Jakarta, Beritasatu.com — Pemerintah bergerak cepat merespons dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan bahwa pemerintah segera turun ke lokasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Sudah langsung ditindaklanjuti,” ujar Teddy kepada wartawan, Kamis (5/6/2025).
Teddy menjelaskan bahwa pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol telah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk menangani isu lingkungan ini.
“Kedua menteri sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Tadi kami langsung berkoordinasi dan menindaklanjuti. Persoalan ini segera kami selesaikan,” katanya.
Sebelumnya, aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat menuai protes dari masyarakat dan aktivis lingkungan karena dinilai merusak ekosistem laut dan daratan. Gelombang penolakan terhadap pertambangan di kawasan wisata tersebut pun terus menguat.
Menanggapi polemik ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menghentikan sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), yang beroperasi di Pulau Gag, Raja Ampat.
Keputusan penghentian ini diambil menyusul meningkatnya kekhawatiran publik atas dampak lingkungan dari tambang nikel yang berada di kawasan pulau kecil dan berstatus kawasan pariwisata unggulan.
Bahlil menyebut bahwa saat ini hanya ada satu perusahaan tambang nikel yang memiliki izin operasi di wilayah tersebut, yakni PT Gag Nikel. Ia juga memastikan akan meninjau langsung ke lokasi guna mengevaluasi dampak aktivitas tambang terhadap lingkungan.
“Penghentian ini bersifat sementara. Setelah kami lakukan peninjauan dan verifikasi lapangan, Kementerian ESDM akan menentukan langkah selanjutnya secara objektif dan komprehensif,” tegas Bahlil.