TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak tinggal diam setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan kenaikan tarif impor produk Indonesia 32 persen dari sebelumnya 10 persen.
Langkah resiprokal ini diambil AS sebagai respons terhadap kebijakan perdagangan internasional yang dinilai merugikan mereka.
Keputusan ini diperkirakan akan berdampak signifikan pada daya saing ekspor Indonesia, terutama di pasar AS. Produk utama Indonesia yang terancam terdampak termasuk elektronik, tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, serta produk perikanan seperti udang.
Menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai strategi untuk memitigasi dampak negatif terhadap ekonomi domestik.
“Kami akan menghitung dampak langsung terhadap sektor-sektor utama ekspor Indonesia dan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampaknya,” ujar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam keterangan resminya, Kamis (3/4/2025).
Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Selain mengantisipasi dampak perdagangan, pemerintah juga berfokus pada stabilitas ekonomi domestik. Salah satu langkah yang diambil adalah menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global akibat pengumuman tarif AS.
Pemerintah bersama Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valuta asing tetap terjaga, guna mendukung pelaku usaha dan menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
“Sejak awal tahun ini, kami sudah menyiapkan strategi dan melakukan negosiasi dengan AS untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal ini,” tambah Kemlu.
Pemerintah juga telah membentuk tim lintas kementerian dan lembaga yang berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia di AS dan pelaku usaha nasional untuk menghadapi tantangan ini.
Langkah-langkah Diplomatik dan Negosiasi Langsung
Pemerintah Indonesia juga memastikan akan terus berkomunikasi dengan Pemerintah AS. Termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung.
Salah satu fokus utama dalam negosiasi adalah menyelesaikan isu-isu yang diangkat dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan oleh US Trade Representative.
“Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS,” tulis keterangan Kelu menambahkan.
Bahkan, Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier.
Kerjasama ASEAN untuk Memperkuat Daya Saing
Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk bersikap tegas dan keras dalam merespon kebijakan sosial ekonomi global yang dinilai diskriminatif dan merugikan kepentingan rakyat. (ist)
Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan Malaysia, yang saat ini memegang Keketuaan ASEAN, untuk menyusun langkah bersama mengingat tarif ini juga berdampak pada seluruh negara anggota ASEAN.
“Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi” jelasnya.
Pemerintah Indonesia meyakini, dengan langkah-langkah strategis ini, iklim investasi akan semakin membaik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di Indonesia.
Trump: “Hari Pembebasan Ekonomi” bagi AS
Pada 2 April 2025, Presiden Trump mengumumkan kebijakan tarif ini, menyebutnya sebagai langkah penting dalam “pembebasan ekonomi” Amerika Serikat. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump menyatakan, “Hari ini adalah salah satu hari terpenting dalam sejarah Amerika. Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kita.”
Pengenaan tarif ini akan berlaku mulai 9 April 2025, dan akan berdampak pada lebih dari 60 negara, termasuk Indonesia. Dengan langkah ini, AS berharap dapat menyeimbangkan ketimpangan perdagangan internasional yang mereka nilai merugikan perekonomian mereka.
Pemerintah Indonesia, bersama dengan negara-negara ASEAN, tetap optimis bahwa strategi yang telah disiapkan akan mampu mengatasi tantangan ini dan meminimalkan dampak negatif bagi perekonomian domestik.
