Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta agar aspek keselamatan konstruksi serta efektivitas pengerjaan selama pembangunan jalan layang atau flyover Latumeten, termasuk potensi dampak sosial bagi warga di sekitar lokasi proyek tersebut.
“Proses pembangunan harus tetap mengedepankan kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang terdampak rekayasa lalu lintas,” kata Kenneth di Jakarta, Rabu.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah resmi memulai rangkaian pembangunan flyover Latumeten yang berlokasi di Jalan Prof. Dr. Latumeten dan Jalan Makaliwe Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
Proyek tersebut, kata Kenneth, bertujuan menghapus perlintasan sebidang kereta api Duri-Tangerang yang selama ini menjadi sumber kemacetan dan gangguan keselamatan.
Dia juga menghadiri kegiatan sosialisasi Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Flyover Latumeten yang digelar di kantor Camat Grogol Petamburan pada 17 November 2025.
Menurut Kenneth, agenda tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur strategis untuk mengurai kemacetan di kawasan Jakarta Barat.
Sosialisasi itu pun digelar untuk memberikan gambaran menyeluruh kepada perwakilan masyarakat mengenai desain, metode pelaksanaan konstruksi, serta rekayasa lalu lintas selama masa pembangunan proyek tersebut.
Proyek itu merupakan hasil dari kegiatan serap aspirasi/reses yang dilakukan oleh Hardiyanto Kenneth pada pertengahan 2024, dan dicantumkan juga di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta 2025-2045 serta ditetapkan sebagai program prioritas melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 461 Tahun 2025.
Flyover Latumeten, kata Bang Kent, sapaan akrab Hardiyanto Kenneth, juga salah satu proyek infrastruktur prioritas yang dibangun untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di Jalan Prof. Dr. Latumeten yang kerap mengalami kemacetan karena pertemuan arus kendaraan dari Duri Kosambi, Grogol, dan Kalideres.
Dia menjelaskan flyover Latumeten akan dibangun pada dua sisi dengan panjang 386 meter (timur) dan 388 meter (barat). Proyek ini dibiayai APBD DKI Jakarta Tahun 2025–2026, dengan masa pelaksanaan 418 hari mulai 24 Oktober 2025 hingga 15 Desember 2026.
“Pembangunan flyover ini juga akan menyambungkan beberapa simpul transportasi penting, dan diharapkan meningkatkan efektivitas mobilitas warga,” tutur Kenneth.
Selama masa konstruksi, sambung dia, pemerintah membangun jalur sementara atau detour di kedua sisi flyover tersebut. Jalur detour ini sebagian memanfaatkan trotoar dan lahan warga.
Selain mengurai kemacetan, Kenneth mengungkapkan proyek tersebut diyakini mampu memperbaiki kualitas konektivitas antarwilayah, mendukung kawasan permukiman padat, sekaligus mempermudah distribusi logistik dari dan menuju Jakarta Barat.
Di sisi lain, dia menuturkan kehadirannya dalam kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD DKI untuk memastikan setiap pekerjaan konstruksi strategis berjalan secara transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Saya ingin memastikan seluruh proses pembangunan berjalan dengan benar, terbuka, dan memprioritaskan kepentingan warga,” tegas Kenneth.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.