Jakarta, CNN Indonesia —
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 tak berimbas pada layanan data milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Heru mengatakan saat ini data milik Pemprov DKI dalam kondisi aman.
“PDN apa? Kalau DKI sementara ini aman. Mudah-mudahan aman,” kata Heru di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (3/7).
Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta agar seluruh data nasional dicadangkan sebagai upaya mencegah peretasan, seperti yang terjadi pada PDNS 2, terjadi lagi di kemudian hari.
“Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget,” kata Jokowi di PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power, Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7).
Jokowi juga mengklaim bahwa insiden peretasan data bukan hanya dialami Indonesia, tapi juga di negara-negara lain.
PDNS 2 lumpuh sejak 20 Juni akibat serangan ransomware atau teknik peretasan dengan membobol sistem dan mengunci data-data yang ada di dalamnya. Akibat serangan ini, sebagian besar data di pusat data yang dihuni 282 institusi pemerintah pusat dan daerah terkunci dan tak bisa dipulihkan sejauh ini.
Pemerintah menyebut pelaku meminta tebusan US$8 juta atau sekitar Rp131 miliar untuk membuka kuncinya. Namun, Kominfo menegaskan tak akan membayar tebusan itu.
Belakangan, terduga pelaku peretasan PDNS 2, ransomware gang Brain Chiper, mengaku akan memberikan secara cuma-cuma pembuka (dekripsi) data yang dikunci.
“Masyarakat Indonesia, kami meminta maaf atas fakta bahwa [serangan] ini berdampak ke semua orang,” menurut keterangan akun pengguna forum gelap, Brain Chiper, dalam bahasa Inggris yang diunggah oleh akun perusahaan intelijen siber StealthMole, Selasa (2/7).
“Kami juga mohon terima kasih dan kepastian masyarakat bahwa kami telah mengambil keputusan tersebut secara sadar dan mandiri,” imbuhnya.
(lna/fra)
[Gambas:Video CNN]
