Pedih Hati Dedi Mulyadi, Tak Bisa Menahan Tangis di Puncak Bogor: Yang Beri Izin Siapa?

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak bisa menahan kepedihan hatinya.

Ia pun menangis saat datang ke Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025). 

Dedi Mulyadi saat itu melihat kondisi di sekitar puncak Bogor.

Dedi sedih melihat alih fungsi lahan itu.  

Menurutnya, fenomena ini telah menjadi pemicu banjir yang terus menerus terjadi di daerah yang dikenal dengan hawa sejuknya.

Dedi tampak terkejut melihat kerusakan hutan di Gunung Gede Pangrango.

Ia menyaksikan tanah yang terbelah akibat aktivitas pembangunan.

Dedi menunjukkan ketidakpuasannya saat melihat pembangunan ekowisata Eiger Adventure Land yang terdiri dari jembatan gantung.

“Lah, itu sudah ada bangunan ya (jembatan gantung)? Itu yang paling melanggar. Lihat itu terbelah sampai longsor,” katanya sambil menunjuk lokasi jembatan Eiger Adventure Land di Megamendung, Kabupaten Bogor.

Menurutnya, Eiger Adventure Land merupakan salah satu dari empat lokasi wisata yang disegel karena melanggar regulasi lingkungan.

Apa Sanksi bagi Pembangunan yang Melanggar?

Dedi menegaskan bahwa pembangunan wisata jembatan tersebut seharusnya tidak terjadi, mengingat dampaknya terhadap lingkungan.

“Enggak boleh, harusnya ini (dibangun wisata jembatan). Tempatnya memang bagus begini, tapi kan ada yang terganggu (warga jadi korban). Masak alam kayak gini aja diganggu,” ungkapnya.

Ia lantas bertanya pada pejabat yang mendampinginya.

“Yang memberi izin ini siapa?”

Setelah mendapatkan informasi bahwa izin tersebut dikeluarkan oleh Bupati Bogor sebelumnya, Dedi segera bertanya kepada Bupati Bogor saat ini Rudy Susmanto untuk mendiskusikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dedi kemudian meminta rekomendasi untuk mencabut izin pembangunan agar kawasan hutan Puncak Bogor bisa ditata kembali.

 “Terus, Pak Bupati sekarang siapa? Nanti koordinasi KLH ya, minta dievaluasi izinnya dulu,” ujarnya.

Bagaimana Tindakan yang Diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup?

Dalam situasi tersebut, petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup mendekati Dedi di lokasi Eiger Adventure Land.

“Ini kan udah berizin dikeluarkan bupati (sebelumnya), dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanya Dedi kepada petugas.

Ia menegaskan bahwa meskipun pembangunan tersebut berizin, kawasan itu seharusnya tidak dirusak, mengingat statusnya sebagai hutan lindung.

Setelah Dedi bertemu dengan Bupati Bogor Rudy Susmanto, awak media dilarang mendekat karena ada pembicaraan penting di antara mereka.

Dalam kunjungan kerja yang dilakukan bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, tujuan utama adalah untuk mengevaluasi kondisi lahan kritis serta menindak perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan.

Lokasi Mana Saja yang Disegel?

Selama kunjungan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup secara langsung memimpin penyegelan dan penghentian operasional dari sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar persetujuan lingkungan.

Hanif menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta mencegah dampak buruk bagi masyarakat.

 Penyegelan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar regulasi lingkungan dilakukan di empat lokasi utama, yaitu:

1. PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan (PPSSBP).

2. PTPN I Regional 2 Gunung Mas.

3. PT Jaswita Jabar (Hibiscus Park).

4. Eiger Adventure Land, Megamendung.

Di setiap lokasi tersebut, Menteri Lingkungan Hidup bersama tim Deputi Penegakan Hukum Lingkungan memasang papan peringatan.

Keempat perusahaan tersebut diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang lingkungan. (Kompas.com)