Ini adalah entry meeting, jadi awal BPK akan memeriksa penilaian kinerja dan juga penilaian kepatuhan pada APBD 2024 semester 1Bandung (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat menggelar pertemuan awal untuk memeriksa kinerja dan kepatuhan dalam pengelolaan APBD 2024.
“Ini adalah entry meeting, jadi awal BPK akan memeriksa penilaian kinerja dan juga penilaian kepatuhan pada APBD 2024 semester 1,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di Bandung, Rabu.
Bey mengatakan bahwa pihaknya sangat menyambut baik hal ini karena akan membawa pemerintahan yang transparan, tata kelola yang baik dan mendukung akuntabilitas.
“Kadang-kadang administrasi juga tidak bertanggung jawab, kadang-kadang seperti itu,” ujar dia.
Bey menyinggung bahwa catatan BPK pada temuan-temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh mereka sebanyak 70,2 persen.
“Target saya 80 persen akhir tahun karena nasional 75 persen. Kadang memang tidak terselesaikan, tapi saya kejar Inspektorat untuk menindaklanjuti temuan BPK,” tuturnya.
Kepala BPK Perwakilan Jabar Widhi Widayat mengatakan bahwa mereka melakukan dua pemeriksaan Di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang pertama kinerja atas pengelolaan APBD Tahun 2024, yang kedua pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan belanja daerah.
“Nanti pemerintah itu akan menghasilkan kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan APBD untuk yang kinerja dan yang kepatuhan. Kesimpulannya mengenai tingkat kepatuhan pemerintah provinsi Jabar di dalam merealisasi belanja daerah,” ujarnya.
Baca juga: Pj Gubernur singgung uji kir-jembatan timbang terkait kasus Cipularang
Baca juga: Pemprov Jabar dukung “Rampak Genteng” jadi atraksi budaya unggulan
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
