Pengamat sebut PSU Pilkada Kabupaten Serang lebih rawan politik uang

Petugas merapihkan logistik untuk didistribusikan ke Kecamatan di Gudang logistik KPU Kabupaten Serang, Banten, Senin (14/4/2025). (ANTARA/Desi Purnama Sari)

Pengamat sebut PSU Pilkada Kabupaten Serang lebih rawan politik uang
Dalam Negeri   
Editor: Widodo   
Senin, 14 April 2025 – 18:17 WIB

Elshinta.com – Pengamat politik sekaligus peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang memiliki tingkat kerawanan politik uang lebih tinggi dibandingkan saat pemungutan 27 November 2024.

Usep Saepul Ahyar, di Serang, Senin, mengatakan, PSU merupakan pertarungan kedua bagi kedua pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Serang. Oleh karena itu, penggunaan politik uang dan instrumen lainnya diprediksi bakal jauh lebih tinggi.

“Money politik itu saya kira bukan soal besar atau kecil, tapi kan itu tidak baik dalam konteks demokrasi. Dan itu potensi ada di semua calon,” katanya.

Oleh karena itu, kata Usep, penyelenggara dan bawaslu harus melakukan upaya-upaya antisipasi guna mewaspadai praktik politik uang di PSU ini. Edukasi dan pengawasan dalam menghadapi PSU ini sangat penting untuk dilakukan.

“Kalau hanya menyelenggarakan saja, tapi hal-hal lainnya soal keadilan pemilu, soal pengawasan, soal jujur dan adil itu tidak dilakukan apa artinya pemilu,” katanya.

Dikatakan Usep, selain politik uang, kerawanan di PSU ini masih sama seperti kerawanan yang terjadi saat 27 November 2024. Yakni kerawanan netralitas ASN, kepala desa, maupun potensi keterlibatan Bupati Serang dan juga Mendes.

Ia juga menilai kedua calon di PSU Pilkada Kabupaten Serang ini memiliki akses yang sama terhadap kekuasaan. Sehingga kerawanan-kerawanan tersebut seharusnya sudah diantisipasi.

“Nah pemainnya juga tetap sama, dua-duanya juga punya akses ke kekuasaan. Jadi kerawanan yang sesungguhnya harusnya sudah mulai diantisipasi oleh pengawas,” tuturnya.

Selain itu, kata Usep, yang seharusnya diantisipasi juga terkait potensi penurunan angka partisipasi di PSU ini. Karena biasanya masyarakat jenuh untuk datang kedua kalinya ke TPS. Sehingga harus dilakukan upaya-upaya untuk menjaga angka partisipasi.

“Partisipasi pemilih yang rendah itu menurut saya harus diantisipasi,” imbuhnya.

Sumber : Antara