Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat ekonomi pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof M Firdaus menyebutkan, ada dua persoalan mendasar dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang akan berjalan pada 2025.
“Persoalan mendasar dalam program makan bergizi gratis ada dua hal. Pertama, yakni koordinasi dan kedua bagaimana menjamin ketersediaan dari suplai bahan baku, lalu kemudian bisa di-delivery dengan baik kepada target,” jelas Firdaus saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (27/12/2024).
Firdaus mengungkapkan, persoalan koordinasi ini dikarenakan tujuan makan bergizi gratis, yang dikoordinir oleh Badan Gizi Nasional (BGN), tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi sumber daya manusia (SDM), tetapi juga menggerakkan perekonomian dan menyesuaikan dengan kondisi budaya setempat.
Ia menuturkan, keterlibatan pemerintah daerah perlu digerakkan guna menyukseskan program makan bergizi gratis tersebut.
“Dalam hal ini keterlibatan dari pemerintah daerah sebetulnya masih sangat diperlukan, terutama agar bisa dimanfaatkan untuk menggerakan perekonomian lokal dengan cara melibatkan partisipasi dari penyedia atau pemasok bahan-bahan baku,” terang Firdaus.
“Bukan hanya kateringnya saja, tetapi juga bahan baku atau hulunya, bisa dipasok dari daerah tersebut, sehingga variasi menu memang disesuaikan dengan ketersediaan yang ada di sana tetapi tetap memenuhi nutrisi,” sambung Firdaus.
Oleh karena itu, Firdaus mengatakan ketersediaan bahan baku yang melimpah dari suatu daerah dapat memenuhi nutrisi makan bergizi gratis yang sesuai dari sasaran lokasi yang sama. Baginya, persoalan koordinasi harus diutamakan tetapi tetap tidak menjadi hambatan birokrasi bagi BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis.
“Kemudian kedua, kita mengetahui pasokan pangan di Indonesia sering kali memiliki ketidakpastian yang tinggi. Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan fluktuasi harga yang besar,” terang Firdaus.
Dia mencontohkan, harga Tomat bisa meroket tinggi hingga Rp 50.000 per kilogram dan kadang kala dapat menukik menjadi hanya Rp 3.000 atau Rp 4.000 per kilogram. Kondisi tersebut tidak ada ubahnya dialami oleh komoditas pangan, seperti ikan, ayam, dan telur.
“Diharapkan dengan program makan bergizi gratis ini, akan terjadi komitmen yang tinggi dari pembuat kebijakan untuk bisa menyediakan pasokan pangan dengan harga yang lebih stabil. Bukan harga yang murah,” tegas Firdaus.
Lebih lanjut, Firdaus juga menyebutkan, dalam upaya memenuhi ketersediaan pangan, diperlukannya bahan baku pangan yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Namun, lanjut Firdaus, produk pangan memiliki daya tahan yang singkat, maka diperlukan koordinasi dengan teknologi yang melibatkan banyak pihak.
Diketahui, Pemerintah Indonesia siap meluncurkan program makan bergizi gratis (MBG) pada 2 Januari 2025, sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Setelah melalui uji coba intensif selama beberapa bulan, berbagai proses terkait pelaksanaan program telah dipersiapkan dengan matang, mulai dari penyediaan bahan baku, operasional unit pelayanan, pengiriman makanan ke sekolah, hingga pengelolaan limbah.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Satria Wibawa menyampaikan, makan bergizi gratis merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Melalui program ini, pemerintah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gizi di Indonesia, meningkatkan kualitas hidup anak-anak, dan membentuk sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di masa depan.
“Presiden ingin anak-anak Indonesia tercukupi gizinya dengan makanan sehat. Harapannya, pada 2025, pelajar dan santri akan menjadi generasi emas yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Hariqo saat meninjau kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal di Kota Bogor Senin (9/12/2024).