TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemberian akses modal kepada UMKM yang menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bentuk keberpihakan negara terhadap UMKM.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Akbar Himawan Buchari mengatakan, dengan skema ini, Indonesia bukan hanya akan mendapatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dari MBG, tetapi juga membuat pelaku UMKM naik kelas.
“Hasilnya, ekonomi akan tumbuh, baik di sektor mikro maupun makro. Sendi-sendi perekonomian di daerah akan bergeliat, sehingga mengerek pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Akbar dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).
Ia menyebut, program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dana yang tidak sedikit, di mana APBN 2025 mengalokasikan sebesar Rp 71 triliun.
Namun, anggaran itu belum mencakup seluruh penerima. Alhasil, Badan Gizi Nasional meminta tambahan dana Rp100 triliun untuk mencapai 82,9 juta penerima.
“Bayangkan, perputaran uang sekitar Rp 171 triliun dalam setahun hanya dari program MBG. Jika UMKM terlibat di dalamnya, sudah pasti efek ekonominya sangat besar,” papar Akbar.
Meski begitu, ia berpesan kepada industri perbankan agar tidak menyulitkan pelaku UMKM yang telah ditunjuk Badan Gizi Nasional sebagai mitra program MBG. Khususnya, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Akbar juga meminta kepada pelaku UMKM yang nantinya ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional untuk meningkatkan kualitas dan mengikuti aturan main yang telah ditetapkan.
“Teman-teman UMKM juga harus profesional. Terlebih, program ini menyasar kepada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Jadi harus diprioritaskan gizi dan kualitasnya,” pesan Akbar.
Sebelumnya, Pemerintah menjanjikan akses permodalan awal bagi mitra UMKM Program MBG hingga Rp 500 juta.
Melalui Kementerian UMKM, Pemerintah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara, untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM mitra MBG.
