Xcloud.id

partai: Ummat

  • Eksponen Fusi PPP 1973 umumkan dukungan untuk sejumlah calon ketum PPP

    Eksponen Fusi PPP 1973 umumkan dukungan untuk sejumlah calon ketum PPP

    sejumlah nama calon ketum PPP dari eksternal, yakni mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Un

    Jakarta (ANTARA) – Eksponen Fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1973 yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi), Serikat Islam (SI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), mengumumkan dukungan untuk sejumlah calon ketua umum PPP.

    “Eksponen Fusi PPP 1973 mendukung pencalonan calon-calon ketua umum PPP dan pengurus PPP yang akan maju dalam muktamar, baik dari internal maupun eksternal partai. Calon dari internal merupakan kader dari PPP,” kata Ketua Umum Parmusi Husnan Fanani di kawasan Jatinegara, Jakarta, Minggu.

    Husnan menyampaikan calon yang diusulkan merupakan usulan tiap ormas, seperti NU yang mencalonkan mantan anggota DPR RI Habil Marati, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih pada Pilkada 2024 Taj Yasin.

    “Calon dari Parmusi, Persaudaraan Muslim Indonesia, Husnan B. Fanani, saya sendiri, anggota DPR RI 2009-2014 dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Azerbaijan 2016-2020, serta Hasrul Azwar, mantan Duta Besar RI untuk Maroko,” ujarnya.

    Ia juga mengumumkan sejumlah nama calon ketum PPP dari eksternal, yakni mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva.

    Berikutnya, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Partai Masyumi Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, serta mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.

    “Kami mengharapkan calon-calon ketua umum PPP, baik dari internal maupun dari eksternal, memiliki sifat-sifat yang jujur, dipercaya, amanah, cerdas, berintegritas, dan tentunya juga visioner,” katanya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa calon-calon ketua umum yang didukung tersebut telah sesuai dengan khitah 1973 dan memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin PPP yang dapat menjadi panutan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Partai Ummat: “Presidential threshold” dihapus sinyal baik demokrasi

    Partai Ummat: “Presidential threshold” dihapus sinyal baik demokrasi

    Jakarta (ANTARA) – Partai Ummat menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebagai sinyal baik bagi demokrasi di tanah air sebab partisipasi politik rakyat akan meningkat.

    “Ini adalah sinyal baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, seakan mengembalikan cahaya demokrasi pada era pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini,” kata Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Partai Ummat menilai putusan MK yang mengabulkan gugatan uji materi Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 itu merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya, serta pemulihan hak konstitusional rakyat dalam pemilu.

    “Rakyat diberikan alternatif yang bervariasi dengan hadirnya para putra terbaik bangsa untuk dapat ikut berkontestasi. Tidak lagi calon-calon yang sudah ditentukan oleh sebagian pihak yang selama ini sering disebut sebagai oligarki,” ujarnya.

    Untuk itu, Ridho mengatakan Partai Ummat menyambut baik atas dikabulkannya permohonan uji ambang batas pencalonan presiden, sebagaimana yang pernah diajukan pula oleh partainya ke MK.

    “Kami menyambut baik dan bergembira atas keputusan MK hari ini, yang sebenarnya pernah kami ajukan pada tahun 2022 dengan tuntutan yang sama, tetapi saat itu ditolak MK. Alhamdulillah tahun ini disetujui,” ucapnya.

    Dia pun menambahkan partainya mendorong DPR RI segera merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sesuai putusan MK tersebut.

    “Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana putusan MK ini menjadi dasar bagi DPR RI agar segera melakukan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau UU Pemilu agar seluruh unsur bisa bersiap mengantisipasinya,” tuturnya.

    Partai Ummat berharap revisi yang dilakukan DPR RI terhadap UU Pemilu nantinya mendukung kehidupan demokrasi Indonesia yang semakin baik.

    “Seperti pemilu dengan menggunakan e-voting berbasis blockchain yang pernah kami ajukan kepada Komisi Pemilihan Umum, tetapi terbentur undang-undang,” katanya.

    Sebelumnya, MK memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

    MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kaleidoskop 2024: Pramono Menang, Ridwan Kamil Keok, Anies Gagal Maju – Halaman all

    Kaleidoskop 2024: Pramono Menang, Ridwan Kamil Keok, Anies Gagal Maju – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah mengumumkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, sebagai pemenang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

    Pramono-Rano sukses mengamankan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, setelah mengalahkan rival utama mereka, pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono dan pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    Namun, gagalnya petahana Anies Baswedan  maju sebagai calon gubernur Jakarta menjadi menarik perhatian semua pihak.

    Sebab, mantan calon presiden ini diprediksi menjadi salah satu tokoh kunci dalam perhelatan Pilkada Jakarta 2024.

    Sebagai kota episentrum politik Indonesia, Jakarta telah menjadi panggung pertarungan yang menarik perhatian publik. 

    Nama Anies Baswedan awalnya santer disebut akan maju sebagai calon gubernur Jakarta.

    Bahkan, PKS, NasDem, dan PKB sempat menyatakan dukungan terhadapnya.

    Namun, belakangan PKS, NasDem, dan PKB membatalkan keputusannya, lalu mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

    Calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) mengatakan Pilkada Jakarta 2024 berpotensi dua putaran berdasarkan hasil perhitungan cepat atau quick count lembaga survei hari ini.  (Tribunnews/Rahmat Fajar Nugraha)

    Atas hal tersebut, Anies dipastikan gagal maju sebagai calon gubernur. Sebab, syarat pencalonan kepala daerah, yaitu mendapatkan dukungan 20 persen kursi DPRD dan atau 25 persen suara sesuai Undang-undang Pilkada.

    Sejatinya, Anies bisa saja maju melalui jalur independen. Namun, dia beralasan bahwa dirinya sudah menjalin kerja sama cukup panjang dengan partai.

    “Ya, kita sudah bekerja sama dengan partai sejak panjang. Dan bahkan percakapan dengan partai sudah panjang, ya kita terus bekerja bersama dengan partai,” kata Anies di kawasan Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (9/8/2024)

    Setelah PKS, NasDem, dan PKB beralih dukungan, partai politik pendukung Ridwan Kamil-Suswono semakin gemuk.

    Mereka mendapatkan dukungan dari 13 partai di antaranya NasDem, PKS, PAN, PKB, Golkar, Partai Gerindra, PPP, Partai Demokrat, Perindo, Partai Garuda, PBB, PSI, dan Partai Gelora.

    Pasangan Ridwan Kamil-Suswono mulanya diprediksi akan melawan kotak kosong. Tak sedikit pihak yang mengkritisi.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berkeyakinan warga Jakarta akan memilih kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024.

    Ahok mengatakan, kotak kosong akan menang apabila melawan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada Jakarta 2024.

    “Saya yakin ya, kalau KIM itu lawan kotak kosong, saya kira masyarakat Jakarta akan melawan pilih kotak kosong,” kata Ahok di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

    Namun, Ridwan Kamil-Suswono batal melawan kotak kosong setelah mendapatkan penantang dari jalur independen, yakni Dharma-Kun.

    Dharma-Kun berhasil maju melalui jalur independen setelah mendapatkan dukungan dari 677.468 warga melalui salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

    Langkah Dharma-Kun maju di Pilkada Jakarta mendapatkan banyak protes dari masyarakat karena diduga melakukan pencatutan nomor induk kependudukan ratusan warga.

    Kendati demikian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyatakan bahwa Dharma-Kun tak melanggar pidana Pemilu atas dugaan pencatutan tersebut, sehingga diloloskan.

    Ketika itu, Pilkada Jakarta hampir dipastikan hanya diikuti dua pasangan calon. Namun, angin segar datang untuk PDI Perjuangan (PDIP), satu-satunya partai yang belum menentukan dukungan.

    PDIP pun bisa mengusung pasangan berkat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 /PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan Pilkada atas gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora.

    Dalam putusan MK, ambang pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara di pemilihan legislatif sebelumnya.

    Putusan ini juga sempat membawa angin segar bagi Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Sebab, PDIP berencana mengusungnya berpasangan dengan Rano.

    Bahkan, Anies sempat mendatangi Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta pada Senin (26/8/2024).

    Anies memakai batik tenun berwarna merah dan datang melalui pintu samping Kantor DPP PDIP tanpa diketahui awak media. 

    Dia datang ke DPP PDIP saat partai berlambang banteng moncong putih itu mengumumkan calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2024.

    Bahkan, dalam sebuah foto yang beredar, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sempat berbincang dengan Rano.

    Namun, dari sekian nama yang diumumkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Pilkada Jakarta tak disebut. Anies pun meninggalkan Kantor DPP PDIP tanpa diketahui awak media. 

    Keesokan harinya pada Selasa (27/8/2024), Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey, mengumumkan partainya akan mendaftarkan pasangan Pramono-Rano ke KPU.

    “Pak Pram besok mendaftar jam 11.00 WIB di KPU sama Rano Karno,” kata Olly ketika itu.

    Alhasil, pada Rabu (28/8/2024), PDIP pun mendaftarkan pasangan Pramono-Rano ke KPU DKJ, sehari menjelang penutupan pendaftaran.

    Anies Dukung Pramono

    Meski hanya didukung PDIP yang kemudian disusul Partai Hanura dan Partai Ummat, Pramono-Rano berhasil memenangkan Pilkada Jakarta.

    Kemenangan Pramono-Rano tak terlepas dari dukungan Anies dan Ahok melalui pendukung mereka, yakni Anak Abah dan Ahokers.

    Anies Baswedan kedatangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. (TRIBUNNEWS)

    Bahkan, Anies dan Ahok secara terpisah beberapa kali ikut blusukan ke warga mengkampanyekan Pramono-Rano.

    Sementara Ridwan Kamil-Suswono terpaksa menerima kekalahan meksipun didukung Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

    Hasil Rekapitulasi KPU

    Pada Minggu (8/12/2024), KPU DKJ secara resmi mengumumkan hasil perolehan suara Pilkada Jakarta 2024.

    Hasil rekapitulasi KPU DKJ menunjukkan pasangan Pramono-Rano unggul dengan 2.183.239 suara atau 50,07 persen.

    Disusul Ridwan Kamil-Suswono sebanyak 1.718.160 suara atau 39,40 persen. Sementara, Dharma Pongrekun-Kun Wardana hanya 459.230 suara atau 10,53 persen.

    Mengacu pada hasil tersebut, Pilkada Jakarta hanya berlangsung satu putaran dan dimenangkan Pramono-Rano.

    Sebab, Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta telah mengatur bahwa calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.

    Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma-Kun sempat berencana menggugat hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Namun, belakangan mereka memutuskan batal untuk mengajukan gugatan ke penjaga konstitusi tersebut.

    KPU DKJ menyatakan penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih paling lambat setelah mendapat Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi.

    Adapun, Pramono-Rano akan dilantik pada 7 Februari 2025 sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

    Pada Pasal 22A di peraturan itu tertulis bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan secara serentak pada 7 Februari 2025.

     

  • Partai Ummat Bentukan Amien Rais Dukung Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Partai Ummat Bentukan Amien Rais Dukung Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD

    loading…

    Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mendukung usulan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD. FOTO/IST

    JAKARTA – Partai Ummat yang didirikan oleh tokoh Reformasi Amien Rais mendukung usulan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD. Usulan Presiden Prabowo Subianto itu dinilai sebagai bentuk terobosan bagus untuk menghemat anggaran Pilkada .

    “Partai Ummat menyambut baik gagasan ini. Partai Ummat menganggap ide Presiden Prabowo untuk kembali memberikan kewenangan kepada DPRD dalam memilih kepala daerah sebagai terobosan yang bagus untuk menghemat anggaran negara,” kata Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi dalam keterangan tertulis dikutip, Senin (16/12/2024).

    Ridho menyinggung Pilkada 2024. Menurutnya, sudah bukan rahasia lagi butuh modal yang tak kecil untuk mengikuti Pilkada. Bila hal itu terus dibiarkan, kata Ridho akan berefek pada gagalnya pembangunan yang bisa mensehjaterahkan rakyat.

    “Logika pilkada kita sekarang itu sudah seperti bisnis atau investasi, jika menang bukan rakyat yang untung tapi para bandar pilkada yang untung. Apa kondisi ini mau kita biarkan terus berlarut?” tanya Ridho.

    Ridho menjelaskan, bahwa ide one man one vote saat ini cenderung belum bisa diterapkan sepenuhnya. Pasalnya, kata dia, bangunan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia yang relatif di bawah garis kemiskinan dan mayoritas hanya berpendidikan hingga SD saja. Hal tersebut membuka pintu lebar bagi jual beli suara secara masif.

    “One man, one vote akan menjadi ide yang relevan kelak ketika masyarakat Indonesia sudah merata dalam hal pendidikan dan ekonomi,” kata Ridho.

    Lebih lanjut, Ridho usulkan agar verifikasi faktual bagi parpol yang sudah pernah ikut Pemilu tidak perlu diadakan lagi. Pasalnya, sambung dia, hal iti membebani parp yang juga memerlukan biaya yang tidak sedikit lantaran semua partau dipaksa untuk membuat infrastruktur di daerah yang bukan basis mereka.

    “Partai politik itu kan seharusnya menjadi representasi bagi basis basis konstituen mereka yang gak mungkin bisa mewakili seluruh karakteristik demografis masyarakat Indonesia, sehingga verifikasi faktual yang ada sekarang itu seperti memaksa partai politik untuk ‘mengarang’ mewakili karakteristik demografis tertentu,” kata Ridho.

    Pada akhirnya, kata Ridho, rakyat juga yang menentukan partai mana yang sesuai dengan pilihan mereka, bagi partai yang terus bekerja akan mendapat imbal suara, sehingga verifikasi faktual sebenarnya nanti bisa diukur dari indikator hasil pemilu.

    “Jadi poin Partai Ummat adalah kalau mau membenahi sistem pemilu kita yang berbiaya mahal harus dimulai dari hulu ke hilir, termasuk apakah masih sesuai dengan sistem pemilu legislatif terbuka saat ini yang juga ekuivalen dengan Pilkada yang berbiaya mahal,” kata Ridho.

    “Begitu juga Pilpres apa tidak sebaiknya seperti dulu melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, apapun pilihannya, dengan catatan negara kita tidak boleh kembali menganut rezim otoritarianisme apalagi militeristik, seperti masa sebelum Reformasi 1998,” tandasnya

    (abd)

  • Partai Ummat Ikut Senada dengan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD – Halaman all

    Partai Ummat Ikut Senada dengan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – DPP Partai Ummat turut memberikan respons terhadap wacana yang diutarakan Presiden RI Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk efisiensi anggaran negara.

    Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi menyatakan, pihaknya mendukung gagasan dari Prabowo tersebut.

    “Partai Ummat menyambut baik gagasan ini. Partai Ummat menganggap ide Presiden Prabowo untuk kembali memberikan kewenangan kepada DPRD dalam memilih kepala daerah sebagai terobosan yang bagus untuk menghemat anggaran negara,” kata Ridho dalam keterangannya, Minggu (15012/2024).

    Menurut Ridho, proses kontestasi Pilkada yang terjadi belakangan ini di Indonesia sangat mahal.

    Bahkan kata dia, kerap terjadi campur tangan pemodal untuk kembali meraup keuntungan nantinya jika pasangan calon yang didukungnya terpilih.

    “Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk memenangkan Pilkada memerlukan biaya yang sangat mahal sehingga biasanya dibiayai oleh para pemodal dengan harapan keuntungan setelah calon yang mereka dukung terpilih,” ujar dia.

    Kondisi tersebut menurut dia, jika dibiarkan akan berefek pada gagalnya upaya pembangunan yang bisa menyejahterakan rakyat. 

    Pasalnya menurut Ridho, upaya balik modal dari pemilik uang dalam Pilkada sangat menonjol dibandingkan untuk anggaran kesejahteraan.

    “Logika pilkada kita sekarang itu sudah seperti bisnis atau investasi, jika menang bukan rakyat yang untung tapi para bandar pilkada yang untung. Apa kondisi ini mau kita biarkan terus berlarut?” tandas Ridho. 

    Sebelumnya, Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia. Nantinya, eks Danjen Kopassus itu mengusulkan kepala daerah untuk dipilih dari DPRD.

    Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam puncak perayaan HUT ke-60 partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo pun mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

    “Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir,” kata Prabowo.

    Prabowo pun mengingatkan bahwasanya sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

    Ia pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

    “Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien gak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” tegasnya.

    Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.

    Lalu, Prabowo pun menyentil para ketua umum parpol yang hadir dalam acara HUT Golkar tersebut. Dia pun berkelakar semuanya bisa memutuskan perubahan sistem politik pada malam ini.

    “Banyak ketua umum (parpol) ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana? kalau saya, jangan terlalu dengarkan konsultan-konsultan asing, sekali lagi saya tidak mau mengajak, kita anti orang asing, tidak, tapi belum tentu mereka mikirin kita kok,” tutupnya.

     

  • Sambut Pemimpin Baru, Ini Petuah Ketua FKUB Sulsel

    Sambut Pemimpin Baru, Ini Petuah Ketua FKUB Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Prof KH Muammar Bakry menyebut, usai Pilkada serentak yang baru saja digelar di Sulsel, masyarakat harus kembali bersatu dan saling merangkul.

    Hal tersebut diungkapkan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Selatan (Sulsel) itu usai membuka acara dialog akhir tahun di di Vasaka Hotel, Jl AP Pettarani, Kota Makassar, Sabtu (14/12/224).

    “Tentu kita berharap Sulsel tetap kondusif. Apalagi kita akan menyambut pemimpin baru,” ujar Prof Muammar.

    Dikatakan Prof Muammar, masyarakat harus menerima secara terbuka siapapun yang terpilih sebagai pemimpin. Meskipun itu bukan pilihan politiknya.

    “Siapapun yang ditetapkan KPU, kita tentu harus terima sebagai warga negara, kita harus terima dengan lapang dada,” terangnya.

    Ia menegaskan bahwa demi kerukunan antar masyarakat dan ummat, setelah penetapan resmi dari KPU mestinya tidak ada lagi pembahasan nomor-nomor pasangan calon (Paslon).

    “Tidak ada lagi nomor setelah ini, karena pemimpin terpilih adalah pemimpin kita semua,” tukasnya.

    Prof Muammar bilang, bukan hanya masyarakat yang mesti menjaga kerukunan, tapi juga pemimpin terpilih harus bisa memberikan pelayanan terbaik.

    “Kami berharap pemimpin yang dipilih rakyat dapat mengayomi seluruh komponen masyarakat Sulsel,” sebutnya.

    Selaras dengan itu, kata Prof Muammar, FKUB Sulsel mengadakan dialog akhir tahun untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah keragaman, serta mempererat persatuan menjelang tahun 2025.

    Sekadar diketahui, dialog tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulsel Muh Tonang, Kaban Kesbangpol Sulsel Ansyar, dan berbagai Majelis Umat dari berbagai lintas agama di Sulsel.

  • Amien Rais Minta Prabowo Ganti Gibran, Hanya Menimbulkan Petaka

    Amien Rais Minta Prabowo Ganti Gibran, Hanya Menimbulkan Petaka

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Muhammad Amien Rais meminta Presiden Prabowo Subianto mengganti wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Bagaimanapun, pemerintahan yang dipimpin Ketua Umun Partai Gerindra itu, kata Amien Rais tidak berkah. Selama Gibran masih menjabat.

    “Selama Gibran masih nongkrong sebagai Wapres, sampai kapanpun, tidak pernah ada berkat dari Allah SWT,” kata Amien Rais dikutip dari video yang tersebar di media sosial.

    Video tersebut diketahui disampaikan Amien Rais dalam sambutannya dalam acara “Syukuran Indonesia Tanpa Jokowi”. Digelar pada Minggu (20/10/2024).

    Alih-alih mendapat berkah. Menurut Amien Rais, pemerintahan Prabowo hanya akan mendapat petaka jika Gibran masih menjabat.

    “Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Nah jadi kita minta, kita minta semua tolong Pak Prabowo. Jadi kalau bisa setelah ini diganti. Lupakan sama sekali ya,” ujarnya.

    Selain itu, Amuen Rais juga minta Prabowo segera menekan bapak Gibran, Presiden ke-7 Jokowi. Agar tidak lagi terlibat dalam pengambulan kebijakan pemerintahan.

    “Kemudian yang kedua, Mas Prabowo segera menekan kepada bapaknya Fufufafa, ‘ente Pak Mulyono jangan lagi cawe-cawe terhadap kebijakan saya’,” terangnya.

    Jika itu dilakukan, ia yakin apa yang dicita-citakan Prabowo dalam pemerintahannya akan terwujud.

    “Kalau dilakukan, Insyaallah yang diidealisasi, yang digambarkan secara ideal oleh Pak Prabowo itu pelan-pelan jadi kenyataan,” pungkasnya.

    Sementara itu, Partai Ummat diketahui telah mendeklarasikan dukungannya pada pemerintahan Prabowo. Itu disampaikan Amien Rais sendiri.

  • KPU Tetapkan Anwar-Reny Menang Pilgub Sulteng, Ahmad Ali Kalah

    KPU Tetapkan Anwar-Reny Menang Pilgub Sulteng, Ahmad Ali Kalah

    Makassar, CNN Indonesia —

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil rekapitulasi suara Pilgub Sulawesi Tengah 2024. Pasangan nomor urut 2, Anwar Hafid-Reny Lamadjido menjadi pemenang dengan raihan 724.518 suara.

    “Seluruh perolehan suara hasil rekapitulasi saya nyatakan sah,” kata Ketua KPU Sulteng, Risvirenol dikutip dari akun YouTube KPU Sulteng, Kamis (12/12).

    Pasangan Anwar-Reny unggul dari dua lawannya. Pasangan nomor urut 1 Ahmad HM Ali-Abdul Karim Al Jufri berada di posisi kedua dengan perolehan 621.693 suara.

    Kemudian pasangan nomor urut 3 Rusdy Mastura-Sulaiman Agusto meraih 263.950 suara.

    Risvirenol mengatakan suara sah dalam Pilgub Sulteng 2024 sebanyak 1.610.161 dan suara tidak sah sebanyak 35.062. Total keseluruhan suara sebanyak 1.645.223.

    Calon gubernur petahana Rusdy Mastura harus mengakui keunggulan Anwar-Reny.

    Anwar-Reny didukung dari tiga partai politik yaitu Demokrat, PKS, dan PBB.

    Sementara Ahmad Ali-Abdul Karim didukung oleh delapan partai politik yaitu PAN, Perindo, PSI, NasDem, PKB, Golkar, PPP, hingga Gerindra.

    Sedangkan pasangan Rusdy dan Sulaiman didukung empat parpol yaitu PDI-Perjuangan, Hanura, Partai Ummat, dan Partai Buruh.

    (mir/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Enam Cagub-Cawagub Jagoan PDIP Gugat Hasil Pilkada 2024 ke MK

    Enam Cagub-Cawagub Jagoan PDIP Gugat Hasil Pilkada 2024 ke MK

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sebanyak enam pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang diusung PDIP mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada serentak 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Dua dari enam gugatan yang diajukan berasal dari Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang menggugat hasil Pilgub Jawa Tengah dan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta yang menggugat hasil Pilgub Jawa Timur.

    Sementara itu, empat gugatan lainnya berasal dari paslon yang dijagokan PDIP di Sumatera Utara, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur.

    Berikut daftar paslon cagub-cawagub jagoan PDIP yang mengajukan sengketa Pilkada serentak 2024 ke MK:

    Edy Rahmayadi-Hasan Basri

    Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala yang diusung PDIP, Hanura, hingga Partai Buruh menggugat hasil Pilgub Sumut 2024 ke MK. Gugatan mereka terdaftar Selasa (10/12) pukul 23.59 WIB.

    Yance Aswin dan Abd Manan ditunjuk oleh Edy-Hasan sebagai kuasa hukum dalam gugatan bernomor 250/PAN.MK/e-AP3/12/2024 ini.

    Sebelumnya, KPU Provinsi Sumatera Utara menetapkan perolehan suara Bobby Nasution dan Surya unggul dari Edy-Hasan di Sumut.

    Bobby-Surya meraih 3.645.611 suara, sementara Edy-Hasan merengkuh 2.009.311 suara.

    Risma-Gus Hans

    Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta yang diusung PDIP dan Hanura menggugat hasil Pilgub Jawa Timur ke MK. Mereka mendaftarkan gugatan Rabu (11/12) malam pukul 22.34 WIB.

    Risma menunjuk Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy sebagai kuasa hukum dalam perkara nomor 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024 ini.

    KPU Jatim menetapkan perolehan suara Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak unggul atas Risma-Gus Hans dan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim.

    Khofifah-Emil merengkuh 12.192.165 suara, sedangkan Risma-Gus Hans memperoleh 6.734.095 suara.

    Andika-Hendi

    Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang diusung PDIP menggugat hasil Pilgub Jawa Tengah ke MK. Gugatan mereka terdaftar Rabu (11/12) pukul 22.13 WIB.

    Andika-Hendi menunjuk Roy Jansen Siagian sebagai kuasa hukum yang dalam perkara nomor 266/PAN.MK/e-AP3/12/2024

    KPU Jawa Tengah telah menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Yasin Maimoen unggul, dengan perolehan 11.390.191 suara.

    Sementara paslon Andika-Hendi mencatat 7.870.084 suara.

    Isran Noor-Hadi Mulyadi

    Isran Noor-Hadi Mulyadi yang diusung PDIP, Demokrat, Hanura hingga Ummat menggugat hasil Pilgub Kalimantan Timur ke MK. Gugatan Isran terdaftar Rabu (11/12) pukul 21.57 WIB.

    Jaenal M hingga Refly Harun ditunjuk Isran sebagai kuasa hukum dalam perkara nomor 265/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

    Sebelumnya, KPU Kaltim menetapkan paslon Rudy Mas’ud-Seno Aji merengkuh 55,7 persen suara. Mereka ditetapkan unggul dari Isran-Hadi yang memperoleh 44,3 persen suara.

    Danny Pomanto-Azhar

    Moh Ramdhan “Danny” Pomanto-Azhar Arsyad yang diusung PDIP, PKB, dan PPP menggugat hasil Pilgub Sulawesi Selatan ke MK. Gugatan mereka terdaftar Rabu (11/12) pada pukul 18.43 WIB.

    Pengacara dari Visi Law Office, Donal Fariz hingga Rasamala Aritonang ditunjuk mereka sebagai kuasa hukum dalam perkara nomor 260/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

    KPU Sulsel menetapkan perolehan suara Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi unggul dari Danny-Azhar.

    Andi-Fatmawati merengkuh suara sebanyak 3.014.255 sementara Danny-Azhar meraih 1.629.000 suara.

    Husain-Asrul Arsyad

    Husain Alting Sjah-Asrul Arsyad Ichsan yang diusung PDIP, Ummat dan PKN menggugat hasil Pilgub Maluku Utara 2024 ke MK. Gugatan mereka terdaftar Rabu (11/12) pukul 13.08 WIB.

    Junaidi ditunjuk Husain sebagai kuasa hukum dalam perkara nomor 254/PAN.MK/e-AP3/12/2024 ini. Pasangan ini meraih 168.174 suara atau 24,18 persen.

    KPU Malut sebelumnya menetapkan pasangan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe sebagai peraih suara terbanyak dalam Pilgub Malut 2024. Mereka memperoleh 50,69 persen suara.

    (mab/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Gus Miftah Mundur dari Utusan Khusus Presiden, Gus Fahrur PBNU: Dipertahankan Saja!

    Gus Miftah Mundur dari Utusan Khusus Presiden, Gus Fahrur PBNU: Dipertahankan Saja!

    GELORA.CO – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, KH Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur berharap, Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) tetap dipertahankan sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto di bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Hal tersebut sekaligus menjawab pernyataan dari Permadi Arya (Abu Janda), mengusulkan pengganti dari Gus Miftah sebagai utusan Presiden, sebaiknya dari umat kristiani.

    “Saya kurang sependapat, pengganti Gus Miftah sebaiknya tetap dari kalangan NU, ormas Islam moderat terbesar di dunia yang dikenal tolerans,” ujar Gus Fahrur kepada Disway.id, Selasa, 11 Desember 2024.

    “(NU) diterima oleh semua kelompok ummat beragama dan mampu menjadi perekat semua golongan yang ada di Indonesia, atau malah dipertimbangkan agar Gus Miftah dipertahankan saja,” sambungnya.

    Tak berhenti di situ, Gus Fahrur juga memberkan alasan mengapa Miftah masih layak dipertimbangkan kembali menjadi utusan Khusus Presiden.

    Namun, keputusan tersebut tetap berada di tangan Presiden.

    “Itu hak presiden jika dianggap masih layak dipertahankan, karena dia sudah Secara ksatria minta maaf, toh kekhilafan yang dilakukan sebetulnya tidak fatal dan saya curiga ada pihak yg menggoreng secara luar biasa,” jelasnya.

    Gus Fahrur menilai bahwa setiap individu memiliki kekhilafan.

    Dia juga menyinggung tokoh-tokoh lain yang sering dikecam oleh netizen, namun masih tetap bertahan di jabatannya.

    “Setiap orang bisa khilaf, banyak tokoh lain yang di bully netizen juga tetap bertahan di jabatan mereka,” imbuhnya.

    Gus Miftah Hina Penjual Es Teh

    Baru-baru ini Gus Miftah menjadi sorotan publik usai menghina penjual es teh bernama Sunhaji dalam acara Magelang Bersholawat.

    Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Gus Miftah terlihat diduga menghina penjual es teh dengan kata kasar.

    Dalam video yang beredar, Gus Miftah dalam acara Magelang Bersholawat tengah memberikan kajian tampak mengerjai (prank) penjual minuman  (es teh) yang tengah menjajakan dagangannya.

    Alih-alih membeli atau memborong dagangan, utusan khusus presiden itu justru melemparkan kata kasar kepada pedagang.

    “Es tehmu sih ekeh (masih banyak) nggak? Ya sana jual gobl*k,” ujar Gus Miftah sambil tertawa.

    “Jual dulu, nanti kalau belum laku ya udah, takdir,” imbuhnya.

    Penjual es teh itu yang mendengarnya hanya terdiam. Sedangkan, pendakwah asal Sleman itu berkata sambil tertawa.

    Aksinya itu kemudian memicu kemarahan warganet lantaran dianggap telah mengolok-ngolok hingga mempermalukan penjual es teh tersebut.