Jakarta (ANTARA) –
Pemerintah Kota Jakarta Utara menggelar sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerah itu dapat memiliki hunian layak dan terjangkau.
“Program kredit ini diharapkan bisa menjadi solusi nyata agar masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal hingga keluarga muda dapat memiliki hunian layak dengan mudah dan terjangkau,’ kata Sekretaris Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan saat membuka sosialisasi agenda itu, di Jakarta, Kamis.
Pemkot ingin program ini tepat sasaran, bermanfaat dan mampu menjawab kebutuhan warga.
“Kredit perumahan ini bukan hanya untuk membangun atau merenovasi rumah, tetapi juga menggerakkan UMKM serta membuka lapangan kerja lokal,” kata dia.
Ia mengakui Jakarta Utara memiliki tantangan besar di bidang perumahan, mulai dari keterbatasan lahan, permukiman padat, hingga wilayah yang rawan banjir dan rob.
“Kami ingin program ini tepat sasaran dan menjawab kebutuhan warga,” kata dia.
Kegiatan sosialisasi ini juga diisi dengan paparan teknis mengenai skema pembiayaan, diskusi bersama pelaku usaha, hingga rencana tindak lanjut agar program benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta Utara.
Sementara itu, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Hartati menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak besar bagi perekonomian nasional.
Melalui KPP ini, katanya, pemerintah ingin memperkuat akses pembiayaan, mendukung UMKM sektor perumahan, serta mendorong terciptanya hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Ia menambahkan rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi juga sumber harapan dan kebahagiaan keluarga dan dengan program ini.
“Kami ingin memastikan semakin banyak warga Jakarta Utara bisa mewujudkan impian punya rumah sendiri,” kata dia.
Sebelumnya, Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kriteria Penerima dan Ekosistem Kredit Program Perumahan, pelaksanaan KPP bertujuan untuk mendukung UMKM berupa pengembang, kontraktor dan pedagang bahan bangunan dalam rangka penyediaan rumah.
KUR Perumahan dibagi untuk dua penerima manfaat, yang dilihat dari sisi penyediaan (supply) dan permintaan (demand).
Sisi supply meliputi mereka yang berada di bidang usaha pengembang (developer), kontraktor, serta pengusaha material bangunan.
KPP sisi penyediaan rumah diberikan kepada Penerima Kredit Program Perumahan dengan jumlah plafon pinjaman di atas Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar.
Kredit ini dapat dilakukan penarikan pinjaman secara sekaligus, bertahap atau bergulir (revolving) sesuai kesepakatan.
Sementara, sisi permintaan adalah UMKM, yang kreditnya digunakan untuk mendukung usahanya seperti untuk membeli rumah, untuk menyewa gudang dan sebagainya.
Jumlah plafon pinjaman untuk sisi permintaan di atas Rp10 juta sampai dengan Rp500 juta.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.