Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.
Pemerintah tidak akan impor pangan serta fokus wujudkan swasembada
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 15 Januari 2025 – 16:12 WIB
Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan pemerintah tidak akan melakukan impor berbagai komoditas pangan, seperti beras, jagung, kedelai, garam, dan gula. Hal ini disampaikan Zulhas saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Perpadi 2025 di Diamond Convention Center, Solo, Rabu (15/1).
“Dipastikan tidak impor beras, kedelai, jagung, garam, dan gula. Maka kita harus bekerjasama untuk menyediakan pangan. Kalau tidak bisa menyediakan pangan, bagaimana kita tidak impor,” kata Zulhas dalam sambutannya.
Program Pemerintah untuk Swasembada
Untuk mewujudkan swasembada pangan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Fokus utama tahun ini adalah menyelesaikan pembangunan irigasi serta memperbaiki irigasi yang rusak. Selain itu, pemerintah meningkatkan alokasi pupuk dari 7 juta ton pada 2024 menjadi 9,55 juta ton pada 2025.
“Kita perbaiki distribusi pupuk. Sekarang tanggung jawab pupuk hanya di Kementerian Pertanian, yang didistribusikan oleh Pupuk Indonesia kepada petani,” jelas Zulhas.
Selain itu, pemerintah akan menambah jumlah penyuluh pertanian. Dari 37 ribu penyuluh yang ada saat ini, jumlahnya akan ditambah dengan target minimal satu penyuluh per desa. Pemerintah juga menargetkan peningkatan produksi gabah dari 52 juta ton pada 2024 menjadi 64 juta ton pada 2025.
Zulhas menyoroti tantangan utama di sektor pertanian, yaitu minimnya minat generasi muda untuk menjadi petani. Saat ini, mayoritas petani berusia 50-60 tahun.
“Dulu, di era Pak Suharto, 65 persen tenaga kerja ada di sektor pertanian. Sekarang tinggal 25 persen, itu pun didominasi petani tua. Lama-lama sawah dan ladang mereka dijual karena pertanian tidak menarik,” katanya.
Zulhas juga menegaskan bahwa pemerintah memahami keluhan petani. Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh target swasembada pangan yang ditetapkan untuk tercapai pada 2027. Pada kesempatan itu, Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso, menyatakan bahwa Perpadi siap mendukung kebijakan pemerintah untuk swasembada pangan. Namun, ia menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung revitalisasi alat-alat pertanian dan penetapan harga pembelian beras oleh pemerintah.
Dalam pembukaan Munas yang berlangsung hingga Kamis (16/1/2025), juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara Perpadi dan pemerintah terkait penyediaan kredit lunak bagi pengusaha Perpadi. “Perpadi harus menempatkan diri sebagai bagian dari bangsa untuk mendukung swasembada berkelanjutan,” ujar Sutarto seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Rabu (15/1).
Sumber : Radio Elshinta