TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah dikabarkan akan menambah kuota rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Menurut Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, pembahasan mengenai penambahan kuota FLPP masih berlangsung.
“Diskusinya masih berlangsung,” katanya di Jakarta, dikutip dari siaran pers pada Jumat (28/2/2025).
Menurut dia, penambahan kuota FLPP perlu penetapan dan ada regulasi teknisnya tersendiri. Maka dari itu, kini proses diskusinya masih berlangsung.
Penambahan kuota FLPP merupakan salah satu upaya mengatasi kekurangan pemenuhan kebutuhan hunian (backlog).
Fahri menyebut backlog disebabkan oleh tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, banyaknya pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.
“Untuk itu hadirnya Kementerian PKP akan merancang kebijakan-kebijakan yang ada menjadi aksi nyata,” ujarnya.
Sebagimana diketahui, saat ini pemerintah menganggarkan dana Rp 18 triliun di APBN 2025 untuk mendukung 220 ribu rumah bagi MBR dalam bentuk FLPP.
Dalam program ini MBR bisa mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan bunga hanya 5 persen selama 20 tahun.
Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang, pun membocorkan akan ada penambahan kuota KPR FLPP pada tahun ini.
Dari yang awalnya 220 ribu, bertambah menjadi 420 ribu unit rumah subsidi.
Hal itu diungkap Bonny setelah menggelar rapat bersama Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban.
