Xcloud.id

partai: Ummat

  • Gelar Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi, Syarikat Islam Salurkan Bantuan untuk Warga Palestina – Halaman all

    Gelar Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi, Syarikat Islam Salurkan Bantuan untuk Warga Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pimpinan Pusat Syarikat Islam (PP SI) menggelar silaturahmi kebangsaan dan acara Iftar Jama’i atau berbuka puasa bersama kaum Syarikat Islam di Masjid Attin Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

    Hadir sejumlah tokoh antara lain Prof. Hamdan Zoelva selaku Presiden Laznah Tanfidziyah Syarikat Islam, Sekretaris Jenderal Syarikat Islam Ferry Juliantono, Eks Kepala BNPT Boy Rafly, Prof. Valina Singka, Prof Siti Zohro, dan eks  Menkeu Fuad Bawazier.

    Bupati Tulang Bawang Lampung Drs. Hi. Qodratul Ikhwan, perwakilan Baznas RI, perwakilan yang mewakili Kapolri. 

    PP Syarikat Islam, dalam acara tersebut, bekerja sama dengan Baznas RI memberikan beasiswa pada perwakilan mahasiswa S1, S2, S3 dan beasiswa penelitian serta santunan bagi anak yatim. 

    Hamdan Zoelva mengatakan, PP SI bekerja sama Baznas RI menyalurkan beasiswa S1, S2, S3 dan beasiswa penelitian sebesar Rp 2 miliar. 

    “Kemudian lewat dana Ummat Laznas Syarikat Islam membantu Palestina sebesar 500 juta. Selain itu kerja sama dengan dewan masjid Indonesia (DMI) membantu membangun masjid darurat sebesar 500 juta di Gaza Palestina, sehingga total keseluruhan Rp1 miliar,” kata Hamdan dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).

    Syarikat Islam, dikatakan Hamdan, fokus membangun kekuatan ekonomi umat.

    “Kami memanfaatkan potensi sumber daya umat melalui zakat dan wakaf untuk menyelesaikan problem ekonomi umat lewat laznas dan lembaga waqaf SI,” katanya

    Menurut Hamdan, potensi umat via zakat dan waqaf di jika kelola secara modern maka banyak masalah umat seperti kemiskinan, pendidikan, pemukiman yang bisa di selesaikan. 

    “Potensi zakat dan waqaf umat setiap tahunnya sebesar Rp340 triliun, sementara saat ini baru bisa terealisasi sebesar Rp3 triliun atau baru 10 persen,” kata dia

    Potensi dana umat ini, Hamdan menyebut, yang menjadi salah satu strategi Syarikat Islam untuk memperkuat ekonomi Ummat dan pengelolaan yang modern. 

    “Salah satu contohnya adalah waqaf dikumpulkan kemudian jadi asset yang di investasikan yang keuntungan kembali ke umat,” pungkasnya. 

    Sementara itu di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Syarikat Islam Ferry Juliantono mengatakan, potensi ekonomi umat yang besar ini akan disinergikan dengan pemerintah termasuk untuk mendukung program prorakyat Presiden Prabowo.

    “Seperti Kopdes Merah Putih untuk memperkuat ekonomi kerakyatan,” tandas Ferry.

  • Ke Indonesia, Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Al Ausy Kunjungi Rumah Quran Lansia Annaba – Halaman all

    Ke Indonesia, Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Al Ausy Kunjungi Rumah Quran Lansia Annaba – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, LAMPUNG – Salah satu satu Imam Masjidil Haram Mekah, Syaikh Abdurrahman Al-Ausy melakukan lawatan Ramadhan ke Indonesia. 

    Salah satu daerah yang dia kunjungi adalah Provinsi Lampung.

    Dia sempat beraudiensi dan mengikuti acara berbuka bersama dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan jajarannya di rumah dinas Gubernur Mahan Agung, Selasa (4/3/2025). 

    Malam harinya, Syeikh Abdurrahman Al-Ausiy juga menjadi Imam sholat Isya dan Tarawih di Masjid Ad-Dua’ Lampung pada 4 Maret 2025. Terlihat jamaah sangat antusias khusyu mengikuti sholat Isya dan Tarawih.

    Syeikh Al Ausiy walaupun bukan imam besar masjidil haram, namun ketenarannya di dunia tak kalah dengan Syeikh Sudais, karena chanel televisi masjid haram lebih banyak menayangkan qori Syeikh Al Ausiy.

    Seperti dalam video yang beredar, Menteri Agama Prof Nazaruddin Ummar menyebut Syeh Al Ausiy memiliki suara yang sangat merdu, sehingga banyak kalangan non muslim masuk Islam sebab mendengarkan suaranya yang merdu dan khas.

    “Syeikh Al Ausiy juga sering diutus oleh kerajaan Arab Saudi untuk dakwah quran keliling Eropa dan Asia,” kata Menag.

    Setelah dari Masjid Ad-Dua’ Syeikh Abdurrahman Al Ausiy, keesokan harinya (05 Maret 2025) juga menyempatkan mampir ke Yayasan Rumah Hijrah Annaba yang juga Kantor UMKM An-Naba (MADUQU2).

    Kedatangannya disambut langsung oleh Direktur UMKM An-Naba, Ustadz Muhammad Ilham beserta para guru ngaji yang tergabung di Rumah Quran Lansia Annaba.

    Syeikh Abdurrahman Al-Ausiy mendoakan agar keberadaan rumah quran lansia Annaba dan UMKM An-Naba, menjadi salah satu tempat keumatan yang memberikan keberkahan dan kebaikan bagi pengelola dan masyarakat umum serta menggerakkan usaha UMKM An-Naba selalu dalam kondisi terbaik dalam berusaha memenuhi kebutuhan kaum muslimin.

    “Dengan ikhtiar dan usaha maksimal, juga doa yang terus kita lakukan, berbisnis juga harus dilandasi dengan ketaqwaan dan selalu ingat Allah dalam urusan perdagangan, agar keberkahan usaha dapa menjauhkan dari dari semua bahaya dan gangguan jahat lainnya,” katanya.

    Doa tersebut diucapkan dalam bahasa arab yang kemudian diterjemaahkan oleh Ustadz Puji Sartono (Anggota DPRD Lampung) yang ikut hadir dalam silaturahim ini.

    Ustadz Muhammad Ilham, selaku Direktur UMKM An-Naba mengaku bersyukur bisa menjadi khidmat dari Safari Ramadhan 1446 H Syeikh Abdurrahman Al-Ausiy ke Propinsi Lampung.

    “Hadirnya beliau di Rumah Quran Lansia Annaba dan kantor UMKM An-Naba, semakin menambah keberkahan Ramadhan kali ini, dan menambah rasa percaya diri bagi kami dan pengelola Yayasan dan UMKM AN-Naba.”

     “Kami bersyukur atas kehadiran Syeikh Abdurrahman Al Ausiy, yang mendoakan agar Rumah Quran ini beserta UMKM-nya ini menjadi salah satu sarana kebaikan dengan terus membangun ekonomi keumatan dan selalu bisa menjadi sarana kemandirian eknomi ummat dan hidup mulia, berkah dengan memproduksi produk kesehatan berkualitas dan bermanfaat untuk ummat dan bangsa,” kata Ustadz Muhammad Ilham.

    Acara kunjungan Syeikh Al Ausiy ke Annaba, juga dihadiri anggota DPRD Provinsi Lampung, Ustad Puji Sartono yang sekaligus menjadi penerjemaah (mutarjim) Syeikh Al-Ausiy saat berbincang dengan Gubenur Lampung dan selama Syeikh Abdurrahman Al-Ausiy berkomunikasi dengang pihak-pihat terkait. (tribunnews/fin)

  • Ekosistem Danantara dan Akselerasi Kaum Muda Menuju Indonesia Emas 2045

    Ekosistem Danantara dan Akselerasi Kaum Muda Menuju Indonesia Emas 2045

    loading…

    Irfan Ahmad Fauzi, Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Ummat Islam (PUI). Foto/Dok.Pribadi

    Irfan Ahmad Fauzi
    Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Ummat Islam (PUI)

    BAYANGKAN sebuah Indonesia yang berdiri tegak sebagai negara maju pada tahun 2045, saat merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Sebuah negara dengan perekonomian yang kuat, inovasi teknologi yang berkembang pesat, dan generasi muda yang berperan aktif dalam pembangunan nasional.

    Apakah ini sekadar impian? Atau justru inilah peta jalan menuju Indonesia Emas 2045? Namun, apakah generasi muda Indonesia siap menghadapi era keemasan tersebut?

    Tantangan besar mengintai di berbagai sektor, mulai dari ketimpangan akses modal hingga kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan industri. Di sinilah peran ekosistem Danantara (Daya Anagata Nusantara) sebagai katalisator utama percepatan pembangunan ekonomi yang berbasis pemuda.

    Bonus Demografi: Peluang dan Tantangan
    Indonesia saat ini berada dalam periode bonus demografi, sebuah fase di mana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai lebih dari 70% dari total populasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sejak tahun 2012 hingga 2035, Indonesia menikmati bonus demografi dengan puncaknya antara tahun 2020-2030. Pada tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 324 juta jiwa, dengan 213,18 juta di antaranya berada pada usia produktif.

    Presiden kedua Indonesia, Soeharto, pernah berkata, “Jangan hanya berpikir tentang hari ini, tetapi pikirkan juga masa depan. Karena yang kita tanam hari ini adalah yang akan kita tuai di masa depan.”

    Kutipan ini menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan visi jangka panjang, terutama dalam mempersiapkan generasi muda sebagai pemimpin masa depan. Namun, tanpa strategi yang tepat, bonus demografi ini bisa berubah menjadi bencana demografi, di mana jumlah angkatan kerja yang besar justru berujung pada meningkatnya pengangguran dan ketimpangan sosial.

    Sebuah studi dari World Economic Forum (WEF) menunjukkan bahwa 65% dari anak-anak yang masuk sekolah saat ini akan bekerja di jenis pekerjaan yang belum ada saat ini. Tantangan ini semakin kompleks dengan disrupsi teknologi yang mengharuskan generasi muda untuk terus beradaptasi dan meningkatkan keterampilan digital. Tanpa kesiapan, Indonesia akan kehilangan peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.

    Ekosistem Danantara: Solusi Strategis untuk Pemberdayaan Pemuda
    Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan Danantara, sebuah ekosistem investasi yang dirancang untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunan nasional. Melalui ekosistem ini, Danantara menghubungkan BUMN, startup, UMKM, serta institusi pendidikan dan teknologi dalam satu jaringan ekonomi yang saling mendukung.

    Danantara berperan sebagai akselerator bagi kaum muda untuk berkembang dan berkontribusi dalam berbagai sektor strategis. Melalui program inkubasi dan akselerasi startup, ekosistem ini mendukung perusahaan rintisan dalam teknologi, energi terbarukan, dan ekonomi kreatif.

    Investasi dalam kewirausahaan muda juga menjadi salah satu langkah nyata dalam membantu UMKM berbasis digital untuk berkembang dengan pendanaan yang lebih mudah. Kemitraan dengan BUMN dan swasta membuka akses pasar dan jaringan industri yang lebih luas, sehingga anak muda tidak lagi menjadi penonton, tetapi justru pemain utama dalam pembangunan ekonomi.

    Menurut ekonom terkemuka Joseph Schumpeter, inovasi dan kewirausahaan adalah kunci utama pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan pentingnya konsep creative destruction, di mana inovasi yang dihasilkan oleh generasi muda menggantikan teknologi lama dan mempercepat transformasi ekonomi. Dengan ekosistem Danantara, Indonesia memiliki kesempatan untuk mendorong anak muda menjadi penggerak perubahan dalam berbagai sektor.

    Peran Aktif Pemuda dalam Ekosistem Danantara
    Pemberdayaan pemuda bukan hanya sekadar meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki akses ke peluang yang memungkinkan mereka untuk berkembang. John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, pernah berkata, “Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country.” Kutipan ini menegaskan pentingnya peran aktif kaum muda dalam pembangunan.

  • Buntut Panjang Suara Tidak Sah ‘Menang’ di Pilkada Banjarbaru

    Buntut Panjang Suara Tidak Sah ‘Menang’ di Pilkada Banjarbaru

    Jakarta –

    Fenomena suara tidak sah ‘menang’ di Pilkada Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berbuntut panjang. Terbaru, empat komisioner KPU Banjarbaru dipecat.

    Kisruh Pilkada Banjarbaru ini berawal dari diskualifikasi terhadap pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 2 Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah. Meski telah didiskualifikasi di tengah jalan, surat suara masih menampilkan Aditya dan Said.

    KPU Banjarbaru membatalkan pencalonan Aditya-Said pada tanggal 31 Oktober 2024 atau kurang dari satu bulan sebelum hari pemungutan suara. Aditya merupakan Wali Kota Banjarbaru petahana.

    Dia didiskualifikasi berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Kalimantan Selatan yang menyatakan ada pelanggaran administrasi. Aditya-Said didiskualifikasi berawal dari laporan yang diajukan oleh rivalnya, yakni calon wakil wali kota Banjarbaru nomor urut 1, Wartono, ke Bawaslu.

    Wartono melaporkan Aditya karena dugaan penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pilkada. Meski Aditya-Said didiskualifikasi, KPU tetap menggelar Pilkada Banjarbaru dengan satu paslon tanpa ada kotak kosong di surat suara.

    KPU mengatakan hal itu dilakukan karena diskualifikasi dilakukan menjelang hari pemungutan suara sehingga tidak memungkinkan untuk mencetak ulang surat suara. Hasilnya, KPU Banjarbaru menetapkan pasangan Erna Lisa Halaby-Wartono sebagai calon peraih suara terbanyak dalam Pilkada 2024. Lisa-Wartono dinyatakan meraih seluruh suara sah, meski suara tidak sah jauh lebih banyak.

    Dilansir Antara, Jumat (6/12/2024), penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru dilakukan melalui rapat pleno terbuka KPU Banjarbaru. Lisa-Wartono meraih 36.135 suara sah atau 100% suara sah dalam Pilkada Banjarbaru 2024.

    “Hasil rapat pleno terbuka KPU telah memutuskan perolehan suara yang diraih pasangan Erna Lisa Halaby dan Wartono yang meraih sebanyak 36.135 suara sah,” ujar Ketua KPU Banjarbaru Dahtiar di Banjarbaru pada Selasa (3/12).

    Dia mengatakan tidak ada perbedaan dengan penghitungan yang dilakukan saksi Erna Lisa Halaby-Wartono yang diusung oleh Gerindra, Golkar, PDIP, PAN, Demokrat, NasDem, Gelora, PKS, PSI, Perindo, PBB, Garuda dan PKB. Bawaslu juga tidak memberikan tanggapan.

    Dahtiar mengatakan total suara tidak sah pada Pilkada Banjarbaru mencapai 78.736. Dia menyebut suara pasangan calon yang didiskualifikasi KPU Banjarbaru, yakni Aditya-Said yang diusung PPP, Ummat, Buruh, dinyatakan nol.

    Digugat ke MK-Hasil Pilkada Dibatalkan

    Foto: Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)-(Anggi Muliawati/detikcom)

    Fenomena itu pun digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada empat gugatan yang didaftarkan ke MK terkait masalah Pilkada Banjarbaru.

    Empat gugatan itu ialah:

    1. Gugatan diajukan Muhamad Arifin yang didaftarkan pada 4 Desember 2024

    2. Gugatan diajukan Udiansyah dan Abd Karim yang didaftarkan pada 4 Desember 2024

    3. Gugatan diajukan Hamdan Eko Benyamine, Hudan Nur, Zepi Al Ayubi dan Sandi Firly yang didaftarkan pada 4 Desember 2024

    4. Gugatan diajukan Muhammad Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah (paslon didiskualifikasi) yang didaftarkan pada 4 Desember 2024.

    Setelah melewati sidang pendahuluan, MK memutuskan melanjutkan gugatan yang diajukan Muhamad Arifin selaku Koordinator Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan ke tahap pembuktian. Sementara, tiga gugatan lagi tidak diterima.

    Setelah melewati proses persidangan, MK memutuskan mengabulkan sebagian gugatan pemohon. MK memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di Pilkada Banjarbaru.

    “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan perselisihan hasil pilkada perkara 05/PHPU.BUP-XXIII/2024, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

    MK menyatakan PSU harus digelar dengan menggunakan surat suara bergambar pasangan calon nomor urut 1 Erma Lisa Halaby dan Wartono melawan kolom atau kotak kosong. PSU harus dilaksanakan dalam rentang waktu 60 hari sejak putusan dibacakan.

    “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih elap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj Erna Lisa Halaby dan Wartono dan satu kolom kosong yang tidak bergambar,” ujarnya.

    Dalam pertimbangannya, MK menyatakan pemungutan suara yang dilakukan di Banjarbaru dengan menggunakan surat suara yang masih terdapat gambar pasangan calon nomor urut 2 Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah bertentangan dengan mekanisme pemilihan satu pasangan calon. MK mengatakan suara dari paslon nomor 2 itu malah dihitung tidak sah.

    “Berkenaan dengan hal ini, oleh karena pada Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 hanya tersisa satu pasangan calon peserta pemilihan karena adanya pasangan calon yang dibatalkan kepesertaannya, terhadap pemilukada tersebut seharusnya diterapkan Pasal 54C ayat (1) huruf e UU 10/2016 yang pada pokoknya menyatakan salah satu kondisi dilaksanakannya Pemilihan dengan satu pasangan adalah apabila terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon,” ujar MK.

    MK menyatakan telah terjadi kondisi khusus yang menimbulkan anomali penetapan suara sah di Pilkada Banjarbaru. MK menilai seharusnya pilkada yang diikuti satu pasangan calon diterapkan mekanisme yang sama tanpa membeda-bedakan.

    MK berpandangan KPU telah mengabaikan hak pemilih dengan dinyatakan tidak sahnya suara pemilih yang tidak memilih pasangan Erna-Wartono. MK menyebut KPU tetap menggunakan surat suara yang memuat pasangan Aditya-Said meski sudah didiskualifikasi.

    “Meskipun Termohon telah berupaya mensosialisasikan kondisi tersebut Kepada para calon pemilih, namun hal tersebut tidak dapat memperbaiki fakta bahwa hanya surat suara yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang kemudian dihitung sebagai surat suara sah,” ujar Hakim MK Enny.

    MK mengatakan tidak ada kejelasan kriteria terkait perolehan suara pasangan Aditya-Said dinyatakan sebagai suara tidak sah. Enny menyatakan KPU telah bersikap abai dalam menerapkan diskresi yang mengedepankan hak konstitusional dan kepentingan pemilih.

    “Dalam batas penalaran yang wajar, pada Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024, terdapat fakta bahwa hanya tersisa satu pasangan calon sebagai peserta dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 pada waktu kurang dari 29 hari sebelum pemungutan suara, maka terdapat cukup kondisi dan kejadian khusus yang dapat menjadi dasar bagi Termohon untuk menunda pemungutan suara,” jelasnya.

    DKPP Pecat 4 Komisioner KPU Banjarbaru

    Ilustrasi KPU (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)

    Persoalan Pilkada Banjarbaru tak berhenti di putusan MK. Terbaru, empat komisioner KPU Banjarbaru resmi mendapatkan sanksi pemberhentian tetap karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

    Mereka dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Sanksi itu diberikan terkait putusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang di Banjarbaru.

    Dilansir Antara, Sabtu (1/3/2025), sanksi itu dibacakan langsung oleh Ketua DKKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta. Perkara yang teregister dengan nomor 25-PKE-DKPP/2025 itu diadukan oleh mantan calon Wakil Wali Kota Banjarbaru Said Abdullah yang memberikan kuasa kepada Syarifah Hayana, Abdul Hanap, dan Daldiri.

    “Mengabulkan permohonan pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi penghentian tetap kepada teradu,” kata Heddy.

    Empat komisioner yang diberhentikan tetap yakni Teradu I Dahtiar selaku ketua merangkap anggota KPU Kota Banjarbaru, Teradu II Resty Fatma Sari, Teradu III Normadina, dan Teradu IV Hereyanto masing-masing selaku anggota KPU Kota Banjarbaru. Sementara, anggota KPU Banjarbaru Haris Fadhillah sebagai Teradu V mendapat peringatan keras.

    “Keputusan ini terhitung sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan dan memerintahkan badan pengawas pemilihan umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” ujarnya.

    KPU RI pun memberi jaminan PSU di Banjarbaru tetap terlaksana meski ada empat anggota KPU setempat yang dipecat. KPU RI akan mengerahkan KPU Kalimantan Selatan untuk mengambil alih tugas KPU Banjarbaru.

    “KPU akan menugaskan KPU Kalimantan Selatan untuk mengambil alih tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Banjarbaru,” kata Komisioner KPU Idham Holik saat dihubungi, Sabtu (1/3).

    Idham mengatakan pihaknya tidak akan mengintervensi keputusan DKPP. Dia menyebut pelanggaran etik berkaitan dengan persoalan individu.

    “Etik itu terkait individual penyelenggara pemilu/pilkada. Jadi hal tersebut kembali ke individu yang terkena putusan tersebut,” ucapnya.

    Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya menghormati keputusan DKPP. Dia meminta agar masalah yang menjadi pemicu Pilkada Banjarbaru diulang tak lagi terjadi.

    “Komisi II tak mau keteledoran dan kesalahan yang mengakibatkan PSU terulang. Kami juga meminta evaluasi terhadap keanggotaan KPU di daerah yang nyata-nyata tidak profesional,” ujar Rifqi kepada wartawan, Minggu (2/3/2025).

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf juga mendukung DKPP. Dia mengatakan uang rakyat hilang gara-gara Pilkada Banjarbaru bermasalah hingga berujung PSU.

    “Kalau menurut saya tepat, apa yang dilakukan oleh DKPP untuk memberhentikan karena ada uang negara, uang rakyat yang hilang. Itu kan APBD, ya kan,” kata Dede.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Malam Tarawih Pertama Ramadhan, Umat Islam Palopo Padati Masjid Jami Tua Makassar 1 Maret 2025

    Malam Tarawih Pertama Ramadhan, Umat Islam Palopo Padati Masjid Jami Tua Makassar 1 Maret 2025

    Malam Tarawih Pertama Ramadhan, Umat Islam Palopo Padati Masjid Jami Tua
    Tim Redaksi
    PALOPO, KOMPAS.com
    – Umat Islam di Kota
    Palopo
    , Sulawesi Selatan, menyambut malam pertama
    Ramadhan 1446 Hijriah
    dengan melaksanakan
    Shalat Tarawih
    berjemaah di berbagai masjid, surau, dan langgar.
    Salah satu lokasi yang menjadi pusat kegiatan adalah
    Masjid Jami Tua
    Palopo.
    Pantauan
    Kompas.com
    , setelah melaksanakan shalat Isya, jemaah menunggu waktu pelaksanaan Shalat Tarawih dengan mengikuti pengumuman resmi hasil sidang isbat yang digelar pemerintah.
    Selama menunggu, jemaah diisi dengan ceramah agama.
    Beberapa jemaah bahkan membuka shaf di jalan untuk mendengarkan ceramah tersebut
    Pelaksanaan Shalat Tarawih dimulai sekitar pukul 20.46 Wita setelah hasil sidang isbat diumumkan.
    Acara perdana ini berlangsung khidmat, dengan jemaah yang memenuhi ruangan masjid hingga ke halaman dan jalan di sekitar Masjid Jami Tua.


    Momen Shalat Tarawih di masjid tersebut sangat dinantikan oleh jemaah, mengingat Masjid Jami Tua adalah masjid pertama yang dibangun di Sulawesi Selatan oleh Datuk Sulaiman, pembawa agama Islam pertama di daerah itu yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat.
    Salah satu jemaah, Ishaq, menyatakan bahwa alasannya memilih Masjid Jami Tua untuk melaksanakan Shalat Tarawih adalah karena nilai sejarah yang dimilikinya.
    “Sebenarnya masjid ini adalah masjid tertua di Kota Palopo khususnya dan di Sulsel umumnya. Seharusnya kita, orang Palopo, banyak beribadah di sini sebagai masjid yang memiliki nilai sejarah,” ungkap dia.
    Ishaq juga merasakan suasana khusyuk dan khidmat saat melaksanakan ibadah di malam pertama Ramadhan, didukung oleh cuaca yang bersahabat.
    “Alhamdulillah, penuh berkah malam ini. Cuaca bersahabat meski sempat hujan ringan, namun tidak sampai membuat basah tempat beribadah,” ujarnya.
    Dia menambahkan, banyaknya jemaah yang hadir memadati Masjid Jami Tua membuat dirinya harus shalat di luar masjid.
    “Saya shalat di luar karena di dalam masjid sudah penuh dan di luar juga penuh,” kata Ishaq.
    Sebelum pelaksanaan
    shalat Tarawih
    , ceramah agama disampaikan oleh tokoh agama, Buya Andi Iksan, yang membahas tentang kegembiraan menyambut bulan suci Ramadhan.
    “Malam ini terlihat umat menyambut Ramadhan dengan penuh kegembiraan. Perasaan bahagia, senang, gembira hadir di hati dan jiwa sehingga terlihat jemaah memadati masjid hingga di jalan,” tutur dia
    Iksan juga meminta warga untuk menghormati ummat Islam yang berpuasa.
    “Bagi yang tidak berpuasa, jangan memperlihatkan hal-hal seperti makan atau minum di tengah keramaian, apalagi membuka warung makan secara terang-terangan. Mari menjaga bulan Ramadhan dengan penuh ibadah kepada Allah SWT, karena esensi dari bulan Ramadhan adalah bulan untuk beribadah kepada Allah SWT,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tetap damai mewujudkan pemungutan ulang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya

    Tetap damai mewujudkan pemungutan ulang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya

    Tasikmalaya (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan diskualifikasi hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, karena Ade Sugianto, petahana yang memenangkan pilkada itu, dinilai tidak memenuhi syarat pencalonan karena terbukti sudah menjabat selama dua periode.

    MK mengusulkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU).

    Ade Sugianto pertama kali menjadi Bupati Tasikmalaya untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Uu Ruzhanul Ulum, yang menjadi Wakil Gubernur Jabar tahun 2018. Ade merupakan wakil Uu selama dua periode.

    Selanjutnya, Ade yang memiliki hak politik memutuskan maju menjadi Calon Bupati Tasikmalaya sebagai petahana pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 dengan wakilnya Cecep Nurul Yakin. Dia terpilih dalam pilkada itu.

    Ade Sugianto kembali maju pada Pilkada Tasikmalaya tahun 2024 dengan wakilnya Iip Miptahul Paoz. Sementara wakil sebelumnya, Cecep, menjadi rival karena sama-sama maju menjadi calon bupati.

    KPU Kabupaten Tasikmalaya menetapkan peserta Pilkada 2024 diikuti tiga pasangan calon dengan nomor urut pasangan yakni nomor 1 Iwan Saputra – Dede Muksit Aly, pasangan nomor 2 yakni Cecep Nurul Yakin – Asep Sopari Al-Ayubi, dan nomor 3 yakni Ade Sugianto – Iip Miftahul Paoz.

    Ade Sugianto-Iip Miftahul Paoz menang dalam Pilkada 2024.

    Atas hasil itu, tim pasangan calon nomor 2 mengajukan keberatan hasil pilkada ke MK. Hasilnya, MK memutuskan diskualifikasi hasil pilkada, dan memerintahkan KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk kembali menggelar PSU tanpa mengikutsertakan Ade Sugianto.

    Putusan MK tersebut tentunya mengundang reaksi dari masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya, terutama pendukung, tim sukses, dan kader partai politik pengusung, karena putusan tersebut telah menggugurkan perolehan suara terbanyak yang sudah diplenokan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya, 6 Desember 2024.

    Namun putusan MK itu mau tidak mau harus diterima oleh semua kalangan. Tidak ada jalan lain lagi karena ini sudah putusan akhir.

    Putusan MK itu juga mendapatkan tanggapan serius dari sejumlah tokoh masyarakat dan agama. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya di hari kedua setelah putusan itu menggelar pertemuan dengan organisasi masyarakat Islam, lalu menyampaikan imbauan kepada semua kalangan agar bijak menerima putusan tersebut.

    Mereka yang semangat menggelorakan kedamaian itu datang dari organisasi masyarakat Islam, seperti Nahdlatul Ulama, Persis, Muhammadiyah, Persatuan Ummat Islam Kabupaten Tasikmalaya, Forum Kerukunan Umat Beragama.

    Pertemuan itu dipimpin oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tasikmalaya Dudu Rohman yang menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas daerah, usai putusan MK itu.

    Mereka menyampaikan, keputusan MK itu harus diterima secara bijaksana dan penuh kedewasaan, serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

    Legowo

    Reaksi tenang datang dari Ade Sugianto yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya. Dirinya menanggapi dengan tenang ketika sejumlah wartawan datang dalam acara peringatan Ke-81 Perjuangan Pahlawan Nasional KH Zainal Musthafa di Pondok Pesantren Sukamanah, Kecamatan Sukarame, Tasikmalaya.

    Sehari setelah putusan MK itu, wartawan dari beberapa media massa akhirnya berhasil menemuinya, dan Ade mempersilakan wartawan mencari tempat yang nyaman untuk mewawancarainya.

    Ade menyatakan, keputusan MK tersebut sudah menjadi ketetapan hukum yang harus diterima, disepakati bersama tanpa pengecualian, dirinya mentaati dan mematuhi hukum dan tidak akan melakukan perlawanan terhadap hukum.

    “Harus menerima lah, karena saya, kita orang beragama. Takdir Allah sudah dibuat sebelum kita lahir,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

    Ade melanjutkan pernyataannya bahwa sebagai warga negara yang baik maka dia menaati segala peraturan yang ada.

    Menurut dia, dirinya berdoa siapapun nanti penggantinya dalam pelaksanaan PSU diharapkan orangnya lebih baik dari dirinya maupun kebaikan untuk memajukan Kabupaten Tasikmalaya.

    “Mudah-mudahan Allah memberikan pengganti saya yang lebih baik daripada saya,” kata pria kelahiran Tasikmalaya tahun 1966 itu.

    Persiapan PSU

    KPU Kabupaten Tasikmalaya saat ini sedang melakukan persiapan dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat terkait petunjuk teknis dalam menyelenggarakan PSU nanti, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

    Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Ami Imron menyampaikan pada saat pelaksanaan Pilkada 2024, pihaknya mengacu pada Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 yang diyakini tidak melanggar peraturan, meski hasil penilaian dari MK keputusannya berbeda, sehingga putusan itu akan berdampak perubahan pada peraturan KPU tersebut.

    Keputusan MK itu, kata Ami, harus diterima dan melaksanakan permintaannya, begitu juga semua elemen masyarakat untuk menerimanya dan kembali bersiap untuk melaksanakan PSU yang dilaksanakan setelah 60 hari sejak keputusan MK diterbitkan.

    KPU Kabupaten Tasikmalaya setelah adanya petunjuk dan teknis dari KPU RI akan langsung mulai dilakukan berbagai persiapannya, terutama besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PSU.

    PSU Damai

    Kembali dilaksanakannya Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Tasikmalaya tentunya tidak hanya membutuhkan anggaran yang besar, melainkan juga harus bisa memastikan keamanan selama tahapan, saat pemungutan, penghitungan, sampai akhir penetapan perolehan suara.

    Upaya mewujudkan pilkada yang damai bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Semua bisa terwujud apabila semua pihak, tidak hanya penyelenggara, kepolisian, maupun lembaga lainnya, juga masyarakat berkomitmen bersama-sama menjaga dan mensukseskan PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya.

    Kepolisian Resor Tasikmalaya sudah bersiap melakukan berbagai langkah antisipasi setelah mendapatkan informasi hasil keputusan MK terkait Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Langkah awal yang dilakukan salah satunya mengajak semua elemen masyarakat untuk menerima hasil keputusan tersebut.

    Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya AKBP Haris Dinzah memastikan pihaknya sudah siap untuk menjaga keamanan masyarakat selama 60 hari menjelang pelaksanaan PSU Pilkada Tasikmalaya agar berjalan lancar, dan damai.

    “Kami semua menjamin, berkomitmen menjamin situasi 60 hari ke depan aman terkendali, nyaman, dan kondusif,” kata Haris.

    Keputusan MK tersebut menjadi pelajaran bersama. Penyelenggara pilkada harus lebih berhati-hati dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang jujur, transparan, dan adil sehingga bisa melahirkan pemimpin yang hebat sesuai pilihan rakyat secara demokrasi.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Amien Rais Ingatkan Ancaman Indonesia Bisa Tenggelam, Seperti Uni Soviet dan Yugoslavia

    Amien Rais Ingatkan Ancaman Indonesia Bisa Tenggelam, Seperti Uni Soviet dan Yugoslavia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi senior Amien Rais kembali mengeluarkan peringatan keras terhadap kondisi Indonesia saat ini.

    Amien menggunakan istilah SOS (Save Our Souls) sebagai simbol bahwa negara sedang berada dalam situasi darurat yang mengancam keberlangsungan bangsa.

    “SOS adalah sebuah teriakan dari seseorang atau kelompok yang nyawanya terancam,” ujar Amien Rais di X @realAmienRais (23/2/2025).

    Ia mengibaratkan kondisi Indonesia seperti kapal yang menabrak bukit karang, mengalami kebocoran, dan berisiko tenggelam jika tidak segera diselamatkan.

    Amien kemudian membandingkan situasi Indonesia saat ini dengan dua negara besar yang telah lenyap dari peta dunia, yaitu Uni Soviet dan Yugoslavia.

    Dikatakan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat ini, nasib tragis kedua negara tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia.

    “Dua tahun sebelum Uni Soviet bubar, Gorbachev meneriakkan tiga slogan perjuangan: glasnost, perestroika, dan demokratizatsiya, yang berarti keterbukaan, restrukturisasi ekonomi, dan demokratisasi,” jelasnya.

    Ia juga menyinggung Joseph Tito, pemimpin Yugoslavia, yang gagal mencegah negaranya terpecah belah.

    Menurut Amien, ada lima faktor utama yang menyebabkan kejatuhan Uni Soviet dan Yugoslavia, dan Indonesia saat ini memiliki masalah yang serupa.

    Pertama, korupsi sudah menusuk ke jantung kekuasaan. Kedua, yang diusung para elite hanyalah kepentingan sempit pribadi. Ketiga, terjadi konflik antar etnis.

    Keempat, pusat kekuasaan sudah tidak bisa lagi mengendalikan keinginan daerah untuk melepaskan diri dari kekuasaan pusat.

  • Ternyata Ada 2 Bobby yang Dilantik Prabowo, yang Satu Aktor, Siapa Dia? Regional 22 Februari 2025

    Ternyata Ada 2 Bobby yang Dilantik Prabowo, yang Satu Aktor, Siapa Dia? Regional 22 Februari 2025

    Ternyata Ada 2 Bobby yang Dilantik Prabowo, yang Satu Aktor, Siapa Dia?
    Editor
    KOMPAS.com –
    Pada 20 Februari 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik dua kepala daerah yang memiliki nama depan Bobby di Istana Negara.
    Bobby pertama adalah Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang juga merupakan menantu Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
    Sebelum terjun ke dunia politik, Bobby dikenal sebagai pengusaha. Pria kelahiran 1991 ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sejak 2019.
    Pada saat itu, Bobby telah menikah dengan Kahiyang Ayu, putri Jokowi.
    Dalam upayanya maju di Pilkada Medan, Bobby mencari dukungan dari berbagai partai politik.
    PDIP sendiri mendukung pencalonannya meskipun petahana saat itu, Akhyar Nasution, merupakan kader partai tersebut.
    Akhyar kemudian dipecat dari PDIP karena tetap maju sebagai calon, yang akhirnya didukung oleh PKS dan Partai Demokrat.
    Bobby berpasangan dengan Aulia Rachman, kader Partai Gerindra, serta mendapat dukungan dari berbagai partai seperti PDI-P, Gerindra, PAN, Golkar, NasDem, PSI, Hanura, dan PPP.
    Selama kampanye, Bobby menghadapi kritik terkait dugaan politik dinasti karena hubungannya dengan Jokowi yang saat itu menjabat presiden.
    Ia juga dituding jarang tinggal di Medan dan lebih sering berada di ibu kota.
    Namun, Bobby menepis tuduhan tersebut, menegaskan bahwa ia ingin berkontribusi bagi kota kelahirannya.
    Dalam Pilkada Medan, Bobby-Aulia memenangkan kontestasi dengan 393.327 suara, mengungguli Akhyar-Salman yang memperoleh 342.580 suara.
    Tak berhenti di sana, Bobby kemudian mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara bersama Surya, Bupati Asahan dari Partai Golkar.
    Lawannya adalah petahana, Edy Rahmayadi, yang berpasangan dengan Hasan Basri.
    Sebelum mencalonkan diri sebagai gubernur, Bobby sempat diusulkan untuk dipecat dari PDIP oleh DPC PDIP Kota Medan pada November 2023.
    Hal ini terjadi karena ia mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024, berbeda dengan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Setelah itu, Bobby resmi bergabung dengan Partai Gerindra pada 10 Mei 2024 dan kembali mendapatkan dukungan luas dari berbagai partai, termasuk PSI, Perindo, PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PAN, Partai Demokrat, PPP, dan PKS.
    Sementara itu, pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri didukung oleh PDIP, Partai Ummat, Partai Hanura, dan Partai Buruh.
    Pada akhirnya, Bobby-Surya memenangkan Pilkada Sumut dengan 3.645.611 suara (64,46%), mengungguli Edy-Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara.
    Bobby kedua adalah Bobby Maulana, seorang aktor dan entertainer yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Sukabumi, mendampingi Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki.
    Bobby Maulana lahir pada 12 Juni 1988 dan memulai kariernya di dunia seni peran. Ia dikenal melalui berbagai sinetron dan acara komedi, salah satunya Kampung Kendang.
    Ia juga merupakan anggota Trio Ubur-Ubur, bersama Aldi Taher dan Ucup Nirin.
    Di luar dunia hiburan, Bobby aktif sebagai presenter dan komedian.
    Ia menikah dengan Desi Florita pada 1 Oktober 2010, dan dikaruniai dua anak laki-laki.
    Keputusan Bobby Maulana untuk masuk ke dunia politik terjadi pada 2023, dengan tujuan membawa perubahan bagi Kota Sukabumi.
    Ia mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Sukabumi dalam Pilkada 2024.
    Dalam pemilihan, pasangan Ayep Zaki-Bobby Maulana unggul di seluruh kecamatan di Kota Sukabumi, dengan total 78.257 suara. 
    (Penulis: Kontributor Medan Rahmat Utomo|Editor: Sari Hardiyanto, Andika Aditia)
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sambut Ramadan, Pemkab Pamekasan Bangun Sinergi Bersama Ulama dan Ormas

    Sambut Ramadan, Pemkab Pamekasan Bangun Sinergi Bersama Ulama dan Ormas

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, menjalin sinergi bersama sejumlah ulama dan perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayah setempat, guna menyambut Bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriah.

    Sinergi tersebut dilakukan dalam koordinasi bertajuk Silaturahim antara Pemkab Pamekasan, bersama ulama dan ormas di Pamekasan. Sekaligus dijadikan sebagai ajang serap aspirasi dalam rangka menyambut bulan suci umat Islam.

    “Silahturahmi ini dalam rangka meminta saran dan masukan atas segala hal menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, dan nantinya akan kita jadikan sebagai Surat Edaran (SE) kepada masyarakat,” kata Pj Sekda Pamekasan, Ach Faisol, Jum’at (21/2/2025).

    Lebih lanjut disampaikan jika silaturahim tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah dan upaya membangun sinergitas menjelang bulan penuh berkah. “Jadi pertemuan itu sebagai upaya membangun sinergi dan menyamakan persepsi antara ulama dan umara,” ungkapnya.

    “Tentunya dengan mensinergikan persepsi antara ulama dan umara (pemerintah), nantinya surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, selaras dengan keinginan semua lapisan masyarakat,” imbuhnya.

    Terlebih dalam silaturahim tersebut, juga disampaikan beberapa poin penting yang nantinya akan dituangkan dalam SE Bupati Pamekasan. “Beberapa item sudah kami sajikan, selanjutnya kita meminta masukkan dari para kiai, para pimpinan ormas, termasuk dari Badan Hisab dan Rukyat (BHR),” jelasnya.

    “Bahkan dalam pertemuan tersebut juga ada beberapa saran dan masukan dalam beberapa item rancangan SE, termasuk di antaranya tentang penentuan awal puasa (Ramadan), awal buka puasa, tempat hiburan, warung makan, serta beberapa item lainnya.

    Silaturahim yang digelar di Peringgitan Dalam Mandhapa Aghung Ronggosukowati, dihadiri perwakilan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah (MD), Al Irsyad, Gerakan Ummat Islam Pamekasan (GUIP), Sarikat Islam (SI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), perwakilan BHR, perwakilan masjid agung As-Syuhada’ Pamekasan, dan beberapa perwakilan ormas lainnya. [pin/ted]

  • Besok, Gus Barra dan dr Rizal Dilantik Jadi Bupati-Wabup Mojokerto

    Besok, Gus Barra dan dr Rizal Dilantik Jadi Bupati-Wabup Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan jadwal pelantikan serentak bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada Kamis (20/2/2025) besok. Termasuk Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Oktavian.

    Pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Sebelum pelantikan, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diwajibkan mengikuti serangkaian kegiatan. Termasuk registrasi, pemeriksaan kesehatan, dan pengambilan undangan hingga gladi bersih.

    Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah terpilih akan mengikuti Orientasi Kepemimpinan (Retret);yang akan berlangsung mulai 21-28 Februari 2025, di Glamping Borobudur International Golf, Magelang. Kegiatan ini diikuti oleh 505 kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024.

    Dihubungi beritajatim.com, Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Al Barra mengaku siap mengikuti proses pelantikan. “Insya Allah besok kita siap melaksanakan plantikan. Dua hari ini kita sudah melakukan gladi kotor dan bersih semoga besok pelantikan bisa berjalan lancar,” ungkapnya, Rabu (19/2/2025).

    Gus Barra (panggilan akrab, red) berharap kedepan ia bersama Wakil Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Rizal Oktavian bisa merealisasikan visi misi pasangan Mubarok (Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian). Yakni membawa Kabupaten Mojokerto lebih maju, adil, dan makmur.

    “Harapannya kedepan, kita bisa merealisasikan visi misi dan program kerja kita kepada masyarakat di Kabupaten Mojokerto,” tegasnya.

    Pasangan nomor urut 2 ini, berhasil meraih 372.537 suara atau 53,38 persen dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024 lalu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menetapkan Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Oktavian sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih 2025-2030.

    Pasangan Gus Barra dan dr Rizal merupakan putra tokoh besar di Kabupaten Mojokerto. Gus Barra merupakan putra pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim, sementara dr Rizal merupakan putra Achmady, Bupati Mojokerto 2 periode, yakni tahun 2000-2005 dan tahun 2005-2010.

    Keduanya diusung diusung enam partai parlemen yang menguasai 25 atau 50 persen dari 50 kursi DPRD Kabupaten Mojokerto periode 2024-2029. Yaitu NasDem, Demokrat, PAN, PPP, Gerindra dan Perindo. Pasangan Mubarok juga didukung enam partai nonparlemen, yakni Hanura, PBB, PKN, Gelora, Ummat dan Garuda. [tin/beq]