Pemimpin Tanpa Mandat Langsung Rakyat Cenderung Korupsi

Dia menegaskan, PDI Perjuangan tetap berpegang pada prinsip vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan.

Dalam konteks ketatanegaraan, Hasto menekankan Indonesia menganut sistem presidensial dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam sistem tersebut, pembentukan undang-undang berada di tingkat pusat melalui DPR RI bersama pemerintah.

Hasto menjelaskan, apabila gubernur hanya diposisikan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dan dipilih oleh DPRD, maka akan muncul konsekuensi serius terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

“Gubernur hanya menjalankan fungsi koordinatif. Implikasinya, anggaran gubernur bukan lagi anggaran pembangunan, melainkan sekadar anggaran koordinasi. Pembangunan sepenuhnya ada di kabupaten dan kota,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi itu akan menggerus kewenangan gubernur dan mempersempit peran strategis provinsi dalam pembangunan.

Namun, PDI Perjuangan memandang gubernur tidak sekadar sebagai koordinator, melainkan pemimpin politik yang bertanggung jawab atas visi, misi, dan arah pembangunan provinsi.

“Gubernur mengoordinasikan kabupaten dan kota dalam satu kesemestaan wilayah provinsi. Itu bagian dari tanggung jawab politiknya kepada rakyat,” ucap Hasto.

Dia menambahkan, pemilihan langsung terhadap gubernur, bupati, dan wali kota mengandung pesan fundamental bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

“Pemilihan langsung membawa pesan bahwa rakyat berdaulat, ada kepastian masa jabatan, serta tanggung jawab sosial untuk menepati visi dan misi yang dijanjikan saat kampanye,” tuturnya.