Pengamat: Dishub Harusnya Pikirkan Pindahkan Pengguna Mobil ke MRT atau TJ, Bukan Sebaliknya Megapolitan 22 Desember 2024

Pengamat: Dishub Harusnya Pikirkan Pindahkan Pengguna Mobil ke MRT atau TJ, Bukan Sebaliknya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pengamat transportasi sekaligus Ketua Inisiatif Strategis untuk Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengkritik rencana Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta menghapus koridor satu dan dua Transjakarta (TJ) karena bersinggungan dengan jalur MRT.
Menurut Darma, Dishub seharusnya memikirkan langkah untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum, bukan malah meniadakan rute transportasi umum yang krusial.
“Berpikirlah bagaimana membangun integrasi layanan MRT dengan TJ dan bagaimana memindahkan pengguna mobil pribadi ke MRT maupun TJ,” kata Darma dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12/2024).
“Jangan sekali-kali berpikir menghapuskan layanan yang terbukti telah memiliki jaringan layanan begitu banyak dan luas, kecuali hanya mencari mudahnya saja,” ujarnya.
Darma khawatir, penghapusan Transjakarta koridor satu (Blok M-Jakarta Kota) dan koridor dua (Pulogadung-Monas) justru mengalihkan pelanggan transportasi umum ke kendaraan pribadi seperti sepeda motor.
Hal itu berpotensi menambah kemacetan Jakarta yang setiap hari sudah padat.
“Begitu mereka dipaksa pindah ke MRT karena layanan TJ Koridor 1 dan 2 dihapuskan, maka mereka akan pindah ke sepeda motor, dan ini jelas suatu kekonyolan yang tidak terampuni,” kata Darma.
Pun menurut Darma, MRT tak bisa menggantikan Transjakarta. Pasalnya, karakteristik pelanggan dan tarif kedua moda transportasi tersebut berbeda.
Dari aspek sosial ekonomi misalnya, pelanggan MRT memiliki kelas sosial ekonomi yang lebih tinggi. Ini terlihat dari penampilan fisik, jenis pakaian pelanggan MRT yang rata-rata bermerek, parfum yang digunakan, hingga tas yang dibawa.
Selain itu, menurutnya, sangat jarang pengguna MRT menenteng tas plastik atau kardus. Sementara, pemandangan demikian lumrah terlihat di KRL.
“Jadi dari aspek sosial ekonomi ini saja, sangat tidak realistis memindahkan pelanggan TJ ke MRT,” ujarnya.
Dari segi tarif, MRT juga jauh lebih mahal karena dihitung berdasarkan jarak tempuh. Untuk menaiki rute MRT Lebak Bulus–Bundaran HI, tarifnya mencapai Rp 14.000. Sementara, tarif Transjakarta hanya Rp 3.500.
“Dengan tarif sebesar itu, jelas tidak mungkin terjangkau oleh pengguna TJ. Tarif itu terjangkau bagi pengguna mobil pribadi,” kata Darma.
Darma pun menilai, rencana penghapusan koridor satu dan dua Transjakarta membuktikan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) tak memahami kondisi lapangan.
“Jadi semestinya cara berfikir insan Dinas Perhubungan Daerah Khusus Jakarta (DKJ) itu bukan menghapus layanan TJ Koridor 1 dan 2, tapi bagaimana memindahkan pengguna mobil pribadi ke angkutan umum, khususnya MRT,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta mengungkapkan rencana penghapusan rute Transjakarta yang bersinggungan dengan MRT.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo menuturkan, langkah itu diambil supaya tidak terjadi tumpang tindih antarmoda transportasi umum.
“Contohnya untuk MRT Lebak Bulus sampai Kota (jika sudah) terbangun, maka untuk koridor satu Transjakarta dari Blok M sampai Kota itu nanti ditiadakan,” kata Syafrin saat dikonfirmasi, Jumat (20/12/2024).
Syafrin menyebut, penghapusan bakal dilakukan setelah pengerjaan jalur MRT rute Lebak Bulus sampai Kota rampung.
“Memang sudah masuk dalam rencana induk transportasi Jakarta,” ucapnya.
Selain itu, Dishub juga berencana menghapus rute Transjakarta koridor dua Pulo Gadung-Harmoni jika seluruh jaringan MRT sudah terbangun.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.