TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan, Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) perlu dipercepat.
Nailul Huda mengatakan, Presiden Prabowo Subianto bisa saja turun langsung untuk mempercepat pembentukan BPI Danantara.
“Saya rasa ini perlu Prabowo yang turun langsung, karena aset besar sekali,” ujar Huda di Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Huda berujar, peran Prabowo amat sentral dalam percepatan pembentukan BPI Danantara.
Apalagi, Prabowo ingin Danantara mengelola sejumlah perusahaan milik negara beraset besar. Danantara dibentuk merupakan keinginan Prabowo Indonesia memiliki model pengelola investasi seperti di negara lain.
“Kalau kita lihat Danantara ini kan ketika Pak Prabowo bilang ada Danantara yang akan mengelola BUMN, itu sama ketika dia mengumumkan program makan bergizi gratis,” ucap Huda.
Huda mengatakan, pembentukan Danantara merupakan momentum tepat ketika sentimen masyarakat terhadap pemerintah masih positif.
Praktisi pasar modal Hans Kwee mendorong percepatan pembentukan Danantara. Menurutnya, percepatan pembentukan ini juga perlu dukungan dari sektor politik.
“Yang terpenting juga itu harus cepat direalisasikan, pekerjaan rumah (PR) nya sebenernya ada di DPR ya,” imbuh Hans.
Sebab, ketika sudah terbentuk, Hans berharap Danantara dapat dikelola secara profesional. Bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tapi pengontrol BUMN yang tergabung di dalamnya.
“Kita juga harapkan ada pembentukan satu ekosistem keuangan yang kuat di Danantara. Sehingga ada peningkatan efisiensi, termasuk perluasan akses ke berbagai bidang dan menjangkau pasar domestik dan internasional,” imbuh Hans.
