Secara rinci, besaran anggaran BPOPP dialokasikan di tahun 2019 sebanyak Rp 915,8 miliar, dan meningkat pada tahun 2024 dialokasikan sebanyak Rp 1,3 Trilliun.
“Dengan adanya program ini, para siswa dan wali murid tidak akan terbebani uang SPP. Dan sekolah juga bisa mengatur kebutuhan untuk operasi satuan pendidikan dengan mengelola dana BPOPP dengan tepat guna, dan tepat sasaran,” tegas Adhy.
Tidak hanya itu, Adhy juga menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi perhatian besar Pemprov Jatim. Hal ini dibuktikan dengan alokasi anggaran pendidikan yang selalu di atas 20 persen yang menjadi mandatory spending dari undang-undang.
“Tahun 2024 alokasi anggaran pendidikan kita mencapai 29,19 persen. Ini menjadi bukti komitmen kita untuk memperhatikan sektor pendidikan,” tegas Adhy.
Menurut Adhy, Pemprov Jatim akan terus berupaya meningkatkan pembangunan SDM dengan menguatkan pendidikan Jawa Timur. Namun karena dengan wilayah Jatim yang begitu luas dengan 38 kabupaten kota, memang semua harus diatur demi terwujudnya pemerataan.
“Pemerataan akses pendidikan di seluruh kabupaten/kota terus menjadi prioritas kami, sehingga setiap daerah bisa berkontribusi dalam mencetak generasi muda yang cerdas dan berdaya saing tinggi. Tentunya hal ini juga didukung infrastruktur, tenaga pendidik, dan fasilitas belajar yang baik,” pungkasnya.