Pemkab Puncak Minta BNPB Rehabilitasi 250 Unit Rumah Warga Terdampak Longsor dan Konflik Sosial Regional 17 November 2025

Pemkab Puncak Minta BNPB Rehabilitasi 250 Unit Rumah Warga Terdampak Longsor dan Konflik Sosial
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        17 November 2025

Pemkab Puncak Minta BNPB Rehabilitasi 250 Unit Rumah Warga Terdampak Longsor dan Konflik Sosial
Tim Redaksi
JAYAPURA, KOMPAS.com
– Bupati Puncak, Elvis Tabuni, didampingi oleh Penjabat Sekda Puncak, Nenu Tabuni menggelar pertemuan dengan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jarwansah, di Graha BNPB Jakarta Timur.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati
Elvis Tabuni
meminta dukungan dari
BNPB
untuk merehabilitasi sekitar 250 unit rumah bagi warga Kabupaten Puncak yang terkena dampak bencana
longsor
serta konflik sosial yang mengakibatkan puluhan rumah warga dibakar.
Elvis menyebut, usulan rehabilitasi ini merupakan langkah strategis untuk memulihkan kehidupan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung program pemerintah pusat dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal seperti Kabupaten Puncak.
“Akibat bencana alam longsor dan konflik sosial, banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi ke daerah yang lebih aman. Untuk itu, kita mencari dukungan dari pemerintah pusat melalui
BNPB
untuk mencari solusi bagaimana masyarakat ini memiliki rumah. Ini juga sebagai bagian dari upaya pemulihan sosial dan percepatan rehabilitasi pasca bencana dan konflik sosial,” ujar Bupati Puncak Elvis Tabuni usai pertemuan pada Senin (17/11/2025).
Sementara itu, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah menyambut baik langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Puncak yang bertemu dengan BNPB dalam rangka mencari solusi untuk menangani persoalan infrastruktur di Kabupaten Puncak.
“Kami berharap usulan tersebut bukan saja ke BNPB, namun juga disampaikan kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait, sehingga kami semua bisa berkolaborasi untuk mencari solusi, sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat bisa kita wujudkan,” tuturnya.
Khusus untuk Kabupaten Puncak, sejak tahun 2024, pemerintah pusat sudah memberikan perhatian yang dibuktikan dengan pembangunan dua gudang logistik di Sinak dan di Agandugume.
Pembangunan dua gudang tersebut sebagai tindak lanjut dari adanya koordinasi lintas kementerian dan ditunjuklah BNPB yang membangun dua gudang tersebut.
“Kami pasti akan sampaikan usulan ini ke Kepala BNPB. Harapan kami, sesegera mungkin rumah warga bisa dibangun, sehingga masyarakat di sana bisa kembali ke rumah masing-masing dan menghuni yang layak huni,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.