Pengamat Sarankan Presiden Prabowo Beri Amnesti Umum Bagi Koruptor, Demi Pulihkan Keuangan Negara – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Analis komunikasi politik Hendri Satrio mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menerapkan amnesti umum bagi para koruptor yang beraksi sebelum masa kepemimpinannya, dengan syarat tegas mereka mengembalikan seluruh aset atau dana yang diambil.

Hendri menegaskan bahwa amnesti ini bertujuan mengembalikan dana negara untuk kebutuhan rakyat, terinspirasi dari pandangan Prabowo sendiri.

Diketahui dalam wawancara dengan enam pemimpin redaksi di Hambalang, Jawa Barat, pada (6/4/2025) Prabowo menyatakan setuju aset hasil korupsi disita, namun mengingatkan agar keadilan diperhatikan supaya anak dan keluarga koruptor tidak menderita.

“Negara sedang kekurangan dana untuk proyek strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Uang yang dikorupsi adalah hak rakyat yang harus kembali untuk membangun Indonesia,” ujar Hendri kepada wartawan, Sabtu (12/4/2025). 

Lebih lanjut, Hendri menyoroti pentingnya kebersamaan dalam situasi krisis. Amnesti ini, menurutnya, dimaksudkan untuk membangun kebersamaan dan rasa memikul tanggung jawab bersama tersebut.

“Kita membutuhkan persatuan dalam menghadapi situasi sulit. Amnesti dimaksudkan untuk membangun kebersamaan dan rasa memikul tanggung jawab bersama, bukan hanya memaafkan pelaku, tapi memastikan semua pihak berkontribusi demi Indonesia yang lebih baik,” katanya.

Ia menyarankan Prabowo menyampaikan pesan tegas untuk koruptor bahwa mereka diberi kesempatan terakhir untuk bertanggung jawab, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi.

Hendri menegaskan, setelah amnesti, penegakan hukum harus diperketat. Ia mengusulkan, pasca-batas waktu amnesti, misalnya 17 Agustus 2025, pelaku korupsi baru menghadapi hukuman berat, seperti penyitaan seluruh aset, pengasingan ke pulau terpencil, atau sanksi sosial yang membuat jera.

“Uang negara harus dilindungi. Sekali diberi kesempatan, tidak ada toleransi lagi,” ujarnya.

Hendri juga menyinggung pandangan Prabowo yang mendukung penyitaan aset hasil korupsi dengan mempertimbangkan keadilan bagi keluarga pelaku.

“Prabowo bilang aset harus kembali ke negara, tapi kita juga harus adil. Itu sejalan dengan amnesti ini, asal uangnya pulih untuk rakyat,” ujarnya.

Hendri menegaskan, kebutuhan mendesak dana negara dan persatuan nasional adalah alasan utama di balik usulan ini. Ia berharap kebijakan ini menyeimbangkan pemulihan ekonomi, persatuan, dan penegakan hukum.

“Koruptor tidak boleh menikmati hasil curian sementara rakyat menunggu pembangunan. Amnesti ini tentang tanggung jawab bersama, tapi hukuman jera tetap krusial,” pungkasnya.