Pejabat Pemkab Tuban Dimutasi di Saat KPK Soroti Proyek Lampu Jalan

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti proyek pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Kabupaten Tuban. Lembaga antirasuah itu menilai terdapat ketidakwajaran pada harga dengan spesifikasi tiang serta kap lampu yang digunakan.

Di tengah isu itu, mutasi pejabat DLHP juga menjadi perhatian. Kepala DLHP sebelumnya, Bambang Irawan, dipindah menjadi staf ahli bupati. Untuk mengisi kekosongan jabatan, pemerintah daerah membuka lelang terbuka.

Tiga nama telah lolos tahapan seleksi, yaitu Anton Tri Laksono, Plt Kepala DLHP. Lalu ada nama Danang Tri Nohandono, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), dan Handrijanto, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda.

Meski proses seleksi sudah berjalan, Bupati Aditya Halindra Faridzky belum mengumumkan siapa yang akan dipilih. Ia hanya menyebutkan akan ada kejutan di balik pengisian jabatan tersebut.

“Harus ada kejutan yang membuat semangat kerja semakin baik,” kata Lindra, Kamis (18/09/2025).

Bupati meminta masyarakat menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman resmi. “Tunggu tanggal mainnya ya,” tegas Bupati Tuban dua periode itu.

Sorotan temuan tersebut mencuat dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (05/08/2025). Lindra turut hadir bersama sejumlah pejabat teras. Namun, ia menegaskan tidak ada temuan dalam rapat tersebut.

“Enggak ada, enggak ada. Itu enggak ada namanya temuan,” ucap Lindra menepis isu tersebut.

Sementara itu, Plt Kepala DLHP Tuban yang kini dijabat Anton Tri Laksono, hingga saat ini belum memberikan tanggapan terkait sorotan KPK.

Rencana pengawasan agar persoalan serupa tidak terulang juga belum direspons. Pihak dinas memilih bungkam di tengah isu yang terus mencuat.