Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengungkapkan opsi terkait pengiriman pasukan ke Ukraina. Hal ini terjadi saat Kyiv masih terus berperang dengan Rusia dan mendapatkan tekanan dari pasukan Moskow di Front Timur.
Dalam sebuah pertemuan diplomat tinggi NATO pada Selasa, (3/12/2024), Baerbock menyatakan bahwa Berlin terbuka terhadap gagasan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina. Meski begitu, ia menyebut tentara Jerman hanya dapat dikerahkan jika ada gencatan senjata yang nyata.
“Pihak Jerman akan mendukung segala hal yang mendukung perdamaian di masa mendatang,” katanya, dikutip Russia Today.
Jerman sendiri merupakan anggota NATO kedua terbesar dari segi pembelanjaan militer, yang mencapai US$ 97,7 miliar atau setara Rp 1.549 triliun pada 2024. Negeri Rhein ini juga merupakan salah satu penyokong Kyiv paling kuat dalam perang melawan Rusia di wilayah Donbass dan Krimea.
Pernyataan ini muncul di tengah laporan media yang menunjukkan bahwa Prancis dan Inggris telah mempertimbangkan untuk mengerahkan pasukan mereka ke Ukraina sebagai pasukan penjaga perdamaian. Baik London dan Paris menyebut niatnya adalah untuk menjaga gencatan senjata jika Rusia dan Ukraina benar-benar bernegosiasi.
Pernyataan Baerbock pun kemudian memicu spekulasi luas tentang bagaimana tepatnya pengerahan semacam itu dapat terwujud. Hal ini pun membuat Kanselir Jerman Olaf Scholz bereaksi.
Di depan parlemen, Scholz memperingatkan agar tidak menarik kesimpulan apa pun dari pernyataan Baerbock. Ia bersikeras bahwa Baerbock sengaja mengatakan kemungkinan ini dengan istilah yang sangat samar di dalam forum NATO.
“Dia ditanya apa yang mungkin terjadi dalam fase perdamaian, dan sebenarnya dia mencoba menjawabnya tanpa mengatakan ya atau tidak. Karena sangat tidak tepat untuk berspekulasi sekarang tentang apa yang akan terjadi nanti jika terjadi gencatan senjata yang dinegosiasikan,” kata Scholz kepada parlemen.
Scholz kemudian mengesampingkan kemungkinan pengiriman pasukan ke Ukraina sebelum gencatan senjata abadi antara Moskow dan Kyiv ditetapkan.
“Kami sepakat dengan menteri pertahanan dan menteri luar negeri bahwa kami harus melakukan segalanya untuk memastikan bahwa perang ini tidak menjadi perang antara Rusia dan NATO. Dan itulah mengapa mengirim pasukan darat tidak mungkin bagi saya dalam situasi perang ini,” jelasnya.
Sementara itu, seorang pejabat tinggi NATO, yang tidak menyebut nama, menjelaskan kepada Radio Free Europe bahwa tujuan sebenarnya dari potensi pengerahan tersebut adalah untuk memastikan bahwa anggota NATO Eropa akan membantu Ukraina setelah Presiden terpilih AS Donald Trump menjabat pada bulan Januari.
Di sisi lain, Badan Intelijen Luar Negeri Rusia telah melaporkan bahwa negara-negara Barat sedang mempertimbangkan untuk mengirim sebanyak 100.000 personil yang disebut pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina.
“Kekuatan yang cukup besar itu pada dasarnya akan menjadi pendudukan dan hanya akan berfungsi untuk memberi waktu bagi Kiev untuk membangun kembali kekuatan militernya sebelum memperbarui permusuhan dengan Moskow,” tutur peringatan itu.
(luc/luc)