di sisi lain, faksi-faksi bersenjata pro-Turki termasuk Tentara Pembebasan Suriah (FSA) juga menyerang Pasukan Kurdi termasuk SDF yang didukung AS dan merebut wilayah Tal Rifaat dan kota Manbij dari Kurdi.
SDF yang didominasi Kurdi masih menguasai sebagian besar wilayah timur laut Suriah dan sebagian Kegubernuran Deir ez-Zor (timur), terutama tepi timur Sungai Eufrat.
Daerah-daerah ini tunduk pada pemerintahan mandiri, yang didirikan oleh Kurdi pada awal perang saudara di Suriah tahun 2011 setelah pasukan presiden Suriah mundur dari sebagian besar wilayah tersebut.
Setelah jatuhnya rezim Assad, Turki berupaya menjalin hubungan dekat dengan penguasa baru Suriah, Al-Sharaa.
Turki menganggap SDF dan unitnya, Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG), sebagai perpanjangan tangan dari militan Kurdi di wilayah Turki yang disebut sebagai teroris yang mengancam kedaulatan negara.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
