Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto dinilai mampu meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional yang saat ini 14%.
Menurut pengamat ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi, Indonesia memiliki sumber daya EBT yang sangat melimpah, seperti panas bumi, angin, air, surya, dan bahan bakar nabati. Namun, pemanfaatannya masih minim.
“Saya yakin kalau pemerintah serius dan melakukannya secara terus-menerus, pasti akan bisa mengembangkan energi baru terbarukan,” ujarnya, Selasa (28/1/2025).
Fahmy menegaskan, peningkatan bauran EBT memerlukan komitmen kuat dari pemerintah, terutama melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung. Dia menyebut, ada dua langkah yang perlu dilakukan dari pemerintahan era Prabowo.
Langkah pertama, yang perlu dilakukan pemerintahan era terkait bauran EBT adalah hilirisasi batu bara. Pemerintah perlu mendorong pengembangan proyek gasifikasi batu bara, seperti produksi dimethyl ether (DME) sebagai alternatif pengganti LPG.
Kedua, pembatasan PLTU batu bara. Sistem ketenagalistrikan yang saat ini didominasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara perlu dibatasi. “PLN menggunakan sekitar 58% batu bara karena murah. Jika tidak dibatasi, akan sulit mencapai target EBT,” tegas Fahmy.
Data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menunjukkan, potensi EBT Indonesia mencapai 3.687 gigawatt. Namun, pemanfaatannya baru mencapai 14 gigawatt.
Fahmy menekankan, kebijakan tegas dan instrumen pendukung di era pemerintahan Prabowo sangat penting untuk mendorong pengembangan dan bauran EBT di Indonesia. “Tanpa kebijakan tegas, mustahil target ini tercapai. Prabowo harus menyiapkan instrumennya,” tutup Fahmy.
