Batam (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong perluasan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ) di wilayah Bintan, dan Karimun selain di Kota Batam.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, langkah ini akan memberi kepastian kepada investor sekaligus memperluas peluang ekonomi masyarakat.
“Kita mengusulkan agar Bintan dan Karimun bisa menjadi FTZ menyeluruh, sementara Natuna, Anambas, dan Lingga didorong dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” katanya di Batam, Jumat.
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah sukses mengajukan status KEK di Kabupaten Lingga.
“Saat ini Lingga sudah memiliki satu KEK, dan itu terus kita pacu. Peran industri jasa keuangan juga sangat penting dalam mendukung ekosistem investasi ini,” ujar Ansar.
Ia menjelaskan, usulan FTZ menyeluruh di Bintan dan Karimun sebenarnya sudah disampaikan sejak empat tahun lalu kepada Kementerian Koordinator Perekonomian.
Namun, baru belakangan ini mendapat respon positif.
“Kemarin sudah di-follow up, Pak Menko menyampaikan akan dilakukan kajian melalui lembaga independen. Kajian ini akan menilai efektivitas percepatan ekonomi dan investasi, termasuk menghitung potensi kehilangan pendapatan daerah, peluang lapangan kerja, inflasi, serta dampak jangka panjang bagi masyarakat,” katanya menjelaskan.
Menurut Ansar, pola FTZ di Bintan dan Karimun bisa berbeda dengan Batam.
Di Batam, status tanah dikelola BP Batam, sementara di dua daerah tersebut terdapat kepemilikan pribadi.
“Kalau investor ingin masuk, mereka bisa melakukan pembebasan lahan langsung, dan pemerintah daerah akan memfasilitasi. Untuk kendaraan, bisa dibuat sistem resiprokal dengan pengawasan ketat, sehingga kendaraan dari Batam bisa digunakan di Bintan dan Karimun, begitu juga sebaliknya,” tambahnya.
Ansar menegaskan bahwa perluasan FTZ menjadi bagian dari upaya menjadikan Kepri sebagai lokomotif ekonomi nasional.
Hal itu sejalan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Kepri yang mencapai 7,14 persen pada triwulan II 2025, tertinggi di Sumatera dan ketiga di tingkat nasional.
“PDRB Kepri per kapita saat ini hampir menyentuh 11.000 dolar AS per tahun per orang. Kita semua harus menjaga momentum pertumbuhan, dan memastikan aktivitas ekonomi benar-benar menjadi mesin penggerak masyarakat Kepri,” ujar dia.
Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.