Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menargetkan percepatan swasembada pangan sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, kebijakan ini mulai menunjukkan hasil signifikan dalam satu tahun terakhir.
“Saya juga diberi Keppres (Keputusan Presiden) mengenai percepatan swasembada pangan. Saya ambil contoh, baru satu tahun ya nilai tukar petani dari 101-106, sekarang 124 setahun,” ujar Zulhas dalam acara ESG Now Awards 2025 di Jakarta, Kamis.
Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.
Tim Koordinasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tim Koordinasi memiliki tugas melakukan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.
Selain itu, Zulhas juga mengatakan saat ini produksi beras nasional sudah mengalami surplus hingga 4 juta ton.
“Tahun lalu kita impor beras berapa itu? 4,5 juta ton. Hari ini, di gudang Bulog kita sudah surplus 4 juta ton,” kata dia.
Menurutnya, peningkatan produktivitas pertanian berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Salah satu indikatornya adalah kenaikan harga gabah dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram dalam satu tahun terakhir.
Dirinya juga mengklaim pemerintah sudah mulai menghapus dominasi tengkulak melalui penguatan kelembagaan desa.
“Tengkulak-tengkulak di daerah kita sapu. Kenapa? Karena kita punya KopDes (Koperasi Desa Merah Putih). Ini terkait Koperasi Desa Merah Putih, karena satu hektare lahan kosong itu, kalau sudah tanam jagung, tanam padi, tanam singkong sekarang, tanam tebu, itu bisa menghasilkan Rp80 juta,” jelasnya.
Lebih lanjut, kebijakan swasembada pangan menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional berbasis ekonomi Pancasila, yang mana sumber daya pangan diharapkan dikuasai rakyat, bukan hanya pelaku besar.
Zulhas memandang kebijakan ini juga akan terhubung dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 82,9 juta penerima.
“Bayangkan, kalau 82 juta penerima manfaat, satu hari telur satu, kita butuh 82 juta telur satu hari. Perlu buah-buahan, perlu sayur, perlu ikan, perlu beras. Nanti tanam apa saja di desa-desa laku. Ibu-ibu bisa memelihara ayam petelur, bisa bikin tambak untuk ikan, bisa tanam sayur, bisa tanam buah, laku. Masyarakat kita gizinya akan naik,” tambahnya.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.