Jakarta, CNN Indonesia —
Pengadilan Distrik Barat Seoul menolak permohonan penangguhan penahanan dan penggeledahan yang diajukan oleh Presiden Yoon Suk Yeol, pada Minggu (5/1).
Keputusan ini diambil hanya beberapa hari setelah tim hukum Yoon mengajukan keberatan dan menyebut surat perintah tersebut sebagai tindakan “ilegal.”
Pengadilan belum mengungkapkan rincian terkait alasan penolakan tersebut, dikutip Yonhap.
Sebelumnya, pengadilan telah menyetujui surat perintah untuk menahan Presiden Yoon guna diinterogasi terkait dugaan keterlibatannya dalam upaya darurat militer yang gagal pada 3 Desember lalu. Selain itu, surat perintah juga mencakup penggeledahan kompleks kediaman presiden yang terletak di pusat kota Seoul.
Pada Jumat (3/1), Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi berusaha melaksanakan surat perintah tersebut. Namun, upaya tersebut terhambat setelah penyidik dihalangi ribuan tentara yang memblokir akses masuk ke lokasi. Akibatnya, petugas penyelidik menarik diri dari tempat kejadian tanpa melaksanakan surat perintah.
Tim hukum Presiden Yoon menyatakan surat perintah tersebut cacat hukum. Mereka berargumen bahwa hakim yang mengeluarkan surat perintah tersebut telah bertindak secara sewenang-wenang.
(tim/isn)
[Gambas:Video CNN]
