TRIBUNNEWS.COM – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengungkapkan ia telah berupaya mengajukan izin untuk berlibur ke Jepang melalui aplikasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), namun permohonannya ditolak sistem.
Pengakuan ini muncul setelah liburannya menjadi sorotan publik, terutama karena dilakukan tanpa izin dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Lucky Hakim menjelaskan, ia memerintahkan stafnya untuk mengurus izin keluar negeri pada bulan Ramadhan lalu.
Rencana awalnya adalah berlibur pada 2-11 April 2025.
Namun, izin cuti yang diajukan ditolak karena berada di bawah 14 hari kerja dari tanggal pengajuan.
“Nah pas di situ tertolak izinnya karena sudah di bawah 14 hari kerja (dari tanggal pengajuan cuti). Saya bilang, ‘Loh kan masih lama’.”
“Lalu dijelaskan, ‘Oh enggak, Pak, bukan masalah lama harinya, tapi lama hari kerjanya’,” ujar Lucky setelah memimpin apel di Pendopo Indramayu, Selasa (8/4/2025).
Setelah izin cutinya ditolak, Lucky memutuskan untuk mengubah rencana keberangkatannya menjadi 2-6 April 2025.
Ia berencana kembali bekerja pada 8 Mei 2025.
Lucky juga menyatakan selama Lebaran, ia tetap berada di Indramayu dan melaksanakan tugasnya, termasuk melakukan patroli dan menunaikan shalat Idul Fitri.
Sebelum berangkat ke Jepang, dia mengatakan, mendelegasikan tugas-tugas ke Syaefudin untuk menggantikannya melakukan kegiatan agar saat berlibur agar roda pemerintahan tetap berjalan.
“Tapi saat saya pergi ke sana, ternyata persepsi saya soal hari cuti itu salah. Maka dari itu saya langsung menghubungi Pak Gubernur, saya juga akan menjelaskan pula kepada Kemendagri. Hari ini saya akan ke Kemendagri untuk memberikan penjelasan,” ucap Lucky.
Lucky Hakim menyatakan, rencana liburan ke Jepang sudah dipersiapkan sejak Desember 2024.
Ia merasa perlu meluangkan waktu untuk keluarga, terutama anak-anaknya, setelah masa kampanye dan menjabat sebagai Bupati.
“Terus saya beli tiket tuh bulan Desember. Saya juga bisa tunjukkan bukti-buktinya, itu setelah Pilkada dan belum dilantik,” ujar dia.
Sekretaris Daerah Indramayu, Aep Surahman, menambahkan upaya untuk mendapatkan izin sudah dilakukan dan dilaporkan ke Kemendagri serta Gubernur Jawa Barat.
Namun, proses izin tersebut ditolak oleh sistem, kemungkinan karena kurangnya waktu pengajuan dan dokumen yang diunggah.
“Sebelum keberangkatan Pak Bupati, sudah kita proses sekitar dua minggu lalu. Tanggal persisnya saya lupa,” ujar dia.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5184912/original/068265500_1744352245-sam5.jpg?w=250&resize=250,140&ssl=1 "Beda dengan Jabar dan Banten, Pemprov Jakarta Pilih Tidak Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan – Page 3")
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5201879/original/046666400_1745839085-IMG-20250428-WA0029.jpg?w=250&resize=250,140&ssl=1 "Mensos Gus Ipul Tegaskan Kemiskinan Bukan Soal Angka tapi Tantangan Peradaban – Page 3")
