partai: Ummat

  • Mulyono Gusar IKN Terancam Jadi Kota Hantu

    Mulyono Gusar IKN Terancam Jadi Kota Hantu

    GELORA.CO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Mulyono diduga sedang galau luar biasa menyusul diblokirnya anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

    Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menilai IKN merupakan karya terburuk dan terkutuk Jokowi selama 10 tahun berkuasa di Indonesia.

    “Ambisi gilanya (Jokowi) memindah ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur,” kata Amien Rais dalam sebuah video singkat yang dikutip Minggu 9 Februari 2025.

    Amien Rais menyesalkan banyak kritik dan opini masyarakat agar Mulyono hati-hati membangun IKN tidak pernah diindahkan.

    Di depan publik, lanjut Amien Rais, Jokowi selalu bicara bahwa IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia.

    Namun, sambung Amien Rais, saat kewarasan pikirannya muncul, Jokowi baru sadar ternyata IKN yang dibangun di tengah hutan dengan kontur tanah yang berbukit-bukit memang mustahil dapat diselesaikan sesuai impian liarnya.

    “Sehingga dia sendiri akhirnya gusar bahwa IKN bakal jadi kota hantu,” kata Amien Rais.

  • Appi-Aliyah Resmi Ditetapkan KPU sebagai Wali Kota dan Wawali Makassar

    Appi-Aliyah Resmi Ditetapkan KPU sebagai Wali Kota dan Wawali Makassar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA) resmi ditetapkan oleh KPU sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih periode 2025-2030.

    Rapat pleno terbuka, berlangsung di Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (6/2/1025) malam. Dihadiri berbagai perwakilan partai pengusung.

    Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat membacakan hasil keputusan KPU Makassar tentang penetapan pasangan wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2024.

    Berdasarkan hal tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menetapkan walikota dan wakil walikota Makassar, nomor urut 01 saudara Munafri Arifuddin dan Aliyah mustika Ilham sebagai Pasangan walikota dan wakil walikota terpilih periode tahun 2024-2030.

    “Dengan perolehan suara terbanyak 319.112 suara dengan presentase 54,72 persen dari total suara,” ucap Yasir, saat membacakan pleno.

    Rapat pleno penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar ini dihadiri calon wakil wali kota Makassar Ilham Ari Fauzi, Ketua DPRD Kota Makassar Supratman, Wakil Ketua I DPRD Kota Makassar Andi Suharmika, Ketua DPC Partai Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali (ARA) dan Ketua DPC PKB Kota Makassar Fauzi Andi Wawo.

    Ketua DPC PKS Makassar, Anwar Faruq, perwakilan partai Perindo, perwakilan Partai Bulan Bintang (PBB), perwakilan Partai Gelora dan Perwakilan Partai Hanura, Partai Ummat.

    Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat membacakan hasil keputusan KPU Makassar tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2024

  • KPU tetapkan Rico-Zakiyuddin sebagai Wali Kota-Wawali Medan terpilih

    KPU tetapkan Rico-Zakiyuddin sebagai Wali Kota-Wawali Medan terpilih

    Ketua KPU Medan Mutia Atiqah. ANTARA/Juraidi

    KPU tetapkan Rico-Zakiyuddin sebagai Wali Kota-Wawali Medan terpilih
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 12:57 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum Kota Medan menetapkan pasangan Rico Waas dan Zakiyuddin Harahap sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih periode 2025–2030 hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

    Ketua KPU Medan Mutia Atiqah di Medan, Kamis, mengatakan, penetapan tersebut dilakukan setelah KPU Kota Medan menerima salinan putusan resmi dari Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pilkada di wilayah tersebut.

    Penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih itu merupakan tahapan akhir dari seluruh rangkaian penyelenggaraan Pilkada Medan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024.

    “Setelah tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan selesai, kami melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan calon terpilih. Hasil penetapan ini selanjutnya akan disampaikan kepada DPRD Kota Medan,” tuturnya.

    “Langkah berikutnya kami akan berkoordinasi dengan DPRD untuk proses selanjutnya,” ucapnya.

    Pilkada Kota Medan tahun 2024 diikuti tiga pasangan calon, yakni nomor urut 1 pasangan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Zakiyuddin Harahap yang didukung PKB, Gerindra, Golkar, NasDem, PAN, Demokrat, PSI dan Perindo yang meraih 297.498 suara

    Kemudian pasangan nomor urut 2 Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani yang didukung PDI Perjuangan, Partai Buruh, Gelora Indonesia, PKN, Hanura, PBB, PPP dan Partai Ummat meraih 190.344 suara.

    Serta nomor urut 3 pasangan Hidayatullah dan Ahmad Yasyir Ridho Loebis yang diusung PKS memperoleh 115.903 suara.

    Sementara Wali Kota Medan terpilih Rico Waas menyampikan pihaknya siap menjalankan amanat rakyat Kota Medan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan Ibu kota Provinsi Sumatera Utara menjadi lebih baik lagi ke depannya.

    “Dan kami tentunya akan merangkul semua pihak dalam membangun Kota Medan lebih baik,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Majelis Taklim sebagai pusat pengumpulan zakat

    Majelis Taklim sebagai pusat pengumpulan zakat

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Zakat 4.0: Majelis Taklim sebagai pusat pengumpulan zakat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 31 Januari 2025 – 19:45 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Syifa Fauziah, mendorong integrasi zakat 4.0 ke dalam program majelis taklim.

    Menurutnya, kemudahan berzakat melalui teknologi digital, yang kini dapat diakses hanya melalui ponsel dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

    “Dalam program-program BKMT yang tersebar di seluruh Indonesia, kita tidak hanya fokus pada pembelajaran agama, tetapi juga pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pengetahuan masyarakat. Salah satu peran penting BKMT adalah menjadi pusat pengumpulan zakat,” kata Syifa, Jumat (31/1).

    Ia menjelaskan, beberapa majelis taklim telah bertransformasi menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ), bekerja sama dengan Baznas atau lembaga zakat lainnya.

    Hal ini memungkinkan pengumpulan zakat dari anggota BKMT secara terpusat dan selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat.

    “Potensinya sangat besar, bahkan bisa memberikan kesejahteraan untuk ummat,” paparnya.

    Namun, Syifa mengakui masih ada tantangan dalam meningkatkan kesadaran berzakat.

    “Banyak yang masih beranggapan zakat hanya sebatas zakat fitrah di bulan Ramadan. Padahal, zakat meliputi berbagai jenis, termasuk zakat penghasilan. Kemudahan akses informasi dan platform digital seperti Kitabisa dan bank syariah seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan berzakat,” ungkapnya.

    Ia menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi untuk memudahkan proses berzakat.

    “Sekarang, berzakat bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui ponsel.  Yang dibutuhkan hanyalah kemauan dan pengetahuan tentang kewajiban berzakat,” tegasnya.

    Syifa berharap majelis taklim dapat berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat dan kemudahan berzakat di era digital.  

    “Jangan hanya menunggu Ramadan untuk berzakat. Mari kita manfaatkan teknologi untuk membangun masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Terpilih Jadi Kornas Share INH Nasional, Rama Komitmen Lanjutkan Program Kemanusiaan

    Terpilih Jadi Kornas Share INH Nasional, Rama Komitmen Lanjutkan Program Kemanusiaan

    loading…

    Muhammad Ramadhan Alatthasy terpilih sebagai Kornas Sahabat Relawan Share INH. Foto/istimewa

    JAKARTA – Pemilihan Koordinator Nasional (Kornas) Sahabat Relawan International Networking For Humanitarian (Share INH) berlangsung ketat. Muhammad Ramadhan Alatthasy Korwil Share INH Jabodetabek dan Zelza Alifvia Samudera Putri Sekretaris Share INH Nasional, adalah dua calon kuat untuk jabatan Kornas Share INH Nasional dengan masing – masing meraih 10 suara.

    Dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Share INH Nasional Presiden Direktur INH Luqmanul Hakim memilih Muhammad Ramadhan Alatthasy menjadi Kornas Share INH Nasional.

    Muhammad Ramadhan Alatthasy pun resmi ‘membawa’ panji – panji atau pataka Share INH selama 3 tahun ke depan atau menjadi Kornas Share INH Nasional periode 2025-2027. Pria yang berdomisili di Desa Semplak, Kemang, Kabupaten Bogor ini mengaku akan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

    Rama sapaan akrabnya menuturkan, akan melanjutkan program Share INH Nasional sebelumnya dan dapat mengkoordinir dengan lebih baik, 13 Korwil INH mulai dari Pulau Sumatera, Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tenggara.

    “Dalam jangka waktu dekat Share INH akan menyalurkan makan siang bergizi dan penyuluhan tentang bayi atau anak stunting kepada ibu-ibu warga Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,” kata Rama, Rabu (29/1/2025).

    Rama menyebut di Bulan Ramadan mendatang, pihaknya akan membagi–bagikan takjil secara gratis untuk berbuka puasa ummat muslim di seluruh wilayah. “Program bagi–bagi takjil gratis di Bulan Ramadhan atau awal Bulan Maret ini program nasional yang berlangsung di 13 Korwil Share INH,” tambahnya.

    Kegiatan bagi–bagi takjil gratis ini dilanjutkan dengan safari dakwah skala nasional selama Bulan Ramadhan. Tak hanya itu, Share INH Nasional pun melakukan upaya mitigasi bencana alam tanah longsor, banjir maupun kekeringan di sejumlah wilayah.

    “Salah satu kegiatan mitigasi bencana alam, Share INH bersama organisasi lain akan melakukan penanaman rumput vertiver disepanjang Sungai Cikaso, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat,” jelas Rama.

    Luqmanul Hakim mengapresiasi terlaksananya Munaslub Share INH Nasional secara demokratis dan tertib walaupun persaingan untuk menjadi Kornas sangatlah ketat.

    Luqmanul Hakim pun mengamanatkan, agar Kornas Share INH terpilih mengembangkan jalinan kerja sama nasional, baik berkolaborasi antarnon-Governmental Organization (NGO) maupun bersinergi dengan pemerintahan.

    “Selain mengkoordinir 13 Korwil Share INH, hubungan dengan NGO dan pemerintahan juga harus lebih baik lagi kedepannya,” ucapnya.

    (cip)

  • Wihara Arama Mahabuddha di Makassar Bersihkan Patung Budha Bersiap Sambut Imlek

    Wihara Arama Mahabuddha di Makassar Bersihkan Patung Budha Bersiap Sambut Imlek

    Makassar, Beritasatu.com – Wihara Arama Mahabuddha, yang berlokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, melakukan bersih-bersih patung atau rupang-rupang Budha sebagai persiapan menyambut hari raya Imlek 2576 Konlzili dalam penanggalan China.

    “Hari ini para umat memiliki kesempatan untuk melakukan pembersihan rupang ataupun pembersihan altar untuk melakukan sebuah kebajikan,” ujar Kepala Wihara Arama Mahabuddha, Bikhu Badrajatana, Minggu (19/1/2025). 

    Sebelum melakukan bersih-bersih, lebih awal mereka melakukan persembahyangan puja atau kebaktian sebagai bentuk pembersihan diri dari kekotoran batin.

    Upacara puja atau kebaktian tersebut diikuti oleh puluhan umat Budha yang tergabung dalam Keluarga Buddhayana Indonesia (KBI) dan berlangsung khidmat dipimpin langsung oleh Bikhu Badrajatana.

    “Ketika melakukan kebajikan membersihkan rupang umat bisa merenungkan bahwa kita harus bertekad untuk membersihkan diri dari kekotoran batin, kebodohan, keserakahan, dan kebencian,” tuturnya menyambut Imlek 2576.

    Sesai melakukan persembahyangan sebagai bentuk pembersihan diri dari kekotoran batin, puluhan ummat Budha kemudian melanjutkan bersih-bersih altar serta rupang-rupang Budha yang dilakukan dari kalangan dewasa, remaja hingga anak-anak. 

    “Pembersihan rupang ini menggunakan air bersih, tidak boleh menggunakan air sisa sehingga nanti untuk ke depannya tidak mudah kotor. Yang ikut serta orang-orang dewasa, kemudian anak-anak, remaja juga,” tandasnya terkait kegiatan di wiharanya menyambut Imlek.

  • Ormas Bisa Jadi Tiket Lawan Prabowo dan Gibran, Pengamat: Uji Sehebat Apa Anies Tanpa Partai Politik

    Ormas Bisa Jadi Tiket Lawan Prabowo dan Gibran, Pengamat: Uji Sehebat Apa Anies Tanpa Partai Politik

    TRIBUNJAKARTA.COM –  Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan dikabarkan segera membentuk organisasi kemasyarakatan (ormas).

    Pengamat Politik Adi Prayitno mengungkapkan pembentukan ormas itu bisa menjadi tiket untuk Anies Baswedan melawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029.

    Selain itu, pembentukan ormas itu untuk menguji sehebat apa Anies Baswedan tanpa partai politik.

    Pasalnya, selama ini Anies Baswedan berkontestasi politik melalui parpol.  Semisal, Anies Baswedan maju dalam Pilkada Jakarta 2017  diusung PKS dan Gerindra.

    Kemudian, Anies Baswedan maju bersama Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 diusung NasDem,PKS, PKB dan Partai Ummat.

    Adi mengungkapan desakan publik agar Anies Baswedan segera  mendeklarasikan ormas barunya itu semakin berhembus kencang.

    “Bukan hanya muncul dari para pengikut, kalangan publik secara umum tapi misalnya ada sejumlah politisi dari NasDem misalnya yang mencoba untuk memberikan dukungan kepada Anies untuk segera mengumumkan ormas baru,” kata Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Adi Prayitno Official, Selasa (14/1/2025).

    Pasalnya, Anies Baswedan dinilai masih punya potensi untuk berkontestasi pada Pilpres 2029.

    Ia pun melihat tiga faktor Anies Baswedan membentuk ormas.

    Faktor pertama, Adi mengungkapkan Anies Baswedan membentuk ormas untuk merawat stamina politik. 

    Apalagi, hampir seluruh rakyat cukup mengenao Anies Baswedan. Sehingga, ormas menjadi bagian investasi politik yang sudah dilakukan Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

    KLIK SELENGKAPNYA: Hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri Dinilai Cukup Rumit. Pengamat sebut Prabowo Masih Lengket dengan Jokowi.

    “Jadi bagaimana memori publik yang ingat dan suka kepada Anies ini terus dirawat tentu dengan adanya ormas Anies  juga bisa membangun jaringan-jaringan politik yang tersebar di seluruh Indonesia di seluruh provinsi di seluruh kabupaten di seluruh kota kecamatan,” katanya.

    Adi mengingatkan pentingnya pembentukan ormas. Ia menuturkan Mantan Gubernur Jakarta itu tidak bisa hanya mengandalkan undangan seminar untuk menjaga eksistensi politik.

    Selain itu, Anies juga tidak bisa mengandalkan eksposur pemberitan media serta status di media sosial.

    “Jadi dalam konteks itulah kemudian ormas itu menjadi penting sebagai instrumen bagaimana Anies Itu membangun jejaring politik menyampaikan gagasan dan visi besarnya terkait dengan bagaimana Anies itu punya style membangun Indonesia itu semakin mantap di masa-masa yang akan datang,” kata Adi Prayitno.

    Faktor kedua, Adi mengatakan ormas menjadi uji materi kepada Anies Baswedan yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi.  Terlebih, pasangan Anies-Muhaimin menduduki peringkat kedua pada Pilpres 2024.

    “Artinya ormas ini kan secara automatically akan membentuk organ-organ politik yang kemudian dia berjejaring dan selanjutnya akan dijadikan sebagai kaki-kaki politik Anies untuk merangkul untuk meyakinkan dan mengonsolidasi pihak-pihak yang selama ini merasa memberikan dukungan politiknya kepada Anies,” ujar Adi.

    Ormas, kata Adi, juga menjadi tolok ukur bagi Anies mengenai dukungan politik serta publik. “Karena memang kehebatan Anies selama ini karena ada partai-partai politik yang menyokong di belakangnya misalnya Anies Itu bisa jadi Gubernur Jakarta tentu karena sokongan politik PKS dan Gerindra,” ujarnya.

    “Jangan-jangan ketika Anies bikin ormas baru tak lagi bersama PKS tak lama tak lagi bersama dengan Gerindra ya orang yang mau bergabung dengan Anies Baswedan di ormas barunya itu tidak ada kan. Ini kan untuk menguji sehebat apa sebenarnya Anies Itu tanpa partai politik,” imbuhnya.

    Adi menyebutkan ormas yang dibentuk Anies Baswedan bisa menjadi embrio partai politik pada Pemilu 2029. 

    Dimana, Anies tinggak mengumpulkan mesin politik untuk mendaftar partai politik ke Kementerian Hukum. Lalu, partai politik itu mendaftar ke KPU sebagai partai peserta pemilu pada Pemilu 2029.

    “Ini adalah tiket yang mantap bagi Anies untuk bertanding dengan siapapun di Pilpres nantinya bisa bertanding melawan Prabowo, bisa bertanding melawan Gibran, AHY, Puan Maharani atau siapapun nantinya yang bertanding di Pilpres,” kata Adi.

    Adi melihat sikap Anies Baswedan membentuk ormas sebagai pilihan rasional untuk mengukur kekuatan politik yang bisa bertransformasi sebagai kendaraan maju di Pilpres.

    “Ormas baru ini Anies terus dijadikan sebagai tempat menunjukkan eksistensi dan kekuatan politiknya jejaring-jejaring politiknya terus dibina di mana-mana dan ini tentu bisa sebagai bargaining kepada partai politik yang tidak punya figur di Pilpres sebagai pintu bagi Anies untuk mendapatkan dukungan dari partai,” katanya.

    “Ormas baru ini sebagai potret bagaimana Anies itu tidak berhenti dan tidak melulu dituduh sebagai orang yang sebenarnya hanya numpang keren dan numpang hebat melalui partai politik,” sambung Adi.

    Luncurkan Ormas

    Diketahui, Anies Baswedan bakal meluncurkan organisasi kemasyarakatan (ormas) baru dalam waktu dekat.

    Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, menyatakan, Ormas yang bakal diluncurkan Anies bakal bergerak dalam kegiatan sosial.

    “Organisasi yang bergerak di bidang sosial. Kegiatan sosial. Itu nanti diluncurkan Mas Anies. Mungkin insyaallah bulan ini kelihatannya,” kata Sahrin saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (9/1/2025).

    Sahrin mengungkapkan, Ormas tersebut sebagai wadah para pendukung Anies berkumpul untuk melakukan kegiatan sosial.

    “Kalau ormas ini yang dilaunching itu memang diharapkan sebagai wadah berkumpulnya seluruh pendukung Anies baik di Pilgub 2017 maupun di Pilpres 2024,” ujarnya.

    “Nah makanya supaya bisa menampung seluruh spektrum, maka perkumpulan ini berorientasi kegiatan sosial,” lanjut dia.

    Lantas, apakah ormas tersebut bakal bertransformasi menjadi partai politik (paprol) ke depannya? Sahrin menegaskan ormas tersebut untuk kegiatan sosial.
    Namun, dia tak menampik bakal ada ormas khusus yang bergerak di bidang politik.

    “Kalau misalnya yang kegiatan sosial politiknya itu mungkin yang lain lagi,” ucapnya. (TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Kader Partai Ummat NTB Jadi Bandar Narkoba

    Kader Partai Ummat NTB Jadi Bandar Narkoba

    Mataram, Beritasatu.com – DPW Partai Ummat Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan kadernya berinisial HRM (40) dari segala urusan partai. HRM ditangkap polisi karena menjadi bandar narkoba.

    “Kami untuk sementara menonaktifkan kepengurusannya di partai,” kata Ketua DPW Partai Ummat NTB Yuliadin di Mataram, NTB, Sabtu (11/1/2025).

    Yuliadin mengatakan, apabila kader Partai Ummat tersebut terbukti bersalah, DPW Partai Ummat tidak akan segan-segan memecatnya itu dari partai.

    “Sesuai dengan mekanisme di partai. Kalau dia terbukti secara hukum, kami mengambil langkah-langkah tegas mengeluarkan surat pemecatan dan mencabut keanggotaannya dari Partai Ummat,” kata Yuliadin.

    Dia mengaku selama ini pihaknya tidak mengetahui apa kegiatan maupun pekerjaan kadernya tersebut.

    “Yang melakukan (narkoba) itu kan secara pribadinya, kami di organisasi tidak tahu apa kegiatannya selama ini di luar partai. Apakah itu bandar (narkoba) atau sebagainya,” ujarnya.

    Dia mengatakan, HRM yang ditangkap polisi pada Sabtu (11/1/2025), pernah menjadi calon legislatif untuk DPRD Kabupaten Bima pada Pemilu Legislatif 2024. Namum, HRM tidak terpilih.

    “Iya memang kader, karena setiap menjadi calon langsung menjadi kader partai. (Perolehan) suaranya lumayan sekitar 1.700-an suaranya. Itu suara pribadinya saja, cuma tidak dapat kursi. Hanya saja, lumayan besar suara pribadinya,” terang Bucek, panggilannya.

    Bucek menekankan pihaknya sangat mendukung pemberantasan narkoba yang dilakukan aparat penegak hukum. Partai Ummat mengapresiasi upaya dan kerja-kerja kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah itu.

    Sebelumnya, polisi menangkap pria berinisial HRM di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Sabtu pagi. Buronan penjualan sabu-sabu terbesar di Bima dan Dompu ini ditangkap jajaran Polsek Bolo.

    “Dia adalah caleg dari Partai Ummat nomor urut 1 Dapil II Kabupaten Bima,” ungkap Kapolsek Bolo AKP Nurdin.

    Pada Pileg lalu HRM sukses memperoleh 1.769 suara, sekaligus peraih tertinggi di internal partai.

    “Nasibnya gagal, karena tidak ditopang suara partai. Padahal, dia unggul jauh dari caleg terpilih, Nurdin Amin dari PDI Perjuangan yang memperoleh 1.408 suara lalu terdongkrak oleh suara partainya,” paparnya.

    HRM masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sebagai bandar sabu terbesar di Pulau Sumbawa, dengan wilayah peredaran Bima dan Dompu.

    “Saat pileg lalu, HRM familiar sebagai caleg bandar narkoba dan tersohor di wilayah Bolo,” sambung Nurdin.

    Penangkapan yang bersangkutan, menindaklanjuti perintah Polda NTB dan Polres Bima sesuai surat permohonan bantuan penangkapan nomor: B/6891/XII/RES.4.2/2024 /Ditresnarkoba Polda NTB tertanggal 26 Desember 2024 dan surat perintah tugas nomor: Sp.Gas / 07/I/2025/Satresnarkoba Polres Bima, tertanggal 8 Januari 2025. 

    HRM, kader Partai Ummat ini, memiliki kendali untuk wilayah Bima dan Dompu. Bahkan memiliki aset di mana-mana, seperti tanah dan kebun yang banyak.
     

  • Paslon PDIP Bayu-Kang Mus Cabut Permohonan Sengketa Pilbup Bogor 2024

    Paslon PDIP Bayu-Kang Mus Cabut Permohonan Sengketa Pilbup Bogor 2024

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman (Kang Mus) mencabut permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Tahun 2024 Bogor yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu terungkap dalam persidangan Panel 1 MK yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Rabu (8/1).

    Pemohon diwakili kuasa hukumnya Partumpuan F. Sinurat dalam persidangan menegaskan kebenaran pencabutan permohonan perkara yang telah dilakukan pihaknya.

    Sebelumnya, pasangan itu mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor Nomor 4234 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024.

    Dalam permohonan perkara, Bayu-Kang Mus menyatakan perolehan suara lawan mereka didapatkan karena adanya keterlibatan kecurangan penyelenggara pemilihan, Bawaslu Kabupaten Bogor, camat, dan kepala desa yang mengarah pada tindakan-tindakan memenuhi unsur bersifat terstruktur, sistematis, dan massif.

    Di Pilbup Bogor 2024, Bayu Syahjohan-Musyafaur Rahman hanya diusung oleh PDIP. Bayu adalah Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor,

    Sementara lawannya Rudy Susmanto-Ade diusung 17 partai politik. Di antaranya delapan partai parlemen yakni Gerindra, Golkar, PPP, PAN, Demokrat, PKS, PKB dan NasDem.

    Kemudian sembilan partai non-parlemen yaitu Hanura, Perindo, PSI, Gelora, Buruh, Ummat, PBB, Garuda, dan PKN.

    Bayu Syahjohan-Musyafaur Rahman memperoleh 599.453 suara. Sementara pasangan Rudy Susmanto-Ade Ruhandi memperoleh 1.559.328 suara.

    (yoa/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Fusi PPP 1973 Dukung Sandiaga-Dudung Jadi Ketum PPP, Tolak Mardiono

    Fusi PPP 1973 Dukung Sandiaga-Dudung Jadi Ketum PPP, Tolak Mardiono

    Jakarta, CNN Indonesia

    Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Eksponen Fusi PPP 1973 mendukung pelbagai nama calon ketua umum PPP dari internal maupun eksternal PPP untuk maju di Muktamar PPP yang akan digelar tahun 2025 ini.

    “Eksponen Fusi PPP 1973 mendukung pencalonan, calon-calon Ketua Umum PPP dan Pengurus PPP yang akan maju dalam Muktamar, baik dari internal maupun eksternal,” kata Ketum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Husnan Bey Fananie dalam konferensi persnya di salah satu kafe di kawasan Otista, Jakarta, Minggu (5/1).

    Husnan mengatakan setidaknya ada belasan nama yang muncul dalam bursa ketum PPP. Dari internal PPP yang berasal dari NU, Husnan mengatakan ada nama Habil Marati (Anggota DPR RI 1999-2009) hingga Taj Yasin Maimoen (mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah) yang masuk bursa ketum.

    Kemudian dari Parmusi, Husnan mengatakan ada nama dirinya sendiri dan Hasrul Azwar. Sementara calon dari Syarikat Islam (SI) ada nama Ahmad Faryal dan dari Persatuan Terbiah Islamiah (PERTI) terdapat nama Anwar Sanusi.

    Husnan mengatakan ada kandidat dari eksternal PPP yang didukung oleh Fusi PPP 1973. Di antaranya mantan KSAD Dudung Abdurachman, mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, politikus PPP Sandiaga Uno hingga Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

    Terdapat nama lain seperti mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, Ketum Partai Masyumi Ahmad Yani dan Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi.

    “Kami mengharapkan Calon-calon ketua umum PPP Baik dari internal maupun dari eksternal memiliki sifat-sifat yang jujur, dipercaya, amanah, cerdas, berintegritas,” kata dia.

    Di tempat yang sama, politikus PPP Idy Muzayad mengaku menolak Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono jika ingin maju sebagai Ketum PPP di Muktamar tahun 2025 ini lantaran telah gagal membawa PPP menuju Parlemen Senayan.

    “Ini ada pertanyaan mungkin di benaknya kawan-kawan. Bagaimana dengan yang sekarang? Tadi sudah menyatakan, tidak atau belum mendukung salah satu. tapi kita jelas menolak satu yang telah gagal ini,” kata Idy.

    Idy mengatakan ada indikasi jika Plt Ketum PPP saat ini ingin melanggengkan kekuasaannya dengan segala cara. Termasuk menutup peluang tokoh eksternal untuk menjadi ketua umum.

    Baginya, perubahan AD/ART bisa membuka peluang tokoh eksternal menjadi ketua umum di muktamar PPP nantinya.

    “Kalau ada indikasi yang menutup peluang munculnya tokoh luar dari PPP untuk menjadi ketua umum, maka itu justru melanggar AD/ART itu sendiri,” kata Idy.

    “Kita terus terang, ya, menolak yang sekarang sudah gagal ini. Ini jelas sikap. Bukan kita benci kepada orang, nothing personal, tapi ini soal leadership,” tambahnya.

    Eksponen Fusi PPP 1973 ini terdiri dari tokoh-tokoh yang berasal dari NU, Parmusi, Serikat Islam hingga Perti. Organisasi ini sempat berfusi ke dalam PPP.

    Mereka yang hadir pada momen ini di antaranya Zarkasih Nur (Nahdlatul Ulama), Husnan Bey Fananie (Persaudaraan Muslimin Indonesia/Parmusi), Achmad Farial (Serikat Islam/SI), Irena R. Rusli Halil (Partai Tarbiyah Indonesia/Perti).

    Sebelumnya Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan Muktamar X PPP akan dipercepat untuk mempersiapkan Pemilu 2029, agar PPP bisa kembali masuk ke Senayan.

    Menurutnya percepatan muktamar PPP ini agar pengurus yang nantinya terpilih memiliki waktu panjang untuk konsolidasi dalam rangka persiapan Pemilu 2029.

    “Masa khidmat Partai Persatuan Pembangunan akan berakhir nanti pada Desember tahun 2025. Oleh karena situasi dan kondisi politik maka kita memerlukan percepatan,” kata Mardiono di Jakarta, Jumat malam (13/12).

    (rzr/DAL)

    [Gambas:Video CNN]